Sementara itu, masyarakat Australia masih khawatir soal penyebaran COVID-19, yang pada Minggu menghilangkan nyawa sedikitnya 88 orang di negara itu.

Kendati beberapa sekolah sudah dibuka pekan lalu, sebagian besar akan dibuka kembali pada Senin (31/1).

Banyak sekolah mengharuskan murid-muridnya dites COVID-19 sebanyak dua kali seminggu.

Dengan dipicu oleh varian Omicron yang menular sangat cepat, kasus infeksi di Australia sudah melonjak sejak Desember tahun lalu — yang merupakan awal musim panas di bumi bagian selatan.

Kini, jumlah kasus COVID-19 di Australia sudah mencapai dua juta orang.

Padahal hingga Desember 2021, negara yang berpenduduk 25 juta jiwa itu masih mencatat total hanya 400.000 kasus sejak pandemi mulai melanda dua tahun lalu.

Di New South Wales, negara bagian terpadat di Australia dan berpenduduk delapan juta orang, tahun ini sudah lebih dari 700 orang yang kehilangan nyawa akibat COVID-19.

Di seluruh Australia, jumlah total kematian akibat pandemi itu tercatat sebanyak 3.700 orang.

Pada Minggu, sedikitnya 88 orang di berbagai penjuru Australia meninggal akibat COVID-19.

Tingkat kematian itu telah meningkat tajam baru-baru ini, namun masih jauh lebih kecil dibandingkan tingkat yang dialami negara-negara maju lainnya.

Australia sudah memvaksinasi lebih dari 93 persen penduduk dewasa dengan dua dosis. Warga yang sudah mendapatkan suntikan lebih dari dua dosis berjumlah hampir delapan juta orang.

Dan Andrews, kepala pemerintah Victoria –negara bagian yang melaporkan 20 kematian pada Minggu, memperingatkan bahwa semua warga Australia kemungkinan perlu mendapatkan tiga dosis untuk dianggap sudah divaksinasi secara lengkap.

*Sumber: Antara

Artikel Hari Ini, Sekolah di Australia PTM Total pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami menargetkan masing-masing provinsi ada satu widya pasraman dan atau sekolah Hindu,” kata dia di Denpasar, Jumat.

Khusus di Provinsi Bali bahkan ditargetkan berdiri pasraman formal pada tingkat PAUD atau Pratama Widya Pasraman hingga jenjang SMA (Utama Widya Pasraman) setiap kabupaten.

Program pembangunan pasraman dan atau sekolah berbasis Hindu itu dicanangkan Sunartha, setelah dirinya dilantik menjadi Direktur Pendidikan Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag pada 8 Oktober 2021.

Menurut dia, “Pulau Dewata” berpeluang memiliki jenjang pendidikan keagamaan, dengan melihat jumlah pemeluk agama Hindu yang merupakan mayoritas di Bali.

“Kami harapkan di Bali ada masing-masing sebanyak satu Pratama Widya Pasraman (setingkat PAUD), satu Adi Widya Pasraman (setingkat SD), satu Madyama Widya Pasraman (setingkat SMP) dan satu Utama Widya Pasraman (setingkat SMA) di Bali,” ujarnya.

Pihaknya menilai realitas ketimpangan pendidikan Hindu yang selama ini terjadi. Ada perguruan tinggi Hindu negeri dan swasta yang banyak menghasilkan lulusan. Namun, tidak terserap di bawah karena belum memiliki sekolah/instansi.

“Contohnya saja lulusan Pendidikan Agama Hindu,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, berdampak pada peluang kerja yg terbatas ditambah lagi dengan fakta di lapangan bahwa pengangkatan yg masih “ngambang” antara otonomi daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan keberadaan guru agama.

Sunartha menambahkan khusus untuk di Bali, widya pasraman dan atau sekolah Hindu akan mengambil spirit dan semangat “Sad Kerti Loka Bali” dengan tujuan mengajekkan agama, adat, dan budaya Bali secara melembaga dari generasi ke generasi di setiap tingkat dan jenjang pendidikan.

“Pasraman dan sekolah Hindu di Bali tentu harus lahir dan mengusung spirit budaya itu sendiri. Kami berharap juga sejalan dengan program pemerintah daerah dan juga spirit menjaga eksistensi kebudayaan Bali yang adiluhung,” katanya.

Untuk mencapai target-target itu, ia mengharapkan dukungan dari semua pihak mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi keumatan, dan masyarakat luas.

