Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, memiliki sumbangsih besar dengan keluarnya resolusi PBB tentang Hari Internasional Melawan Islamofobia. Bukan hanya Kemlu, Kemenag juga mendukung adanya Hari Melawan Islamofobia itu.

Menurut tokoh Islam Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), Hari Internasional Melawan Islamofobia adalah anugerah yang patut disyukuri. UBN menilai ada sejumlah keuntungan bagi umat Islam dari penetapan Hari Internasional Melawan Islamofobia tersebut.

“Pertama, meningkatkan kesadaran global. Bahwa dunia kita ajak untuk mengakui bahwa Islamofobia merupakan bentuk diskriminasi yang nyata dan merugikan. Bukan hanya buat umat Islam, tetapi buat kemanusiaan,” ungkap UBN dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) di Jakarta.

UBN mencontohkan tragedi genosida bernuansa Islamofobia yang terjadi di Gaza. “Kita lihat peristiwa di Gaza misalnya. Itulah bentuk Islamofobia yang paling anti kemanusiaan,” tegas UBN.

Kemudian, Hari Internasional Melawan Islamofobia yang diakui badan dunia PBB ini dapat menjadi momen untuk melawan stigma negatif yang dilakukan kelompok Islamofobia kepada Islam dan umat Islam.

“Negara-Negara diharapkan lebih aktif, dalam mengatasi kebijakan dan narasi yang menstigmatisasi Islam dan umat Muslim, yang selama ini diidentikan sebagai teroris, intoleran, fundamentalis atau sematan-sematan negatif yang tidak benar,” ujar UBN.

Momen Hari Internasional Melawan Islamofobia, lanjut UBN, menjadi peluang dakwah bagi semua kalangan. Kejahatan Islamofobia yang menginjak nilai kemanusiaan mesti dilawan dengan dakwah.

“Ini menjadi dakwah kita bersama untuk meluruskan kesalahpahaman tentang agama Islam,” ujar UBN.

Dikatakan UBN, Hari Internasional Melawan Islamofobia adalah media untuk menguatkan solidaritas umat Islam dunia. UBN mengajak umat Islam Indonesia memanfaatkan momen ini untuk menolak diskriminasi dan memperjuangakn hak-hak secara damai.*

Artikel Hari Internasional Melawan Islamofobia Anugerah, UBN Ungkap Sejumlah Keuntungannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Fahira.

Fahira memberikan tiga rekomendasi menyoal di atas. Tiga rekomendasi itu kata dia sepatutnya segera dijalankan.

Pertama adalah peningkatan pengawasan produksi dan distribusi. Kedua, penegakan hukum yang tegas. Ketiga, transparansi dan pelaporan publik.

Tidak sesuainya volume Minyakita usai beberapa netizen mengungkapnya. Rata-rata volume yang ada di kemasan 1 ilter hanye berisi 700-800 ml. Pun usai dibongkar Mentan, Andi Amran.

(Rob/parade.id)

Artikel Temuan Ketidaksesuaian Volume Minyakita Pelanggaran yang Harus Ditindak, Kata Fahira pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kenapa demikian? Pasalnya, jika dipaksakan dan diterapkan maka mau tidak mau perusahaan aplikator juga akan menekan ojol dengan berbagai kebijakannya yang tentunya sangat menguntungkan perusahaan aplikasi untuk bisa menarik kembali dana yang telah dikeluarkan untuk THR ojol. Sedangkan di sisi lain, ojol akan menjadi korban eksploitasi Kembali dari ekosistem bisnis perusahaan aplikator, yang ingin modalnya Kembali karena di paksa memberikan THR kepada ojol,” kata Andi kepada media, Ahad.

“Kalau Kemenaker jadi membuat peraturan mengenai keharusan perusahaan aplikator memberikan THR kepada Ojol, apakah Kemenaker dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang akan muncul di kemudian hari bagi para mitra ojol?” tanya Andi tambah.

