“Candi Borobudur bukan sekadar batu atau tempat berselfie, tetapi sebuah lumbung ilmu pengetahuan dan lumbung budaya,” kata Melani Budianta pada peluncuran International Conference Sound of Borobudur dengan tema Music over nations yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan begitu banyak pengetahuan yang bisa digali dari relief-relief Candi Borobudur, musik hanyalah salah satu bagian dari pengetahuan yang bisa digali dari candi tersebut.

“Dengan masuk di satu dimensi saja sudah begitu banyak pengetahuan dan gerak yang bisa dilakukan, multi dimensi dari segi penggalian musiknya, jejaringnya, ajakannya memanggil orang untuk mengeksplorasi,” katanya.

Menurut dia Candi Borobudur juga merupakan lumbung budaya, bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk semua orang. Artinya seluruh komunitas yang ada di sekitar Borobudur bisa memakai atau memanfaatkan Borobudur untuk penghidupannya, untuk kreasinya, dan lainnya.

“Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah dan sudah melihat bagaimana teman-teman di Sound of Borobudur (SOB) ini bekerja sejak lima tahun lalu, mereka mendapatkan inspirasi dari panel-panel candi, kemudian mempelajarinya, mencari kaitannya dengan alat-alat musik yang ada lalu membuat replikanya, mencoba memainkannya dan berbagai hal lainnya.

Kemudian pada April 2021, katanya para ahli juga sudah berkumpul karena untuk membuat klaim pengetahuan diperlukan sebuah proses akademik dan hal itu sudah dilakukan berkumpul ada etnomusikologi, sejarawan, arkeolog, yang kemudian membahas mengupas panel-panel Candi Borobudur.

Pada seminar Borobudur sebagai Pusat Musik Dunia 7-9 April 2021 tersebut, katanya ada beberapa temuan misalnya ada 200 jenis alat musik dan menegaskan kembali bahwa Borobudur adalah sumber data artefaktual tertua yang terbanyak menggambarkan orkestrasi musik dengan beragam komplseksitasnya.

Kemudian 44 panel di Candi Borobudur menunjukkan aspek-aspek yang muncul dari musik, bukan hanya dalam tataran spiritual dan religi tetapi juga dilihat di panel itu bagaimana musik sebagai hiburan, musik sebagai sarana ekonomi untuk mencari nafkah dan bagaimana musik itu sebagai penyembuhan, meditasi.

Purwa Caraka dari Yayasan Padma Sada Svargantara menyampaikan musik adalah bahasa universal manusia.

Ia menyampaikan penemuan relief alat musik di Candi Borobudur sebenarnya merupakan kejadian yang sudah lama, tidak ada yang istimewa dari kejadian itu, namun hal ini hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan pasif saja.

Selama 13 abad Borobudur ada di tempatnya, tidak ada yang berusaha mengeksplorasi lebih dari sekadar batu mati sehingga gagasan untuk membunyikannya adalah sebuah gagasan yang cerdas dan original serta perlu ditindaklanjuti dengan baik oleh semua pihak.

Ia menuturkan dengan ratusan gambar relief alat-alat musik dengan lebih 40 relief panel menunjukkan aktivitas musik di tempat itu pada 13 abad yang lalu dan sejauh ini belum ditemukan di tempat lain.

Uniknya lagi sebagian besar alat-alat musik itu tidak ditemukan lagi di Jawa Tengah, tetapi justru ditemukan menyebar di 34 provinsi di Indonesia bahkan ditemukan kemiripannya di 40 negara lain.

Ia menyampaikan bukti Borobudur sebagai pusat musik dunia sekaligus memberikan penguatan kajian-kajian ilmiah mengenai Borobudur di berbagai bidang keilmuan.

Bukti tingginya peradaban saat itu dapat terlihat pada relief yang menggambarkan bukan saja bentuk alat-alat musik tetapi juga orang bermain musik secara berkelompok atau sekarang disebut orkestra. Dalam bermain kelompok dipastikan ada hal-hal yang tidak sederhana menyangkut aransemen, tata bunyi, harmonisasi, struktur. dan juga tidak kalah pentingnya manajemen walaupun saat itu dilakukan secara tradisional.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa mengatakan kegiatan International Conference Sound of Borobudur merupakan salah satu rangkaian kegiatan internasional lima destinasi super prioritas yang akan diselenggarakan oleh Kemenparekraf dari bulan Juni hingga November 2021.

Ia menyampaikan destinasi super prioritas Borobudur memiliki Candi Borobudur yang merupakan mahakarya anak bangsa dan warisan budaya dunia, warisan ini tentunya harus dijaga dan lestarikan. Agar dapat menjaga dan melestarikannya maka perlu meraih kembali Borobudur relevan bagi masa kini.

Ia menjelaskan International Conference Sound of Borobudur akan berlangsung pada 24-25 Juni 2021, dengan kegiatan antara lain penampilan musisi dari dalam negeri dan musisis dari 10 negara Asia untuk berkolaborasi membunyikan alat-alat musik seperti yang terdapat pada relief candi Borobudur.