“Kami berharap dukungan dari semua ‘stakeholder’ (pemangku kepentingan). Kita akan terus jaga dan kembangkan pasraman dan sekolah Hindu yang sudah berjalan dengan berbagai evaluasi dan perbaikan serta pendampingan yang lebih intensif,” katanya.

Selain itu, ujar Sunartha, bersama-sama mewujudkan target-target yang ada demi masa depan pendidikan keagamaan Hindu yang lebih baik lagi.

*Sumber: Antara

Artikel Kemenag Targetkan Pembangunan Sekolah Berbasis Hindu di Tiap Provinsi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masih on the track sesuai timeline tanggal 27 September 2021 rencana kami 1.500 sekolah mengikuti PTM terbatas,” kata Kasubag Hubungan Masyarakat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Saat ini, lanjut Taga, pihak Disdik DKI tengah melakukan finalisasi pelatihan bagi 2.125 sekolah di luar 610 sekolah yang sedang menjalani PTM terbatas, untuk kemudian diseleksi dan diambil 890 sekolah yang akan mengikuti PTM terbatas atau tiga hari per pekan.

“Tapi kepastiannya masih menunggu SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini sedang proses finalisasi tapi sesuai timeline 27 September,” tutur Taga.

Karena sejumlah sekolah mulai menggelar PTM terbatas, maka berbagai pihak meminta vaksinasi untuk seluruh siswa. Namun, Taga menyebut bahwa vaksinasi siswa tidak menjadi prasyarat untuk siswa mengikuti kegiatan PTM, tapi lebih menekankan pada izin orang tua.

“Akan tetapi Disdik dan para guru tetap mengimbau pada para siswa berusia 12-17 tahun yang belum divaksin agar segera divaksin. Artinya bukan berarti yang belum vaksin tidak boleh ikut PTM atau yang sudah vaksin wajib ikut, tapi menekankan untuk vaksin dan izin orang tua,” tutur Taga.

Untuk vaksinasi, Taga menyebutkan saat ini pelajar berusia 12-17 tahun di Jakarta sekitar 90 persen sudah mendapatkan vaksin dengan rincian murid sekolah yang dikoordinir Disdik DKI sejumlah 711.508 siswa, sudah divaksin 675.870 pelajar (94,99 persen), dan yang belum 35.638 pelajar (5,01 persen).

Sementara untuk murid sekolah yang dikoordinir oleh Kementerian Agama di Jakarta sejumlah 71.237 siswa, dengan yang sudah divaksin sebanyak 66.666 murid (93,58 persen), dan yang belum divaksin 4.571 murid (6,42 persen).

*Sumber: antaranews.com

Artikel Rencana 1.500 Sekolah di DKI Gelar PTM Terbatas Masih “On the Track” pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua, infrastruktur pembelajaran dan prokes sudah siap dan tersedia. Ketiga, pengajar atau g-gurunya sudah divaksinasi semua. Dan terakhir harus ada surat izin dari orang tua.

“Kabar gembira untuk warga Cianjur dan orang tua siswa sekolah TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan SLB di Kabupaten Cianjur, karena Cianjur masuk dalam PPKM Level 3. Maka di perbolehkan melaksanakan PTM ( Pembelajaran Tatap Muka),” ujarnya, Rabu (18/8/2021).

Sebelum sekolah menerapkan tatap muka, ada tambahan bahwa pihak sekolah diharuskan melakukan laporan terlebih dahulu kepada instansi terkait untuk dapat ditinjau kesiapan serta kelengkapannya.

“Kami Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah rindu melihat anak-anak bisa kembali belajar di sekolahnya masing-masing, namun harus juga dijaga, jangan sampai terjadi cluster di sekolah. Ini yang harus diperhatikan bersama oleh semua pihak,” pesannya.

Ia juga mengimbau agar kita tetap menjaga bersama-sama untuk tetap menerapkak kedisiplinan prokes. Itu pun sebagai harapannya.

“Kita sayangi anak-anak kita untuk dapat melakukan Pembelajaran tatap muka di sekolahnya masing-masing. Semoga Allah SWT meridai usaha kita bersama ini untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Cianjur,” tandasnya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Bupati Cianjur Izinkan Pembelajaran Tatap Muka dengan Syarat pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hendarman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menekankan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas di area PPKM Level 1 sampai 3 harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kesehatan dan keselamatan insan pendidikan dan keluarga mereka.