Menurut Andi, jika memang belum siap alangkah baiknya keputusan dan pembahasaan mengenai THR dihentikan dan sebaiknya pemerintah bersama DPR RI fokus pada pembuatan UU.

Menyoal di atas kata dia, agar pengakuan negara terhadap status ojol dan juga sebagai pelaku usaha transportasi digital untuk melindungi kepentingan ojol sebagai warga negara yang secara konstitusi berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Andi menilai sangat aneh kalau ada pihak tertentu yang memanfaatkan ojol untuk mendesak pemerintah, agar pemerintah mendesak perusahaan aplikator memberikan THR kepada para ojol, dan tuntutan itu sama sekali di luar nalar, dan pasti ditolak oleh perusahaan aplikator.

“Namun jika bentuk Bantuan Hari Raya memang sudah diberikan oleh para aplikator dengan kebijakan atau metode yang berbeda-beda melalui program yang mereka buat,” ungkap Andi.

Sebelumnya Andi mengatakan rasanya sangat sulit bagi perusahaan berbasis e-commerce seperti Gojek, Grab, Maxim dan lainnya memenuhi tuntutan mitra driver ojol yang menginginkan THR—perusahaan e-commerce atau disebut aplikator, bisa memenuhi tuntutan itu jika mereka berstatus sebagai perusahaan transportasi.

“Jika kami sebagai mitra aplikator (driver) diperlakukan seperti pegawai, punya upah minimum, THR, dan jaminan lainnya, maka para aplikator itu harus jadi perusahaan transportasi, bukan lagi perusahaan yang berbasis e-commerce. Namun kenyataannya dari dulu para aplikator tidak mengakui bahwa bisnisnya bergerak dibidang transportasi,” kata Andi.

Menurut Andi, perusahaan aplikator dari awal sudah menyatakan sebagai perusahaan e-commerce dengan karakteristik utamanya adalah dikelola secara virtual dengan minimum pegawai tetapi jaringannya luas, serta memanfaatkan teknologi IT yang bebas pajak sehingga dengan izin sebagai perusahaan e-commerce, mereka tidak perlu menyediakan armada transportasi.

Tidak hanya itu, kata Andi, agar tidak ada tuntutan upah, mereka menerapkan sistem kemitraan yang bagi hasilnya bukan atas kesepakatan bersama, melainkan sudah di tetapkan dan dipaksakan untuk disetujui oleh para ojol yang bermitra dengan perusahaan aplikator tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Presidium KON: Kebijakan Pemberian THR Ojol Rentan Picu Konflik pertama kali tampil pada Parade.id.

Massa aksi menilai bahwa telah melihat berbagai praktik kebijakan negara yang semakin anti perempuan, rakyat miskin dan semakin merusak lingkungan. API pun menuntut beberapa hal.

Pertama, menuntut Pemerintah Prabowo-Gibran untuk segera menjamin hak atas pekerjaan yang layak bagi setiap orang dengan menerapkan kebijakan yang melindungi buruh termasuk buruh perempuan, PRT, perempuan buruh migran, perempuan petani, pengakuan perempuan nelayan, perempuan pengemudi ojek online dan transportasi publik lainnya, peremluan disabilitas, perempuan adat, pendidik dan akademisi perempuan, mahasiswa perempuan, perempuan LBTIQ+, anak perempuan, dan perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan atau femiside.

Kedua, massa API menuntut Pemerintah Prabowo-Gibran untuk menghentikan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melanggengkan praktik perampasan tanah, perusakan hutan dan lingkungan, serta menyingkirkan perempuan dan masyarakat adat dari ruang hidupnya.

Ketiga, menuntut Pemerintah Prabowo-Gibran untuk menghentikan efisiensi anggaran pada lembaga-lembaga yang memberi layanan pada perempuan korban kekerasan, memperbaiki implementasi UU PKDRT dan UU TPKS, termasuk melakukan penjangkauan kepada panti-panti rehabilitasi mental untuk memberikan.

