Siapa pun yang bermain ditengah kondisi ekonomi yang belum pulih akibat luka Panjang akibat pandemi Covid 19 adalah sebuah kejahatan yang tidak memanusiakan manusia. Menyikapi langsung hal ini harusnya turun langsung ke lapangan melihat langsung harga yang mulai berangsur naik perlahan, boleh jadi hal ini bisa dimanfaatkan beberapa oknum yang memiliki cengkeraman pasar yang besar dan dapat memainkan harga yang akan menimbulkan kenaikan harga yang massif atau biasa disebut harga musiman, terutama di hari-hari tertentu seperti mendekati bulan Ramadhan dan hari-hari perayaan besar.

Bukan berarti harus menunggu bergantinya pemimpin saat ini namun ini adalah tanggung jawab bersama setiap para pemimpin daerah yang wajib menjaga kestabilan harga,

Cita-cita Bangsa “Berkedaulatan Ekonomi” Sesuai Amanat Undang-Undang
Menuju Berkedaulatan Ekonomi yang merupakan Pembangunan Nasional Indonesia sebagai perwujudan cita-cita bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan proses berkelanjutan yang realisasinya dilakukan mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan.

Salah satu sumber daya yang harus tersedia untuk pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan adalah kepastian jaminan pasokan kebutuhan pangan dan ekonomi yang stabil berdaulat adil makmur. Untuk melakukan proses memajukan kesehjahteraan bangsa, manusia modern memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kebutuhan dasar pangan sembako yang merupakan hak dasar bagi warga negara republik indonesia.

Trend kenaikan harga sembako terus membayangi pasar dan masyarakat menjelang pergantian tahun. Hal ini ditandai dengan meningkatnya harga beli beberapa jenis kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng, telur dan daging ayam. Ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya, dan signifikan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah-bawah.

Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa. Mekanisme pasar negara Indonesia harus berada dalam kendali negara yang terpusat tanpa kecuali. Percuma kita memiliki lembaga pangan, jika Stabilitas harga sembako masih menjadi polemik dan menjadi penyebab utama inflasi dan menyebabkan kualitas konsumsi masyarakat. Indonesia harus menciptakan sistem pangan yang kuat dan berdaulat. Dan saat ini Daerah otonom diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni pasar dalam mengendalikan harga pangan dengan kebijakan pangan yang sistematis.

Melihat masa lalu Ketika jaman pemerintahan Sukarno berganti ke pemerintahan Suharto, sistem ekonomi bergeser ke ekonomi liberal. Di mana pencapaian ekonomi pembangunan masa itu terlihat hebat namun semu. Karena esensinya tidak menyentuh pemerataan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat melainkan hanya sebagian pengusaha dengan konsesi kemudahannya berkolaborasi dengan dana-dana luar negeri.

Target ekonomi Indonesia sejati bukanlah pertumbuhan ekonomi semu melainkan pada pemerataan ekonomi itu sendiri. Paham ini berbeda dengan sistem liberalisme yang hari ini dikenal dengan neoliberalisme pasar bebasnya. Mengutip Stiglitz, era globalisasi mengakibatkan kesenjangan, pengangguran, kemiskinan sampai pada kerusakan alam dan lingkungan hidup.

Mengintai Langkah Nyata di Indonesia
Melihat pentingnya peran Kedaulatan Ekonomi yang kuat, Salah satu pilar ekonomi yang perlu dikembangkan di tanah air adalah ekonomi kerakyatan, namun sayangnya ekonomi tersebut masih belum konkrit. Sehingga yang terjadi adalah ekonomi rakyat tidak berdaya sama sekali Pemerintah Indonesia harus bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Menjadi Negara yang berdaya akan sumber pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Wacana janji kampanye Kartu Sembako Murah yang dilontarkan oleh presiden Joko Widodo harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat agar bila jadi direalisasikan, pelaksanannya benar-benar tepat sasaran di masyarakat. Pada saat ini kelemahan yang kerap ditemui dalam suatu program antara lain adalah desain program yang tidak diimbangi dengan pemikiran mendalam mengenai bagaimana menerapkannya secara nyata.