Satuan pendidikan di wilayah PPKM Level 1 hingga 3 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas atau pembelajaran dari jarak jauh (PJJ) menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Hendarman menjelaskan, pada masa pandemi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko kesehatan dan keselamatan.

“Orang tua atau wali pada wilayah PPKM level satu hingga tiga memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ,” ia menjelaskan.

Menurut ketentuan pemerintah, pembelajaran tatap muka terbatas boleh dilaksanakan di satuan pendidikan di wilayah PPKM Level 1 sampai 3 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Di sekolah umum, satu kelas maksimal hanya boleh ditempati oleh 18 peserta didik atau separuh dari kapasitas dan tempat duduk siswa harus diatur dengan jarak minimal 1,5 meter.

Sedangkan di sekolah-sekolah luas biasa dan fasilitas pendidikan anak usia dini, satu kelas hanya boleh digunakan untuk lima peserta didik dengan memperhatikan jarak minimal antar siswa 1,5 meter.

Satuan pendidikan juga harus membatasi jumlah hari dan durasi pembelajaran tatap muka dengan melakukan pembagian rombongan belajar.

Di samping itu, seluruh warga satuan pendidikan harus memakai masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, dan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain.

Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak boleh dilaksanakan di satuan pendidikan pada masa pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pembelajaran Tatap Muka Boleh Dilakukan di Area PPKM Level 1 sampai 3 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya minta para kepala sekolah membantu Pemerintah untuk menjelaskan Covid-19 ke lingkungannya. Membantu Pemerintah untuk memberantas Covid-19,” Kata Wahidin Halim di Kota Serang, Kamis (29/7/2021).

Wahidin mengatakan, saat ini, banyak sumber-sumber informasi, salah satunya melalui media sosial. Tetapi, tidak semua informasi tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Diharapkan, Kepsek bisa menyampaikan bahwa sebuah informasi tersebut benar atau hoax.

Selain itu, Wahidin meminta Kepsek harus mampu menyakinkan para guru untuk menyampaikan jejak-jejak perjuangan para guru sejak masa perjuangan hingga saat ini.

Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, semua pihak termasuk para Kepsek dituntut pengabdiannya. Kata Wahidin, Covid-19 telah banyak korban meninggal termasuk para guru.

Dikatakannya, musibah pandemi Covid-19 harus dihadapi dengan kesabaran. Karena pandemi Covid-19 merupakan suatu musibah, bukan suatu konspirasi.

“Saya berharap para Kepsek untuk selalu diberikan kesehatan. Covid-19 harus kita lawan dengan semangat tinggi, bukan dengan ketakutan atau kepanikan. Tentunya dengan doa, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Wahidin.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Lawan Hoax Covid-19, Wahidin Halim Minta Kepsek Se-Banten Jadi Relawan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Anak-anak datang ke sekolah membawa kartu keluarga. Jadi yang mengadakan itu per sekolah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi di Batam, Sabtu.

Pemkot Batam berencana meluncurkan vaksinasi anak 12-17 tahun di enam sekolah pada Ahad (4/7), yaitu SMPN 4, SMPN 25, SMPN 27, SMAN 1, SMAN 3 dan SMAN 5. Setelah itu dilaksanakan bergilir di seluruh sekolah.

Dinkes menyiapkan sekitar 7.000 dosis vaksin Sinovac pada peluncuran vaksinasi remaja.

“Pakai Sinovac. Untuk anak sekolah tidak boleh vaksin selain Sinovac,” kata dia.

Pemerintah melibatkan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk mengatur pembagian jadwal vaksinasi, agar tidak terjadi penumpukan dan kerumunan.

Tata cara pemberian vaksin remaja sama dengan untuk umum, mulai dari pendataan memasukkan data, kemudian skrining riwayat penyakit, penyuntikan vaksin, hingga observasi.

Ia mengatakan pihaknya tidak menetapkan juru vaksin khusus untuk remaja, melainkan menggunakan tim yang sudah terbentuk sebelumnya untuk imunisasi warga umum.

“Kami tidak mengkhususkan juru vaksin remaja. Berjalan saja semua, di mana kita butuhkan nanti didistribusikan,” kata dia.

Pihaknya memiliki sekitar 600 orang anggota tim vaksinasi yang terdiri dari tenaga kesehatan dari Puskesmas, klinik, rumah sakit dan relawan.

