“Pidato tersebut mendapatkan respons yang umumnya positif dari banyak kalangan. Thanks Pak Prabowo,” kata SBY, Senin (3/6/2024), lewat akun X-nya.

Pernyataan Prabowo yang banyak mendapatkan dukungan adalah intinya, menurut SBY perlunya segera diwujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dalam konsep “two-state solution”. Juga mendesak dilakukannya gencatan senjata dan pengakhiran perang di Gaza.

“Juga kesiapan Indonesia untuk mengirimkan peacekeeping force dan medical unit untuk perawatan dan evakuasi penduduk Palestina yang terluka akibat ofensif Israel,” katanya.

Ini semua kata SBY menunjukkan keteguhan sikap dan sekaligus inisiatif dari pemimpin Indonesia untuk ikut mengatasi peperangan di Gaza. Di samping merupakan amanah konstitusi UUD 1945 juga menunjukkan aksi nyata Indonesia sebagai bagian dari solusi.

Sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus mantan presiden, SBY mengaku bangga dan mendukung penuh langkah Prabowo. Ia teringat ketika waktu masih memimpin Indonesia, yang juga pernah mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian ke perbatasan Lebanon-Israel (tahun 2006 hingga sekarang).

“Inisiatif untuk mengirimkan Indonesian Peacekeeping Force itu saya sampaikan dalam pertemuan puncak OKI di Kuala Lumpur, dan waktu itu mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak kalangan,” kenangnya.

Sekarang, sebagai seorang yang tidak lagi di pemerintahan dan tentu tidak punya kekuasaan (power) untuk melakukan tindakan diplomasi, ia katakan perlu secara eksplisit memberikan dukungan kepada pemimpin Indonesia dan juga sekali-sekali menyampaikan pesan moral dan pemikiran kepada dunia.

“Pak Prabowo, ‘you are on the right track’ dan telah menjadi ‘foreign policy President’. Good luck and carry on!” imbuh SBY.

Dikutip laman kemhan.go.id, dalam pidatonya, Menhan Prabowo menyoroti sejumlah isu strategis keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini, salah satunya yang disinggung SBY.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sebagai langkah penting menuju solusi nyata dan langgeng untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, dan dengan demikian perdamaian yang nyata di kawasan tersebut.

“Kami meyakini bahwa bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara,” pidato Prabowo.

(Rob/parade.id)

Artikel SBY Puji Pidato Prabowo di Forum Shangri-La Dialogue 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kata Andi, kebiasaan kita adalah hanya membaca judulnya saja, sehingga keliru apa yang ingin disampaikan oleh penulis (baca: SBY).

“Seorang wartawan bertanya: ‘Jadi apa komentar abang menanggapi buku Bapak SBY yang diviralkan lagi usai AHY jadi menteri?’ Saya jawab: salah satu kebiasaan orang Indonesia sejak jaman informasi cepat adalah hanya membaca judul buku. Jadi sering Keleru dan berburuk sangka,” tulis Andi di akun Twitter-nya.

Dalam buku yang ditulis oleh SBY itu, salah satu yang bisa dikutip adalah soal pemaknaan dari cawe-cawe itu sendiri. Menurut SBY, cawe-cawe itu bisa diartikan positif dan bisa juga diartikan negatif.

Menyangkut Jokowi yang cawe-cawe, SBY memiliki lima pendapat dan atau pandangan dengan masing-masing didahuli dengan adanya pertanyaan. Berikut kutipannya:

Pak Jokowi, ataupun pihak Istana, mengatakan bahwa beliau memang akan melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tetapi, itu cawe-cawe yang baik dan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pendapat saya:

Sah-sah saja Presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, yang positif. Saya pikir kita tidak boleh serta merta mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah.

Dari berbagai sumber yang kredibel didapat informasi bahwa Pak Jokowi hanya menghendaki dua pasangan capres-cawapres. Bukan tiga apalagi empat pasangan.

Pendapat saya:

Terhadap hal ini menurut pikiran saya tidak ada yang salah dari Presiden Jokowi. Siapapun di negeri ini, termasuk Presiden, tidak dilarang untuk punya kehendak dan harapan. Nothing wrong with him.

Juga diketahui oleh banyak pihak bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan Anies Baswedan, dan tidak ingin pula yang bersangkutan jadi Capres.

Pendapat saya:

Tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula Presiden kita disalahkan.

Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya … politik memang begitu.

Didapatkan berbagai informasi bahwa Pak Jokowi akan memberikan “endorsement” kepada sejumlah tokoh untuk menjadi Capres atau Cawapres.

Pendapat saya:

Adalah hak Presiden Jokowi untuk memberikan endorsement kepada siapapun untuk menjadi Capres dan atau Cawapres. Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan “keberpihakan” itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya.

