“Ribut2 ini bukan soal komunisme itu gagal atau sukses, bukan soal Pancasila laku dijual atau tidak. Ribut2 kita ini ttg adanya kehendak politik kelompok tertentu utk mengubah Pancasila,Dasar Negara menjadi Ekasila. Kehendak menjadikan Pancasila milik kelompok tertentu. Liberte!” demikian kata politisi Demokrat, Benny K Harman, Senin (13/7/2020), di akun Twitter-nya.

Ditegaskan oleh Benny, bahwa Demokrat sangat keras menolak RUU HIP, karena hal di atas: Pancasila ingin diubah menjadi Ekasila. Benny mengatakan demikian karena menurutnya masih saja ada pihak yang menganggap Demokrat tidak bersikap.

“Masih ada juga yg tanya, alasan Demokrat sangat keras menolak RUU HIP, apakah takut komunis yg sudah mati? Saya tegaskan lagi: Demokrat menolak, karena RUU ini hendak mengubah Pancasila menjadi Ekasila,” katanya.

Pancasila yang dirasa akan diganti Ekasila tentu nanti akan menjadi dasar Negara. Benny ragu rakyat akan setuju.

“Dasar negara bukan lagi Pancasila tapi Ekasila. Anda setuju? Rakyat Monitor!”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel RUU HIP: Bukan soal Komunisme, tapi soal Pancasila Ingin Diganti pertama kali tampil pada Parade.id.

Puluhan orang dari berbagai ormas tersebut melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto dan Bupati Temanggung M Al Khadziq beserta anggota forum komunikasi pimpinan daerah lainnya di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, Jumat.

Dalam pernyataan sikap mereka yang disampaikan Humam Sabroni dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) menyebutkan pada saat bangsa ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 beserta semua dampaknya, masyarakat dikejutkan dengan perilaku sebagian anggota DPR RI sebagai lembaga pencipta undang-undang dengan mendorong RUU HIP menjadi UU HIP.

Ia menyampaikan setelah melihat situasi perkembangan kehidupan masyarakat, mencermati isi RUU HIP, reaksi masyarakat terhadap RUU HIP, mempelajari kembali sejarah lahirnya Pancasila serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia, amanah Pancasila dan UUD 1945, Forum Temanggung Bersatu Antikomunisme menyatakan lima tuntutan.

Tuntutan tersebut, yakni mendukung sepenuhnya maklumat Pimpinan Pusat MUI nomor KEP-1240/DPMUI/VI/2020 tentang penolakan RUU HIP. Maklumat tersebut didukung juga maklumat Majelis Ulama Indonesia daerah se-Indonesia.

Kemudian menolak dan menuntut pembatalan RUU HIP atau RUU pengganti RUU HIP yang diganti penamaannya dan mencabut dari Prolegnas 2020.

Forum tersebut juga menuntut penegakan hukum dengan mengusut tuntas dan memproses sesuai ketentuan hukum kepada inisiator pengusung RUU HIP, dengan pertimbangan bahwa RUU HIP jelas bertentangan dengan konstitusi.

Audiensi tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, antara lain jarak kursi antarpeserta sekitar 2 meter.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Forum Temanggung Bersatu Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Desakan tersebut disampaikan Hidayat melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, menanggapi aspirasi banyak pihak untuk menghentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemik Corona (COVID-19) di Indonesia.

Apalagi, sosok yang akrab disapa HNW itu mengatakan sejak beberapa hari terakhir, Indonesia sudah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak se-ASEAN.

Bahkan, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah yang tertinggi se-Dunia.

Dalam kerawanan COVID-19 yang mengkhawatirkan, kata HNW, RUU HIP malah menghadirkan polemik dan memancing demonstrasi di mana-mana.

Karena di dalam RUU HIP, jelas dia, terkandung banyak konten yang kontroversial, dan malah bisa “downgrade” Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yang disepakati oleh PPKI dan termaktub dalam Pembukaan UUD 45 dengan memunculkan Trisila dan Ekasila, serta mengaburkan sila Ketuhanan YME menjadi Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan.

