“Aksi tunggal SPN pagi s/d sore hari tadi berhasil menggagalkan rencana jahat Apindo melalui Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian yang beberapa hari lalu tetap memaksakan kehendak untuk memberlakukan PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan,” kata Buya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Klaim SPN kata dia karena berhasil memaksa Wakil Menteri Tenaga Kerja Emanuel Ebenezer menyatakan pernyataan bahwa PP yang dimaksud tidak akan dipergunakan. Ebenezer kata Buya menyatakan itu saat di atas mobil komando.

Menurut Buya, keberhasilan aksi tunggal SPN pada hari itu telah menyelamatkan nasib ratusan juta buruh Indonesia dari keterpurukan upah yang dialami selama 4 tahun belakangan. Namun kata dia, Keluarga Besar SPN di seluruh Indonesia diminta tidak boleh terlena dan tidak boleh lengah atas apa yang telah dicapai.

“Karena pencapaian terbaik kita bukanlah hari ini. Akan tetapi pencapaian terbaik perjuangan kita adalah ketika seluruh gubernur di seluruh Indonesia menandatangani SK kenaikan UMP dan/atau UMK untuk tahun 2025 sebesar 10 persen,” tekannya.

“Itu berarti mogok nasional tetap harus dipersiapkan untuk dilaksanakan jika tuntutan kita terhadap kenaikan upah buruh Indonesia tahun 2025 tidak dikabulkan,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi SPN di Kemnaker Gagalkan Penggunaan PP 51/2023 Sandaran Hukum Upah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Terbukti pada hari ini. Ribuan buruh dari federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi tumpah ruah ke jalan-jalan utama dan melakukan longmarch dari Kabupaten Sukabumi menuju lokasi Pendopo Bupati Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Kota Sukabumi,” demikian katanya, kemarin, lewat keterangannya, kepada media.

“Setelah selama tiga hari berturut-turut memimpin aksi di Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan kemudian hari ini memimpin langsung aksi buruh di Kabupaten Sukabumi, menyaksikan secara langsung kemarahan yang terjadi di lapangan,” lanjutnya.

Bahkan kata Buya, kemarin lusa, Rabu, Kabupaten Subang tampak mencekam. Pun dengan kemarin, Kamis, Kabupaten Bandung Barat lumpuh dengan penjemputan paksa para pekerja di kawasan Industri Cimareme dan Batujajar yang dilakukan oleh para massa aksi jalan kaki.

“Hari ini (kemarin. red) kemacetan panjang terjadi di Kota Sukabumi karena ribuan massa aksi jalan kaki SPN Kabupaten Sukabumi yang melakukan longmarch dari Kabupaten Sukabumi menuju Kota Sukabumi,” tegasnya.

Melihat kondisi di lapangan di berbagai Kabupaten Kota yang sudah semakin memanas, Buya Fauzi berpendapat bahwa pemerintah tidak lagi memiliki cara lain selain mengabulkan tuntutan kaum buruh untuk menaikkan upah buruh Indonesia tahun 2024 sebesar 15 persen.

Ledakan mogok nasional pun kata dia pasti terjadi jika tuntutan tidak dikabulkan karena buruh Indonesia di berbagai Kabupaten Kota sudah sangat siap melakukan mogok nasional.

“Karena bagi saya, PP No 51 Thn 2023 adalah tantangan dari pemerintah kepada kaum buruh yang dijawab dengan kemarahan kaum buruh yang secara serius mempersiapkan mogok nasional,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Eskalasi Gerakan Buruh di Lapangan Berbagai Kota Semakin Tinggi terkait Kenaikan Upah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka tanggal 2 itu enggak ada alasan kaum buruh untuk tidak berduyun-duyun melakukan perlawanan, termasuk libur atau cuti untuk mengikuti aksi. Untuk itu, tanggal 30 September itu, kita akan melakukan ‘piket’, sambil mempersiapkan kawan-kawan lainnya, memfasilitasi, bagi mereka yang berkenan datang pada tanggal 2 Oktober,” ujar Djoko, Rabu (27/9/2023), di akun YouTube Logika Rakyat yang dilihat parade.id.

