Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum PB STII Fathurrahman Mahfudz dan Sekretaris Jenderal Ade Salamun dan dihadiri seluruh pengurus.

Fathurrahman berharap Baitul Mal Petani bisa membantu pemberdayaan ekonomi petani melalui penghimpunan, penyaluran, dan pendampingan dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Memberikan semangat dan dorongan bagi petani selaku pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian yang berwawasan islami.

Bukan hanya membantu dalam pendanaan, inovasi atau teknologi pertanian, namun juga menumbuhkan ghirah/semangat maupun Akhlakul Karimah

“Baitul Mal Petani diharapkan membantu pemberdayaan ekonomi petani, Bukan hanya membantu dalam pendanaan, namun juga menumbuhkan ghirah atau semangat maupun Akhlakul Karimah”, ujar Fathurrahman.

Dari sisi operasional Ade Salamun menjelaskan pendirian Baitul Maal Petani merujuk pada UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengembangkan dan menguatkan Syiar Zakat Infaq Sedekah dan membantu Para Petani melalui program program Pemberdayaan. Baitul Maal Petani juga memiliki visi Menjadi Baitul Maal yang Amanah, Profesional dan berdaya guna untuk mendukung kemakmuran Petani Indonesia.

“Baitul Maal Petani secara operasional merujuk pada UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, visinya mendukung kemakmuran Petani Indonesia”, jelas Ade.

Dalam kesempatan tersebut Rizqi Dwi Putra di tunjuk sebagai Ketua Baitul Maal Petani. Rizqi sendiri memiliki pengalaman mengelola lembaga ZIS dengan latar belakang keluarga petani di Tanggamus, Lampung. []

Artikel PB STII Luncurkan Baitul Maal Petani pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menyarankan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mengubah pola subsidi ke petani. Dari subsidi input menjadi subsidi output,” sampainya, saat berbincang dengan media sebelum pembukaan Rapat Kerja STII 2022 di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (11/12/2021).

Saran Fathurrahman itu beralasan. Sebab, dalam pengamatannya, subsidi input seringkali tidak tepat sasaran, sebab tidak dinikmati oleh petani. Padahal, kata dia, anggaran untuk subsidi input itu sangat besar sekali.

Perlu diketahui, bahwa subsidi input itu adalah subsidi yang dilakukan pemerintah kepada petani melalui pengadaan alat-alat pertanian, subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan subsidi output berupa jaminan harga penjualan produk pertanian.

Menurut Fathurrahman, tidak semua subsidi input diperlukan oleh petani. Traktor misalnya, tidak semua lahan pertanian di Indonesia memerlukan alat tersebut karena lahan terasiring dengan jalan yang sempit. Sedangkan petani masih dapat mengerjakan lahannya dengan mencangkul.

“Itu tidak tepat guna. Jadi tolonglah dana itu digunakan melalui BUMN untuk mengambil hasil panen petani. Mereka akan senang kalau produk pertaniannya dibeli,” ungkapnya.

Fathurrahman mencontohkan, tanaman holtikultura seperti tomat. Petani tomat di Kalimantan Barat, kata dia, mengeluarkan Rp7000/kg untuk biaya produksinya. Namun harga jualnya hanya sekitar Rp2200/kg.

“Petani menjerit, bukan hanya tidak dapat apa-apa, mereka malah merugi,” kata dia.

Alat-alat pertanian, tambah Fathurrahman, dapat diusahakan oleh para petani. Apalagi petani Indonesia rata-rata dapat mengerjakan sendiri lahannya bersama keluarga. Mereka, kata dia, hanya butuh saat panen harganya dijamin.

Terkait raker PB STII, Fathurrahman menjelaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepengurusan. Targetnya dapat terbentuk kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia dengan masing-masing provinsi terdapat lima kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, STII akan melakukan sejumlah rangkaian program inklusif, dengan membentuk korporasi atau koperasi untuk para petani.

“Petani akan sukses kalo membentuk korporasi. Bisa bentuk perusahaan atau koperasi. Nanti kita bentuk koperasi STII di sentra-sentra petani kita,” ungkapnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Subsidi Input untuk Petani Sering Kali Tidak Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Parade.id.