Menurut dia, penolakan terhadap RUU HIP merupakan bukti kesadaran publik akan masalah-masalah mendasar yang timbul akibat RUU HIP, bukan semata karena persoalan TAP MPRS no XXV/1966 yang tidak masuk ke dalam konsideran atau juga ketentuan soal Trisila dan Ekasila.

Buktinya, kata politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihak-pihak yang menolak RUU HIP semakin meluas, baik yang menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak, bahkan dicabut dari prolegnas.

Bahkan, lanjut dia, pihak yang menolak RUU HIP semakin beragam, bukan hanya dari kelompok agama Islam, tetapi juga dari Legiun Veteran, Pemuda Pancasila, serta Forum Guru Besar UPI.

“Saat pandemik COVID-19, demo menolak RUU HIP itu semakin meluas di pusat maupun di daerah. Banyak sekali pihak, baik pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun ormas lintas agama, seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin, MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila) Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se-Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor, hingga ICMI, sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya,” papar HNW.

Dalam rapat kerja di Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD, anggota Baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yang usulkan agar Baleg atau DPR menarik usulannya ke pemerintah dan menyepakati bersama pemerintah dan DPD untuk menarik RUU HIP.

Lebih lanjut, HNW mengapresiasi adanya perubahan pimpinan Baleg DPR RI dengan pergantian Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan RUU HIP itu di Baleg sebelumnya.

“Ini langkah yang positif yang sinyalnya bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa akan ada perubahan kebijakan terkait RUU HIP dengan tidak dilanjutkan lagi pembahasannya,” katanya.

Namun, HNW mengingatkan bahwa yang diperlukan publik adalah sikap resmi fraksi-fraksi dan DPR yang tegas sepakat menghentikan atau mencabut RUU HIP dari prolegnas agar masyarakat semakin yakin dan tenteram, dan tidak curiga dan gaduh lagi.

“Polemik, saling curiga, dan demo-demo tersebur akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari prolegnas. Jadi, dengan itu maka negara bisa menenteramkan rakyat agar semuanya bisa berkontribusi dan kembali fokus dalam penanganan pandemik COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan,” tutur anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta dan luar negeri itu.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua MPR Desak RUU HIP Dicabut dari Prolegnas pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pernyataannya, ANAK NKRI menolak segala macam usaha atau perubahan Pancasila serta mendesak DPR RI untuk tidak membahas RUU HIP.

ANAK NKRI juga Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Pimpinan Pusat MUI serta Dewan MUI Provinsi seluruh Indonesia yang menolak RUU HIP.

Dinyatakan pula, bahwa ANAK NKRI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap inisiator dan konseptor RUU HIP yang ingin menggantikan dasar Negara Pancasila manjadi Trisila dan Ekasila.

“Mendesak MPR RI agar sesuai UUD 1945 melakukan sidang pemberhentian Presiden atau Sidang Istimewa apabila Presiden Jokowi memberikan peluang kepada pihak-pihak yang akan mengubah Pancasila,” demikian informasi yang didapat redaksi parade.id, Kamis (9/7/2020).

ANAK NKRI Menyerukan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh aktivis serta seluruh elemen yang setia kepada NKRI melawan komunis gaya baru yang berusaha bangkit dalam kehidupan masyarakat maupun jalur kekuasaan.

Mereka juga meminta agar Presiden memecat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri yang mengintervensi serta melegalkan Tenaga Kerja Asing dari Negara Komunis, yang membangkitkan paham/pengaruh komunis di Indonesia berkembang.

“Jika tidak diindahkan maka umat Islam Sulteng akan melakukan aksi berilid-jilid,” ancam ANAK NKRI.

Menurut pendemo, Pancasila sebagai kesepakatan final oleh para ulama dan para bapak bangsa dimana tidak membutuhkan penafsiran lebih luas bahkan lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.