Khusus untuk administrasi vaksinasi, ia menyatakan akan melibatkan petugas dari Dinas Pendidikan dan siswa yang dapat membantu.

“Yang memasukkan data dari Disdik atau bisa anak-anak kita ajarin,” kata dia.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Vaksinasi Remaja Dilaksanakan di Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam SKB Empat Menteri sudah tertuang bahwa kalau menginginkan PTM terbatas, ada daftar periksa dan protokol yang harus dipenuhi, karena keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama,” ujar Nunuk di Jakarta, Jumat.

Dia mengajak para guru untuk mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui laman ayogurubelajar.kemdikbud.go.id.

“Sudah ada 13 juta guru yang sudah mengakses, ini data kami. Dan saat ini sudah seri ke-7. Ada seri AKM, Seri Belajar Mandiri, Seri Kecakapan Hidup, Seri Belajar Masa Pandemi, Seri Pendidikan Inklusif, Seri PAUD, Seri Kemampuan Nonteknis atau soft skill dan adaptasi teknologi. Bapak/ibu guru bisa ikut pelatihan ini gratis,” jelas dia.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Hidayatullah, menjelaskan bahwa terdapat tiga hal yang bisa dilakukan oleh para guru dalam melakukan pembelajaran yang baik di masa pandemi ini.

“Pertama, kita berharap para guru tetap terbuka untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk memunculkan berbagai macam ide pelayanan, teknik pembelajaran yang efektif untuk peserta didik kita,” kata Ahmad.

Kedua, untuk guru-guru di madrasah, Ahmad mempersilakan memanfaatkan pembelajaran elektronik (e-learning) madrasah yang sudah disiapkan oleh Kemenag. Pada aplikasi dapat ditemukan berbagai menu yang bisa dimanfaatkan.

“Guru-guru bisa membangun kelas diskusi dan membuat kelompok-kelompok kecil. Selain itu juga di madrasah sudah diberikan ruang aplikasi platform yang memungkinkan guru-guru tetap bisa berkreasi, berinovasi untuk memberikan pembelajaran,” jelas Ahmad.

Ketiga, di dalam PTM, guru-guru diharapkan tetap memperhatikan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini adalah menjamin hak belajar anak-anak. Hak belajar peserta didik jelas Ahmad, penerjemahannya harus ke arah yang paling esensial.

“Dengan membuka ruang kepada anak-anak untuk menjadikan proses pembelajaran bukan semata-mata transfer pengetahuan dan menghabiskan materi, tetapi lebih menekankan pada membangun proses berpikir, proses bersikap, proses bertindak untuk bisa berkembang,” kata Ahmad.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Danang Hidayatullah, mengatakan bahwa dalam mempersiapkan PTM terbatas, teman-teman IGI membantu rekan sesama guru untuk dapat mengubah pola pikir guru selama ini, yaitu bisa beradaptasi melakukan pembelajaran daring dan luring dengan baik karena perkembangan digital ini tidak bisa dihindari.

Penguasaan teknologi digital menjadi salah satu fokus dari pengurus IGI dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Pihaknya mendukung program-program Kemendikbudristek, termasuk bagaimana membantu para guru agar bisa mempelajari hal mendasar terkait penggunaan platform pembelajaran.

“Ini pergerakannya cukup masif, para guru menerima tawaran program dari Kemendikbudristek yang kita kolaborasikan dengan program kita di IGI untuk mendukung peningkatan kompetensi guru,” kata Danang.

Danang optimistis bahwa guru bisa menginspirasi guru lain maupun peserta didik untuk mempelajari berbagai platform digital yang menunjang pembelajaran saat ini.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemendikbudristek: Kolaborasi Kunci untuk Sukseskan PTM Terbatas pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada Rabu (16/6/2021).

PPKM Mikro sendiri, diperpanjang dengan tetap mempertimbangkan kriteria zonasi ditingkat RT (Rukun Tetangga).

Sementara itu untuk kegiatan belajar mengajar, pelaksanaannya disesuaikan dengan zona kuning atau zona oranye sesuai, keadaan di daerahnya masing-masing.

“Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Wahidin Halim Gubernur Banten, kemarin.

Wahidin menambahkan bahwa untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah agar melaksanakan kegiatan belajar secara daring (online) dan luring (offline).

