“Tidak boleh dari lima ini menganggap—oh, saya ini datang dari A, dari B—di tanggal 2 ini lah nasib rakyat Indonesia ditentukan. Kita menang atau kalah,” ujarnya, Rabu (27/9/2023), lewat akun YouTube Logika Rakyat yang dilihat parade.id.

“Maka dari itu, ayo kita bersatu. Ayo kaum buruh, ayo rakyat Indonesia, tanggal 2 kita ke MK. Tapi sebelum tanggal itu, tanggal 30-nya, kita harus ada piket dan kita harus memberikan semangat, spirit, untuk semua kaum buruh dan rakyat Indonesia,” ia melanjutkan.

Ia berharap, mudah-mudahan sembilan Hakim MK itu mempunyai hati, empati terhadap rakyat, khususnya kaum buruh. Namun katanya, sebenarnya bukan saja untuk buruh, melainkan juga untuk rakyat Indonesia.

“Maka di tanggal 30 September, kita datang ke MK, sekaligus memberikan spirit untuk sembilan hakim agar betul-betul memutuskan, membacakan, putusan tanggal 2 itu, mewakil dan berempati ke rakyat Indonesia. Maka diputuskan lah seadil-adilnya, karena di situ menyangkut rakyat, karena sembilan hakim itu juga punya keluarga,” terangnya.

“Di situ lah saya mengimbau ke berbagai pihak, di tanggal 30 September dan diteruskan tanggal 2 Oktober supaya kita memberikan semangat spirit terhadap sembilan hakim MK. Agar sembilan hakim ini diberi kesehatan. Diberi umur panjang untuk memutuskan apa yang kita kehendaki agar rakyat Indonesia tidak tertindas dan tidak dimiskinkan dengan aturan-aturan ini,” katanya lagi.

Ia meminta khusus kepada seluruh Anggota SBSI 92, yang bisa datang ke Jakarta, diminta datang, karena ini adalah menyangkut nasib kita.

“Jangan kita titipkan nasib kita pada orang lain. Kita tentukan sendiri,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ada Lima Elemen yang Dipanggil MK terkait Putusan Gugatan Cipta Kerja, SBSI 92 Berharap Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mari kita bergandengan tangan. Melawan itu. Kita harus tetap suarakan agar pemerintah mencabut UU ini, apa pun risikonya, harus kita sama-sama tanggung,” ajaknya, lewat akun YouTube LEM TV.

UU Cipta Kerja ini menurut dia telah membuat rakyat menderita, khususnya menimpa kaum buruh Indonesia. Dimana lapangan kerja semakin sempit—lapangan kerja hanya ada untuk investor, bukan rakyat Indonesia.

Ia tidak sepakat bila Cipta Kerja ini dinilai baik. “Apabila presiden tidak mau juga mencabut UU ini, maka lebih baik presiden kibarkan bendera putih. Nyatakan bahwa tidak mampu lagi memimpin negara ini,” serunya.

AASB kata dia, konsisten memperjuangkan kepentingan buruh, dengan digugatnya UU Nomor 6 Tahun 2023. Bahkan ia mengklaim AASB konsisten sejak Cipta Kerja belum menjadi UU/Perppu dan kemudian menjadi UU lagi.

Ia menyinggung DPR RI yang dianggap tidak lagi menjadi representasi rakyat, karena menetapkan Cipta Kerja menjadi UU.

“Maka saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari sama-sama kita berjuang, karena perjuangan ini tidak bisa kita titipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri: bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri,” kata dia.

Ia berharap, usai didaftarkan ke MK, Mk bisa menerima gugatannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum SBSI 92 Ajak Rakyat Indonesia Bergandengan Tangan Cabut UU Cipta Kerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia menyampaikan soal kedaulatan negara Indonesia, yang menurutnya saat ini sudah tercabik-cabik. Ia pun mengajak emak-emak mesti mengambil alih agar kedaulatan kembali seperti yang ia maksud.

“Saya datang ke sini bersama emak-emak lintas provinsi dan ARM. Kita bergandengan tangan, karena yang kita hadapi sekarang ini adalah oligarki yang menggerogoti banyak lini,” sampainya.

Salah satu hal yang bikin kedaulatan itu tercabik-cabik menurut dia adalah terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Perppu ini berbahaya. Misal soal TKA. Kita seperti dibenturkan (pada kasus di Sulawsi). Aparat mengalahkan pekerja lokal. Kedaulatan kita juga terletak pada bahasa Indonesia untuk TKA yang akhirnya dihapus,” kata dia.

