“Kami dari organisasi kemahasiswaan turut berduka atas adanya temuan dugaan korupsi proyek rel kereta api dan temuan tersebut menyatakan Budi Karya diduga turut menikmati hasil korupsi tersebut” katanya.

Ia menambahkan, PB SEMMI siap mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan Aparatur Penegak Hukum untuk mengusut dugaan korupsi tersebut karena telah merugikan negara.

“Kami selalu agent of change turut mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut dan mengadili atas temuan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah rugikan negara dan rakyat” tambah mahasiswa Pascasarjana Jayabaya itu.

Menurutnya, KPK RI perlu untuk memanggil dan memeriksa Budi Karya Menteri Perhubungan atas adanya temuan korupsi proyek kerata api karena proyek tersebut dibawah pengawasan Kementrian Perhubungan.

“Dalam temuan-temuan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sepatutnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Budi Karya Menteri Perhubungan, karena pengawasan proyek kereta api berada dibawah naungan Kementrian Perhubungan” ungkapnya.

PB SEMMI berencana demontrasi dalam rangka menindaklanjuti temuan proyek kereta api dan mendesak Presiden untuk mencopot Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan.

“Dalam waktu dekat PB SEMMI akan melakukan demontrasi besar-besaran untuk menindaklanjuti temuan terkait dugaan korupsi proyek rel kereta api dan mendesak Joko Widodo untuk mencopot Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan karena diduga turut menikmati hasil korupsi proyek rel kereta api” tutupnya.*

Artikel PB SEMMI Meminta Presiden Untuk Mencopot Budi Karya Sebagai Menhub pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi ini adalah bentuk keseriusan PB SEMMI menyoroti penguapan pendapatan negara yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Berbagai macam pelanggaran sudah lama terjadi di lembaga ini.

“Sudah lama disorot publik tapi sampai saat ini belum ada pembersihan secara menyeluruh. Berbagai macam modus oknum pegawai hingga pejabat teras bea cukai di berbagai wilayah dalam melakukan aktivitas ilegal bersama mafia. Mulai dari penyeludupan barang seken, rokok ilegal tanpa pita cukai, minuman alkohol (mikol), hingga pendaftaran IMEI secara ilegal rata terjadi di semua wilayah indonesia, yang tentunya sangat merugikan negara,” ungkap Achmad Donny, Bendaraha Umum PB SEMMI, dalam keterangan pers yang diterima media.

Deretan peristiwa viral seperti kasus sepatu, hibah untuk SLB, mainan megatron, peti jenazah, dan beberapa yang viral itu hanya sedikit dari banyak permainan dan pelanggaran yang terjadi pada lembaga Bea Cukai.

“Ini menandakan secara kelembagaan lembaga ini sudah rusak. Perlu diperiksa dan perlu diperbaiki total. Kami yakin, jika di bentuk satgas melibatkan aparat, DPR, dan kelompok masyarakat permainan gelap mereka akan terbongkar, dan pendapatan negara yang selama ini menguap akan bisa di pulihkan,” tekan Donny.

“Di Batam, penyuludupan rokok ilegal sering didemo oleh mahasiswa. Terakhir bulan lalu sekelompok mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kantor Bea Cukai Batam,” lanjut Donny.

Bukan tanpa alasan yang kuat mereka memprotes terkait kinerja Kepala Bea Cukai Batam yang diduga tidak bisa mengatasi peredaran rokok yang keluar dari kawasan FTZ.

“Akan tetapi mereka kemudian mendapat intimidasi hingga pengeroyokan oleh orang tak di kenal (OTK) yang diduga suruhan Kepala Bea Cukai Batam. Untuk itu kami juga menuntut keadilan untuk kawan-kawan kami, periksa dan copot Kepala Bea Cukai batam,” imbuhnya.

“Itu baru satu contoh kasus di batam. Belum lagi yang terjadi di daerah lainnya, seperti peredaran rokok tanpa pita cukai dari Jawa Timur ke wilayah Jawa Baray dan Jabodetabek hingga ke wilayah lainnya, juga semacam luput dari pantauan petugas bea cukai,” Donny melanjutkan.

Peredaran barang ilegal dengan sekala besar yang terjadi ini tentu bukan tanpa koordinasi. SEMMI menduga kuat bahwa oknum pejabat bea cukai yang sebenarnya sengaja menjadi payung aktivitas gelap tersebut.