Kemudian seminar dengan para pakar untuk menggali kolaborasi bersama, mini eksebisi dari 10 UMKM di kawasan Borobudur untuk memamerkan dan menawarkan keunikan, kekhasan, serta produk unggulan lokal.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Akademisi UI : Candi Borobudur Lumbung Ilmu Pengetahuan dan Budaya pertama kali tampil pada Parade.id.

Dengan pemaparan visi dan misi serta program 100 hari kerja, harapannya bisa memiliki gereget yang begitu kuat, sekaligus merepresentasikan kinerja Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke-8.

Program 100 hari kerja ini mengacu kepada komitmen untuk menjawab sekaligus memecahkan persoalan di lapangan. Sehingga dapat mencerminkan semangat membangun dan melakukan perubahan ke arah lebih baik sesuai dengan visi Kabupaten Cianjur, yakni Cianjur Manjur Berakhlak Mulia.

“Program 100 hari kerja akan dimulai pada pekan kedua Juni tahun ini dan berakhir pada Agustus pekan keempat,” ungkap Herman.

Herman mengingatkan hal di atas agar berbagai program bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, sebagus apa pun program, kalau dikerjakan asal-asalan maka tidak akan berarti apa-apa.

“Kita selangkah lagi dalam pelaksanaannya. Saya minta program-program yang sudah disampaikan ke masyarakat Cianjur sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing agar bisa dikerjakan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat,” pintanya.

Di akhir program 100 hari kerja akan dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan. Dari evaluasi itu akan terlihat kekurangan dan kelebihan program yang dilaksanakan di masing-masing OPD.

“Saya dan Pak Wabup serta masyarakat akan menilai mana program yang paling unggul dan disenangi warga Cianjur,” terangnya.

Bagi OPD yang berhasil mengimplementasikan program 100 hari kerja akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, kalau ada OPD yang asal-asalan melaksanakan program 100 hari kerja, maka akan mendapatkan peringatan.

“Kami akan berikan bendera hitam,” seloroh Herman disambut tepuk tangan dan gelak tawa pimpinan OPD yang hadir pada kegiatan itu.

Kendati begitu, Herman menyadari bahwa ia dan pasangannya bukan manusia super sehingga butuh dukungan dari semua elemen perangkat daerah dan masyarakat.  Tapi Herman percaya, semua OPD akan melaksanakan dengan maksimal semua program 100 hari kerja.

“Kami bukan superman. Kerja itu harus supertim,” pungkasnya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Bupati dan Wabup Cianjur Sampaikan Program 100 Hari Kerja Melalui Talkshow pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal Indomaret, dimana salah satu karyawannya sempat bermasalah dengan managemen, kini menurut Iqbal sudah saling pengertian dan kesepahaman untuk keduanya. Keduanya menyetujui masalah tidak lagi di ranah hukum.

“Terhadap kasus pidana Anwar bersepakatan kasus tersebut di luar pengadilan, dengan kata lain tidak ada pidanaan. Managemen Indomaret memperkejakan kembali Anwar sesuai posisi perusahaan tanpa mengurangi hak-hak pekerja yang selama ini didapat,” demikian Iqbal menyampaikan, Kamis (3/6/2021), dalam konferensi persnya secara virtual.

Said menambahkan, bahwa dengam adanya kesepakatan dan kesepahaman tersebut, pihak Indomaret grup pun berkewajiban untuk menjalankan isi kesepakatan serta tidak melakukan tindakan balasan ke Anwar.

Secara teknis operasional dari pembuatan isi kesepahaman dan pengertian kedua belah pihak itu, kata Iqbal, akan dimintai supervisi. Dan diharapkan dari Dirjen ketenagakerja dll, serta dihadapan PHI untuk kesepakatan para pihak oleh DPP FSPMI.

“Pihak pekerja FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau menyetop termasuk kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini, seperti tidak akan melakukan aksi-aksi solidaritas dan kampanye aksi boikot yang kemarin dibuat FSPMI dan KSPI,” tekannya.

Kasus Giant (Hero Grup)

Terkait kasus Giant, Iqbal menyampaikan bahwa perkembangan saat ini belum ada kesepakatan tentang kepastian waktu dan mekanisme terhadap ribuan buruh yang di-PHK karena di bulan Juli unit ritel Hero Grup itu akan ditutup.

“Belum ada kepastian pula berapa mereka yang di-PHK dan yang akan ditempatkan di unit Hero Grup lainnya, seperti di Guardian, IKEA, dll. Bagaimana mekanisme tiga unit itu?” kata Iqbal.

Selain itu soal belum adanya kepastian dan kesepakatan tentang nilai pesangon, kompensasi, dan nilai hak-hak lain yang didptkan buruh, baik yang akan disalurkan ke grup Hero atau yg di-PHK. Bagi yang disalurkan pun juga belum ada kejelasan atau diberi pesangon sehingga masuk ke IKEA dan Guardian, misalnya.

