Menurut Faris, syarat umum dalam Pasal 25 UU tersebut—terutama integritas moral dan keteladanan—secara jelas tidak dapat dipenuhi oleh Soeharto. Ia mengutip Putusan PK Nomor 140 Tahun 2015 yang menegaskan Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar denda sebesar Rp 139 miliar lebih. “Apakah ini memenuhi syarat berkelakuan baik?” tanya Faris retoris.

Ia juga menyoroti praktik korupsi kolusi nepotisme (KKN) dan mekanisme patronase di masa Orde Baru, yang menurutnya jelas bertentangan dengan nilai kejujuran dan kesetiaan kepada bangsa. Pada aspek syarat khusus, seperti perjuangan fisik dan politik, serta gagasan besar untuk pembangunan, Faris menilai Soeharto hanya menjalankan tugas minimum sebagai kepala negara, tidak lebih.

Kritiknya terhadap Orde Baru tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ekonomi. Mengutip pakar ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, Faris menyebut adanya pemborosan investasi hingga 30% serta penyimpangan kebijakan ekonomi yang berujung pada krisis moneter yang menghantam Indonesia.

Faris mengajak publik berpikir kritis dan tidak terbuai narasi pembangunan semu. Ia memperingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menjadi preseden buruk, mendorong pembersihan nama dan pembebasan moral figur yang bermasalah.

Apakah langkah ini hanya berhenti di Soeharto? Bisa jadi ini membuka pintu untuk pengulangan kesalahan di masa depan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Koalisi yang diwakilinya sepakat menolak gelar tersebut dari sisi hukum, regulasi, dan moral. “Seluruh Indonesia tidak akan melupakan jejak KKN dan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Gelar pahlawan bagi Soeharto adalah pembohongan publik,” tutup Faris.*

Artikel Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Gelar Kepahlawanan Tidak Bisa Dipaksakan pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Jihan, mundurnya Soeharto pada masa lalu bukan tanpa alasan, melainkan karena desakan publik akibat banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak transparansi dan kualitas pelayanan publik.

”Publik sangat tidak puas dengan pelayanan publik pada masa pemerintahannya yang penuh praktik KKN,” ujar Jihan dalam Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemberian gelar pahlawan, lanjutnya, tidak hanya menghapus jejak sejarah yang kelam tetapi juga memberikan pesan keliru bahwa korupsi selama 32 tahun bisa dimaafkan dengan gelar kehormatan. Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan integritas dan good governance, bukan sebaliknya mempromosikan figur yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut.

Jihan juga menyangsikan transparansi proses pemberian gelar ini. “Apakah prosesnya benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi publik? Kalau alasan stabilnya ekonomi selama pemerintahan Soeharto, apakah itu persepsi masyarakat atau hanya versi pemerintah saja?” katanya.

Ia mengutip penelitian dan pendapat dari tokoh lain yang menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara bisa dicapai dengan membuka ruang politik dan tanpa pembungkaman politik, yang bertolak belakang dengan gaya pemerintahan Soeharto yang otoriter.

Sebagai penutup, Jihan menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga soal tanggung jawab moral negara dalam pendidikan publik. Pemberian gelar ini dianggapnya mengabaikan aspek penting tersebut.*

Artikel Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto Kemunduran Serius bagi Tata Kelola Publik pertama kali tampil pada Parade.id.

Usep menegaskan standar negara demokrasi menurut lembaga internasional seperti Freedom House mencakup pemilu yang bebas dan adil, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Ia mengkritik Orde Baru yang menjadikan pemilu hanya sebagai “pura-pura pemilu” tanpa kebebasan dan keadilan.

Fakta penting yang diungkapnya:

– Pemenang pemilu lima tahun sebelum pemilu sudah ditentukan, yaitu Golkar dengan suara antara 70-90%.

– Tidak ada mekanisme valid seperti jajak pendapat atau quick count, sehingga pemilu era Orde Baru lebih mirip rekayasa.

– Orde Baru menghancurkan multipartai dan ideologi yang berbeda, sehingga hanya Golkar didominasi layaknya negara satu partai.

– Ideologi komunisme dan bahkan Islam secara sistematis dibungkam, membuat partai ideologis sulit tumbuh hingga kini.

– Politik dibuat sebagai sesuatu yang busuk dan tidak penting sehingga rakyat didorong untuk “kerja saja”.

– Soeharto jadi contoh korupsi politik akut karena menyatukan kekuasaan negara dan pemerintahan demi kepentingan pribadi dan kroni.

Usep juga membantah mitos stabilitas ekonomi di masa Soeharto dengan menyatakan tidak ada negara sebesar dan sesulit Indonesia yang bisa maju dengan cara membungkam politik seperti Orde Baru. Ia membandingkan dengan Tiongkok dan Vietnam yang berbeda basis sosial-budayanya.

Menurutnya, data indeks kebebasan politik dan demokrasi Indonesia terus menurun seiring waktu, berbanding lurus dengan ekonomi yang tidak membaik signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengekangan kebebasan justru menjerumuskan bangsa.

Kesimpulan tajam Usep: Soeharto adalah tokoh penting sebagai Presiden kedua RI, namun tidak layak disebut pahlawan. Pahlawan sejati adalah mereka yang memerdekakan rakyat untuk bersuara, bukan membungkam dan menakut-nakuti.

Dia menutup dengan penegasan bahwa dirinya paling menolak Soeharto dijadikan pahlawan demi menjaga nilai demokrasi dan keadilan.

Di atas disampaikan Usep saat menjadi salah satu pembicara di Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan. 

Artikel Peneliti Perludem: Soeharto Bukan Pahlawan pertama kali tampil pada Parade.id.