Keempat, menuntut perlindungan kepada perempuan disabilitas korban kekerasan panti serta membubarkan panti rehabilitasi sebagai sumber perampasan kebebasan terhadap perempuan psikososial, dan mereformasi aparat keamanan dan pengadilan negeri seluruh Indonesia supaya menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dari kekerasan seksual hingga femisida dengan perspektif yang berkeadilan gender.

Kelima, menuntut Pemerintah Prabowo-Gibran menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan, segera mewujudkan pendidikan gratis dan demokratis.

Keenam, menuntut DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT, RUU Keadilan Iklim.

”RUU Masyarakat Adat yang berspektif gender dan Revisi UU PPMI dengan memastikan perlindungan bagi pekerja migran sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi, mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat khususnya perempuan, dan mencabut semua kebijakan yang pro investasi dan ants demokrasi diantaranya UU Ciptaker yang menciptakan pemiskinan berwajah perempuan,” demikian tuntutan dibacakan salah satu massa aksi.

Ketujuh, mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan organisasi untuk terus ikut aktif menyuarakan gugatannya atas situasi nasional yang memprihatinkan saat ini dan melawan tindakan diskriminatif pemerintah dan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan minoritas termasuk teman-teman LGBTIQ+

Massa aksi yang tergabung dalam API lebih dari 30 organisasi. Meliputi perempuan, pekerja, disabilitas, mahasiswa, LGBTIQ, jumalis, aktivis HAM dan kelompok pro-demokrasi, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi API Memperingati Women’s Day pertama kali tampil pada Parade.id.

Salam untuk Semua Kawan!

Saya Sunarno, anggota Dewan Presiden dari KASBI Indonesia, atas nama KASBI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan seluruh pimpinan VGCL (Konfederasi Umum Buruh Vietnam) untuk menjadi tuan rumah Dewan Presiden WFTU 2025 dan atas semua sambutan hangat bagi kami di tanah bersejarah dan heroik ini, Vietnam. Kami berharap di masa depan, Vietnam akan menjadi tuan rumah Kongres WFTU.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal WFTU dan semua rekan di Sekretariat atas kepemimpinan dalam gerakan buruh progresif. Dan kami ingin menyampaikan salam hangat dan solidaritas yang kuat kepada semua delegasi Dewan Presiden 2025 dari seluruh dunia.

Teman-teman terkasih,

Mendalaman krisis ekonomi dan akibatnya telah terjadi di banyak bagian dunia. Masyarakat, terutama pekerja, menjadi korban krisis ekonomi ini. Pemecatan besar-besaran, praduga, dan penurunan kualitas hidup pekerja terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, pemerintahan baru Prabowo-Gibran sebagai hasil pemilihan umum tahun2024 tidak membawa harapan yang jelas dan terang bagi kaum buruh dan mayoritas rakyat Indonesia untuk menghadapi krisis dan dampak-dampaknya. Mayoritas masyarakat Indonesia mengalami kesulitan hidup. Naiknya harga kebutuhan pokok dan pendalaman ketimpangan ekonomi menjadi isu utama di Indonesia. Bahkan selama 100 hari pemerintahannya, Prabowo-Gibran menghadapi demonstrasi masif bernama #IndonesiaGelap #IndonesiaGelap atas kebijakan pemotongan belanja dan peran militer dalam politik Indonesia.

Situasi semakin parah bagi pekerja indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemecatan besar-besaran terjadi terutama untuk sektor garmen dan tekstil. Sejak tahun 2022 lebih dari 70 pabrik kain dan garmen menutup operasinya dan memecat lebih dari ratusan ribu pekerja. Dalam dokumentasi kami, lebih dari 5000 anggota KASBI harus menghadapi pemecatan besar-besaran sebagai dampak krisis ekonomi.