“Belum ada kepastian dan perundingan yang terjadwal dan teratur dari menagemen Giant dengan Hero Grup,” tambahnya.

Bahwa ada isu ada yang mengatakan managemen Giant akan membayar hak pesangon sesuai Omnibus Law, Iqbal mengatakan KSPI (kalau benat) menolak keras. Sebab menurut Iqbal, Giant itu bagian dari unit usaha Hero Grup dimana ada yang namanya perjanjian bersama atau PKB yang mengatur tentang pembayaran pesangon dll.

“Managemen Giant jangan mengambil sikap yang menambah rumit masalah. Kami akan melakukan perlawanan secara hukum, gerakan dan membawa ke lembaga internasional jika demikian,” ancamnya.

Said juga menyinggung soal adanya pekerja Giant yang akan mendapatkan kesempatan bekerja di unit Hero Grup lainnya, agar langsung disalurkan. Tidak perlu mengikuti tes karena sudah diketahui kompetensinya.

“ASPEK Indonesia di Hero Grup tidak setuju kalau harus mendaftar ulang dengan sistem seleksi,” kata dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal UMKM yang selama ini bekerja sama dengan Giant untuk diperhatikan hak-haknya. Misalkan soal tagihan yang belum terbayar. Pasalnya, UMKM tersebut selama ini adalah pemasok barang-barang untuk Giant.

Kalau UMKM itu tidak mendapatkan hak (dibayar), maka dapat dipastikan buruh di UMKN yang suplei barang ke Giant dirugikan, bukan hanya ke pelaku, melainkan juga ke ribuan pekerja UMKM.

Apa yang dialami oleh Giant, menurut dia ini menjelaskan bahwa Omnibus Law bukanlah jalan untuk meyakinkan investor masuk ke Indonesia.

“Faktanya justru yang ada di Indonesia keluar, terutama di industri ritel dan pariwisata akibat dampak Covid-19,” kata dia.

Hal itu ia katakan karena ia mendapatkan informasi bahwa investor yang berasal dari Hongkong untuk Giant menarik diri. Tidak lagi melanjutkan investasinya di Hero Grup, dalam hal ini Giant. Inilah yang menurutnya menjadi penyebab utamanya.

Oleh karena itu, KSPI dll, kata Iqbal, meminta kepada pemerintah dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan gugatan KSPI, yakni membatalkan UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020, khususnya kluster ketenagakerjaan.

“Karena bukannya masuk investasi, malah keluar. Padahal sudah ada Omnibus Law,” tandasnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Informasi Terkini dari KSPI soal Kasus Indomaret dan Giant pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator AKP, Dicky Irawan mengatakan pemilihan kawasan makam pendiri Ottoman sebagai tempat deklarasi, merupakan simbol keseriusan tekad AKP untuk terus berjuang bagi Palestina.

“Kami ingin mengambil semangat imperium Ottoman dalam menjaga Palestina hingga akhir masa,” kata Dicky dalam keterangan persnya, Senin (31/05/2021).

Deklarasi itu dilakukan usai penyerahan bantuan untuk rakyat Palestina dari masyarakat Indonesia melalui lembaga  Gaza Destek Dernegi (GDD), NGO asal Palestina yang merupakan mitra resmi PBB.

“Kami ingin memastikan amanah dari masyarakat Indonesia tersalurkan dengan baik, karena itu kami memilih Gaza Destek Dernegi yang juga mitra UNRWA,” ungkap Dicky.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara AKP Chairul Subhi mengatakan, aliansi yang beranggotakan 22 komunitas dan lembaga kemanusiaan itu akan menyusun beberapa program, mulai dari edukasi hingga aksi kemanusiaan.

“Insya Allah di Indonesia nanti, kami akan mengajak lebih banyak komunitas dan lembaga untuk bergabung,” tambahnya.

Karena, kata Subhi, perjuangan untuk mendukung Palestina merdeka harus terus dilakukan, khususnya di ranah kemanusiaan.

“Makin banyak masyarakat Indonesia yang aware terhadap kondisi di Palestina, akan semakin baik,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, AKP diprakarsai oleh Asar Humanity, Sedekah Nusantara, Askar Kauny, Husnul Khotimah Peduli, Forum Islamic Village Bersatu, Maharani Peduli, Pemuda Jampang, Komunitas Ibu Sehat Bahagia, Institut Fundraising Indonesia, Yayasan Sahabat Qur’an Mulia, Amal Sholeh.com, Dash ID, Relawan Emak Siap Aksi, kprcm Peduli, Gerakan Sedekahku, Peduli Insan Mulia, Kalengers, Majlis Ta’lim Baitusyaakirin, Ruang Peduli, dan Semangat Ibu Nagari Indonesia.

Sementara itu, Partnership GDD Kawasan Asia Tenggara, Muhammad Faqihus Syar’i menyambut baik deklarasi AKP.

“Kami mendukung penuh aliansi ini, semoga makin solid dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata dia.