Menurut pengakuan dan pernyataan sejumlah pimpinan partai politik, baik secara terbuka maupun tertutup, Pak Jokowilah yang akan menentukan dan memberikan kata akhir siapa pasangan capres- cawapres yang mesti diusung oleh partai-partai politik itu.

Pendapat saya:

Dalam hal ini, saya berpendapat Pak Jokowi tidak bisa dipersalahkan. Mungkin ada yang bilang beliau melanggar etika karena mengambil alih kedaulatan sejumlah partai politik. Yang menentukan capres dan cawapres seharusnya partai politik yang bersangkutan, bukan Presiden… demikian kata mereka.

Tulisan SBY yang dibukukan itu, tertulis bahwa disampaikan khusus kepada jajara kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Buku itu ditulis pada tahun 2023.

(Rob/parade.id)

Artikel Komentar Politisi Demokrat soal Buku SBY ‘Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi’ pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia Ke-8 & beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah & Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai,” cuitan SBY, Senin (19/6/2023), di akun Twitter-nya.

Setelah itu, lanjutan mimpi SBY, ketiganya naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan.

“Di perjalanan, kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan.”

Sesampainya di Solo, Jokowi dan dirinya turun dari kereta. Jokowi kembali ke kediamannya, ia terus ke Pacitan dengan bus.

“Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar utk berziarah ke makam Bung Karno.”

(Rob/parade.id)

Artikel SBY Bermimpi Jokowi Datang ke Rumahnya, Menjemput Megawati dan Bersama-sama ke Jateng pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pandangan Wasekjend DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaoan, pertemuan itu menjadi spesial. Alasan Jansen karena dilakukan di kampung halaman SBY, di Pacitan.

“Mungkin ini pertama kalinya, 2 teman lama yg telah saling kenal lebih dari 50 tahun ini bertemu di Pacitan,” kata Jansen, kemarin, lewat akun Twitter-nya.

Menurut Jansen, spesial juga karena dilakukan dalam suasana santai, dengan pakaian sehari-hari, jauh dari kesan pertemuan formal yang selama ini kita lihat.

“Dimana para pihaknya pakai batik, dibawah soroton kamera, banyak orang ikut, ada microphone, sesi foto dan berbagai formalitas lainnya,” kata dia.

Jansen melihat pertemuan SBY dan Prabowo kali ini seperti dua teman sedang ‘kongkow’ duduk-duduk santai. Saling tukar pikiran dan bercerita banyak hal.

“Dilakukan jauh dari sorotan media lagi. Sehingga banyak hal yg bisa dibicarakan.  Terimakasih atas kedatangannya pak @prabowo ke Pacitan,” kata Jansen.

Selain mengucapkan terima kasih karena bertemu SBY, Jansen juga mendoakan semoga embrio koalisi yang saat ini sedang Prabowo rajut juga sukses.

“Demikian juga halnya kami @PDemokrat bersama rekan kami di koalisi Perubahan terus kokoh, maju dan solid.  Selamat menuju Pemilu utk kita semua. Dipilih itu hak warganegara, jadi mari kita dorong sebanyak mungkin kandidat yg maju berdasarkan ketentuan yg ada. Toh ujungnya nanti hak memilih warga juga yg menentukan siapa yg menang dan dipercaya memimpin kita semua di 2024,” tandas Jansen.

(Rob/parade.id)

Artikel Prabowo Subianto Bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Banyak pikiran & hal yg keluar dr akal sehat. Apa yg sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tdk terjadi sesuatu yg tdk kita inginkan di tahun Pemilu ini,” kata SBY, di akun Twitter-nya, Jumat (3/3/2023).

SBY juga merasa bahwa bangsa ini tengah diuji. Banyak godaan. SBY pun mengingatkan agar jangan bermain api.

“Jangan ada yg bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yg menabur angin, kena badai nanti. Let’s save our constitution and our beloved country.”

Terancamnya penundaan Pemilu Pelaksanaan setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut petikan resmi putusan hakim PN Jakarta Pusat terkait nasib Pemilu 2024.

Gugatan tersebut dilayangkan pasca Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU teregister dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Adapun gugatan didaftarkan pada 8 Desember 2022. Demikian dikutip kontan.co.id.

Majelis hakim menyatakan penggugat (Partai Prima) adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU). Majelis hakim menghukum tergugat (KPU) membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat. “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari,” dikutip dari putusan tersebut.

Berikut bunyi petikan putusan PN Jakarta Pusat terkait nasib Pemilu 2024:

Dalam eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel); Dalam Pokok Perkara. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat; Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari; Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

(Rob/parade.id)

Artikel SBY Merasakan Ada yang Aneh di Negeri Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden ke-6 RI

Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun demikian, sebagai warga negara tentulah saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini, tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan secara baik pula.

Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan.

Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan “time-line” yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.

Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa “tenang”, bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaannya  hanya bergerak dari terbuka – tertutup semata.

Dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan “hajat hidup rakyat secara keseluruhan”. Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).

Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan “itu urusan saya dan saya yang punya kuasa”, untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik “yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah”, tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu. Saya mempelajari secara mendalam, bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers kita ~ Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru (Republik Indonesia) yang dinilai paling tepat.

Kembali ke pokok bahasan, rakyat memang sangat perlu diberikan penjelasan yang gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka. Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya ~ partai dan orangnya. Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi.

Dalam artikel sangat singkat ini saya memang tidak hendak menyampaikan pikiran saya tentang mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka. Meskipun saya punya sejumlah pandangan dan pemikiran, namun bukan itu inti tulisan singkat saya ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu “fundamental consensus” dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini.

Mungkin ada yang bicara, “tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini”. Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti.

Saya hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini. Kalau sebuah konstitusi, undang-undang dan juga sistem pemilu hendak diubah; mengapa dan bagaimana semua itu diubah? Bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, mesti mengedepankan pentingnya “what, why, how”. Dalam perjalanan ke depan, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan “the power of reason”. Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional. Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa.

​​​​Yogyakarta, 18 Februari 2023

Artikel Pastikan Kita Punya Urgensi dan Alasan yang Kuat untuk Mengubah Sistem Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Olahraga membangun sportivitas & kesenian menghadirkan keteduhan dan kehalusan budi. Tentu saja masih ada tujuan & manfaat lain,” demikian katanya, Sabtu (11/2/2023).

Sebagai pendiri dan pembina Klub Nola Voli LavAni, SBY menyinggung turnamen boli voli nasional, Proliga 2023 yang saat ini sedang berlangsung. SBY mengaku hampir semua pertandingan diikutinya, baik langsung maupun melalui layar kaca.

“Saya senang, kualitas permainan Proliga makin meningkat, dan atensi masyarakat juga semakin tinggi,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

3Sebagai pendiri dan pembina Klub Bola Voli LavAni, ia juga hampir selalu hadir jika LavAni bertanding. Ia bersyukur, LavAni, dalam menghadapi tim-tim lain yang makin tinggi kemampuannya, LavAni bisa mengimbangi.

Ia pun berharap semoga LavAni bisa bertanding sampai akhir.

‘Semalam di Malang, saya juga menyaksikan pertandingan antara LavAni lawan Tim BIN (Badan Intelijen Negara) yg sangat diunggulkan karena kualitas & kemampuannya yg tinggi, dgn dukungan suporter yg kuat & besar. Saya bersyukur, dgn tetap “cool”, LavAni bisa main dgn baik.”

Pertandingan, menurut dia, memang akan saling mengalahkan, tapi bukan untuk saling menghancurkan. Ia mengimbau agar tetap menjunjung sportivitas serta persatuan di antara komunitas bola voli serta meningkatkan prestasi.

“Ke depan, Indonesia harus makin berkibar dlm kancah bola voli dunia,” harapannya.

Berhubung turnamen Proliga 2023 sudah berlangsung setengah jalan, ia berpesan kepada LavAni, untuk terus berupaya secara gigih.

“Lawan-lawan LavAni semakin berat, karenanya LavAni harus bermain lebih baik. Tak ada resep ajaib,” pesannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden ke-6 RI Bicara soal Sportivitas dalam Pertandingan Bola Voli pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertemuan saat sarapan bersama itu, SBY mengatakan bahwa keduanya saling melepas rindu dan mengenang kebersamaan di waktu yang lalu, utamanya peran Indonesia dalam kerja sama internasional. “Kebersamaan saya dgn Sekjen PBB bermula ketika jadi tuan rumah COP 13 (Climate Change) di Bali th 2007. Pertemuan itu hampir gagal tapi kami berdua menyemangati delegasi utk terus bernegosiasi. Alhamdulillah, konferensi dilanjutkan & hasilkan ‘Bali Roadmap’ yg bersejarah,” kata SBY, Kamis (1/12/2022), di akun Twitter-nya yang ditandai dengan *SBY*.

Kebersamaan yang lain, SBY melanjutkan, adalah ketika ia mendapatkan amanah dari PBB bersama PM Inggris Cameron & Presiden Liberia Sirleaf untuk memimpin High-Level Panel yang menyiapkan pemikiran dan rekomendasi tentang Sustainable Development Goals (pengganti MDGs yang jatuh tempo pada tahun 2015).

“Pertimbangan utk menjadikan saya sbg Co-Chair High-Level Panel PBB tsb adalah berdasarkan penilaian PBB atas komitmen & kesungguhan Indonesia utk mengatasi perubahan iklim & menjalankan pembangunan yg berkelanjutan.”

