Dalam pernyataannya, Didu memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, Rizal Fadilah, Kurnia, dan Eggy Sudjana, yang ia sebut sebagai “pejuang tangguh” yang tak kenal lelah membela kebenaran. “Saya hanya penggembira di luar dan kita semua akan ada di belakang Bapak-bapak. Insyaallah Bapak jangan kendor satu senti pun,” ucapnya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Didu mengaitkan isu ijazah palsu dengan lima kebohongan besar yang, menurutnya, ingin disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, bukan hanya Joko Widodo. Kelima kebohongan tersebut adalah:

1. Kebohongan Identitas Diri Joko Widodo. Didu meyakini ada hal mendasar tentang identitas Joko Widodo yang ditutupi, dan jika terbuka, akan mengungkap siapa sebenarnya yang membentuknya.
2. Kepalsuan Putra yang Menjadi Wakil Presiden. Didu mengindikasikan adanya “kepalsuan” terkait putra Joko Widodo yang menjadi Wakil Presiden, dan jika terungkap, akan membuka seluruh “dinasti kepalsuan” ini.
3. Kepalsuan Pemilu. Ia menuding adanya kebohongan dalam pelaksanaan pemilu yang telah terjadi.
4. Kebohongan Korupsi Ribuan Triliun. Didu menuding adanya korupsi bernilai ribuan triliun rupiah selama rezim Joko Widodo, dan ia mengaitkannya dengan “kebohongan tukang-tukang survei” yang kini banyak menduduki posisi komisaris BUMN.
5. Kebohongan Survei-Survei. Didu juga menuduh adanya kebohongan dalam survei-survei yang dilakukan selama ini.

“Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. Penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah,” tegasnya.

Menyikapi kondisi ini, Didu menyerukan tiga hal kepada seluruh elemen bangsa. Pertama ia meminta seluruh rakyat untuk turun membela kebenaran dan menggusur kebohongan yang ia sebut dilakukan oleh “satu keluarga dari Solo.” “Masa kita kalah itu komandan yang lain itu anak semua,” serunya.

Kedua, kepada aparat hukum Didu meminta untuk berhenti melindungi “raja bohong” dan kembali kepada hati nurani. Ia juga berharap ada dua atau tiga orang pelaku utama yang pernah terlibat dalam melindungi “raja bohong” untuk mengakui perbuatannya demi menyelamatkan bangsa.

Ketiga, kepada Presiden Prabowo, Didu meminta, jika tidak mampu memihak kebenaran, setidaknya untuk diam dan tidak melindungi pihak yang disebut “raja bohong.” Ia khawatir adanya “kode-kode dari Solo” yang membuat Presiden Prabowo menjadi “letoi.” Didu menegaskan bahwa rakyat akan mendukung Presiden Prabowo jika membela kebenaran, namun kesabaran rakyat ada batasnya jika “Raja Bohong” selalu diistimewakan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia bersatulah menggusur Raja Bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke turunlah. Jangan diam demi bangsamu,” pungkas Said Didu, mengakhiri pernyataannya dengan seruan untuk melawan karena “saatnya melawan” jika tidak ingin dihancurkan.***

Artikel Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’ pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Didu, dia tidak dipanggil ke Kertanegara tetapi datang ke agenda pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Dapat info ada calon Wamen (perempuan) selundupan. Tidak dipanggil di Kertanegara tapi ikut pembekalan di Hambalang krn permintaan Jokowi ke Prabowo krn diminta oleh Bapaknya,” kata Didu, di akun X-nya, Jumat (18/10/2024).

“Calon tsb putri Ketum Parpol yg juga jadi calon Menteri. Betapa rusaknya etika bangsa ini,” imbuhnya.

Cuitan Didu dikomentari salah satu warganet. Warganet itu menyebut itu adalah hak preogratif presiden.

“Bapak said Didu yth. Itu kan hak presiden terpilih utk memilih mentrinya. Siapapun boleh nanti mereka yg bertanggung jawab terhadap pekerjaannya..,” tulis akun @mohan210793.

Didu membalasnya soal hak publik. “Betul – tapi hak rakyat juga membuka semua hal yg terkait dg pjbt publik yg diangkat krn mereka digaji dari uang rakyat,” responsnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Said Didu Dapat Info Ada Calon Wamen Selundupan, Bapaknya Ketum Parpol pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, selaku presiden, Jokowi mestinya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama menjadi presiden.

“Permintaan maaf Jokowi : 1) Mekanisma yg ada dlm pelaksanaan tanggung jawab sbg Presiden adlh TANGGUNG JAWAB hukum dan politik-tdk ada mekanisme MINTA MAAF,” kata Said Didu, kemarin, lewat akun X-nya.

Didu mengatakan demikian karena menurutnya selama ini yang dipermasalahkan adalah kebijakannya terhadap rakyat.

“2) yg dipermasalahkan selama ini adalah kesalahan kebijakan dan kebohongan publik-jadi tdk ada mekanisme MAAF-MEMAAFKAN,” tekan Didu.

Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Permohonan maaf Jokowi itu karena ia sadar tak bisa menyenangkan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Dia mengaku hanyalah manusia biasa.

(Rob/parade.id)

Artikel Permohonan Maaf Jokowi “Ditolak” Pengamat Politik Ini pertama kali tampil pada Parade.id.