“JK menyatakan ini bisa terjadi keosan Juli Agustus apabila Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan dua masalah besar yang dihadapi, yaitu geopolitik dan warisan utang Jokowi,” ujar Said Didu.

Menurut Didu, JK memaparkan hitungan sederhananya. Dalam dua bulan pertama pemerintahan Prabowo, defisit sudah mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Jika tren ini berlanjut hingga Juli-Agustus, defisit kumulatif bisa menembus 1.000 triliun rupiah, sebuah angka yang dianggap tidak lagi bisa diatasi dengan cara apapun.

Dampaknya, menurut JK sebagaimana dikutip Said Didu, akan sangat terasa di lapisan bawah: jalan-jalan di daerah rusak tidak diperbaiki, daerah kehabisan uang karena ditarik semua ke pusat, dan Puskesmas tidak mampu lagi melayani masyarakat.

JK juga menyebut dua ancaman besar yang melatarbelakangi kekhawatirannya, yakni eskalasi ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat yang dipastikan akan memberatkan Indonesia, serta warisan utang besar peninggalan pemerintahan Joko Widodo.

Artikel JK Ramal Keos Juli-Agustus jika Prabowo Salah Langkah, Kata Didu pertama kali tampil pada Parade.id.

Kelima agenda kedaulatan yang diperjuangkan GMKR meliputi kedaulatan ekonomi, hukum, politik, wilayah, dan sumber daya alam yang dinilai telah dirampas oligarki selama satu dekade terakhir.

“Musuh kita sederhana, oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 100-280 juta kalah sama 60 orang?” tegas Muhammad Said Didu, salah satu inisiator GMKR dalam pertemuan tersebut.

Said Didu mengungkapkan informasi mengejutkan bahwa sehari sebelum pertemuan, ia dan empat tokoh lainnya bertemu dengan “pimpinan tertinggi negara” selama empat jam. Dalam pertemuan itu, agenda merebut kembali kedaulatan mendapat respons positif meski dengan catatan, “Saya berdiri di depan, tapi jangan ajari caranya.”

Tiga Prioritas Tuntutan dengan Batas Waktu

Aktivis dan mantan narapidana politik menetapkan tiga prioritas tuntutan dengan tenggat waktu berbeda. Harun Kenadas mengusulkan batas waktu hingga 20 Oktober 2026, meski beberapa tokoh menilai terlalu lama.

“Tangkap dan adili Jokowi adalah prioritas pertama karena sudah ada empat menteri yang diperiksa selalu menyebut nama Jokowi,” ujar Marwan Batubara, aktivis senior yang pernah menjadi tim sukses Prabowo 2019.

Untuk Kapolri Listio Sigit Prabowo, diberikan waktu hanya satu bulan untuk dicopot. “Sudah tiga kali Kapolri membangkang kepada Presiden Prabowo. Harga dirinya diinjak-injak,” tambah Marwan.

Sementara untuk pemaksulan Gibran, Rizal Fadil menekankan urgensi dengan alasan konstitusional: kebohongan publik, perbuatan tercela, dan melakukan tindak pidana berat.

“Gedung DPR adalah Mal Pedagang Kedaulatan”

Said Didu menyebut gedung DPR sebagai “mal pedagang kedaulatan” terbesar di Indonesia. Ia mengidentifikasi tiga kelompok pedagang kedaulatan: partai politik (Parpol), Parcok (Partai Coklat – sebutan untuk oknum polisi), dan Parjo (Partai Hijau – sebutan untuk oknum TNI).

“Siapa pun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini,” tegasnya.

Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, yang menyampaikan platform GMKR menegaskan bahwa gerakan ini bukan partai politik dan menolak kultus individu. “GMKR adalah milik kita semua, bukan milik inisiator,” katanya.

Presiden “Omong-Omong” dan Ancaman People Power

Beberapa pembicara secara terbuka mengkritik Presiden Prabowo yang dijuluki “presiden omon-omon” karena berulang kali menyatakan tekad namun realisasi minimal.

“Sejak dilantik berulang-ulang menyatakan tekad mau ini, mau itu, tapi realisasinya sangat minim. Kalau akhirnya itu hanya omong-omong, kita siap berhadap-hadapan,” tegas Marwan Batubara.

Rizal Fadillah memperingatkan bahaya jika Gibran menjadi presiden: “Kalau kekuatan TNI yang Parjo dan Parcok bersatu dan Gibran menjadi presiden, apakah kita masih mampu omong-omong seperti ini? Sudah kita balik negara otoritarianisme kembali.”