Hari ini, para pekerja Indonesia menghadapi tantangan baru setelah Mahkamah Konstitusi pada Oktober2024 membatalkan beberapa peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan mendesak pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perburuhan baru dalam 2 tahun. Situasi ini akan menempatkan gerakan buruh dalam memperjuangkan kepentingan mereka terhadap Undang-undang Perburuhan yang baru.

Konfederasi KASBI bersama dengan lebih dari 70 serikat buruh telah bekerja untuk menciptakan rancangan Undang-Undang Perburuhan baru yang mendukung pekerja dan akan memiliki mobilisasi masif untuk mendorong pemerintah dan parlemen akan mengadopsi versi pekerja dari Undang-undang Buruh yang baru.

Hal lain yang patut kita perhatikan adalah fenomena pekerja platform. Di banyak negara, sebagai Indonesia, pekerja platform tidak diakui sebagai pekerja. Situasi ini menempatkan mereka dalam kondisi kerja yang sangat buruk tanpa perlindungan hukum untuk hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Dalam situasi ini, tidak ada cara lain bagi kita, pekerja dan mayoritas rakyat, selain mengatur dan memperjuangkan lebih tegas dan militan. Kami meminta semua serikat di bawah bendera WFTU untuk meningkatkan solidaritas internasional dan berjuang bersama melawan kapitalisme dan imperialism. Kita tidak akan pernah membiarkan rakyat Palestina berjuang sendiri untuk kebebasan mereka, kita tidak akan pernah membiarkan orang-orang di Kuba, Venezuela dan negara-negara lain berjuang sendiri melawan blokade ekonomi imperialis dan kita akan selalu berjuang bersama sebagai kelas pekerja untuk dunia yang lebih baik.

Kami percaya WFTU telah dan selalu memainkan peran penting di saat krisis dan menjadi pemimpin pergerakan rakyat.

Terima kasih dan hormat untuk semua kawan!

Panjang Umur Kelas Pekerja!

Hidup WFTU!

Salam Muda Berani Militan !

Hanoi, Vietnam 4 Maret 2025

(Rob/parade.id)

Artikel Pidato Ketum KASBI Sunarno di WFTU Vietnam Singgung Ekonomi Indonesia dan Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.

Budiman, Ketua DPC SPN Kabupaten Bandung Barat sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bandung Barat menambahkan bahwa aksi kemarin juga didasari oleh sebuah alasan kuat atas derasnya laporan dan data di lapangan yang mengungkapkan bahwa masih banyak pengusaha di Kabupaten Bandung Barat membayar upah pekerjanya di bawah nilai UMK.

”Padahal sudah ditetapkan dalam SK Gubernur Provinsi Jawa Barat,” kata Budiman.

Buya Fauzi menyerukan agar persoalan yang dihadapi buruh di daerah lain untuk bisa melakukan aksi serupa seperti di Bandung Barat. “Ya, untuk memastikan UMK dan UMSK di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia berjalan sesuai SK Gubernur di provinsi masing-masing,” tukas Buya.

Ratusan massa buruh yang ikut aksi tersebut. Kata Buya Fauzi, sekira 700-an orang yang mengikuti aksi.

Dalam perjalanan aksi, massa buruh—lewat perwakilannya sempat ingin beraudiensi dengan Anggota Dewan tetapi kata Ketua DPC FSPMI Kabupaten Bandung Barat Dede Rahmat, mereka enggan menemui dan atau menerima. Dede bersama massa pun meluapkan kekesalannya dengan longmarch, melumpuhkan jalan-jalan utama di Kabupaten Bandung Barat sejauh 18 km.

“Akhirnya berdampak pada kemacetan panjang di jalan-jalan utama Kawasan Industri Batujajar-Cimareme hingga Pintu Tol Padalarang Kabupaten Bandung Barat,” terang Dede.

