#RUUOmnibusLaw Arsip - Parade.id

Alasan Mengapa Omnibus Law Ditolak Buruh dan Mahasiswa

redaksi — Thu, 16 Jul 2020 13:41:19 +0000

Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini, Jumat, ribuan massa dari mahasiswa dan buruh mengepung gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Maksud dan tujuan massa adalah menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dari mahasiswa, mengatakan bahwa RUU ini ke depannya akan merugikan buruh. Salah sebabnya terkait di poin investasi.
“Investasi akan merugikan buruh,” kata salah satu mahasiswa dari Jakarta.
Dengan adanya Omnibus Law, mahasiswa juga menilai bahwa akan terjadinya oligarki baru.
“Akan menjadikan oligarki baru. Itu merugikan buruh,” tambahnya.
Sementata itu, dari pihak buruh menyoroti poin outsourching, yang menurut buruh bahwa hal itu melanggar UU. Dan kilah pemerintah untuk mengikuti banyak negara terkait ini oleh buruh tidak bisa diterima.
“Lebih lucu lagi dalam naskah (RUU) itu disebutkan bahwa banyak negara telah menjalankan outsourching. Jadi mau gak mau kita harus ikut,” kata salah satu buruh dari Federasi Sedar.
Buruh melihat kenyataan menyebut bahwa pemimpin Indonesia tidak memiliki kepribadian.
“Mengapa mereka tidak mengacu pada judical review, yang di dalamnya disebutkan bahwa outsourching bertentangan dengan UU,” kata dia lagi.
Atas adanya poin outsourching itu, mau tidak mau, bila disahkan menjadi UU, maka ke depan status buruh tidak ada yang tetap alias hanya PKWT saja.
Kendati demikian, ia dan buruh lain akan tetap berjuang akan hak-haknya. Tidak soal jika RUU itu disahkan menjadi UU, asalkan buruh tetap bisa melawannya.
“Omnibus Law ini sah atau tidak, kita tidak akan berhenti (sah/tidak), kita tetap akan melawan. Kita tetap tidak akan setuju dan tolak. Boikot. Gak perlu Omnibus Law,” katanya.
(Lendi/PARADE.ID)

Artikel Alasan Mengapa Omnibus Law Ditolak Buruh dan Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

Tolak Omnibus Law, Buruh Akui Ada Konsolidasi untuk Gelar Aksi

redaksi — Sun, 12 Jul 2020 11:42:27 +0000

Bekasi (PARADE.ID)- Salah satu pengurus serikat buruh di Bekasi mengatakan, bahwa RUU Omnibus Law tetap ditolak oleh buruh-buruh di sini. Sebab menurutnya tidak ada keuntungan di dalam (RUU)-nya bagi buruh kebanyakkan.

“Omnibus kalau bisa dihapus saja. Menyengsarakan buruh. Omnibus itu merugikan. Gak ada Omnibus Law saja kadang pengusaha merugikan buruh. Apalagi ada Omnibus Law,” kata dia, yang namanya minta dirahasiakan kepada redaksi, Sabtu (11/7/2020) di salah satu tempat di Bekasi.

Menurut T, sebut saja demikian, poin-poin di RUU Omnibus dianggapnya banyak yang merugikan buruh, misal soal kontrak yang akan terus berkepanjangan. Belum lagi, kata dia, terkait outsourching yang disebut T akan merajalela jika menjadi UU.

“Jadi di situ misalkan pekerja tidak ada pengangakatan (kartap [karyawan tetap]). Membuat pengusaha semena-mena merumahkan buruh,” keluhnya.

Ketika ditanya apa ada kemungkinan akan turun ke jalan dalam merespon RUU Omnibus Law ini, T menyatakan bahwa akan ada, tetapi belum tahu waktunya, entah dalam waktu dekat ini/sebaliknya.

“Untuk saat ini belum ada sinyal akan turun dalam waktu dekat. Masih tahap konsolidasi,” katanya.

Ia mengatakan, untuk turun ke jalan, buruh tetap menunggu instruksi dari pimpinan, juga mengingat kondisi saat ini yang masih pandemi.

Sebelumnya, diakui oleh T, sempat ada konsolidasi akbar. Belum lama ini. Bulan lalu. Kemungkinan terkait RUU Omnibus Law.

Dan konsolidasi ini kata dia tidak pernah putus. Konsolidasi, kata dia, sementara ini masih dalam tahap pertemuan dan daerah saja.

Dalam konsolidasi tersebut, disebutkan hadir pula Pimpinan buruh.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tolak Omnibus Law, Buruh Akui Ada Konsolidasi untuk Gelar Aksi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ratusan Massa di Makassar Tuntut Pembatalan RUU Omnibus Law

redaksi — Fri, 10 Jul 2020 10:27:39 +0000

Makassar (PARADE.ID)- Ratusan massa yang mengatasnamakan Front Oposisi Rakyat, Mahasiswa (FORMASI) Indonesia dan Aliansi Strategis Multisektor Gerakan Rakyat melakukan aksi terkait penolakannya terhadap RUU Omnibus Law.

“Mendesak DPR RI segera menghentikan pembahasan Omnibuslaw RUU cipta kerja,” demikian tuntutan mereka, Jumat (10/7/2020).

Mereka juga meminta dan menuntut agar Presiden Jokowi bersikap atas RUU tersebut. “Menuntut presiden mencabut Draf Omnibuslaw RUU cipta kerja yang telah diserahkan ke DPR RI.”

Menurut pendemo, baiknya pihak-pihak yang pro terhadap RUU itu membuat UU pokok ketenagakerjaan melalui proses yang demokratis dan berasaskan keadilan sosial.

Di luar substansi itu, mereka juga meminta segala bentuk perampasan tanah dihentikan. Negara menurut mereka harus melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat.

LMenuntut negara menjamin kelestarian lingkungan dan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.”

Aliansi strategis multisektor gerakan rakyat yang terdiri dari Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indoneisa (FSPBI), Federasi Serikat Pekerja Niaga, Keuangan Perbankan dan Asuransi (FSP-NAPAS), Federasi Serikat Pekerja Textil, Garment, Kulit, Sepatu dan Aneka Industri (FSP-TUGASKU), dan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSP-TRANSINDO). Juga ada Federasi Serikat Pekerja Konstruksi, Bangunan dan Informal (FSP-KOBAR), Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara (SPMN), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK), Serikat Perjuangan Perempuan Nusantara (SPPN) Serikat Perjuangan Petani Sulawesi (SPPS), Serikat Perjuangan Nelayan Nusantara (SPNN), dan Serikat Pekerja Transportasi Nusantara (SPTN).

Aksi dilaksnakan di bawah jembatan fly over jalan Urip Sumoharjo. Mereka juga sempat bergeser ke kantor Gubernur setempat dan menuntut hal yang sama.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Ratusan Massa di Makassar Tuntut Pembatalan RUU Omnibus Law pertama kali tampil pada Parade.id.