Berdasarkan visi dan misi paslon, tata kelola sampah selama ini belum jadi isu arus utama dalam membangun kebijakan pemerintah, dibandingkan isu lingkungan hidup lainnya, seperti isu energi, tata kelola sumber daya alam dan perubahan iklim. Kebijakan terkait tata kelola sampah perlu dipahami sebagai isu multisektor, yang berkaitan dengan perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam, penggunaan lahan, tata kota, kesehatan masyarakat, pendidikan dan budaya serta berbagai aspek lainnya. Pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus komprehensif dan tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur dan hanya berfokus di hilir saja.

Dampak dari buruknya tata kelola sampah dirasakan oleh semua pihak dan beririsan dengan isu lingkungan hidup lainnya. Misalnya, sampah tercampur yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) open dumping menjadi penyebab kebakaran TPA di Indonesia.

Lalu terbatasnya sarana pengangkutan sampah, pencemaran plastik sekali pakai di lingkungan, hingga pencemaran yang diakibatkan oleh solusi-solusi semu seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Refuse-Derived Fuel (RDF), pirolisis, dan gasifikasi.

Meskipun sudah ada kemajuan tata kelola sampah di Indonesia melalui penerbitan dan implementasi beberapa peraturan,1 namun hal ini masih belum mampu untuk mengatasi akar permasalahan dalam tata kelola sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, jumlah sampah terkelola saat ini hanya 66,74%, sisanya masih tidak terkelola sebesar 33,26%.

“Sejak ditetapkannya UU No. 18/2008, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai isu lingkungan, di mana pengelolaan sampah harus mendorong penghematan sumber daya alam, pengurangan emisi karbon dan polusi bahan beracun. Karena itu, perbaikan sistem pengelolaan sampah nasional harus dimulai dengan menetapkannya isu lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan. Tentu saja sebuah kebijakan prioritas harus terwujud nyata, misalnya dalam skala prioritas anggaran dan konsistensi penegakan hukum,” ujar Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), David Sutasurya.

Pengurangan emisi karbon juga berkaitan pada upaya pengurangan timbulan sampah pangan. Namun saat ini, sampah pangan belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Padahal, sampah pangan adalah salah satu jenis sampah organik yang menyumbang angka terbesar. Menurut data SIPSN, sampah makanan yang masuk dalam rantai pangan menempati urutan pertama dengan total 43.3% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perlu adanya mitigasi dalam bentuk kebijakan dan program pengurangan food loss dan food waste pada rantai produksi, distribusi dan konsumsi.

“Penyebab kebakaran TPA adalah ledakan timbulan gas metana yang dipicu kemarau panjang dan sistem open dumping. Sumber gas metana di TPA, sebagian besar berasal dari timbulan sampah organik, salah satunya sampah pangan. Data Bappenas (2021) menyatakan bahwa timbulan sampah pangan di Indonesia rata-rata 115 -184 kg/kapita/tahun yang berkontribusi 7,29% emisi GRK Indonesia. Perlu upaya mitigasi dalam bentuk kebijakan dan program pengurangan Food Loss dan Food waste pada rantai produksi, distribusi dan konsumsi. Untuk memperpanjang umur TPA, sampah organik juga sebaiknya tidak dikirim ke TPA dan dikelola di dekat sumber atau di kawasan. Dengan demikian pendekatan zero waste akan mendukung pencapaian low carbon development,” papar Direktur Yayasan Gita Pertiwi Surakarta, Titik Eka Sasanti.

Selain mitigasi pengurangan food waste dan food loss, Indonesia seharusnya juga memberhentikan kebijakan pembangunan Waste to Energy (WtE) untuk mendorong pengurangan emisi karbon dan polusi bahan berbahaya beracun karena kebijakan ini merupakan salah satu bentuk solusi semu. WtE hanya mengalihkan masalah sampah menjadi polusi beracun dan meningkatkan emisi karbon. WtE juga menjadi disinsentif.

Transformasi menuju sistem yang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pemilahan dan pengurangan sampah.

“Pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui pembangunan PLTSa dan juga penggunaan RDF untuk cofiring di PLTU yang semakin gencar di tahun-tahun terakhir ini adalah pendekatan yang menyesatkan. Dari sisi transisi energi, opsi ini tidak signifikan dalam mengakhiri dominasi batubara. Sedangkan dari sisi pengelolaan kualitas udara, berpotensi meningkatkan dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan, dan dari sisi pengelolaan sampahnya sendiri merupakan solusi semu. Jadi harus diakhiri,” ujar Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.