“Buah dari tumpahnya kemarahan massa aksi di jalanan inilah yang membuat DPRD Kabupaten Bandung Barat kemudian menjadwalkan ulang audiensi pada hari Selasa 4 Maret 2024,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Buruh Tuntut DPRD Bandung Barat Bentuk Tim Pengawasan Pastikan Kenaikan Upah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya sangat prihatin dengan seruan yang disampaikan oleh pihak tersebut kepada mitra pengemudi online dengan kondisi saat ini yang kurang tepat—sebentar lagi masuk bulan suci, persiapan untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan pasti meningkat dan minimnya orderan juga pasti akan mempengaruhi pendapatan rekan-rekan,” kata Andi.

“Ada kesan pihak yang menyerukan agar offbid dalam aksi mereka itu, hanya klaim sepihak yang tidak didukung oleh sebagian banyak rekan-rekan ojol,” tambah Andi.

Selain itu menurut pandangan Andi, diduga adanya unsur “klaim” atau bahkan cenderung mengeksploitasi kepentingan ojol untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. “Selain itu dari selabaran seruan offbid yang beredar di berbagai medsos maupum group WhatsApp, dari hasil pengecekan di lapangan oleh kawan-kawan ojol dari Forum Ojol Yogya Bersatu (FOYB) tidak ditemukan alamat posko tersebut,” terangnya.

Dari fakta tersebut kata Andi, akhirnya rekan-rekan di beberapa daerah menolak seruan aksi yang disampaikan pihak tersebut. “Bagaimana tidak, kawan-kawan ojol meragukan kredibilitas dari pihak tersebut yang diduga memanfaatkan ojol untuk kepentingannya. Akibatnya banyak seruan aksi dia tidak ditanggapi oleh rekan-rekan ojol,” kata Andi.

Oleh karena itu, dirinya bersama rekan-rekan ojol yang tergabung dalam KON, menolak seruan aksi dengan melakukan onbid. Sebab aksi tersebut diduga ditunggangi kepentingan pihak lain yang bukan untuk kepentingan ojol tetapi justru menguntungkan pihak tersebut.

“Ya, kami tegaskan kepada para pihak-pihak untuk menghentikan segala bentuk aksi unjuk rasa atau aksi apa pun yang hanya bertujuan untuk mengeksploitasi ojol dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dan kami sangat berharap kawan-kawan ojol untuk lebih bijak dalam menerima segala bentuk informasi atau ajakan yang berujung menyulitkan diri sendiri di kemudian hari,” seru Andi.

“Tidak jelas abaikan saja seruan aksi unjuk rasa disertai offbid. Mari kita tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi sebentar lagi kebutuhan kita meningkat menyambut hari raya. Salam satu aspal,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Tolak Eksploitasi Ojol untuk Offbid Jelang Ramadan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sejak Jagasawitan ini berdiri, kita sudah meminta beberapa kali audiensi—menteri sebelumnya kita juga sudah minta, untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa difasilitasi negara, karena ini kan isu strategis,” kata Nursanna, dalam acara Dialog Pemangku Kepentingan Buruh dalam Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, Refleksi 2 Tahun Jaga Sawitan, Selasa (25/2/2025), di Jakarta Pusat.

“Kami juga ingin ini menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Mungkin bisa membuat suatu bidang ketenagakerjaan khusus sawit—karena sawit ini berada dib area-area jauh yang kadang-kadang dalam pengawasan sulit. Hubungan industrialnya kadang kita mengalami kendala. Jadi kami butuh support lebih baik lagi—Kemnaker lebih memberikan ruang,” imbuhnya.

Disampaikannya bahwa sawit Indonesia telah menghasilkan devisa yang sangat signifikan, mencapai Rp470 triliun. Itu kata dia, bisa berjalan karena mitra industrial yang baik dengan 16,2 juta pekerja yang ada.

“Maka kita mendorong agar sosial dialog ini berjalan lebih baik lagi ke depannya. Ada empat poin,” kata dia.

