Pelaporan kehilangan ponsel secara online ini bisa dilakukan setelah India menerapkan aturan pengendali IMEI. Seperti diketahui, selain untuk memblokir ponsel ilegal, sistem CEIR yang digunakan juga bisa untuk memblokir ponsel yang hilang.

Diluncurkan sejak September 2019, situs itu beralamat di ceir.gov.in dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi India. Dengan begitu, warga India punya tiga pilihan untuk melaporkan ponsel yang hilang: lewat situs itu, ke operator seluler yang digunakan, dan ke kantor polisi.

Untuk pelaporan online, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti melampirkan surat kehilangan dari polisi, datang ke operator seluler untuk meminta duplikat kartu SIM dengan nomor yang sama dengan yang hilang, juga faktur pembelian ponsel jika masih ada.

Bagaimana Situs Blokir Ponsel itu Bekerja?

Portal CEIR terkoneksi ke database nomor IMEI ponsel dari semua operator seluler. Jadi, saat ponselnya hilang, pelacakan dilakukan menggunakan nomor IMEI.

Bagi yang belum tahu, setiap ponsel memiliki 15 nomor unik, semacam nomor rangka pada kendaraan. Setiap kali pengguna melakukan panggilan, catatan panggilan memperlihatkan nomor telepon dan nomor IMEI dari perangkat yang digunakan.  

Dengan data terpadu yang dapat diakses oleh semua operator seluler, ponsel yang masuk dalam daftar hitam tidak akan berfungsi di jaringan lain meskipun kartu SIM-nya diganti ke provider lain. Dengan begitu, perangkat tersebut tidak bisa digunakan untuk menelpon menggunakan provider seluler mana pun.

Form pelaporan ponsel hilang atau dicuri

Bagaimana Pelaporan Ponsel Hilang atau Dicuri di Indonesia?

Sejauh ini belum terdengar pemerintah akan membuat masyarakat bisa melaporkan kehilangan ponsel secara online.

Pada 15 April lalu, dalam sebuah diskusi online, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harminisasi Standard Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Nur Akbar Said mengatakan, saat aturan IMEI berlaku nanti, ponsel yang hilang atau dicuri memang bisa dilaporkan. Hanya saja, mereka yang kehilangan ponselnya harus datang langsung ke gerai operator seluler yang dipakai.

“Nantinya  semua operator seluler akan membuka layanan pelanggan (costumer service) berkaitan perangkat pelanggan yang hilang dan dicuri (lost and stolen),” ujarnya.

Dengan adanya pelaporan lost and stolen itu, memungkinkan perangkat tersebut tidak bisa diaktifkan di seluruh operator di Indonesia.

Jika terjadi kehilangan ponsel, konsumen bisa segera melaporkan terlebih dulu ke layanan pelanggan operator seluler dengan membawa lampiran berita kehilangan dari kepolisian.

Selanjutnya, petugas menyampaikan perihal kehilangan agar dilakukan penghentian layanan seluler pada perangkat yang diduga dicuri atau hilang tersebut.

“IMEI-nya kan melekat di ponsel yang hilang. Jadi, nanti IMEI-nya diblokir agar layanan selulernya tidak bisa diaktifkan di kelima operator seluler di Indonesia,” ujar dia.

Hanya saja, kata Nur Akbar, meski IMEI ponsel yang dicuri atau hilang itu telah diblokir, pencuri masih bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Untuk itu, ia mengatakan, ke depan harus ada sistem pengendalian terhadap celah tersebut.

“Kami hanya bisa blokir di lima operator. Semoga ke depan ada solusi untuk memblokir wi-fi juga,” kata Nur Akbar.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel India Punya Situs untuk Warga Ajukan Blokir Ponsel yang Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada layar tampilan di browser hanya terlihat loading screen yang tidak kunjung selesai,” kata Pratama kepada Cyberthreat.id, Rabu (15 Juli 2020).

Sangat mudah untuk mengetahui jika sebuah website layanan publik telah diserang. Pratama melakukan pengecekan serangan terhadap situs KPU melalui layanan website gratis yang khusus untuk mencek website tumbang di alamat www.isitdownrightnow.com.

“Memang menunjukkan bahwa server KPU tersebut tidak meresponnya. Artinya website KPU tidak bisa diakses,” ujarnya.

KPU memang telah sejak lama menjadi sasaran serangan cyber. Menurut Pratama, serangan yang menimpa KPU sebenarnya sudah banyak terjadi di sistem elektronik milik kementerian/lembaga negara lainnya.

Terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri dan mengantisipasi serangan karena prinsipnya tidak ada sistem yang aman 100 persen.

“Kedepannya lembaga negara wajib meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta teknologinya terkait pencegahan serangan siber,” kata dia.

Selain itu, Pratama juga mengingatkan pentingnya memiliki mindset untuk alokasi anggaran yang memadai di bidang keamanan siber (cybersecurity). Sebagai contoh, ia menyebutkan rentetan kasus kebocoran data yang belakangan satu per satu terkuak di Tanah Air.

“Sepanjang tahun (2020) ini sudah banyak kebocoran data yang terjadi.”

Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) kepada seluruh sistem aplikasi milik pemerintah yang terkoneksi. Ini adalah prinsip keamanan siber dan langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera.

“Termasuk membuat simulasi menghadapi serangan siber yang bermacam – macam,” ungkap Pratama.

Audit Forensik Digital

Pratama berharap bisa dilakukan audit digital forensik untuk mengetahui apa penyebab serangan cyber ke situs KPU. Audit digital forensik, kata dia, bisa mengecek serangan jenis apa yang dilakukan oleh peretas.

Apakah serangan DDoS, malware, SQL Injection, serangan XSS, serangan MiTM, atau apakah terjadi pelanggaran data di situs KPU maupun dengan metode serangan lainnya.

“Bila sudah mengetahui model serangan, harapannya dengan anggaran KPU yang cukup besar bisa menanggulangi ancaman selanjutnya. Bahkan bisa jadi bukan karena serangan, namun karena lonjakan pengunjung web dan server KPU tidak mampu menerima lonjakan kunjungan tersebut.”

“Semua memang harus dilakukan pengecekan,” tegasnya.

Untuk penguatan keamanan sistem informasi di semua lembaga negara, Pratama mengatakan bisa dilakukan lewat kolaborasi yang memang wajib dilakukan, ada BSSN, cybercrime POLRI dan BIN dengan Deputi Siber-nya.

“Jangan sampai sistem yang down atau web yang menjadi santapan para peretas membuat legitimasi hasil Pemilu oleh KPU menjadi berkurang di mata masyarakat. Padahal, sejatinya kita tidak menganut pemilu elektronik, namun web sebagai bagian dari sistem informasi Pemilu akan tetap dipandang masyarakat sebagai satu kesatuan dalam proses pelaksanaan Pemilu.”

Tahapan pilkada yang sudah berlangsung diharapkan telah dipersiapkan dengan baik, mulai dari semua hal yang bisa membahayakan jalannya pilkada harus mulai diidentifikasi dan disiapkan penanganannya.

“Termasuk ancaman serangan siber.”

(cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Serangan Cyber ke Situs KPU, CISSReC: Pelajaran bagi Lembaga Negara Lain pertama kali tampil pada Parade.id.