GDD, lanjutnya, telah mengimplementasikan 1.187 program yang telah memberikan manfaat kepada 2.796.386 penerima manfaat, dengan pendanaan dari 117 dermawan dari 31 negara di seluruh dunia.

“Kami juga telah mengadakan tiga konferensi internasional untuk Emergency Respons di Jalur Gaza, menerbitkan laporan tahunan tentang situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” pungkasnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Dukung Penuh Palestina, Aliansi Kemanusiaan Palestina Dideklarasikan di Osmangazi Türbeleri Turki pertama kali tampil pada Parade.id.

Penolakan datang dari beberapa unsur pemuda seperti KNPI Kecamatan, Karang Taruna dan berbagai macam unsur Organisasi Kepemudaan yang berada di wilayah Kecamatan Pamijahan. Salah satunya aktivis Yogi Prasetio dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mas Gie sapaan akrabnya, dalam keterangan menuturkan bahwa aktivitas drilling yang dilakukan oleh PT. Star Energy Geothermal Salak tersebut mestinya harus dicermati secara mendalam dan serius, khusus  terhadap keberlangsungan ekosistem dan keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat setempat.

Selain itu, ia mengingatkan sejauh mana dampak jangka panjang yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar pasca aktifitas pengeboran tersebut.

“Persoalan ini tentunya bukan hanya persoalan yang sebatas menghasilkan pundi-pundi rupiah semata. Akan tetapi kita juga perlu memerhatikan sejauh mana dampak yang akan terjadi bagi keberlangsungan ekosistem dan ekologi lingkungan sekitar, mengingat akhir-akhir ini sering terjadi gempa lokal yang begitu mengganggu aktifitas sosial di wilayah teritori aktivitas perusahaan tersebut,” katanya, dalam keterangan persnya, Ahad (30/5/2021).

Selain memberikan komentar terkait aktivitas perusahaan energi tersebut, Mas Gie pun ikut memberikan kecaman kepada Kepala-kepala Desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Pamijahan.

Ia menilai para Kepala Desa tersebut terlalu latah dan gegabah mengambil sikap untuk mengikuti aturan main yang diberikan oleh perusahaan tersebut, bahkan ia menyarankan kepada para Kepala Desa untuk menolak terhadap aktivitas drilling tersebut.

“Harusnya mereka menjadi corong dan poros masyarakat dalam menjaga ekosistem yang ada di wilayahnya masing-masing terhadap aktivitas korporasi tersebut. Bila perlu mereka tolak saja aktivitas tersebut, tentu ini kan demi keberlangsungan generasi mendatang,” katanya.

Sebelumnya, diketahui bahwa telah dilakukan pertemuan antara pihak perusahaan dengan Kepala-kepala Desa diwilayah Kecamatan Pamijahan dalam agenda Sosialisasi Drilling Campaign 2020 yang bertempat di Gedung GSC PT. Strar Energy Geothermal Salak, Ltd di Kabandungan, Kabupaten Sukabumi pada Kamis, 19 Maret 2020.

Dalam hal ini pula Mas Gie berkomentar perihal keikutsertaan para Kepala Desa dalam agenda sosialisasi tersebut. Ia menilai bahwa para Kades tesebut seolah mengamini wilayahnya untuk di eksploitasi secara besar-besaran oleh perusahaan dan tidak berpikir ulang terhadap generasi mendatang.

“Kehadiran mereka, para kepala desa tersebut adalah bentuk afirmasi terhadap eksploitasi wilayah pamijahan dan itu yang sangat saya sayangkan. Harusnya yang berkepentingan yang datang ke Pamijahan, bukan malah tuan rumah yang datang kerumah tamu,” sesalnya.

Di akhir keterangannya, aktivis HMI yang juga aktif di kepengungurusan PB HMI tersebut mengkonfirmasi akan memperjuangkan bagaimana kemudian aktivitas drilling tersebut memberikan manfaat bagi wilayah dan masyarakat Kecamatan Pamijahan.

“Kita lihat ke depan seperti apa. Kalau banyak manfaat bagi warga Pamijahan, ya, kita dukung. Tapi kalau hanya sebatas eksploitasi dan bikin rusak lingkungan, jelas itu yang saya tolak,” tandasnya.

Ia mengaku akan mengawal soal itu hingga ke Jakarta. Bila perlu, kata dia, akan menggeser toa (baca: aksi) di depan perusahaan tersebut.

(Ahm/PARADE.ID)

Artikel Aktivis Kritisi Pengeboran di Beberapa Wilayah Pamijahan, Bogor pertama kali tampil pada Parade.id.

Empat bulan pasca-gempa, Yayasan Bakrie Amanah yang ditugaskan Bakrie Tanggap, bersama Daarut Tauhid (DT) Peduli dan LAZNAS Baitul Maal Muamalat (BMM) meluncurkan program rehabiltasi dan rekontruksi di Kabupaten Mamuju.

Program ini berupa pembangunan kembali unit rumah warga terkena dampak gempa, yakni Rumah Tangguh harapan Negeri.