Poin-poin itu adalah meningkatkan citra sawit Indonesia dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara efektif; mendorong penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan hak-hak dasar di tempat kerja; meningkatkan kondisi kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pencegahan pekerja anak dan kerja paksa; enguatkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di sektor kelapa sawit.

Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja menurut dia bersifat dinamis, tidak terkecuali di industri kelapa sawit. “Pasang surut ini dapat dikelola dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap hukum, serta adanya mekanisme dialog sosial seperti yang diupayakan dalam inisiatif seperti Jagasawitan di industri sawit Indonesia,” katanya.

“Dialog ini diharapakan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan dan aksi yang dapat dilakukan secara individual dan bersama-sama oleh para pemangku kepentingan,” tambahnya.

Tata kelola sawit yang dijalankan saat ini kata dia, perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan penghentian dialog sosial antara pekerja dan pengusaha.

“Praktik-praktik buruk dalam rekrutmen, hubungan kerja, dan penetapan indikator kinerja yang dikaitkan dengan upah meningkatkan terjadinya risiko-risiko yang disebutkan di atas. Tidak adanya dialog dan kerjasama antara pekerja dan pengusaha mulai dari tingkat perusahaan membuat upaya pencegahan dan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut sulit dilaksanakan,” ungkapnya.

Hal ini pada dapat berdampak terhadap daya saing, terutama di pasar internasional, yang semakin menuntut pemenuhan hak-hak pekerja menurut standar perburuhan internasional, dan pada akhirnya terhadap keberlangsungan industri sawit Indonesia.

Adapun beberapa ide peningkatan tata kelola yang siap disampaikan oleh Jagasawitan antara lain membangun sistem kepatuhan sosial yang terintegrasi mulai dari pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan aksi pencegahan dan perbaikan di tingkat perusahaan, sampai dengan remediasi melalui mekanisme penanganan dan penyelesaian keluhan dan perselisihan di tingkat nasional.

Contoh konkret dari ide ini antara lain, mekanisme pemantauan dan perbaikan bersama pekerja dan pengusaha di tingkat perusahaan, dan kanalisasi remediasi keluhan dan perselisihan sektor sawit secara digital oleh unit khusus di kantor Pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.

“Pada akhirnya, dialog hari ini diharapkan menjadi kegiatan ruting untuk menghasilkan rekomendasi- rekomendasi kunci terkait dengan isu-isu kunci ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit khususnya terkait dengan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak di rantai pasok kelapa sawit dan mencari model penguatan peran pekerja/buruh dalam peningkatan keberlangsungan dan keberlanjutan industri sawit Indonesia oleh semua pemangku kepentingan, termasuk rekan-rekan jurnalis,” tekannya.

Forum ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk International Labour Organization (ILO), untuk memastikan bahwa praktik bisnis di sektor kelapa sawit berjalan sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku.

Hadir pula perwakilan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), perwakilan Bappenas, serikat buruh, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jagasawitan Minta Perhatian Lebih ke Pemerintah Agar Isu Persawitan Tertangani Lebih Baik pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengiriman tenda ini dilakukan melalui pintu Rafah, Mesir yang berbatasan dengan jalur Gaza. Paket tenda ini berukuran 5×5 meter yang dapat menampung satu keluarga Gaza dengan total bantuan untuk sekitar 500 orang.

“Tenda-tenda ini hasil sumbangan dari warga Indonesia melalui Laznas Dewan Dakwah.  Kami masih terus membuka pintu donasi agar lebih banyak lagi bantuan yang dapat kita berikan,” ujar Manajer Kemanusiaan Dunia Islam Laznas Dewan Dakwah Muhammad Said di Kairo, Mesir saat mengecek persiapan, dikutii siaran persnya diterima media, Senin.