“Ini momentum kebangkitan kaum buruh untuk bermartabat, untuk tidak ditindas, dan kemudian bisa menikmati kemakmuran bersama-sama,” sambungnya.

Djoko menyebut bahwa putusan MK tanggal 2 Oktober nanti adalah “hasil” dari lima gugatan elemen, serikat dan atau organisasi buruh yang menggugat Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Maka tidak ada alasan bagi kaum buruh untuk tidak bersatu atas kekecewaan selama ini, misal masalah penindasan, masalah perampasan hak, dan lain sebagainya—yang semuanya muara itu ada di Omnibus Law UU Cipta Kerja,” katanya tegas.

SPN adalah satu dari sekian banyak organisasi buruh yang tergabung dalam AASB. Aksi akan dilakukan di depan gedung MK.

(Rob/parade.id)

Artikel Tidak Ada Alasan bagi Buruh untuk Tidak Mengikuti Aksi Jelang Putusan MK pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Djoko, bergbungnya SPN ke AASB di tanggal 10 Agustus nanti, karena para pimpinan AASB menerima isu yang akan dibawa oleh SPN, yang masih berkaitan dengan Omnibus Law, yakni Jaminan Sosial Semesta Sepanjang  Hayat (JS3H).

“JS3H ini sebetulnya jawaban atas penolakan dari Omnibus Law yang sekarang sudah ada tiga: Cipta Kerja, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan UU Kesehatan. Itu semua jawabannya itu ada di JS3H. Inti adalah itu job security, income security, dan social security,” kata Ketum SPN Djoko kepada parade.id, baru-baru ini lewat telepon.

Djoko tidak membantah atau mengiyakan soal AASB mengajaknya bergabung. Alasannya, karena ajakan AASB berlaku kepada siapa saja.

“Dan prinsip yang dituntut mereka kan enggak beda dengan kita. Jadi, nanti SPN aksinya KSPI tetap jalan tanggal 26. 10 pun kita jalan,” katanya.

Tidak hanya lewat AASB SPN akan mensosialisasikan JS3H itu. SPN, kata Djoko, akan juga infiltrasi ke semua aksi supaya ide JS3H ini masuk.

“Massif. Menambah kekuatan dari teman-teman. Dan teman-teman sepakat. Setuju. Maka nanti minggu akan kita diskusikan supaya teman-teman paham JS3H itu apa saja formula yang kita tuntut pada pemerintah,” ungkapnya.

Soal adanya gossip karena SPN bergabung ke AASB oleh KSPI, Djoko tidak membantahnya.

Djoko pun tidak membantahnya, karena aksi yang SPN lakukan menurut dia untuk kepentingannya (SPN)—kebutuhan mendasar hak-hak pekerja supaya bisa memulihkan kembali hak-hak pekerja.

“Mereka juga enggak bisa menentang lagi. Ini semuanya kan mempromosikan hak pekerja. Sedangkan KSPI ada muatan di belakangnya itu tentang politik. Tapi saya waktu itu bilang, kalau politikmu eksklusif, bagaimana akan mendapatkan dukungan lebih luas, karena di mana-mana aksi buruh itu kan mereka konstituen,” kata Djoko.

“Mereka juga memiliki hak pilih. Kenapa mereka enggak kita dekati dan temani? Bukan dicurigai. Sedangkan AASb ini bukan politik. Bukan partai. Kalau bau-bau mendukung salah satu capres kan, itu baru bau-bau,” ia menambahkan.

SPN akan memaksimalkan massa untuk aksi AASB nanti.

“Kita akan konsolidasi terlebih dahulu untuk aksi itu (tanggal 20 dan tanggal 10), besok Senin. Dan saya maunya target maksimal karena ini ujung dari semua aksi selama ini. Dimana semua upaya sudah kita lakukan,” paparnya.