“Benderanya diciptakan oleh oknum pejabat teras bea cukai. Maka untuk membuktikan dan memberantas aktivitas gelap Ditjen Bea Cukai ini perlu dibentuk Satgas melibatkan aparat penegak hukum, DPR, dan kelompok masyarakat,” tukasnya.

“Kami PB SEMMI akan terus menyuarakan terkait aktivitas gelap yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen BC) hingga negara mengambil alih dengan membentuk Satgas, untuk membongkar aktivitas gelap ini. Karena kami meyakini bahwa uang negara yang menguap ketika dipulihkan akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka dari itu penting untuk presiden segera mengintervensi lembaga ini agar di periksa secara keseluruhan,” tandasnya.*

Artikel SEMMI Minta Presiden Bentuk Satgas Bongkar Aktivitas Gelap Ditjen Bea Cukai pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Sekum PC SEMMI Kota Bogor Salman, deklarasi Pemilu damai dan tolak politisasi kampus ini dilakukan karena menduga adanya oknum tertentu yang membuat keruh situasi politik tanah air. Ia pun mengecam oknum tertentu itu karena diduga sengaja memprovokasi kampus-kampus.

“Menyikapi dinamika yang berkembang dan kian memanas ini, tentunya kami,  PC SEMMI Kota Bogor prihatin karena ada banyak oknum-oknum yang dengan sengaja memprovokasi jalannya Pemilu 2024 ini. Kami pun berharap agar seluruh perguruan tinggi di tanah air untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu,” kata dia, dalam keterangannya kepada media.

Atas hal itu, SEMMI Kota Bogor menyatakan kesiapannya mengawal dan menjaga situasi agar Pemilu 2024 ini damai, aman, nyaman, dan berjalan kondusif.

“Juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana ketentraman Pemilu 2024,” ajaknya.

Deklarasi Pemilu damai dan tolak politisasi kampus ini diikuti oleh mahasiswa yang tersebar dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kota Bogor. Di antaranya UIKA, STIH, STIT Tarbiyatun Nisa, STIT Insan Kamil, dan IAIB.

(Verry/parade.id)

Artikel PC SEMMI Mendeklarasikan Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Kampus pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk mengingatkan kembali memori kolektif bangsa, perjalanan awal dari 2 tahun kepemimpinan Jokowi ditandai dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Kita tentunya tidak menginginkan adanya pandemi, apalagi pada masa awal pemerintahan baru berjalan. Coba tanya saja langsung kepada pak Jokowi, beliau pastinya tidak menginginkan adanya pandemi, termasuk juga lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia lainnya.

Menjalankan roda pemerintahan disaat dunia diserang pandemi sudah pasti merupakan situasi yang tidak mengenakkan. Selain tidak mengenakkan, pasti tidak lah menguntungkan. Mengapa demikian? Sederhana saja, jika dalam kondisi normal tentu saja anggaran dapat dipergunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat yang secara otomatis tidak memikirkan bagaimana resesi ekonomi dunia yang terjadi.

Nah, dibalik itu semua harus kita akui bahwasanya penanganan Covid-19 di masa pemerintahan Jokowi berlangsung dengan baik. Walau pada awal-awalnya kelihatan negara ini kikuk dalam menghadapi Covid-19, namun lambat laun negara ini berhasil dalam mengatasi Covid-19.

Selain tenaga kesehatan yang perlu kita apresiasi setinggi-tinggi nya atas kinerja mereka, tentu tak salah juga kita mengapresiasi pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Di balik pro kontra yang muncul akibat berbagai kebijakan, setidaknya pemerintah telah bekerja keras untuk melawan Covid-19. Untuk itu, pemerintah perlu kita apresiasi.

Keberhasilan pemerintah dalam menangani Covid-19 tentu diakibatkan karena kerjasama yang apik antar seluruh masyarakat dan seluruh institusi.

Misalnya saja, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sampai harus membentuk tim khusus guna membantu pemerintah melawan Covid-19. Lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun bahu membahu bersama mahasiswa, pemuda, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan vaksinasi sebagai ikhtiar melawan Covid-19.

Tak ketinggalan, pemerintah yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai ketua tim penanganan Covid-19 melakukan segala daya dan upaya agar negara ini bisa lepas dari Covid serta perekonomian tidak merosot.