Mengenai wacana Kartu Sembako Murah, Indonesia harus bisa mewujudkan program tersebut sebagai pencapaian konkret model implementasi kebijakannya dengan mengubah strategi dan model yang sederhana saja bahwa penggunaan kartu seperti itu bisa menjadi jawaban atas persoalan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan subsidi pangan, asalkan dijamin akurasi proses pendataan data dasar yang digunakan serta kesiapan perangkat teknis dan SDM pada level masyarakatnya, serta kelembagaan pendukung yang bekerja dengan baik.

Hal ini jelas sebagai wujud jawaban memenuhi Langkah konkrit pemerintah harus bisa mewujudkan cita citanya sebagai negara yang berkedaulatan ekonomi, dimana Hitungan hari ke depan sudah memasuki Ramadhan. Masyarakat Muslim membutuhkan spirit dan ketenangan dalam menjalani ibadah. Salah satu faktor kondusifnya, memastikan ketersediaan kebutuhan sembako. Bulan puasa menjadi momentum pasar karena aktivitas di dalamnya meningkat dari produsen, distributor, hingga konsumen.

Jika di antara produsen dan distributor tak bekerja maksimal, risiko gejolak sosial seperti kelangkaan minyak goreng tempo hari lebih serius.

Peran Utama Indonesia Sebagai Contoh Kedaulatan Ekonomi Dunia
Pernyataan sikap Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan nasional dan dunia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada ayat keempat.  Tujuan NKRI jelas tertuang dalam UUD 1945 pada ayat ke-4, hal ini perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dan membantu negara untuk dapat mewujudkannya. Tujuan negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaca dari pengalaman menjadi pusat perhatian dunia, Indonesia harus siap menerjemahkan manfaat dari agenda kedaulatan ekonomi sebagai prioritas yang telah disusun, sekaligus menjawab pertanyaan dan kritik masyarakat.

Sebagaimana prinsip ekonomi, pengendalian inflasi Ramadhan yang bersumber dari harga pangan (//volatile food//) menjadi penting. Alasannya, sebagian besar dari sana­lah inflasi berasal. Saat Ramadhan biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 20 persen. Sesuai hukum supply-demand, saat ada tekanan pada sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga terpantik tinggi.

Ramadhan dengan pola konsumtif tinggi secara simultan pasar bergerak aktif, harga menyesuaikan karena produsen berharap meraup untung. Inflasi harus diimbangi dengan keputusan yang wajar dengan menyerap mata pencaharian petani lokal. Impor menjelang Ramadan terkadang keputusan yang kurang adil. Tidak semua terkait dengan produksi dan distribusi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut membuat produk pangan berkualitas dan terjangkau selama Bulan Ramadhan.

Dalam percepatan sektor produksi pangan, pemerintah hanya perlu memperkuat tata kelola rantai pasok untuk mengurangi kerugian pasca panen, menjaga kualitas, dan mewujudkan distribusi nilai ekonomi serta untuk manfaat yang adil dan proporsional.

Dari sisi keterjangkauan, masih banyak warga di bawah garis kemiskinan yang rentan tidak bisa mengakses kebutuhan di pasar.  Ketika ada kenaikan harga ada risiko bagi orang miskin, ada relokasi anggaran dana yang mereka miliki sehingga berisiko menjamin kebutuhan lain.

Kita Negara Indonesia harus menjadi Negara & Bangsa Pertama Juru Kedaulatan Ekonomi Dunia sebagai contoh penggerak Komitmen sekaligus memetik manfaatnya dengan persiapan yang matang, penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi Engage bagi penciptaan kondisi kestabilan pangan sembako baik nasional dan global yang lebih baik berkelanjutan sehingga terwujud masyarakat yang maju Makmur dan Berkeadilan.

Penulis adalah Wijianto, SE.
Awardee LPDP RI
S2-Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia

Artikel Memimpikan Harga Sembako Murah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami Forkopimda mengecek harga ke pasar induk dan memang ada beberapa lonjakan harga saat ini, di antaranya cabai tanjung yang mencapai Rp40.000/kilo dan buncis juga naik,” ujar Herman, di Pasar Induk Cianjur, Kamis (15/07/2021).

Kendati begitu, Bupati Herman mengatakan bahwa saat ini harga sembako masih cukup stabil, meskipun menjelang Idul Adha biasanya akan melonjak naik.

