Dalam konferensi pers itu, SOPREMASI menuntut tiga hal, di antaranya: mendesak pemerintah agar membentuk suatu tim pengawas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tidak ada lagi praktik korupsi seperti anggaran Covid-19.

Dari skema penyaluran BLT ini, menurut Penanggung Jawab SOPREMASI Gawi Yaurwarin, sebagai mahasiswa yang selalu mengontrol setiap kebijakan Pemerintah, dengan melihat beberapa kebijakan yang telah berlalu dengan contoh bantuan anggaran Covid-19, yang dimana kebijakan ini tidak dikelola dengan baik sehingga terjadinya praktik korupsi oleh oknum pemerintah.

“Selaku mahasiswa, kami menilai adanya praktik korupsi ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang begitu ketat oleh pemerintah. Sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran,” kata dia, kepada parade.id.

“Maka, dengan itu kami menganjurkan kepada pemerintah agar melalui kebijakan BBM bersubsidi dengan sekam bantuan langsung tunai (BLT) agar terhindar dari oknum-oknum yang berpotensi menyalahgunakan kekuasannya untuk kepentingan pribadi—pemerintah seharusnya melakukan fungsi pengawasan yang begitu dan masif terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai di lapangan, sehingga kebijakan ini tepat pada sasaran,” sambungnya.

Kedua, SOPREMASI menuntut agar dipastikan serta diawasi agar penggunaan bersudsidi tepat sasaran.

“Pemerintah dengan resmi pada tanggal 3 September 2022 mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan skema subsidi yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga, yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai bulan September.”

Ketiga, menuntut agar engawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah—pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat.

“Akan tetapi yang sangat disayangkan ada beberapa temuan penyalahgunaan pengisian BBM di beberapa SPBU, sering terjadi oknum pemilik kendaran BBM non subsidiI mengisi BBM bersubsidi. Contohnya temuan oknum pegawai bank BCA di Jawa Tengah, dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas yang seharusnya mengisi BBM jenis pertamax tetapi kedapatan mengisi BBM dengan jenis pertalite,” ungkapnya.

“Ini terjadi di SPBU. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi lagi-lagi kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada oknum-oknum seperti ini,” lanjutnya.

Selain itu ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalaite dari harga awal Rp7.500 menjadi Rp10.000 perliter, kemudian harga pertamax dari Rp12.500 menjadi 14.500 per liter untuk wilayah pulau Jawa dan harga BBM yang lainnya pun ikut naik.

“Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja, unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga BBM ini pun terjadi dari berbagai daerah. Namun praktik kenaikan harga BBM dijalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia.”

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar 600 ribu.

(Irf/parade.id)

Artikel Konfres SOPREMASI: Peran Mahasiswa dalam Menyikapi BBM Bersubsidi dengan Skema BLT pertama kali tampil pada Parade.id.

Rizki Irwansyah mengatakan KORA dan SOPREMASI menggelar dialog terbuka dengan konsep tatap muka sebagai upaya untuk menggingatkan kembali kepada mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah DKI Jakarta untuk tidak absen menyuarakan evaluasi jelang momentum Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf.

Menurutnya, dua tahun pemerintahan ini adalah momentum yang tepat untuk elemen mahasiswa memberikan evaluasi sejauh mana efektivitas kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin merealisasikan janji politik. Ia menjelaskan, evaluasi ini perlu dalam kerangka membangun pemerintahan yang efektif.

Lebih-lebih, dalam masa pandemi ini, mendesak dibutuhkan pemerintahan yang tak asal bekerja, tapi juga responsif sekaligus adaptif.

“Di periode kedua pemerintahannya saat ini, Pemerintahan Jokowi sejatinya makin dihadapkan pada masalah besar. Di tengah berbagai tekanan plus pandemi Covid-19 yang belum mampu sepenuhnya terkendali, dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin sangat membutuhkan dukungan moral force dari mahasiswa dan perangkat pembantu yang makin mumpuni,” ucap Rizki dalam pembukaan diskusi, Ahad (10/12021).

Tanpa itu, kepercayaan publik (public trust) akan kian mudah terdegradasi. Lebih-lebih, jika berbagai program dan kebijakan tak mampu banyak menjangkau harapan publik. Dua tahun adalah masa tepat untuk evaluasi dan melanjutkan pahatan legacy yang benar-benar bisa memberikan ketenangan”, sambungnya.

Di tempat yang sama Gawi Yaur Dewan Pembina SOPREMASI mengajak kepada elemen mahasiswa yang tergabung dalam gerakan SOPERMASI untuk terlibat aktif menyuarakan evaluasi dua tahun Jokowi- Maruf Amin sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan.

Oleh karenanya, pria yang juga sebagai Sekertaris Daerah BEM Nusantara berharap, jelang evaluasi dua tahun Jokowi-Maruf Amin tidak ada upaya kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa.

“Saya mengajak teman-teman ,mahasiswa dari berbagai elemen kampus untuk menjadikan momentum tahunan setiap tanggal 20 Oktober sebagai puncak gerakan mahasiswa dalam melakukan kontrol terhadap keberlangsungan jalannya pemerintahan. Demi terciptanya pemerintahan berkeadilan,” tegas Gawi Yaur.

Gerakan mahasiswa harus ditandai dengan sikap kritis atas kegelisahan masyarakat, sehingga haram hukumnya apabila ada kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa,” katanya lagi.

Selain itu, Gawi menegaskan diskusi dengan bertajuk Evaluasi dua tahun Jokowi-Maruf Amin akan terus dilakukan menjelang 20 Oktober ke setiap wilayah di DKI Jakarta sebagai upaya konsolidasi guna menghidupkan kembali nalar kritis mahasiswa sebagai kontroling terhadap pemerintah dan tulang punggung masyakat.

Diinformasikan diskusi bertajuk Evaluasi Kepemimpinan Jokowi- Maruf Amin yang berlangsung di Two Much Coffee & Roastery, Kramat Jati- Jakarta Timur dihadiri oleh mahasiswa berbagai kampus dengan jumlah peserta mencapai 30 orang dan sudah memenuhi protokol kesehatan.

(Ver/PARADE.ID)

Artikel Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa: Jangan Ada Kriminalisasi Gerakan Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.