Dampak dari pembangunan dan praktek-praktek semu telah dialami masyarakat sekitar lokasi proyek dan terekam dalam berbagai hasil penelitian. Dengan solusi semu, persoalan sampah yang kasat mata menjadi lebih berbahaya bagi kesehatan warga, pemulung, dan lingkungan.

“Konversi sampah padat menjadi bahan bakar menimbulkan bahaya baru karena kimia-kimia berbahaya dan beracun yang digunakan dalam berbagai produk, terlepas ke lingkungan dan tersebar lebih luas. Saat ini, promosi penggunaan teknologi canggih untuk menyelesaikan masalah sampah tidak dibarengi dengan studi kelayakan teknis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan finansial,” kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus3 Foundation.

Kehadiran negara memegang peranan krusial dalam implementasi ekonomi sirkular. Lebih dari sekadar strategi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, ekonomi sirkular menjadi langkah progresif menuju keberlanjutan holistik. Oleh karena itu, esensial bagi seorang calon presiden untuk memiliki pandangan bahwa negara perlu merancang sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada tanggung jawab produsen dalam mengurangi sampah, melainkan juga mendorong transisi menuju sistem guna ulang, dibanding mengandalkan daur ulang saja.

“Calon Presiden diharapkan menunjukkan pemahaman bahwa ekonomi sirkular bukan hanya daur ulang saja, karena kalau yang didaur ulang adalah produk sekali pakai, maka akan tetap menimbulkan masalah polusi dan emisi. Kehadiran negara untuk memberikan fasilitas dan sistem guna ulang yang komprehensif, serta pelarangan berbagai jenis plastik sekali pakai secara nasional, harus menjadi prioritas kebijakan bagi pemimpin negara,” jelas Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia.

Penyebab mandeknya peningkatan kinerja pengelolaan sampah adalah buruknya tata kelola pengelolaan sampah pada semua tingkatan pemerintahan. AZWI menilai, pengelolaan sampah ke depan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan kementerian, serta sinergi kebijakan dan peraturan, termasuk kebijakan terkait pemantauan kesehatan dan lingkungan.

Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

AZWI memandang perbaikan fundamental terhadap tata kelola pengelolaan sampah yang perlu diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pada visi, misi, dan program kerjanya dengan berfokus pada:

1. Menetapkan target dan peta jalan pengurangan produksi dan konsumsi plastik nasional. Roadmap dimulai dengan pengurangan produksi polimer problematik dan sulit didaur ulang seperti PVC (Polyvinyl Chloride), dan substitusi dengan material yang lebih aman;
2. membatasi rencana pembangunan industri petrokimia baru dan meninjau kembali kebijakan insentif tax holiday 100% untuk 20 tahun;
3. memperketat standar pengendalian pencemaran dan emisi karbon industri petrokimia;
4. mengatur desain dan pola produksi barang dan kemasan agar lebih mudah dipilah, didaur ulang, dan digunaulang;
5. melarang dan mengontrol penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun dalam berbagai produk terutama kemasan pangan;
6. menetapkan pengelolaan sampah sebagai layanan dasar melalui perubahan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta anggaran minimal yang layak untuk pengelolaan sampah di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah;
7. memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah dengan:

• meningkatkan rentang kendali sistem penegakan hukum terhadap sumber sampah;
• memperjelas implementasi pembagian kewenangan antara pusat,
• provinsi, dan kabupaten/kota;

8. menetapkan target dan regulasi yang lebih ambisius untuk membatasi konsumsi plastik nasional dengan:

• melarang penggunaan plastik sekali pakai dan kemasan-kemasan yang problematik (berukuran kecil dan sulit didaur ulang);
• mempertegas tanggung jawab produsen dalam mengurangi plastic dari tahap produksi,
• mendorong transisi sistem guna ulang, daripada hanya mengandalkan metode daur ulang;

9. menghentikan pembangunan dan/atau operasi teknologi penanganan sampah yang termasuk di dalam solusi semu namun tidak terbatas pada insinerator, pirolisis, gasifikasi, RDF;
10. pemerintah pusat harus membina pemerintah daerah menyusun peta jalan dan transisi pengelolaan sampah menuju Kota Nir Sampah (Zero Waste Cities);

Menjelang jadwal debat Calon Presiden dan Wakil Presiden berikutnya, warga negara Indonesia perlu memilih pemimpin yang mempunyai visi yang jelas untuk mencapai Indonesia bebas sampah dan terlepas dari racun berbahaya dalam pengelolaannya. Pemilu tidak hanya memilih pemimpin untuk warga negara, tapi juga untuk generasi yang akan datang dan lingkungan serta kualitas hidup yang lebih baik.