Ancaman Diabolic State dan Solusi Amputasi

Dalam analisis yang keras, Rizal Fadillah menyebut Indonesia saat ini sebagai “diabetic state” (negara berpenyakit parah) yang memerlukan amputasi.

“Yang kita amputasi Jokowi pertama karena ini sumber penyakit. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Refli Harun mengusulkan alternatif selain pengadilan: “Kirimkan Jokowi ke Amerika atau China untuk berobat tapi marking tidak boleh keluar lagi, tidak boleh masuk lagi.”

Ikrar Pancasila dan Sistem Baru

Laksamana TNI Purn Slamet Soebijanto memimpin ikrar Pancasila yang diikuti seluruh hadirin dengan berdiri. Ia menegaskan perlunya people power dan perubahan sistem.

“Kita harus merubah sistem trias politika. Sejak merdeka sampai sekarang tidak pernah mencapai tujuan bernegara karena pada dasarnya politika itu konsep kekuasaan,” jelasnya.

Ia mengusulkan MPR diisi oleh lima potensi bangsa: tokoh agama, ilmuwan, TNI, raja/sultan, dan pemuda-rakyat, bukan partai politik.

Mahasiswa Ditahan dan Seruan Turun ke Jalan

Mantan Hakim Agung Dwi Cahyo mengungkap data mengejutkan: 1.032 mahasiswa yang demo 25 Agustus masih ditahan di seluruh Indonesia, dengan 57 orang di Jakarta. Satu orang meninggal dunia.

“Gerakan kita harus bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak lagi deklarasi-deklarasi terus tapi kita harus bergerak turun ke jalan. Siap tidak?” serunya disambut sorak “Siap!”

Napoleon Bonaparte, mantan pejabat Polri yang kritis terhadap institusinya, memperingatkan: “Sekarang menundukkan Jawa tidak perlu kirim kapal perang, cukup kirim barongsai. Pejabat yang jupalitan kasih ampao nyungsep, dijurucup nurut.”

Deklarasi Februari, Sebelum Puasa

GMKR menargetkan deklarasi resmi sekitar tanggal 10-12 Februari atau sebelum bulan puasa. Konsep deklarasi menyatakan kedaulatan rakyat telah dirampas sistematis sejak era Jokowi dan tidak dikoreksi pemerintahan Prabowo.

Lima tuntutan draft GMKR:

1. Kembalikan kedaulatan rakyat dan hancurkan dominasi oligarki
2. Adili Jokowi
3. Maksulkan Gibran dari jabatan Wakil Presiden
4. Presiden Prabowo secepatnya mengoreksi total tata kelola negara
5. Tegakkan hukum, berantas korupsi, dan reformasi Polri

“Ini baru draft. Nanti kita diskusikan di grup WA untuk menyempurnakan,” jelas Moeryono Aladin.

Pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polri, aktivis, dan perwakilan daerah dari Solo, Jogja, Bandung, Makassar, dan Morowali ini ditutup dengan komitmen untuk terus bergerak hingga kedaulatan rakyat benar-benar kembali ke tangan rakyat Indonesia.

Artikel GMKR Deklarasikan Perang terhadap Oligarki: Gibran dan Jokowi Jadi Target Utama pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pernyataannya, Didu memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, Rizal Fadilah, Kurnia, dan Eggy Sudjana, yang ia sebut sebagai “pejuang tangguh” yang tak kenal lelah membela kebenaran. “Saya hanya penggembira di luar dan kita semua akan ada di belakang Bapak-bapak. Insyaallah Bapak jangan kendor satu senti pun,” ucapnya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Didu mengaitkan isu ijazah palsu dengan lima kebohongan besar yang, menurutnya, ingin disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu, bukan hanya Joko Widodo. Kelima kebohongan tersebut adalah:

1. Kebohongan Identitas Diri Joko Widodo. Didu meyakini ada hal mendasar tentang identitas Joko Widodo yang ditutupi, dan jika terbuka, akan mengungkap siapa sebenarnya yang membentuknya.
2. Kepalsuan Putra yang Menjadi Wakil Presiden. Didu mengindikasikan adanya “kepalsuan” terkait putra Joko Widodo yang menjadi Wakil Presiden, dan jika terungkap, akan membuka seluruh “dinasti kepalsuan” ini.
3. Kepalsuan Pemilu. Ia menuding adanya kebohongan dalam pelaksanaan pemilu yang telah terjadi.
4. Kebohongan Korupsi Ribuan Triliun. Didu menuding adanya korupsi bernilai ribuan triliun rupiah selama rezim Joko Widodo, dan ia mengaitkannya dengan “kebohongan tukang-tukang survei” yang kini banyak menduduki posisi komisaris BUMN.
5. Kebohongan Survei-Survei. Didu juga menuduh adanya kebohongan dalam survei-survei yang dilakukan selama ini.

“Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. Penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai ke lurah,” tegasnya.

Menyikapi kondisi ini, Didu menyerukan tiga hal kepada seluruh elemen bangsa. Pertama ia meminta seluruh rakyat untuk turun membela kebenaran dan menggusur kebohongan yang ia sebut dilakukan oleh “satu keluarga dari Solo.” “Masa kita kalah itu komandan yang lain itu anak semua,” serunya.

Kedua, kepada aparat hukum Didu meminta untuk berhenti melindungi “raja bohong” dan kembali kepada hati nurani. Ia juga berharap ada dua atau tiga orang pelaku utama yang pernah terlibat dalam melindungi “raja bohong” untuk mengakui perbuatannya demi menyelamatkan bangsa.

Ketiga, kepada Presiden Prabowo, Didu meminta, jika tidak mampu memihak kebenaran, setidaknya untuk diam dan tidak melindungi pihak yang disebut “raja bohong.” Ia khawatir adanya “kode-kode dari Solo” yang membuat Presiden Prabowo menjadi “letoi.” Didu menegaskan bahwa rakyat akan mendukung Presiden Prabowo jika membela kebenaran, namun kesabaran rakyat ada batasnya jika “Raja Bohong” selalu diistimewakan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia bersatulah menggusur Raja Bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke turunlah. Jangan diam demi bangsamu,” pungkas Said Didu, mengakhiri pernyataannya dengan seruan untuk melawan karena “saatnya melawan” jika tidak ingin dihancurkan.***

Artikel Said Didu Serukan Gerakan Selamatkan Bangsa dari ‘Raja Bohong’ pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Didu, dia tidak dipanggil ke Kertanegara tetapi datang ke agenda pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Dapat info ada calon Wamen (perempuan) selundupan. Tidak dipanggil di Kertanegara tapi ikut pembekalan di Hambalang krn permintaan Jokowi ke Prabowo krn diminta oleh Bapaknya,” kata Didu, di akun X-nya, Jumat (18/10/2024).

“Calon tsb putri Ketum Parpol yg juga jadi calon Menteri. Betapa rusaknya etika bangsa ini,” imbuhnya.

Cuitan Didu dikomentari salah satu warganet. Warganet itu menyebut itu adalah hak preogratif presiden.

“Bapak said Didu yth. Itu kan hak presiden terpilih utk memilih mentrinya. Siapapun boleh nanti mereka yg bertanggung jawab terhadap pekerjaannya..,” tulis akun @mohan210793.

Didu membalasnya soal hak publik. “Betul – tapi hak rakyat juga membuka semua hal yg terkait dg pjbt publik yg diangkat krn mereka digaji dari uang rakyat,” responsnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Said Didu Dapat Info Ada Calon Wamen Selundupan, Bapaknya Ketum Parpol pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, selaku presiden, Jokowi mestinya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan selama menjadi presiden.

“Permintaan maaf Jokowi : 1) Mekanisma yg ada dlm pelaksanaan tanggung jawab sbg Presiden adlh TANGGUNG JAWAB hukum dan politik-tdk ada mekanisme MINTA MAAF,” kata Said Didu, kemarin, lewat akun X-nya.

Didu mengatakan demikian karena menurutnya selama ini yang dipermasalahkan adalah kebijakannya terhadap rakyat.

“2) yg dipermasalahkan selama ini adalah kesalahan kebijakan dan kebohongan publik-jadi tdk ada mekanisme MAAF-MEMAAFKAN,” tekan Didu.

Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Permohonan maaf Jokowi itu karena ia sadar tak bisa menyenangkan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya tidak sempurna. Dia mengaku hanyalah manusia biasa.

(Rob/parade.id)

Artikel Permohonan Maaf Jokowi “Ditolak” Pengamat Politik Ini pertama kali tampil pada Parade.id.