1 bulan sebelum mengakhiri tugas sebagau Presiden Indonesia, di UNHQ New York, atas dukungan Sekjen PBB Ban Ki-moon, lantas ia menerima amanah untuk pimpin Global Green Growth Institute (GGGI) yang bermarkas di Seoul, Korsel. “GGGI berorientasi pd pertumbuhan ekonomi yg adil & ramah lingkungan.”

Menurut SBY, hampir semua kebersamaannya dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon adalah tentang bagaimana kerjasama dan kemitraan global dapat dibangun secara efektif agar climate change dapat ditanggulangi dan pembangunan bangsa berorientasi pada sustainable growth with equity.

Perhelatan Global Summit di Riyadh sendiri dikatakan oleh SBY membahas, di antaranya soal Sustainable Travel and Tourism.

(Rob/parade.id)

Artikel SBY Mengahadiri Global Summit di Riyadh, Bertemu Mantan Sekjen PBB Kenang Peran Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua, perang di Ukraina makin membahayakan bagi keamanan internasional (ikuti perkembangan terkini di Ukraina).

Terkait resesi ekonomi global, jika erjadi, kata SBY pasti makin memukul kehidupan semua bangsa, yang saat ini sudah dalam keadaan susah. Kemudian, jika perang di Ukraina makin “liar” dan tidak terkendali, maka kata dia terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir bisa menjadi kenyataan.

“Kita tahu dampak buruk jika krisis ekonomi global terjadi disertai ‘cost of living crisis’, dan perang besar terjadi di Eropa yang libatkan Barat (AS dan sekutunya) melawan Rusia dan sekutunya. Tentunya kita tdk ingin mengalami lagi Great Depression sebelum Perang Dunia II dulu,” kata SBY, Selasa (12/10/2022), melalui akun Twitter pribadinya.

Situasi dunia, kata SBY, juga akan makin runyam jika geopolitik di Asia Timur, yang sudah panas, akhirnya menjadi konflik militer terbuka antara China vs Taiwan dan pendukungnya (termasuk AS).

“Ingat, Perang Dunia II dulu, mandala besarnya ada di Eropa & Asia. Haruskah kita biarkan terjadi lagi?” katanya lagi.

Jika keadaan makin tidak terkendali (goncangan ekonomi dan keamanan global), sementara pandemi Covid-19 masih ada, maka menurutnya penyelamatan bumi dari pemanasan global akan gagal karena dunia tidak lagi peduli dan bukan prioritas. Dunia bisa alami “triple crises”—keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Atas hal itu, ia menyeru kepada para pemimpin dunia, termasuk PBB, agar bertindak secara nyata (do something concretely) untuk menyelamatkan dunia kita. “Inaction is immoral”.

“Gunakan Forum G-20 di Bali ‘to save our world, to save our planet’. Turunkan ego masing-masing. Negosiasi & perundingan adalah jawaban,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Dua Berita Buruk Dunia saat Ini Menurut Presiden ke-6 RI pertama kali tampil pada Parade.id.

Juga tidak mudah diprediksi apakah perang segera berakhir atau justru menjadi perang berlarut.

“Memang benar perang adalah kelanjutan dari politik dgn cara lain. Tapi, setiap perang, betapa pun dahsyatnya, selalu terbuka peluang (window of opportunity) untuk diakhiri secara politik. Semoga terbuka peluang itu,” harapnya, Rabu (2/3/2022).

Namun, seberapa panas dan eskalatifnya geopolitik di kawasan Eropa, menurut SBY ada dua hal besar yang bersifat “NO GO”.

Pertama, jangan sampai perang ini mengarah ke “peperangan dunia”. Kedua, jangan pernah berpikir dan berniat untuk gunakan senjata nuklir, dari pihak mana pun.

“Hingga saat ini, dunia berhasil utk mencegah terjadinya “2 No Go” tsb ~ Perang Nuklir dan Perang Dunia Ke-3. Jangan sampai upaya besar selama 70 tahun lebih ini sia-sia belaka. Mari cegah kehancuran kehidupan di muka bumi kita,” ajaknya, dikutip akun Twitter SBY.

Para pemimpin dunia, terutama para pemimpin politik, kata dia, harus “do something” untuk mencegah “2 No Go” tersebut.

“Ini sudah “beyond politics” tetapi sebuah kewajiban moral tertinggi. Pembiaran bukanlah opsi yang bisa diterima.”

Bangsa-bangsa sedunia juga kata dia harus bersuara dan mendukung para pemimpin mereka untuk “bersatu” dan mencegah terjadinya malapetaka besar yang tak pernah kita bayangkan bersama.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bicara soal Perang antara Rusia dengan Ukraina pertama kali tampil pada Parade.id.