AZWI adalah organisasi non pemerintah yang terdiri dari YPBB, GIDKP, Nexus3 Foundation, PPLH Bali, ECOTON, ICEL, Nol Sampah Surabaya, Greenpeace Indonesia, Gita Pertiwi dan WALHI. AZWI mengkampanyekan implementasi konsep Zero Waste yang benar dalam rangka pengarusutamaan melalui berbagai kegiatan, program, dan inisiatif Zero Waste yang sudah ada untuk diterapkan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan hirarki pengelolaan sampah, dan siklus hidup material. []

Artikel AZWI: Visi Misi Capres-Cawapres Belum Merujuk ke Akar Masalah Tata Kelola Persampahan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat plastik sekali pakai, KLHK membuat peraturan tentang peta jalan pengurangan sampah plastik untuk para produsen FMCG. Wah kabar baik nih! Tapi….Sayangnya sampai sekarang masih belum jelas gimana rencananya. Jangan sampai peraturannya hilang begitu saja ya, Bu @SitiNurbayaLHK @KementerianLHK,” tulis akun Twitter Greenpeace, kemarin dengan (hastag) #HariPeduliSampahNasional #HPSN2023.

Dipaparkan oleh Greenpeace, dari tahun 2019 ke 2021, jumlah produksi plastik sekali pakai setiap tahunnya bertambah sekitar 6 ton. Jumlah ini mengkhawatirkan karena plastik tidak akan terurai dan menghilang begitu saja.

“Nggak cuma membahayakan lingkungan setelah plastiknya jadi, tapi proses produksinya juga menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar yang menyebabkan krisis iklim. Di tahun 2021 saja, sekitar 137 juta ton plastik sekali pakai diproduksi, tentunya menggunakan bahan bakar fosil.”

Greenpeace sepakat bahwa Indonesia masih masuk ke negara penyumbang sampah terbanyak ke lautan di dunia. “Sungguh pencapaian yang tidak membanggakan.”

Seperti yang kita tahu, plastik akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau di sungai dan di lautan. Atau bahkan cuma menumpuk begitu aja di lingkungan seperti di pantai atau di gunung, sedangkan plastik butuh ratusan tahun untuk terurai.

(Rob/parade.id)

Artikel Hari Peduli Sampah Nasional 2023, Greenpeace Indonesia Ingatkan Ini ke KLHK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Minggu kmrn, saya ke Cilacap dan Banyumas. Di lapangan mendalami bagaimana penerapan UU 18/2008 yang komprehensif dan integrated menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Penerapan UU 18/2008 bisa dilihat dan terkonfirmasi positif dan sangat baik di Cilacap dan Banyumas,” terangnya, Senin (9/1/2023).

Ada faktor utama cara pendekatan penyelesaian yang sangat strategis untuk hal itu. Yakni dengan kombinasi kerja leadership Pemda/Kepala Daerah; penggunaan teknologi RDF, composting dan pirolisis; serta kerja nyata peran masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dunia usaha, BUMD/ swasta termasuk sebagai offtaker.

“Daerah lain bisa contoh kebijakan teknis lapangan dan cara Banyumas dan Cilacap ini. Apalagi beberapa regulasi turunan UU Sampah sudah ada dan sangat mendukung, seperti PP, Perpres, Permen, Surat Edaran, Peraturan Kepala Daerah soal pembatasan sampah, dan lainnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Capaian kinerja pengelolaan sampah Nasional hingga akhir tahun 2021, klaimnya, berhasil mengelola sampah hingga 64,56 persen dari target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2025. Angka tersebut kata dia terdiri dari 15,62 persen kinerja pengurangan sampah nasional, dari target 30 persen pada 2025.

“Kemudian 48,94% capaian kinerja penanganan sampah nasional dari target 70% pada 2025.”

Belajar dari Banyumas dan Cilacap, serta peran KSM, masyarakat, BUMD dan swasta Bumi Sukses Indonesia, menurut Siti sangat penting dan menarik untuk replikasi nasional, tentu dengan pertimbangan masing-masing kondisi wilayah. Dengan demikian target nasional di 2025 akan dapat dicapai.

KLHK dalam tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini akan merampungkan target-target dan standart serta pengaturan strategi lapangan bersama daerah. Orientasinya yaitu Zero Waste, Zero Emission by 2030.