Hal lain, masih menyangkut ketenagakerjaan, Sunarti mengimbau agar pekerja menolak kontrak seumur hidup. Ia kembali menyinggung soal TKA, di mana lapangan kerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia.

“Maka, kalau Perppu itu disahkan, akan menjadi malapetaka untuk rakyat Indonesia, khususnya buruh atau pekerja. Kalau itu yang terjadi, kita akan datang kembali ke sini,” tegasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum SBSI 92 Hadir di Aksi Unjuk Rasa Aliansi Emak-emak Bergerak (AEB) pertama kali tampil pada Parade.id.

Terkait kenaikan harga BBM, Koordinator Lapangan (Korlap), Ricci Ricardo menyatakan bahwa atas hal itu telah berdampak. Misal berdampak pada kenaikan harga cabai.

Ia menyebut, bahwa kenaikan harga BBM itu merusak tatanan ekonomi Indonesia.

Hal lain, soal Omnibus Law UU Cipta Kerja, ia menyatakan bahwa telah membuat kesengsaraan, terlebih ditambah kenaikan harga BBM, –yang mengena ke kebutuhan pokok naik luar biasa.

Sementara kenaikan gaji kata dia hanya Rp30.000. Dengan kenaikan itu, kata dia, tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok jika dibandingkan kenaikan harga BBM 30 persen. Maka kami minta kepada pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja atau mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari Omnibus Law,” pintanya dalam orasi.

Ia juga meminta agar pembahasan RKUHP dihentikan. Kalau tetap dilanjutkan hingga disahkan, maka ia khawatir akan kena(pasal-pasal pidan) ke para aktivis buruh dan lainnya.

Sementara itu, Sekjend KSPSI Arif Minardi mengatakan bahwa dengan dinaikkannya harga BBM, maka pemerintah telah membuat masalah baru. Mestinya, pemerintah kata dia memperhatikan soal gaji, yang harusnya naik, bukan malah menaikkan harga BBM.

Maka ia meminta kepada Jokowi agar membatalkan kenaikan harga BBM, meminta agar dicabut Omnibus Law, serta meminta agar membatalkan pembahasan RKUHP.

“Apabila tidak memenuhi tuntutan kita, Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden. Sebab sudah tidak aspiratif. Lebih baik jokowi mundur sukarela. Itu terhormat. Akan dikenangan. Lebih baik mundur daripada dimundurkan,”  pintanya dalam orasi.

Ketum SBSI 92′, Sunarti mengaku sedih atas kenaikan harga BBM ini. Selain sedih, ia juga mengaku bahwa kenaikan BBM ini seperti menantang rakyat Indonesia.

“Tapi tantangan itu kami jawab. Sebab, kenaikan harga BBM imbasnya itu untuk rakyat Indonesia, khusus kepada perempuan—upah buruh tidak naik. Walau naik tetapi tidak merata,” kata dia dalam orasinya.

Ia meminta agar Jokowi menurunkan harga BBM pertalite dan solar. Ia juga meminta Jokowi agar mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Perrppu. Ia juga meminta agar Jokowi membatalkan pembahasan RKUHP.

“Kami juga mintaJokowi segera stabilkan harga sembilan bahan pokok (sembako) agar rakyat mampu membelinya. Kalau tidak mau maka jangan salahkan kami jika datang ramai-ramai untuk mencabut mandat Anda, karena tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mandat itu dari rakyat,” ancamnya.

Presiden PPMI, Daeng Wahidin mengingatkan agar para pejabat agar sadar kembali kepada sumpah jabatan dan konstitusi, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebab, lanjut dia, Presiden yang menaikkan harga BBM 30 persen itu bukan mensejahterakan rakyat tetapi membunuh secara sistematis.

Dimana kata dia semua keluarga terkena dengan imbas kenaikan harga BBM. Semua, kata Daeng, susah gara-gara Jokowi.

Kata Daeng, dengan kenaikan harga BBM maka makin membuat rakyat keehantam kebutuhannya.

“Maka kita minta Jokowi mundur. Kalau aksi kita gagal, kita kembali lagi. Begitu terusnya. Tapi aksi tidak ada yang gagal. Tapi jokowi yang gagal. Maka kita nyatakan gagal sejahterakan rakyat. Kita minta Jokowi mundur,” pintanya tegas.

Sebelum tiba di tempat aksi, mereka menyatakan bahwa telah melakukan longmarch dari Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebelum tiba di Patung Kuda, massa juga longmarch, dari UKI.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Serikat Buruh Bersatu Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.