“Menghadapi lebaran mungkin naik. Sekarang daging normal, kentang juga normal, mudah-mudahan sampai lebaran, harga tetap normal,” harapnya.

Ia mengatakan, dengan melakukan pemantauan tersebut, juga memastikan bahwa tidak ada pedagang yang memainkan harga sembako. Sehingga harapan tetap stabil tercapai.

Ia bersama Forkopimda mengaku akan terus memantau hal tersebut, termasuk kebutuhan masyarakat Cianjur, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Sambut Iduladha, Bupati Cianjur Turun ke Pasar Pantau Harga Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun siapa sangka, terkait itu, beberapa orang yang berkecimpung dengan sembako, khususnya beras di pasar induk Cipinang, Jakarta Timur banyak yang mengaku tidak mengetahui rencana pemerintah itu.

Ibu Murni, di antaranya. Menurut pedagang warung makan yang membuka warungnya dari pagi hingga malam, berita itu tidak sampai ke telinganya.

“Saya malah tidak tahu mas kalau ada rencana itu dari pemerintah,” kata dia, Kamis (17/6/2021), kepada parade.id.

Kendati begitu, jika di kemudian hari benar adanya, maka ia tampak meminta agar hal itu (PPN sembako) tidak dikenakan. Sebab, hal itu diakuinya akan bisa menambah beban pada dagangannya.

“Jangan, lah. Apalagi di sini pekerjanya pada banyak makannya,” katanya, sambil tertawa.

Hal yang sama juga diakui oleh Bapak Misno. Bapak Misno dapat dikatakan pekerja sekaligus pemilih warung (di sana).

Ia mengaku belum tahu ada rencana dari pemerintah itu. Kata dia, setelah tahu, ia berharap agar hal itu tidak terealisasi.

“Kasihan kita. Akan terbebani. Jadi, kalau saya pribadi tentu keberatan dengan adanya PPN itu,” akunya.

“Kan ada pribahasa: ‘Tanah kita ini subur makmur. Tongkat dilempar aja jadi tanaman’. Tapi nyatanya malah semuanya beli dan dikenakan pajak. Jd, saya keberatan,” sambungnya.

Pemerintah sepertinya diajak berpikir olehnya. Dimana, kata dia, sebelum menjadi beras, padi (sawah) kita itu suddah dikenakan pajak. Maka harusnya setelah menjadi beras jangan dikenakan pajak (lagi).

“Saya keberatan. Aneh rasanya, di sini (beras) malah kita dengar ingin dikenakan pajak. Sama saja menambah beban hidup kita, walau detilnya PPN-nya kita belum tahu,” katanya.

Sebaiknya, pemerintah, kata dia jangan mengenakan pajak ke sembako (beras). Alasannya karena itu adalah makanan pokok bangsa Indonesia.

Ia pun menyinggung seperti ada unsur politiknya terkait PPN ini. Malah, ia mengusulkan, kalau memang ingin menambah anggaran Negara, maka pemerintah bisa melakukannya lewat menyita korupsi dari para koruptor selama ini.

“Kalau yang ini kan orang jadi susah. Bukannya dibantu malah seperti diinjak. Tapi orang yang korupsi miliaran rupiah kayak dibiarin. Kasihanilah rakyat kecil,” pintanya.

“Saya rasa untuk rakyat kelas bawah, 90 persen keberatan, karena konsumsi kita (sembako/beras itu),” sambungnya.

Namun, kalaupun sampai terjadi, dimana ada PPN sembako, maka ia hanya bisa pasrah. Mengaku ingin kritis, tapi ia yakin takkan bisa bahkan akan tetap kalah dengan pemerintah.

Apalagi, kata dia, yang menginginkan atau menetapkan itu orang nomor satu di negara ini, mau tidak mau kata dia, dan ujung-ujungnya akan mengikuti.

Ketidaktahuan akan informasi rencana PPN sembako juga diakui oleh Bapak Darji. Bapak Darji adalah pekerja, tim ekspedisi (pengantar) di pasar Induk Cipinang. Bahkan kata dia, pemilik atau bos toko di pasar Induk ini belum mengetahuinya juga.

“Iya, saya juga belum dengar rencana PPN sembako, atau beras. Tapi, kalau sudah dijadikan kebijakan, saya sih setuju-setuju saja,” akunya.