“Kami berharap pembangunan unit recycle house ini membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dan secara bertahap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi-sosial seperti sebelum gempa terjadi,” ujar Ketua Bakrie Tanggap, Arya Bakrie dalam sesi pembahasan program recovery baru-baru ini.

Arya melanjutkan, konsep recycle house adalah pembangunan rumah dengan memanfaatkan infrastruktur rumah yang masih dapat digunakan kembali seperti kusen jendela, pintu, genteng dan kayu-kayu rangka rumah. Pembangunan rumah ini juga melibatkan masyarakat penyintas dengan pola gotong royong.

“Konsep pembangunan ini telah disepakati bersama warga, demikian juga 75 warga yang menerima bantuan unit rumah pun dilakukan dengan musyarawah mufakat di antara warga penyintas. Pembangunan rumah ini diharapkan dapat rampung dalam tiga bulan ke depan sehingga dapat mengikuti arahan dan harapan Presidan Joko Widodo bahwa proses rekontruksi kembali dapat rampung enam bulan pasca terjadinya gempa,” ujarnya.

Arya menambahkan, pada Maret 2021 Bakrie Amanah merampungkan pembangunan satu unit MCK untuk  Puskemas Tapalang dan di Dusun Tampalang di bangun satu unit MCK. Termasuk satu unit Bale Warga dan Madrasah Anak sebagai faslitas umum dan fasilitas sosial bagi warga terdampak agar tetap dapat berkegiatan.

“Inilah implementasi dari Tri Matra Bakrie, dengan nilai keindonesiaan, dan kemanfaatan serta Kebersamaan, program-program sosial yang ditujukan membantu setiap sendi kehidupan warga masyarakat termasuk respon terhadap terjadinya bencana di Indonesia dapat dijalankan melaui kolaborasi, yakni kolaborasi untuk negeri,” kata dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Bakrie Amanah Bangun 75 Rumah di Mamuju Berkonsep Recycle House pertama kali tampil pada Parade.id.

“Insyaallah mudah-mudahan di tahun ini Creative Center akan terwujud,” ujar Herman kepada wartawan di Pendopo Bupati Cianjur, baru-baru ini.

Dirinya menilai, hal tersebut  menjadi kabar gembira bagi masyarakat Cianjur khususnya pemuda. Dan adanya Gedung Creative Center ini, kata dia, akan diserahkan sepenuhnya untuk anak-anak muda Cianjur.

Terkait dimana lokasi dan berapa anggarannya, Herman mengungkapkan akan dibangun di sekitar Jalan Mangunsarkoro menggunakan anggaran hibah Provinsi Jawa Barat. Anggarannya hibah dari provinsi.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi Partai NasDem, Teti Sri Hayati menyambut positif rencana Pemerintah Kabupaten Cianjur membangun Gedung Creative Center. Namun dirinya mengingatkan, proses pembangunannya jangan asal-asalan.

“Perlu kita ingatkan, pembangunan gedung creative center ini jangan sampai mencederai semangat kreativitas anak muda Cianjur,” tegas Teti

Menurutnya, pembangunan creative center bisa menjadi salah satu perwujudan dan simbol kreativitas anak muda Cianjur. Tentunya ini langkah positif Bupati dalam merespon dinamika zaman.

“Saya berharap gedung kreatif nanti jika sudah terbangun dimaksimalkan pemanfaatannya,” tutup Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur tersebut.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Segera Miliki Gedung Creative Centre, Nasdem Ingatkan Bupati Cianjur Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Diketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan mineral cukup besar di dunia yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata pada industri nikel, terjadi banyak masalah, sehingga manfaat ekonomi dan keuangan yang diharapkan tak kunjung dapat diraih,” demikian keterangan pers KAMI, kemarin.

Bahkan tenaga kerja lokal dan pribumi pun terpinggirkan, terutama akibat kebijakan dan penyelewengan seputar TKA China. KAMI menemukan sangat banyak masalah yang melanggar hukum, merugikan negara dan merampas hak rakyat untuk bekerja.

Meski sudah digugat berbagai kalangan, termasuk Ombudsman, Anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar, pengurus partai dan ormas, namun masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan, sanksi atau tersentuh hukum.

Para TKA China seolah mendapat perlindungan dan jaminan dari oknum-oknum tertentu, termasuk oligarki penguasa-pengusaha.

“Mereka mendapat berbagai pengecualian, fasilitas dan kemudahan antara lain dengan dalih sebagai penarik investasi/FDI, penggerak ekonomi nasional dan daerah, serta status sebagai proyek strategis nasional (PSN).”

Jumlah TKA China yang masuk Indonesia, terutama pada industri nikel dan bauksit diindikasikan mencapai puluhan ribu orang dengan wilayah tujuan terutama Sulawesi, Halmahera dan Kepulauan Riau. Cukup banyak pelanggaran TKA China yang terjadi, namun langkah korektif dan sanksi hukum tidak jelas dan berujung.