Said mengatakan bantuan-bantuan ini akan disalurkan dengan bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Mesir sebagai pihak otoritas di Mesir.

Duta Kemanusiaan Dewan Dakwah Pizaro Gozali Idrus mengatakan salah satu kebutuhan mendasar bagi warga Gaza sekarang adalah tenda-tenda darurat karena para pengungsi Gaza kini mulai kembali ke rumahnya usai gencatan senjata.

“Saat mereka kembali mereka tidak punya rumah, tidak punya fasilitas tempat tinggal karena diratakan oleh Israel,” ujar dia di Kairo.

Akibatnya, lanjut Pizaro, banyak bayi-bayi Gaza juga meninggal akibat cuaca dingin.

“Ini fenomena yang sangat memprihatinkan, maka kita berkewajiban mengirimkan tenda-tenda darurat yang layak bagi mereka,” ujar Pizaro.

Selain tenda darurat, Laznas Dewan Dakwah juga akan menyalurkan paket buka puasa Ramadhan, sayur-sayuran segar, dan bantuan bagi pasien warga Gaza di rumah sakit.*

Artikel Laznas Dewan Dakwah Salurkan Paket 50 Tenda Darurat Hadapi Musim Dingin pertama kali tampil pada Parade.id.

Acara serah terima musala dan MCK dari ARM HA-IPB dan WMI berlangsung Ahad kemarin (23/2) oleh Ketua Umum ARM HA-IPB, Ir. Ahmad Husein, M.Si. kepada Kepala Desa Sirna Sari, Bambang Gunawan, disaksikan oleh Dewan Pembina ARM HA-IPB, Ir. Ali Fatoni, Sekretaris Jenderal WMI, Noer S. Azhari, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sirna Sari, Usep Supendi.

Musala kayu berukuran 4 x 5 meter persegi tersebut dibangun selama kurang lebih dua minggu dengan konsep tumbuh-kembang. Rumah ibadah ini dibuat terbuka dan dapat ditingkatkan bertahap sesuai kebutuhan warga, termasuk penambahan dinding jika diperlukan. ARM HA-IPB juga melengkapi isi musala seperti papan nama musala, karpet, kain pembatas saf, jam dinding, penunjuk waktu salat, kitab Quran, sajadah, buku pelajaran Iqra’, serta rakal (tempat dudukan) Al Quran.

Rampungnya musala ini memberikan manfaat bagi warga untuk melaksanakan ibadah salat dan pendidikan agama di lingkungan kampung yang terdampak cukup parah akibat banjir dan tanah bergerak awal Desember 2024 silam.

“Kami berharap warga dapat segera memanfaatkan musala ini dan beribadah dengan tenang khususnya menjelang Ramadhan tahun ini,” ujar Husein.

Kepala Desa Sirna Sari, Bambang Gunawan, menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan para alumni IPB kepada warganya. “Ini bantuan yang tak ternilai harganya. Apalagi sebelumnya warga sempat bersedih karena tidak mempunyai tempat untuk beribadah, khususnya salat wajib, salat tarawih, dan kegiatan peribadatan lainnya di bulan Ramadhan,” ujar Bambang.

Anggota BPD Usep Supendi menegaskan bahwa musala ini nantinya tidak hanya digunakan untuk salat melainkan juga sebagai pusat kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak, remaja, kaum bapak dan ibu, serta tempat musyawarah warga.

Selain musala, ARM HA-IPB juga membangun satu unit fasilitas MCK yang diharapkan mengatasi masalah sanitasi di kampung tersebut.  Kegiatan mandi, mencuci, dan kebutuhan kakus menjadi lebih teratur dan terjaga kebersihannya. Ancaman penyakit pun dapat dihindari. MCK yang terdiri dari dua bilik kamar mandi dan toilet ini dibangundi lokasi tak jauh dari musala.*

Artikel Musala Al Barakah Dirampungkan ARM HA-IPB pertama kali tampil pada Parade.id.