Alasan mengapa ia sebut sebagai ujungnya, karena saat ini sedang ada pembahasan rumusan revisi PP 36 tentan Upah, PP 35 tentang PHK, pesangon dan PKWT, kemudian tentang P2SK itu, dan kemudian tentang kesehatan.

Ketum SPN Djoko akan menekankan JS3H pada orasinya nanti, karena judul dari penolakan Omnibus Law itu, kalau tidak diisi; bagaimana setelah pemerintah mengabulkan dicabut, umpanya, kembali ke UU lama maka persoalannya menurutnya tidak jauh berbeda. Bahkan kata Djoko akan lebih buruk dari yang lama.

“Kalau sekarang, pesangon dikurangi, memang tetapi ada penekanan mandatory ancaman pidana empat tahun. Tapi saya dengar-dengar lagi pesangon akan direvisi lagi lewat revisi PP 35. Intinya itu, sebetulnya tidak sulit melaksanakannya, karena dasar pelaksanaannya sudah ada. Tinggal kualitasnya saja menjamin ditingkatkan. Kalau tadi tidak ada kepastian, sekarang ada kepastian,” terangnya.

“Kalau tadinya pelanggaran tentang kepesertaan itu sampai 70 persen ditekan menjadi 100 persen semua pemberi kerja itu membayar iuran maka semua orang terjamin. Enggak seperti sekarang, karena problem sekarang itu di anttara persoalan bunyi UU (regulasi), juga persoalan inkonsitutusi aparatur Negara,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel SPN Akan Aksi Bersama AASB di Tanggal 10 Agustus 2023, Kampanyekan JS3H pertama kali tampil pada Parade.id.

Saehudin, selaku Ketua DPC SPN Kota Cimahi mengatakan bahwa konsolidasi dengan Disnaker ini untuk menghadapi dinamika gerakan serikat buruh/serikat pekerja di lapangan. Ia mengapresiasi konsolidasi ini dan berharap dapat diselenggarakan setiap tahunnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Cimahi, Didik Suratno menyinggung iklim investasi saat ini, di mana dipengaruhi oleh Rusia-Ukraina. Ia pun meminta kepada SPN agar tetap dapat menjaga kondusifitas iklim investasi yang ada di Kota Cimahi.

“Juga karena terpengaruh negatif dengan adanya perang kedua negara tersebut yang berdampak munculnya resesi ekonomi tingkat global,” ia menyampaikan.

Dadan Sudiana, Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat menyinggung Omnibus Law Ciptakan Kerja terhadap rekan-rekannya di organisasi. Bahwa kata dia, anggota SPN mesti mengerti terkait itu.

“Bahaya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi kesejahteraan kaum buruh Indonesia dibandingkan dengan UU No 13 Tahun 2003. Pesan saya, supaya anggota SPN Cimahi terus menerus bergerak dan berjuang melakukan perlawanan terhadap UU Ciptakan Kerja, dengan cara merumuskan perjanjian kerja bersama (PKB),” kata dia.

Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi, Pangkomda Laskar Nasional SPN, mengingatkan anggota SPN Cimahi agar jangan pernah berhenti melakukan aksi gerakan perlawanan jika Omnibus Law UU Cipta Kerja itu merajalela di Cimahi. Sebab, kata dia, itu ciri khas SPN menghadapi dinamika di lapangan.

Kendati begitu, ia berpesan agar hubungan kerja sama dengan pemerintah di seluruh daerah Indonesia mesti harmonis dan terjaga dengan baik.

Konsolidasi SPN se-Kota Cimahi itu dibuka Pj Wali Kota Didik Suratno. Ratusan anggota SPN hadir pada konsolidasi tersebut, yang terdiri dari pengurus di tingkat pabrik se-Kota Cimahi.

