Menurut dia, dengan rangkap jabatan itu, proses tambang rakyat terhambat. Ia ingin praktik rangkap jabatan di lingkup kementerian dihentikan.

“Pasalnya, akan menganggu dan berdampak pada pelayanan publik. Rangkap jabatan yang dilakukan Aparur Sipil Negara (ASN) bisa melanggar norma hukum. Tolong, Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kondisi pertambangan kita masih butuh dikelola dengan baik,” demikian keterangan pers yang diterima parade.id, Sabtu (24/12/2022).

Namun ia tak menampik bahwa biasa dalam rangkap jabatan. Tapi, dengan rangkap jabatan, ia menegaskan secara kinerja sangat berpengaruh karena berdampak terhadap pelayanan administrasi utamanya.

“Masyarakat menaruh harapan terhadap kinerja-kinerja kementerian ESDM, baik provinsi dan pusat. Saya yakin SDM anak bangsa kita hebat-hebat–yang bisa ditempatkan menggantikan Ridwan Djamaludin yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada kamis (12/5/2022). Sebelum ditunjuk menjadi Pj Gubernur Ridwan menduduki jabatan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif sejak Agustus 2020 lalu,” ungkapnya.

Hal lain, ia mengingatkan Kementerian agar serius mengurus tambang rakyat di 2.671 lokasi, yang tersebar secara sporadis di berbagai Kabupaten/kota di Indonesia. “Bahwa  data yang dirilis oleh Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto telah menetapkan tersangka pelaku penambangan Illegal sebanyak 3.100 orang,” ungkapnya.

Pemerintah pun dianggapnya gagal menjembatani masyarakat penambang menjadi legal. Padahal kata dia penambang rakyat adalah kekuatan ril terbesar dalam negara, apabila didorong serta dilakukan pembinaan pra menuju legal.

Untuk hal itu, Pemerintah pusat kata dia dapat menjadikan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97.A tahun 2021 Pembentukan Tim Teknis Pilot Project Penataan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Ke Pertambangan Rakyat (PERA) Kusubibi  sebagai Referensi membentuk Tim Percepatan Nasional.

Selain itu, dirinya mengapresiasi Semangat Penambang Rakyat seperti Generasi Penambang Sekahtera (GPS), dan Koperasi Sumber Jaya Makmur Cimanggu yang telah memproses syarat-syarat perizinan tambang rakyat. “Namun, faktanya mereka masih di penjara oleh Perkebunan Bojong Asih (Sukabumi), dan Laporan Polisi Polda Banten. Mereka bukannya di bantu agar secepatnya menambang sehingga pemerintah dapat menetapkan regulasi membayar pajak, royalti dan retribusi pasca tambang malah di biarkan dan berakhir di penjara,” sesalnya.

Sepatutnya kata dia, para penambang ini didampingi oleh kementerian yang sudah mengurus perizinan–seyogyanya negara hadir saat rakyat benar-benar membutuhkan. Upaya ini dimaksudkan agar melindungi segenap rakyat Indonesia dan alenia kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana cita-cita pendiri bangsa“.

(Verry/parade.id)

Artikel Ketua SPRIN Kritik Rangkap Jabatan Dirjen Minerba pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dimana data yang dirilis kementerian ESDM bahwa pertambangan tanpa izin (PETI), sebanyak 2.671 lokasi terdiri dari batuan dan emas, jika pemerintah benar-benar dapat berfikir tentang kondisi masayakat, karena berkaca dari pandemi Covid-19, tambang rakyat mampu bertahan dan eksis menyumbang kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir,” kata dia, dalam keterangannya kepada media, Jumat (23/12/2022).

Menurut dia, jika pertambangan Tanpa Izin (PETI) mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat, tentu situasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan bagi dirinya angka pendapatan per kapita tentunya akan meningkat.

“Selain itu, faktanya rakyat kita sudah memiliki kemampuan menambang sejak zaman dahulu dan mewariskan cara menambang turun-temurun hingga sekarang. Namun mereka belum didukung dengan regulasi dan pembinaan,” kata dia.