“Oleh karena itu dengan tegas menolak RUU HIP dikarenakan definisi Haluan Ideologi Pancasila dalam RUU HIP tidak lagi meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar. “

Namun, lanjut pendemo, diganti dengan mental spiritual bahkan dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi Trisila atau tiga sila yaitu sosio-nasionalisme, sosio demokrasi serta Ketuhanan yang berkebudayaan sehingga bukan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menurut pendemo merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur Ketuhanan yang maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia masih dalam pasal yang sama trisila diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila saja yaitu Gotongroyong. Sehingga, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara.

“RUU HIP tidak memuat Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 berisi tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Padahal TAP MPRS tersebut merupakan konsideran.”

Dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini ditulis secara leterlek termaktub dalam RUU HIP. Pasal 5 ayat 1 yang bunyinya sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. diatas sangat tegas bahwa sandi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini mirip persis dengan manifesto Partai Komunisme pada tahun 1963 yang pernah mengakibatkan pertumpahan darah sehinga dan membangkitkan luka masa lalu.

Pernyataan sikap ANAK NKRI Sulteng dikomandoi Irwandi Nurhamuddin (Korlap, Sekretaris DPD FPI Kota Palu). Dalam apel siaga tersebut terlihay diikuti oleh Habib Hasan bin Idrus Alhabsyi (Imam Daerah DPD FPI Sulteng), Habib Husen bin Idrus Alhabsyi (Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Alkhairaat [HPA]), Ust. Mahmud Labudu (Sekretaris DPD FPI Sulteng), Dedi Irawan (Ketua DPW HPA Sulteng), Habib Idrus bin Ahmad Alhabsyi (Ketua DPD FPI Kota Palu) dan Habib Husen Bachmid (Ketua Majelis Taklim Alkhairaat). Juga dihadiri Ustaz Abdul Gofur (FPI Sigi), Ami Syadat (FPI Sulteng), Edi Setiawan Negara (FPI Sulteng, Staf Sakinah Aljufri [Anggota DPR RI Fraksi PKS]) dan Moh. Arief (FPI Sulteng).

(Verry/PARADE.ID)

Artikel ANAK NKRI Palu Apel Siaga Ganyang Komunis pertama kali tampil pada Parade.id.

Syarifuddin Hasan dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan dengan presiden secara tegas menolak maka RUU HIP tidak lagi dibahas bersama DPR, bukan dengan mengganti nama RUU menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

“Saya menyarankan dan minta kepada bapak Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Jadi, bukan mengganti nama RUU HIP menjadi RUU PIP, tetapi secara tegas menolak RUU itu,” kata Syarief Hasan.

Pernyataan itu ia sampaikan usai bertemu Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di rumah dinas wali kota, Rabu malam 8 Juli 2020. RUU HIP menjadi salah satu topik pembicaraan antara Wakil Ketua MPR dengan Wali Kota Sukabumi.

Syarief Hasan mengungkapkan Wali Kota Sukabumi melaporkan bahwa setiap hari selalu ada demo dari berbagai unsur di masyarakat yang menolak RUU HIP. Untuk itu dalam pertemuan silaturahim, Syarief Hasan menjelaskan kepada wali kota tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta.

“Saya juga menjelaskan sedikit tentang pertemuan Pimpinan MPR hari ini dengan Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan dengan presiden juga disinggung soal RUU HIP ini,” kata dia.

Menurut dia, RUU HIP telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan masyarakat yang menolak RUU HIP.

“Saya melihat RUU HIP ini justru menimbulkan polarisasi di masyarakat, tentu kondisi seperti ini tidak baik, karena itu pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini. Lebih baik perhatian kita curahkan pada persoalan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini,” katanya.

Syarief Hasan juga sudah menyampaikan persoalan RUU HIP ini kepada Presiden dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Bogor, Rabu 8 Juli 2020.

“Pada dasarnya kita mendorong RUU HIP ini ditolak saja, saya minta presiden untuk menyuarakan penolakan itu. Tetapi Presiden menjawab masih akan mengkaji dan akan mengumumkan keputusan pemerintah pada tanggal 22 Juli nanti,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU HIP. Pilihan sikap pemerintah bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan Surpres untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli (60 hari).