(Rob/parade.id)

Artikel Konsolidasi SPN dengan Disnaker Kota Cimahi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Atas dasar fakta lapangan yang dirasa amat mengancam kondisi buruh Indonesia, khususnya di sektor garment dan tekstil yang membuat serikat buruh/serikat pekerja dengan basis massa sektor industri padat seperti SPN, GARTEKS, SBSI 92’, PPMI Daeng Wahidin, GSBI, dan lain-lain, di depan kantor Kemnaker RI pada hari Selasa (hari ini),” demikian keterangan Buya Fauzi, kepada parede.id.

Permenaker Nomor 5/2023 menurut Buya mestinya jangan dijadikan dasar alas an untuk dijadikan kesempatan bagi para pengusaha menangguk keuntungan yang sebesar-besarnya di atas deraian tangis dan airmata kaum buruh buruh Indonesia. Dan Jika memang krisis ekonomi global di dunia berdampak negatif kepada kondisi ekonomi di Indonesia, maka menurutnya yang paling pantas disalahkan adalah kinerja dan kebijakan Kemenko Perekonomian.

“Jangan jadikan buruh Indonesia sebagai tumbal krisis. Sebab krisis ekonomi global yang terjadi di dunia bukanlah salah kaum buruh Indonesia,” kata dia.

SPN, kata dia, menuntut agar Permenaker Nomor 5/2023 saat ini. Menuntut pula agar Menaker dipecat dengan tidak hormat sekarang, dan meminta agar pengusaha “hitam” yang telah memotong 25 persen dipenjara.

“Laskar Nasional sebagai barisan terdepan SPN di semua medan perjuangan pasti akan melakukan perlawanan total dengan sekuat-kuatnya dan siap menanggung risiko teknis apa pun jika pengusaha terbukti melakukan pemotongan upah sebesar 25 persen,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Permenaker Nomor 5/2023 buat Pengusaha “Hitam” Liar dan Brutal pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka ditangkap karena diduga membuat kerusuhan di PT GNI Morowali. Kerusuhan terjadi pada malam hari.

Namun, menurut Koordinator Aksi Nasional SPN, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi, Amrullah, Minggu Bulu dan belasan Anggota SPN saat itu tidak berada di tempat, karena aksi unjuk rasa SPN di PT GNI itu terjadi mulai pagi hari sampai dengan jelang sore hari di mana berlangsung dengan konduksif.

“Aksi SPN di Mabes Polri pada hari ini adalah aksi untuk membunuh kesewenang-wenangan dan tindak kriminalisasi, serta aksi untuk mencari keadilan terhadap sebuah keadaan yang amat dirasa tidak adil kepada pimpinan dan anggota SPN di PT GNI Morowali,” kata dia, dalam keterangan pers, kepada parade.id.

SPN meminta agar Amrullah, Minggu Bulu, dan belasan Anggota SPN dibebaskan. SPN mendesak.

“Jika memang penangkapan dan penahanan yang terjadi di PT GNI Morowali itu adalah sebuah kelalaian atau sebuah kebijakan Polri yang salah dalam membuat sebuah kebijakan pasca munculnya aksi yang berujung kerusuhan, maka SPN mendesak MABES Polri untuk secepatnya melakukan langkah-langkah dan upaya pembebasan mereka,” pinta Buya.

Menurut Buya, aksi unjuk rasa di Mabes Polri adalah kali pertama dalam sejarah SPN. Dan aksi di Mabes Polri ini kata dia, merupakan bentuk kepedulian SPN terhadap wibawa dan kehormatan institusi Mabes Polri agar tetap terjaga di mata Kaum Buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

“Aksi pada hari ini bukanlah aksi bunuh diri atau cari mati. Sebab Mabes Polri adalah institusi yang selama ini dikenal amat sangat disegani dan amat sangat dihormati baik, oleh kaum Buruh maupun seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi SPN di Mabes Polri, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Djoko menyinggung beberapa hal soal perburuhan. Di antaranya soal PKWT. PKWT itu menurut dia, tidak terjadi di pabrik-pabrik. Itu, katanya, malpraktik.