Kedatangan TKA China pun tidak berjalan paralel dengan penyerapan tenaga kerja lokal secara seimbang. Selain itu, TKA China bekerja dengan melanggar berbagai peraturan yang berlaku, seperti UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan No.10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Kepmen Tenaga Kerja No.228/2019 tentang Jabatan Tertentu oleh TKA, dan UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

“Berikut ini diuraikan beberapa masalah, ironi dan pelanggaran yang terjadi terkait penggunaan dan penjajahan TKA China di industri smelter nasional.”

Pertama, masih menurut KAMI, TKA China bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing berlaku selama pandemi Covid-19. Terdapat sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi.

Padahal Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran M.1.HK.04/II/2020 tentang Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China akibat wabah sejak Februari 2020. Antara Januari-Februari 2021, ada 1.460 TKA China yang masuk.

“Hal ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing mulai Januari 2021.”

Kedua, sebagian besar TKA China masuk menggunakan visa 212, yaitu visa kunjungan yang tidak bersifat komersial, bukan visa untuk bekerja. Masa berlaku Visa 212 maksimum 60 hari. Visa kunjungan telah disalahgunakan untuk berkeja berbulan- bulan atau tahunan.

Dengan puluhan smelter China, maka ada puluhan atau ratusan ribu TKA China ilegal di Indonesia.

Ketiga, TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapat visa 312. Namun hal ini sengaja dihindari karena harus memenuhi syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan, serta pengenaan pajak. Para pemberi kerja, pemerintah dan para TKA sengaja menghindari penggunaan visa 312. Rekayasa dan konspirasi ini jelas pelanggaran hukum yang serius, sudah seharusnya Penjamin TKA ini mendapatkan sangsi Pidana.

“Keempat, mayoritas TKA China yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP dan SMA, serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah, tetapi pekerja kasar. Sesuai Permenaker No.10/2018 hal ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja pribumi.”

Pada kasus smelter Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), mengacu kepada recruitment karyawan September 2020 dipekerjakan sekitar 2000 TKA lulusan SD 8 persen, SMP 39 persen dan SMA 44 persen. Lulusan D3/S1 hanya 2 persen dan berlisensi khusus 7 persen.

“Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan smelter Obsidian Stainless Steel (OSS) yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23 persen, SMP 31 persen, dan SMA 25 persen. Lulusan D3/S1 17 persen dan TKA berlisensi khusus 4 persen.”

Jika disortir berdasarkan pengalaman kerjanya, hanya 1 dari 608 orang (0,1%) TKA PT. VDNI dan 23 dari 1167 orang PT. OSS yang memiliki pengalaman diatas 5 tahun sesuai persyaratan.

Menurut KAMI, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah berdalih TKA China perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat. Kata LBP:

“Kita lihat banyak daerah-daerah (penghasil) mineral kita pendidikannya tidak ada yang bagus. Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai (tenaga kerja) kita, lah penduduk lokalnya saja pendidikannya enggak ada yang bagus. Misalnya saja matematika rendah” (15/9/2020).

Dalih LBP yang membela perusahaan China yang didukung oligarki di atas sangat sumir, kata KAMI, manipulatif sekaligus menyakitkan. Tenaga lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa. Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA! Padahal faktanya VDNI mempekerjakan TKA lulusan SD 8 persen, SMP 39 persen, dan SMA 44 persen.

Sedang di OSS, TKA lulusan SD mencapai 23 persen dan SMP 31 persen.

“Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara kepada perusahaan asing China, sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri.”

Kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA China lebih besar signifikan dibanding gaji pekerja pribumi. Hal ini mengusik rasa keadilan, sekaligus menghina rakyat Indonesia.

Pada smelter VDNI, persebaran gaji bulanan sekitar 27 persen TKA menerima Rp15 juta – Rp 20 juta; 47 persen menerima Rp21 juta-Rp 25 juta; 16 persen menerima Rp26 juta-Rp 30 juta; 5 persen menerima Rp31 juta-Rp 35 juta, dan 4 persen menerima 36 juta-Rp 40 juta.

Hal hampir sama terjadi pada smelter OSS. Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA. Namun memperoleh gaji BESAR dengan sebaran antara Rp15 juta hingga Rp35 juta.

Untuk jenis pekerjaan yang sama, gaji TKA China ini jauh di atas gaji pekerja pribumi lulusan SD-SMA yang hanya berkisar antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, sudah termasuk lembur. Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter milik China dan konglomerat oligarkis memang tragis.

Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA China, gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA China! Kita terjajah di negeri sendiri.

Keenam, sistem pembayaran gaji para TKA China dilakukan oleh sebagian investor di China daratan. Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia, tidak ada uang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang berharap perputaran ekonomi, peningkatan PDRB dan nilai tambah. Berhentilah mengharap nilai tambah. Sebab, kesempatan kerja kasar bagi lulusan SD-SMA pribumi saja sudah dirampok TKA China.

Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA di China, maka negara kehilangan penerimaan pajak dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA). Tidak ada jaminan VDNI, OSS dan sejumlah perusahaan smelter China lain, khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak dan DKPTKA. Rekayasan dan manipulasi sistemik ini, termasuk penggunaan visa kunjungan membuat negara berpotensi kehilangan PNBP sangat besar.