Kemudian, mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, atau menyusun DIM yang mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat.

“Tetapi saya menyarankan dan minta kepada Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Kita menunggu respons dari presiden sampai tanggal 22 Juli, kalau tidak ada respon dari pemerintah, artinya RUU HIP itu gugur,” ucap Syarief.

Selain RUU HIP, pertemuan silaturahim Wakil Ketua MPR dengan Wali Kota Sukabumi juga membahas topik-topik lainnya, seperti soal perkembangan kota, wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan prestasi kota sebagai zona biru di era pandemi COVID-19.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyebutkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Rabu pagi, 8 Juli 2020, melakukan kunjungan kerja di Sukabumi dan memberikan apresiasi kepada Sukabumi sebagai zona biru pandemi COVID-19.

Begitu juga dengan Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan yang juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sukabumi.

“Status kota Sukabumi sebagai zona biru ini luar biasa,” ujar wali kota.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Syarief Hasan Minta Presiden untuk Menolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami bicara perkembangan kekinian yang hangat dibahas di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi diskursus masyarakat, misalnya tadi kami sempat menyinggung soal RUU HIP,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

Pada 16 Juni 2020, Mahfud MD telah mengatakan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP. DPR adalah pihak yang mengajukan RUU HIP tersebut.

“Kami menanyakan posisi pemerintah dan secara tegas presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu,” ungkap Bambang.

Penekanan Presiden Jokowi dalam kajian tersebut, ketika bicara soal ideologi, berarti bicara tentang bagaimana menjaga Pancasila sampai kapan pun.

“Pancasila dalam pelaksanaan, sosialisasi, membumikan, pembinaannya, tidak cukup kalau hanya diberi payung peraturan presiden. Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres,” tambah Bambang.

Artinya, kata Bambang, Presiden Jokowi ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki payung hukum undang-undang.

“Dan saya kira sejalan yang disampaikan oleh PBNU pada kami, tapi karena ini adalah sepenuhnya domain pemerintah dan DPR, maka MPR tidak masuk ke wilayah itu, tapi kami hanya mendengar masukan aspirasi masyarakat, yang tadi presiden juga menyampaikan hal yang sama,” ungkap Bambang.

Meski MPR tidak ikut dalam pembahasan rancangan UU, namun MPR menurut Bambang tetap memberikan penjelasan kepada rakyat.

“Karena tugas MPR seharusnya menjadi mesin pendingin, yang mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini. Kami sepakat mengawal rakyat, mengawal pemerintahan yang membela sepenuhnya kepentingan rakyat, keselamatan rakyat sampai kapan pun,” jelas Bambang.

RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR dan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2020.

Latar belakang RUU HIP, karena saat ini belum ada UU, sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahfud MD mengatakan RUU HIP memiliki masalah substansial dan prosedural sehingga pemerintah belum akan membahas RUU tersebut.

RUU HIP juga memicu penolakan banyak pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, akademisi hingga para purnawirawan.

Sejumlah alasan yang dikemukakan adalah karena sejumlah istilah yang tidak lazim dalam RUU HIP misalnya pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila yang dapat menciptakan bias Pancasila. RUU tersebut juga dinilai tidak mendesak.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi dan Pimpinan MPR Bicarakan RUU HIP di Istana Bogor pertama kali tampil pada Parade.id.

“Makar dasar negara di depan mata. NKRI dgn falsafah dasar negara Pancasila Final,” cuitannya, belum lama ini.

Ka’ban mengingatkan soal RUU yang cukup kontroversial ini kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI agat jangan main-main politik dengan RUU HIP. Ka’ban minta dengarlah suara tokoh-tokoh masyarakan dan umat Islam.

“Taruhannya NKRI. Memaksakan RUUHIP berarti membatalkan kesepakatan Pancasila 18845 dan Dekrit 5759.Panglima TNI dan Ka.POLRI knpa jd pendiam.Salam NKRI.”