“Itu modus. Apalagi akhir-akhir ini bicara porno itu, PKWT perpanjang…., aduh, rusak itu,” kata dia.

Menurut Djoko, mestinya itu menjadi dampak sosial, yang namanya income security—adalah upah. Kalau menghitung upah sekarang, kata dia, bukan berdasarkan KHL—di mana orang melakukan pekerjaan tetapi dihitung rata-rata konsumsi rumah tangga.

“Maka ini harus dikembalikan ke KHL untuk gizi pekerja: upah. Belum lagi yang menyangkut kepastian—di mana sudah jumlahnya kurang, kepastiannya tidak ada. Kalau bosmu tidak mau bayar, kamu mau ngapain?” kata dia.

Hal lain yang ia singgung adalah social security. Ia menilai saat ini social security itu antara ada dan tiada. Dimana ia juga kelihatannya adad tetapi tidak bisa terjadi.

“Namanya kontijensi, kalau bayar, kalau terdaftar. Prestasinya Cuma 30 persen, 70 persen itu pernyataan Ibu Menaker, itu melanggar ketentuan norma ketenagakerjaan tentang PKWT, tentang upah, tentang jaminan sosial maka penderitaanmu lengkap. Kita pakai logikaa berpikir, kalau sakit, kecelakaan, meninggal, hari tua, ditawari tidak ada yang mau. Tapi kenapa negara tidak berani menjamin,” ungkapnya.

Ia mengaku, terkait di atas pernah diusulkan. Tapi malah menanyakan pembiayaannya dari mana.

Soal itu, kata dia, bisa melalui iuran dan APBN/APBD. Iuran kontingensi dengan APBN. Iuran itu di buku perusahaan untuk imbalan kerja, kemudian untuk pasca kerja (jamsos), itu sesungguhnya 22,3 persen.

“Itu atas dasar kredibilitas perusahaan yang dinyatakan akuntan publik dan dinyatakan komplain (patuh).Di antaranya iuran BPJS 14,7 persen, pesangon setahun satu bulan  dibagi duabelas, 8,5 kurang lebih. Maka sebenarnya pesangon itu enggak turun kalau penyelenggaraannya benar,” kata dia.

Atas hal di atas, ia berharap kepada Anies Baswedan sebagai Bacapres dari PKS (dan dua partai lainnya: Demokrat dan NasDem), dan lainnya bisa membantu mengawalnya. Ia menitipkan persoalan itu kepada Anies jika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024.

Anies Baswedan turut hadir pada acara ‘May Day Bersama PKS dan Anies Rasyid Baswedan’. Selain petinggi PKS, hadir pula petinggi-petinggi atau pimpinan serikat pekerja dan buruh, dan lainnya.

Ada Kabid Ketenagakerjaan PKS Martri Agoeng, Ketum FSP LEM SPSI Arif Minardi, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Ketua FSP RTMM Sudarto, Ketua Farker Evi Krisnawati, dan Ketua PPMI Daeng Wahidin.

Ada juga Kornas SPEED (Ojol) Budiman, Ketua SPK Ribi Uripno, Sekjend SMI Jumari, Ketua Komunitas Pengemudi Daring Suharyanto, DPP FSPMI Yudi Winarno, GARTEKS KSBSI Yumana Sagala, DPP KSPI Teddy Rosmawa, Gerakan Guruh Jakarta Akbar Azis, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum SPN Hadir di ‘May Day Bersama PKS dan Anies Rasyid Baswedan’ pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Intan, buruh kerap dijadikan alas kaki karena tidak ada perwakilan di DPR RI, sehingga hal-hal yang ditolak buruh seperti Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlangsung atau terlaksana.

“Maka, jangan lagi memilih mereka yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja. Sebaliknya, kita dukung Partai Buruh agar menjadi perwakilan Buruh dan pekerja Indonesia,” serunya.