“KLHK sedang terus lakukan excercise antara tahun 2030 atau 2040 untuk zero emission, selain zero waste di 2030. Tentu saja beberapa hal di lapangan masih teridentifikasi untuk disempurnakan. Kita bekerja keras untuk itu. Adalah tugas Pemerintah untuk melakukan fasilitasi dan itu yang terus dilakukan KLHK guna eksplorasi artikulasi kebijakan Presiden Jokowi untuk tuntaskan masalah sampah secara nasional; dan harus kelihatan hasilnya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kementerian LHK Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait Masalah Sampah di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Launching Melak Samara disaksikan langsung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Yudi Pratidi.

Program tersebut merupakan inovasi untuk mendukung 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.

“Program Melak Samara juga bagian dari komitmen kami melaksanakan program 100 hari kerja,” kata Wabup Cianjur Tb Mulyana.

“Launching ini berkaitan dengan implementasi penjabaran Visi Misi Kabupaten Cianjur yakni Membangun Cianjur Manjur. Mandiri, Maju, Religius, dan Berakhlak Mulia yang Bermuara untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Cianjur,” sambung Mulyana

Mulyana mengatakan bahwa Melak Samara bertujuan untuk memunculkan kesadaran baru terhadap masyarakat akan pentingnya mengelola sampah secara proporsional. Mulyana pun mengajak seluruh warga Cianjur untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, guna menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

“Di masa Pandemi Covid-19 ini menuntut kita untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Mari gelorakan kembali Pola Hidup Bersih dan Sehat,” ajaknya.

Untuk itu, sekali lagi ia mengajak seluruh warga masyarakat mari kelola sampah secara bijak melalui proses 3R yang merupakan jalan pemenuhan pengelolaan sampah yang Baik, Benar, dan Bernilai Ekonomis Produktif.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membudayakan kembali kerja bakti secara Gotong Royong. Sehingga terciptanya Cianjur yang Bersih, Sehat, dan Memikat menuju Indonesia bebas sampah tahun 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Yudi Pratidi mengungkapkan, salah satu fokus kegiatan dalam pelaksanaan program Melak Samara yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) di 19 titik lokasi rawan sampah yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup.

(Ram/PARADE.ID)

Artikel Wabup Cianjur Ajak Masyarakat Bijak Kelola Sampah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kini saatnya platform HPSN dapat bergeser kepada aktualisasi produktivitas masyarakat, melalui upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mensejahterakan masyarakat dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi,” demikian tertulis di akun Twitter-nya, kemarin.

Untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat dan up to date, KLHK meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang diharapkan menjadi platform big data sehingga dapat diakses oleh publik guna mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Indonesia.

Selain itu juga diluncurkan Buku Peta Jalan Pemenuhan Bahan Baku Daur Ulang Dalam Negeri, dan serial film pendek kampanye kelola sampah sebagai sarana edukasi.

“Selaku penanggungjawab pengelolaan sampah nasional, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak dan bekerja dalam tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kompetensi masing-masing membangun era baru pengelolaan sampah di Indonesia.”

“Bersama-sama kita wujudkan Indonesia Bersih, Indonesia Maju, dan Indonesia Sejahtera.”

Peringatan HPSN 2021 sendiri dilaksanakan serentak di tingkat nasional dan daerah oleh pemerintah, dunia usaha dan elemen masyarakat, serta diselenggarakan virtual/online melalui kegiatan Bulan Peduli Sampah sepanjang Februari 2021 dengan puncak kegiatan pada tanggal 22 Februari 2021.

Dalam kesempatan HPSN 2021 diserahkan Plakat Dana Insentif Daerah (DID) Pengelolaan Sampah tahun 2020.

“Saya ucapkan selamat pada Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, Banjarmasin, Kota Surabaya, Kota Jayapura, Kota Bandung, Kota Banjarbaru, Kota Jambi, Kota Bogor, Kota Bontang, Kota Depok, Kota Malang dan Pemerintah Kota Denpasar.”

Siti juga ucapkan selamat pada penerima Penghargaan Lifetime Achievement Award tokoh pengelolaan sampah Nasional,  Prof. Dr. Enri Damanhuri mewakili Akademisi, Dr.Bambang Suwerda mewakili Praktisi, dan Titiek Puspa mewakili Seniman pencipta lagu ‘Sampah Sayang’.

Seluruh peringatan kegiatan HPSN 2021 dapat diikuti melalui website: haripedulisampah.id.

“Terimakasih atas lahirnya banyak gerakan less waste dan zero waste di masyarakat yang berkembang sangat signifikan. Partisipasi elemen masyarakat yang luar biasa, telah menghasilkan cukup banyak kebaikan, inisiatif, kreativitas dan sangat-sangat positif.”

Digelar pula virtual exhibition berjudul Festival Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan sejak hari ini sampai dengan Oktober 2021.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menjadikan Sampah sebagai Bahan Baku Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.