Kedelapan, pemerintah belum pernah melakukan audit terhadap puluhan smelter yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian praktik curang dan manipulatif investor China dan konglomerat yang merugikan ekonomi dan keuangan negara tirliunan Rp tersebut dapat leluasa berlangsung bertahun-tahun tanpa sanksi hukum.

“KAMI menemukan bahwa potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak dan DKPTKA adalah sekitar Rp37,92 juta per TKA per tahun. Jika jumlah TKA China yang bekerja adalah 5000 orang per smelter, maka potensi kerugian negara adalah Rp189 miliar per tahun.”

Jika diasumsikan ada 30 smelter yang beroperasi, masing-masing mempekerjakan 5000 orang TKA, maka total potensi kerugian negara adalah Rp 5,68 triliun per tahun.

Jika masalah visa, pajak, DKPTKA dan tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA ini terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi (FDI), pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional, lalu negara mendapat apa? Rakyat sendiri dipajaki, sementara sebagian perusahaan China dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan. Hal ini jelas merupakan bentuk penjajahan yang nyata di NKRI.

“Khusus masalah TKA China, seperti diuraikan di atas minimal KAMI menemukan 8 (delapan) masalah, termasuk perampokan hak pribumi untuk bekerja dan kerugian keuangan negara triliunan Rp dari manipulasi pajak dan DKPTKA. Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja, tetapi juga berjalan aman, terkesan mendapat dukungan atau minimal perlindungan dari oligarki penguasa-pengusaha dan pemerintah.”

Apa yang terjadi pada VDNI dan OSS ini patut diduga menjadi modus operandi ratusan investasi China yang dilakukan di Indonesia. Patut pula diduga keberadaan ratusan ribu TKA China yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, akan menjadi ancaman terhadap ketahanan territorial Indonesia. Hal ini harus dibuka terang- benderang dan diselesaikan sesuai hukum secara transparan, bermartabat dan berdaulat.

“Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merekomendasikan langkah-langkah cepat dan tanggap yang sudah harus dilakukan, sebagai berikut: Pertama, Menuntut pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melakukan audit terhadap VDNI, OSS dan seluruh perusahaan China yang mempekerjakan TKA China di Indonesia.”

Kedua, Menuntut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memproses pelanggaran hukum para TKA China dan seluruh perusaahaan yang mempekerjakan mereka karena melanggar Pasal 63 ayat 2 dan 3, serta Pasal 122 huruf a dan b UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.

Ketiga, Dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, menuntut pemerintah dan DPR untuk mengawasi dan menjamin terhindarnya negara dari ancaman rekayasa sistemik militer dan geopolitik China.

“Akhirnya dibutuhkan segenap kesungguhan hati, keseriusan, perhatian dan dukungan seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Komisi IX DPR RI demi keselamatan dan tetap tegaknya nusa, bangsa, negara Indonesia tercinta. Medeka!”

Keterangan pers ini ditandatangani oleh KOMITE SDM-LH KAMI, Marwan Batubara. Juga KOMITE EKSEKUTIF KAMI, Adhie M Massardi, Gde Siriana Yusuf, dan Radhar Tribaskoro.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menggugat Penjajahan TKA China pada Industri Mineral Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Di depan kantor PBB, Riden Hatam Aziz selaku Koordinator Presidium GPMI meminta kepada lembaga internasional tersebut agar mengeluarkan sanksi sekeras-kerasnya kepada zionis, karena mereka tetap mengingkari gencatan senjata.

“Sebagai lembaga resmi dunia, PBB harus bersikap itu (tindakan tegas),” demikian katanya.

Selain itu, ia meminta kepada perwakilan PBB di sini untuk memastikan agar PBB mendukung dibukanya blokade dan akses masuk ke Palestina agar bantuan kemanusiaan untuk mereka dapat didistribusikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, Riden meminta agar Jokowi berlaku lebih tegas lagi dalam memainkan perannya, karena Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Peran indonesia menurut Riden sangat penting, apalagi boleh disebutkan sekarang ini mempunyai utang kepada bangsa Palestina, yaitu pernah menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

“GPMI meminta agar semua lembaga, termasuk PBB untuk berperan lebih aktif berperan, bahwa tanah dijajah itu adalah milik bangsa Palestina,” pintanya.

Jangan Mendukung Israel

GPMI mendukung kemerdekaan penuh untuk Palestina. Siapa yang tidak mendukung, dan terkesan membela Palestina, disebut oleh Presidium GPMI Mirah Sumirat sebagai pendukung penjajah.

“Dia yang mendukung zionis Israel, sesungguhnya ia telah mendukung penjajahan di atas dunia ini. Pun kalau ada tokoh atau bukan tokoh di Indonesia yang seperti mendukung zionis, maka ia sama saja seperti mendukung penjajahan, dimana jelas bertentangan dengan amanat UUD 45 kita,” demikian katanya, di depan kantor PBB.