Untuk mencegah kerumuman setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Upaya penanganan kesehatan dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,  mengurangi mobilitas)  dan 3T (testing, tracking dan treatment),” ujarnya.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Gubernur Banten Perpanjang PPKM, Ini Aturan untuk Kegiatan Belajar di Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

Keputusan itu mengingkari fakta bahwa saat ini kita sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pandemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat.

Ada beberapa alasan kenapa rencana tersebut seharusnya ditunda. Pertama, basis keputusan ini adlh SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, yg ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu.

SKB itu diteken sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir.

Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual.

Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19.

Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini.

Ketiga, keputusan melakukan PTM tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang diberlakukan di 34 provinsi.

Kebijakan PPKM mengandaikan situasi di seluruh daerah masih sangat berisiko. Masih berisiko tinggi tapi kok malah mau membuka PTM?

Keempat, kebijakan PTM mengabaikan kondisi sosiologis dan lapangan. Di atas kertas, kebijakan PTM memang dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan, dan tidak lebih dari dua jam per hari. Kesannya memang seolah-olah ada unsur kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.

Namun, pembatasan tersebut hanyalah memperhatikan aktivitas siswa di kelas saja, tetapi mengabaikan cara bagaimana para siswa sampai di sekolah, serta apa yang dilakukan siswa sepulang sekolah.

Sbg catatan, tidak semua siswa kita beruntung dapat diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Sebagian besar dari mereka harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah. Ini potensial menciptakan kerumunan baru, terutama di kendaraan umum.

Apalagi, saya tak yakin anak-anak akan langsung pulang ke rumah setelah PTM berakhir. Dan kita memang mustahil bisa mengontrol hal-hal semacam itu.

Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah.

Ingat, pada 10 Juni kemarin kasus Covid-19 kembali melonjak hingga 8.892 kasus. Ini adalah lonjakan tertinggi sesudah bulan Maret lalu. Dan hingga hari ini angkanya tidak pernah turun dari angka 6 ribu kasus baru.

Padahal, kita sama-sama tahu, jumlah kasus baru yang tercatat itu belum tentu menggambarkan situasi riil di lapangan, mengingat jumlah tes kita dan jumlah spesimen yang diperiksa tiap harinya, angkanya masih sangat rendah.

Apalagi, dua minggu sesudah lebaran, ada kenaikan kasus yang sangat signifikan, yaitu sebesar 56,6 persen. Ini harus jadi catatan betul bagi Pemerintah, karena lonjakan kasus ini terjadi di berbagai tempat.

Menurut data Satgas Covid-19, ada lima provinsi yang menyumbang 65 persen keseluruhan jumlah kasus aktif nasional, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau.

Secara umum, Pulau Jawa berkontribusi 52,4 persen terhadap kasus aktif nasional. Artinya, lebih dari separuh kasus Covid-19 ada di Jawa.

Saya paham, pandemi yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini telah melahirkan keluhan dan kejenuhan, baik dari para siswa maupun orang tua. Namun, pemecahannya bukanlah dengan penyelenggaraan PTM.

Jangan lupa, dalam fase uji coba PTM yang dilakukan oleh @Kemdikbud_RI pada April lalu, klaster Covid-19 justru ditemukan di sejumlah sekolah yang melakukan belajar tatap muka.

Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Tak lama setelah PTM diaktifkan, 43 siswa didapati positif Covid-19.

Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali.

Usul saya, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah. Pemerintah, melalui @Kemdikbud_RI punya data siswa lengkap.

Data ini jauh lebih valid dibanding data kependudukan, sehingga seharusnya Pemerintah tak akan menghadapi kendala jika melakukannya.

Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM.

Saya melihat, sesudah melakukan vaksinasi kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri, dan ASN (Aparat Sipil Negara) secara umum, Pemerintah kehilangan arah terkait kebijakan vaksinasi. Vaksinasi kepada lansia, saya lihat, basisnya tidak lagi jelas.

Ada yang didata per kampung, ada juga yang dianjurkan datang ke kantor-kantor Pemda. Kesannya serabutan. Daripada vaksinasi dilakukan tanpa pola semacam itu, mulailah kebijakan vaksinasi berbasis sekolah. Obyeknya guru dan siswa. Selesaikan hal ini hingga akhir tahun 2021.

Di tengah pandemi ini, selain tenaga kesehatan, keselamatan anak-anak dan para guru, saya kira juga harus sangat diprioritaskan.

*Dr. Fadli Zon

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

Artikel Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Seharusnya Ditunda pertama kali tampil pada Parade.id.