Hadirnya UU Cipta Kerja, menjadi tantangan buruh dan pekerja saat ini. Intan sebut memperjuangkannya (menolak/membatalkan) seperti jihad konstitusi.

“Sebab negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Jihad konstitusi karena dilakukan oleh banyak orang atau rakyat,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua DPD SPN Banten Sebut Buruh Selalu Dijadikan Alas Kaki pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada empat yang dibahas dalam Rakorda SPN. Pertama, terkait persiapan SPN Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah menyukseskan Kongres SPN tahun depan (Januari 2024). Kedua, terkait memenangkan Partai Buruh di Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, soal penyesalan dan pertanyaan sikap DPP SPN yang mendukung salah satu calon presiden 2024, di mana DPD SPN Jawa Barat dan Partai  Buruh belum memutuskannya dalam konvensi. Terakhir atau keempat, terkait persiapan aksi pada kasus dugaan union busting kepada Pimpinan di PSP SPN PT Yakjin Sukabumi.

Terkait SPN Jawa Barat yang akan menjadi tuan rumah pada Kongres Januari 2024, Dadan Sudiana, selalu Ketua DPD SPN  mengaku terhormat akan hal itu.

“Sebuah kehormatan bagi SPN Provinsi Jawa Barat yang telah terpilih menjadi tuan rumah Kongres SPN yang berskala nasional sekaligus menyesalkan keputusan kontroversial terkait dukungan DPP SPN kepada salah satu Capres pada Majenas SPN ke-4 di Lombok, Nusa Tenggara Barat tanpa melalui mekanisme yang dilalui dengan semestinya,” sesalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua SPN Jawa Barat, Dede Koswara menyinggung kasus dugaan Union busting di PT Yakjin, dengan seruan aksi unjuk rasa.

“Aksi harus total selama satu minggu penuh. Dimulai pada hari Selasa, 21 Maret hingga Selasa, 28 Maret 2023, karena praktik Union busting harus dilawan dengan sepenuh kekuatan di lapangan,” kata dia.

Hal lain, yakni soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ia meminta agar SPN tegas dalam menyuarakan penolakannya, karena Permenaker tersebut mengebiri upah kaum buruh.

“Menekankan agar seluruh Pimpinan-pimpinan SPN di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat PSP di tingkat pabrik harus tegas menyuarakan perlawanan,” katanya.

Terkait memenangkan Partai Buruh, Sekretaris DPN SPN Jawa Barat Senan Haryono menekankan kepada seluruh Anggota SPN Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius dalam berjuang memenangkannya, dengan cara seluruh PSP-PSP se-Jawa Barat di tingkat pabrik berani mengeluarkan anggaran 10 persen dari uang cos– dalam proses perjuangan memenangkan partai dan meloloskan 37 bacaleg dari unsur SPN Jawa Barat.

Pangkomda Laskar Nasional Jawa Barat Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi menyoroti Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Dimana ia meminta kepada seluruh keluarga besar SPN Jawa Barat untuk siaga satu–mempersiapkan aksi luar biasa di Kemnakertrans, sebagai bentuk keseriusan SPN Provinsi Jawa Barat dalam melakukan perlawanan sekeras-kerasnya kepada Kemenakertrans yang kembali mengeluarkan peraturan, yang ia sebut jahat karena mengizinkan pengusaha memotong upah buruh 25 persen.

Terkait memenangkan Partai Buruh, ia menyerukan perebutan kursi di parlemen yang menurutnya saat ini dikuasai para pengusaha hitam dengan memperjuangkan kelolosan 37 bacaleg di Jawa Barat.

“Sebab di parlemen mereka terus menerus tanpa henti mempengaruhi keputusan,” serunya.

(Robi/parade.id)

Artikel Rakorda SPN Se-Jawa Barat: Empat yang Dibahas pertama kali tampil pada Parade.id.