Pancasila ditekankan olehnya telah final. Jangan lagi coba utak-atik Pancasila sebagai dasar negara.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel PDIP Sebenarnya Mengakui RUU HIP Bertentangan dengan UUD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalian ADA dan DIGAJI salah satunya untuk menjaga Pancasila. #TolakRUUHIP,” demikian cuitan beliau, Senin (6/7/2020).

Menurut beliau, siapa pun yang melapor terkait keberatannya dengan pihak-pihak yang ingin mengubah Pancasila seharusnya diproses. Bukan malah menolaknya mentah-mentah dengan alasan RUU HIP belum menjadi UU.

“inews.politik.us/begini-kronolo…

“Polisi menolak laporan atas Hasto dan Rieke dengan alasan RUUHIP belum jadi Undang Undang”

Begini pak Polisi,

Kalau sdh jadi Undang Undang maka Polisi tidak berhak lagi menanganinya. Itu sudah hak ke Mahkamah Konstitusi bukan ke Polisi lagi.

Hadeuuh…”

Beliau mengajak warganet untuk memperhatikan kasus ini dengan seksama. Dia pun mengajak warganet untuk menaikkan tagar TolakRUUHIP di jagad maya.

“Ayo kawan kawan jgn diam. Mari naikkan taggar nya #TolakRUUHIP.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Polisi Jangan Takut Proses Pihak yang Ingin Ubah Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam aksinya, massa meminta penghentian pembahasan di DPR RI. Masa juga menuntut agar RUU tersebut dicabut dari prolegnas 2020.

“Menolak RUU HIP karena Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara, sebagai kepribadian yang berdaulat, bermartabat serta menjunjung keanekaragaman sesuai Bhineka Tunggal Ika,” demikian pinta massa, Senin (6/7/2020).

Aksi yang dikomandoi oleh Ketua GMBI Distrik Gowa ini juga meminta kepada Presiden agar ikut menolak RUU HIP. Sikap presiden amat penting demi kedamaian antaranak bangsa.

Di tengah-tengah jalannya aksi, massa diterima oleh perwakilan Anggota DPRD setempat. Salah satunya oleh Zulfiadi dari F-PKS.

Zul mengatakan bahwa sangat mengapresiasi (baca: menolak) RUU HIP tersebut yang disampaikan oleh pendemo. Dan ia mengaku bahwa tuntutan itu sudah disampaikan ke pusat agar RUU tersebut dibatalkan.

“TAP MPR dan Pancasila adalah marwah negara RI sehingga tidak ada alasan untuk merubah dan Pancasila sudah final,” responnya di ruang inspirasi DPRD.

Ia pun berjanji akan menyampaikan hal serupa juga ke Pimpinan DPRD setempat.

Selain perwakilan F-PKS, massa juga disambut oleh Fraksi lainnya, yaitu Muh. Firdaus (Kabagum DPRD Gowa), Nur Irwani (Kasubag Reses/inspirasi DPRD Gowa) dan Farhan (Kasubag Humas Protokoler DPRD Gowa).

(Reza/PARADE.ID)

Artikel GMBI Tolak RUU HIP, Diapresiasi DPRD Gowa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa secara tegas Aliansi Rakyat Daerah (ARD) menolak RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI,” demikian kata ustaz Kaimuddin, Ketua DPC FPI Prov. Sulawesi Tengah, dalam keterangannya yang didapat redaksi parade.id, Senin (6/7/2020).

Ada yang berbeda pada umumnya terkait penolakan RUU kontroversial ini, yakni ARD tidak melakukan orasi atau pengumpulan massa besar.

ARD lebih memilih membagikan masker kepada warga yang lewat, dengan alasan demi menekan penyebaran coronavirus di daerah setempat. Dan menurut pendemo, hal itu tidak mengurangi tekad untuk tetap menolak RUU HIP.

Aksi membagi-bagikan masker dikomandai oleh Ustaz Rusli Baco. Beliau juga termasuk Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kab. Morowali. Tepatnya, aksi digelar di pasar Sentral Desa Matano, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Bagikan Masker tapi Tetap Tegas Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.