Kesetujuannya itu karena ia beralasan sembako atau beras konsumsi kita. Kewajiban kita untuk membelinya.

Beban untuk sembako, kata dia, tidak bisa ia tolak karena alasan di atas itu. Beras adalah kebutuhan sehari-hari kita. Selain nasi kata dia, sedikit di Indonesia ini.

“Ya, seolah hukum alam aja, mas. Ke mana aja kita pasti ngikutin,” katanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Masih Ada yang Tidak Tahu Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau belum bisa bantu ringankan, jangan tambah beban mrk,” ia mengingatkan, Sabtu (12/6/2021), di akun Twitter-nya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Demikian dikutip cnnindonesia.com.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kata Waketum Gerindra, Rencana Pajak Sembako Tidak Pas Saat Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama rencana tersebut tidaklah logis karena di tengah pandemi Covid-19.

“Rencana ini sungguh tidak manusiawi. Pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat,” katanya, kemarin, kepada parade.id.

Ia mengatakan bahwa BEM Nusantara menolak itu. Atas penolakannya itu, BEM Nusantara pun dikatakan olehnya akan mengonsolidasikan secara nasional untuk membahas lebih detil persoalan ini dan bersikap, agar dapat menghadirkan solusi bagi rakyat.

“Kami akan melakukan diskuai hingga sampai rencana aksi penolakan terkait rencana pemerintah itu,” katanya.

Perlu diketahui, bahwa rencana pemerintah itu tertuang dalam draft revisi kelima UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN. Namun, dalam aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Respons BEM Nusantara terhadap Rencana Pajak Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apakah kebutuhan pokok ini layak dikenakan PPN?” tanyanya, Jumat (11/6/2021), di akun Twitter-nya.

Pemerintah, kata Mardani, harusnya peka merasakan kondisi ekonomi masyarakat yang terpukul dari berbagai sisi. Misalkan saat ini, dimana Covid-19 belum terkendali dan dampak yang dihasilkan pun juga demikian.

“Tidak sedikit masyarakat yang menghadapi ancaman PHK, usaha yang gulung tikar, sampai pemotongan gaji dan insentif.”

Selain itu, kata dia, kita juga mesti melihat sejauh mana keberhasilan program pemberantasan Covid dengan anggaran super besar hingga memaksa rakyat mesti dikorbankan (lagi). Lalu, bagaimana pula potensi return dari dana koruptor jika pemerintah benar-benar gencar mengejar dan menyidangkannya.

“Jika berpedoman kepada UUD, negara memelihara fakir miskin, maka kebijakan PPN atas sembako jelas bertolak belakang. Sudah selayaknya bisa lebih cerdas dalam menaikkan pendapatan, di antaranya memastikan tiada kebocoran anggaran penanganan Covid, juga transparansi pemanfaatannya.”

Menurut Ketua DPP PKS ini, terkait rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok, ada dua kali pukulan setidaknya yang masyarakat rasakan. Pertama, kata dia, daya beli yang menurun karena pandemi, lalu di saat daya beli menurun, harga kebutuhan pokok juga naik karena rencana penerapan PPN ini.

“Jika terealisasi, jelas juga berdampak kpd perekonomian secara umum, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia berpotensi tidak bisa membeli makanan yg bernutrisi karena harga yg mahal.”

Harus diingat, katanya, kebutuhan pangan bisa mencapai 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka. PPN sembako jelas akan memberatkan bagi golongan tersebut.

Kita pun melihat, saat ini kebijakan perpajakan kontraproduktif karena berbagai pajak kalangan menengah banyak dipangkas.

Seperti kian gencarnya pemerintah menggulirkan kebijakan tax amnesty jilid II dan memberi stimulus konsumsi kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Di antaranya relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai intensif konsumsi sektor otomotif.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Dasar Kebijakan Kenakan PPN Sembako Harus Dikaji Mendalam pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan IKM menolak, menurut Fadli karena banyaknya warga Minang di seluruh Indonesia yang banyak usaha bidang kuliner, rumah makan, dll. Dan pasti sangat dirugikan oleh pajak ini.

