“Bisakah kasus2 besar selesai secepat itu? Sulit karena biasanya memakan waktu yang lama,” katanya, Ahad (4/4/2021), di akun Twitter-nya.

Imbas dari revisi UU KPK tersebut menurutnya tidak menutup kemungkinan kasus besar lain seperti korupsi e-KTP mengalami nasib serupa. Jika terjadi demikian nasibnya seperti BLBI, maka akan menjadi Preseden buruk ke penegakan hukum di Indonesia terkait pemberantasan korupsi.

Mestinya, kata Mardani, SP3 harusnya didasari oleh substansi kasus. Jangan karena tidak mampu semua di SP3.

Bisa-bisa hal itu mengoyak rasa keadilan dan akan menjadk langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

“KPK periode lalu berjanji akan melakukan upaya hukum luar biasa utk mengusutnya. Tp ‘dikubur’ pimpinan saat ini, ada kerugian negara 4,56 T disitu.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Sebab SP3 Diterbitkan KPK di Kasus BLBI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertanyaan yg menggelayut di hati manusia yg masih punya hati nurani. Masihkah korupsi musuh atau teman?” tanyanya, Ahad (4/4/2021), melalui akun Twitter-nya.

Beliau juga mempertanyakan tindakan KPK yang menerbitkan SP3 itu kepada tersangka kasus BLBI. Pasalnya, tindakan KPK itu adalah kali pertama yang menerbitkan SP3, dan itu di kasus BLBI.

“Reformasi menelurkan keputusan MPR bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tapi di rezim ini KPK untuk pertama kali meng-SP3 kan “maling” BLBI.”

Sebagaimana yang diketahui bahwa belum lama ini KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim.

Sjamsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun. Demikian dikutip detik.com.

Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Saat itu Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun keberadaan keduanya sampai saat ini belum dalam genggaman KPK. Diketahui Sjamsul dan Itjih berada di Singapura tetapi belum dapat dijerat KPK.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel SP3 Kasus BLBI Timbulkan Pertanyaan: Korupsi Itu Musuh atau Teman? pertama kali tampil pada Parade.id.