Alhasil, dengan semua drama yang terjadi ditengah masyarakat (termasuk masyarakat yang keukeuh tidak mau vaksin), akhirnya sekarang tingkat partisipasi masyarakat melakukan vaksinasi semakin bertambah. Pertumbuhan ekonomi pun cenderung stabil sepanjang 2 tahun pandemi, puncaknya adalah saat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2021 mencapai 7,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2004 atau 17 tahun yang lalu.

Polisi Bertindak Humanis, Masyarakat Merasa Aman

Tak hanya keberhasilan di bidang ekonomi saja, bidang keamanan dan ketenteraman ditengah masyarakat pun dapat disebut mencapai keberhasilan. Betapa tidak, kasus pandemi yang rawan dengan aksi huru-hara atau chaos antar masyarakat justru tidak terjadi. Ini membuktikan jika aparat kepolisian berhasil membuat keamanan ditengah masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih humanis, aparat kepolisian semakin dekat dengan masyarakat.

Sesuai dengan tagline Presisi yang diusung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepolisian saat ini lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan atau humanis dalam mengatasi tindakan krimininal.

Puncaknya keamanan yang kondusif tentunya dapat kita lihat juga pada pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) di provinsi Papua yang banyak orang mengkhawatirkan tentang kondisi keamanan pasca peristiwa teror yang dilakukan oleh oknum Organisasi Papua Merdeka (OPM), nyatanya berlangsung dengan aman, tertib dan damai. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama seluruh aparat, terutama Kepolisian.

Berbicara mengenai PON, kita juga harus patut mengapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang sukses menyelenggarakan PON di Papua. Walau sempat tertunda selama setahun, namun kegigihan dari Menpora akhirnya PON bisa terlaksana pertama kali sepanjang sejarah di tanah Papua.

Lawan Kapal Asing di Natuna, Menhan Siapkan Alutsista Modern

Sebagai negara kepulauan, wilayah laut Indonesia tentunya menjadi incaran bagi kapal-kapal asing. Ini jugalah yang terjadi di Laut Natuna, dimana banyak kapal asing wara-wiri di laut tersebut.

Untuk mengantisipasi, pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi kebutuhan minimum persenjataan untuk memperkuat sistem pertahanan untuk mencegah ancaman dari luar dengan menambah jumlah kapal perang.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memastikan pemerintah Indonesia resmi memboyong kapal perang Arrowhead 140 atau dengan nama lain kapal perang frigat Type 31.

Dari sisi sistem persenjataan, PT PAL menyebutkan kapal perang Arrowhead 140 atau kapal Frigat Type 31juga akan dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara.
Spesifikasi persenjataan ini meliputi peluncur rudal vertikal jarak sedang (Vertical launcher missile surface to air medium range) 3 × 8 cells yang akan disematkan di kapal perang Arrowhead 140 atau kapal Frigat Type 31.

Nah, untuk hal ini, kita patut mengapresiasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang telah melakukan modernisasi alutsista. Di tengah anggaran negara yang difokuskan kepada penanganan Covid-19, Prabowo dengan cerdas membeli kapal dari Inggris dengan harga murah dan dirakit PT PAL di galangan kapal di Surabaya, Jawa Timur.

Dua Tahun Pemerintah Jokowi untuk Indonesia Bangkit Indonesia Maju

Tahun 2019 hingga tahun 2021 merupakan tahun ujian bagi pemerintahan Joko Widodo. Di tengah wabah Covid-19 yang dapat saja ‘menumbangkan’ negara dari segi ekonomi, namun berkat tangan dingin Jokowi hal ini tidak terjadi di Indonesia.

Justru sebaliknya, Indonesia bangkit secara ekonomi. Kebangkitan Indonesia secara ekonomi sudah terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen lebih pada kuartal ketiga tahun 2021.

Hal tersebut tentunya akan semakin meningkat seiring dengan penurunan kasus Covid-19.

Ke depan, kita harus optimis bahwasanya capaian-capaian yang ada selama 2 tahun ini jangan sampai membuat presiden Joko Widodo terlena. Justru hal ini harus terus ditingkatkan. Jangan sampai cepat puas dengan pencapaian saat ini.

Maju terus Indonesiaku. Indonesia Bangkit, Indonesia Maju.

*Bintang Wahyu Saputra
Ketua Umum PB SEMMI (Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia)

Artikel Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin: Indonesia Bangkit, Indonesia Maju pertama kali tampil pada Parade.id.