“Sementara PPnBM mobil mewah 0%. PPN sembako harus ditolak! @IkmDpp,” demikian kata Fadli, Jumat (11/6/2021), di akun Twitter-nya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. 

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.

Sembako yang akan dikenakan pajak di antaranya dari beras hingga daging. Publik pun dibuat gelisah dengan adanya rencana dari pemerintah ini.

Khawatir membuat mereka semakin terbebani kehidupannya di tengah pandemi ini.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketum Ikatan Keluarga Minang (IKM) Tolak Rencana PPN Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN sembako. Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak. Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0%. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak.

“Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!” kata Said Iqbal, kemarin, saat konferensi pers secara virtual.

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya kenaikan PPN, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.

“Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said Iqbal.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2. Sebagaimana diketahui, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 ditolak oleh buruh dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut ditolak MK, dengan salah satu pertimbangan tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

“Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1 tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Said Iqbal mengingatkan kembali, setidaknya ada 5 alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid 1.

Pertama, tax amnesty mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang taat. Buruh terlambat membayar pajak, dikenakan denda. Namun pengusaha “maling” pajak justru diampuni.

Kedua, tax amnesty telah menggadaikan hukum dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini sama saja dengan menghukum mereka yang aktif membayar pajak dengan memberikan keringanan melalui pengampunan para maling pajak.

Ketiga, dana dari uang tebusan hasil pengampunan pajak Rp 165 triliun dimasukkan dalam APBN Perubahan 2016 adalah dana ilegal atau haram karena sumber dana tersebut jelas-jelas melanggar UUD 1945.

Keempat, dalam UU Pengampunan Pajak dikatakan bagi pegawai pajak atau siapapun yang membuka data para pengemplang pajak dari dana di luar negeri atau repatriasi maupun deklarasi, akan dihukum penjara 5 tahun. Jelas hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mana mungkin orang yang mengungkap kebenaran justru dibui.

Kelima, dalam UU Pengampunan Pajak disebutkan tidak peduli asal usul dana repatriasi dan deklarasi. Ada kesan yang penting ada dana masuk tanpa mempedulikan dari mana sumbernya.

Hal ini berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia hingga hasil kejahatan narkoba. Dan ini melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

Berdasarkan kelima alasan KSPI saat menolak tax amnesty jilid 1. Kata Said Iqbal, “Tax amnesty jilid 2 pun akan bernasib sama dengan pengampunan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya.”

“KSPI menolak keras rencana kenaikan PPN dan tax amnesty jilid 2. Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,” tegasnya.

(Ibr/PARADE.ID)

Artikel Sikap KSPI Menyoal Pajak Sembako dan Tax Amnesty Jilid II pertama kali tampil pada Parade.id.

“PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin,” ia mengingatkan, Jumat (11/6/2021), di akun Twitter-nya.

Andi juga mengingatkan Menkeu Sri terkait statusnya atas rencana mengenakan pajak sembako. Di antaranya soal naik kelasnya ekonomi dan naiknya akademik Sri Mulyani

“Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat.”

Di lain hal, Andi tampak mengingatkan partai pendukung dan juga oposisi serta para tokoh, yang dianggapnya tidak relevan lagi kalau dihadapkan dengan pandemi dan kebangkrutan ekonomi, yang ditandai menguras uang rakyat.

Tanpa harus bagi-bagi kursi, kata dia, persoalan pelik ini dibicarakan bersama.

“Kalau Jokowi gak berinisiatif, lakukan tanpa Presiden. Negara susah, rakyat terjepit pemerintah memilih aliran Mandra (Sombong Banget).”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pajak Sembako, Menkeu Diingatkan soal Kemiskinan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lbh cerdas tidak dgn menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok, tp memperkuat industrialisasi dgn menggunakan energi terbarukan,” kata dia, Rabu (9/6/2021), di akun Twitter-nya.

Selain itu, menurut dia, keinginan itu adalah dampak dari investasi yang tidak startegis pada infrastruktur dan tidak didukung dengan pembangunan zona industri. Juga tidak ada penguatan inovasi teknologi.

“Sekali lagi ini langkah panik yg bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Demikian dikutip cnnindonesia.com.

Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sembako Bakal Dipajak Dinilai Langkah Panik Pemerintah karena Utang Menggunung pertama kali tampil pada Parade.id.