Perlu kita ketahui, kata Mirah, bahwa Israel itu telah merampas tanah-tanah rakyat Palestina dengan sewenang-wenang. Ia pun heran, ada seorang tokoh di negeri ini yang seperti ikut-ikutan mendukung Israel. Perlu dipertanyakan sisi kemanusiaan dan kenegarawanannya.

“Bukankah kalian dan kita adalah manusia?” tanyanya.

Harusnya, menurut dia, para tokoh atau yang bukan tokoh jangan mengeluarkan statment yang kesannya mendukung Israel dan tidak mendukung Palestina. Kata Mirah, mereka yang terkesan membela Israel harusnya melihat jejak penjajahan Israel terhadap Palestina selama ini. Cukup menjadi manusia bahwa Israel itu penjajah.

“Hari ini mari kita tunjukan kualitas sebagai manusia, cukup menjadi manusia untuk mengetahui bahwa Israel menjajah. Israel itu tidak memiliki tanah. Israel merampok tanah Palestina,” geramnya.

Riden menyebut bahwa aksi GPMI di sini adalah representatif, mewakili buruh dan rakyat Indonesia. Di mana sikap Israel atas Palestina yang terus berlaku zalim kepada anak-anak dan perempuan palestina, membuat kami tidak bisa diam melihat kezaliman. Di depan mata.

“Saudara-saudara kita, rakyat Palestina, anak-anak, perempuan telah dijajah oleh Zionis Israel. Indonesia harus berperan, sebagaimana yang tertulis di dalam UUD 45, di pembukaannya yang bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Dihilangkan,” tegasnya.

Dalam aksi ini tersebut, GPMI  juga melakukan aksi galang dana untuk bangsa Palestina. Terkumpul dalam penggalangan dana tersebut sebesar Rp43.600.000. Paling besar sumbangan dari Farkes.

Massa juga sempat melaksanakan salat Jumat di sekitar patung kuda. Setelah itu, barulah mereka bergesera ke Kedubes AS.

Aksi ini, kata Riden, akan terus dilakukan. Alasannya karena Israel berkhinat atas gencatan senjata.

“Kita pastikan setiap minggu kita aksi. Kita akan terus melakukan penggalangan dana. Ikhlaskan diri-diri kita. Pastikan kita peduli terhadap palestina,” tutupnya, di Kedubes AS.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Aksi Solidaritas untuk Palestina dari GPMI di Kantor PBB dan Kedubes AS pertama kali tampil pada Parade.id.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) selaku federasi serikat pekerja tingkat nasional yang menaungi para pekerja Giant menyatakan prihatin atas keputusan Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) tersebut.

“Kondisi usaha dan dampak pandemi telah membuat “Raksasa” retail di Indonesia ini harus menutup usahanya secara permanen. Kami prihatin karena semakin banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya,” demikian kata Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat lewat keterangan persnya kepada parade.id, Kamis (27/5/2021) malam.

Mirah mengingatkan managemen beberapa hal terkait hak-hak pekerja Giant. Di anaranya ia mengingatkan manajemen PT Hero Supermarket untuk tetap menghormati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sudah disepakati bersama Serikat Pekerja Hero Supermarket, dan tidak menggunakan Undang Undang Cipta Kerja, karena Undang Undang Cipta Kerja sesungguhnya hanya mengatur ketentuan minimum.

“Sedangkan PKB dapat memberikan lebih baik di atas Undang Undang dan mengikat para pihak, baik manajemen maupun pekerja. Selain itu, manajemen perlu memberikan apresiasi lebih kepada para pekerjanya yang telah memiliki masa kerja belasan bahkan puluhan tahun mengabdi di PT Hero Supermarket.”

Menurutnya, Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja terbukti tidak mampu memberikan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan kepastian jaminan sosial. Sehingga Pemerintah perlu untuk membatalkan kluster ketenagakerjaan yang ada pada Undang Undang Cipta Kerja.

Jika tidak, maka akan terjadi tsunami PHK yang berkepanjangan. Dan ini tentunya akan berdampak pula pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pungkas Mirah Sumirat.

Namun, dari sisi hubungan industrial, ASPEK Indonesia berharap, agar manajemen PT Hero Supermarket Tbk, memaksimalkan mekanisme bipartit secara transparan dengan melibatkan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket yang berafiliasi ke ASPEK Indonesia.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, juga perlu memperhatikan kondisi seperti ini, dimana semakin banyaknya perusahaan yang melakukan PHK massal.

“Stimulus yang selama ini telah banyak diberikan oleh Pemerintah kepada kalangan pengusaha, ternyata tidak efektif untuk dapat menyelamatkan dunia usaha maupun untuk menyelamatkan nasib para pekerja.”

Namun demikian, Mirah berharap kiranya masih terbuka kesempatan untuk dapat tetap mempekerjakan pekerja Giant di unit bisnis PT Hero Supermarket yang lainnya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Seluruh Gerai Tutup, ASPEK Ingatkan Ini ke Managemen Giant pertama kali tampil pada Parade.id.