Poin pentingnya menurut dia adalah bagaimana menghadirkan solusi konkret, di mana ketika kita diterpa resesi ekonomi yang dahsyat sekalipun, tata ekonomi pedesaan sampai perkotaan tidak butuh dana talangan untuk bertahan.

Pemerintah kata dia, hanya cukup memudahkan perizinan dan menyiapkan instrumen pendukung, seperti halnya yang terjadi di daerah Cimanggu, di mana para penambang sudah mengurus perizinan menambang tetapi anehnya wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) belum ada serta tidak dimasukan dalam Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral tahun 2022.

“Jika penambang rakyat diakomodir ke dalam koperasi tambang rakyat seluruh Indonesia yang tersebar secara sporadis yang jumlahnya mencapai 3 juta orang disertai dengan pembinaan tentu akan menjadi roda penggerak perputaran ekonomi,” terangnya.

Sayang, kata dia, kegiatan pertambangan hingga saat ini pun masih terbentur proses hukum. Aparat penegak hukum kita kata dia seakan menyapu rata tanpa melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap aktivitas dan selalu menjadikan pasal 158 Undang-Undang Minerba tahun 2009 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagai landasan hukum menetapkan penambang sebagai tersangka.

Menurutnya, fakta dan data penambang rakyat sudah mengurus koperasi dan memiliki perizinan pendukung sebagai syarat menambang untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kami mendesak Presiden Jokowi harus serius dengan masa depan rakyat, terutama menghadapi ancaman global terkait resesi ekonomi, sudah menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu negara wajib hadir ketika rakyat sangat membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” pintanya.

Ancaman resesi ekonomi global diperkirakan terjadi di tahun 2023. Dalam menghadapi kondisi terpuruk ke depan, SPRIN mengatakan Indonesia perlu kesiapan yang serius untuk menghadapinya.

(Verry/parade.id)

Artikel SPRIN Beri Resep Menghadapi Resesi Ekonomi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selain itu, isu Pertambangan Emas tanpa izin (PETI) sejak tahun 2017 melalui instruksi Presiden Jokowi yaitu penutupan tambang di 850 spot, ternyata langkah yang dilakukan hanya sebatas penertiban tanpa solusi. Bahwa agenda utama adalah penghapusan Mercuri dan sianida serta upaya tata kelola tambang rakyat, namun sampai detik ini bahan Kimia kategori B3 semakin merajalela dan bebas beredar di area tambang rakyat,” kata dia, kepada media, Selasa (8/11/2022).

“Nawacita Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Rupanya hanya isapan jempol buktinya rakyat harus bayar mahal mencari KEADILAN ketika menambang,” sambungnya.

Ia menduga belum nyatanya tambang rakyat legal karena oknum-oknum yang sengaja mencari keuntungan dan seperti tidak rela tambang rakyat menjadi legal, aman dan ramah lingkungan atau pemerintah tidak punya solusi mengatasi dampak pengelolaan tambang.

“Bahwa, saat ini masyarakat penambang sangat sulit mendapatkan pembinaan menuju legalitas, bahkan mereka cenderung ditangkap dan sebagian harus ditetapkan tersangka oleh aparat keamanan, baik Polda maupun Polres setempat,” ungkapnya.

Padahal, lanjut dia, dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Tapi justru kata dia, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Kondisi ril pada saat wabah pandemi Covid-19,  pelaku kegiatan tambang rakyat mampu bertahan sejak 2020 hingga tahun 2022 sekarang,” katanya.

Ia menyebut itu ironi, apabila penambang rakyat diminta berizin—padahal pemerintahnya tidak siap mengurus rakyat, apalagi mendorong Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Untuk itu, Serikat Penambang Rakyat Indonesia (SPRIN) kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang tidak mampu mencari Solusi Tambang rakyat seakan rakyat hanya mampu didorong sampai pada gerbang kemerdekaan dan tidak sampai ke dalam gerbang kesejahteraan.

(Juf/parade.id)

Artikel SPRIN Nilai Jokowi Gagal Mewujudkan Tambang Legal untuk Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.