“Jika Korupsi masuk ke dalam tubuh KPK, maka segera harus dicari sejauh mana sel kanker itu telah menyebar. Segera. Sebelum KPK membusuk dari dalam #daruratKPK #TahunKeduaSetelahRevisiUUKPKdanPimpinanBaruKPK,” demikian cuitannya, kemarin.

Dan dalam kondisi seperti ini, dimana yang ia sebut sebagai #daruratKPK, wajar jika muncul pertanyaan kinerja Dewan Pengawas (Dewas). Mestinya, kata dia, kasus ini jadi warning agar Dewas lebih serius.

Tidak biasa-biasa saja, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa, apalagi jika dilakukan oleh penegak hukum yang harusnya memberantas korupsi.

“Sikap cepat KPK tersangkakan dan tahan Penyidiknya yg diduga menerima Suap Rp1,5M smg bs jd kabar baik. Namun konsistensi penanganan perkara, ancaman hukuman maksimal hingga pengusutan pihak lain yg terlibat, baik di dlm & di luar KPK sangat penting. Jangan berhenti pada Robin.”

Kata Febri, jika dibaca di media tentang adanya komunikasi tersangka atau pihak terkait perkara dengan salah satu Pimpinan KPK tersebut benar, maka menurutnya sungguh sangat keterlaluan. Ini  kata dia bukan saja sekedar persoalan etik, melainkan juga bisa jadi Pidana jika perbuatan tersebut benar terjadi.

“Pasal 36 UU KPK mengatur larangan utk Pimpinan KPK.”

Berita-berita menyedihkan tentang KPK diakui oleh Febri sebenarnya melukai harapan kita. Tetapi, sebagai bentuk upaya menjaga KPK, kritik dan pengawasan perlu terus dilakukan.

“Apakah Dewan Pengawas sudah bergerak mengusut? Smg investigasi yg serius & independen bs menjawabnya. Ingat, KPK bertanggungjawab pd publik.”

Febri menyebut nama Robin di salah satu cuitannya. Perlu diketahui, bahwa Robin adalah penyidik KPK. Memiliki nama lengkap Stepanus Robin Patujju.

Nama Robin sempat disinggung oleh Ketua KPK Firli Bahuri di kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Terseret pula Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dalam kasus itu (dugaan suap).

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Lakukan Ini Jika Korupsi Masuk ke Tubuh KPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana tersebut ketika masih menjabat Anggota DPRD Jawa Barat. Ade diduga menikmati uang suap dari kasus tersebut sebesarRp750 juta. Sedangkan Siti diduga mendapatkan Rp1,50 miliar.

“Uang Rp750 juta diberikan langsung oleh Carsa AS (pihak swasta) kepada Ade, yang sebelumnya Carsa AS berjanji akan memberikan sejumlah fee,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi persnya secara virtual di akun IG resmi KPK, kemarin.

Sedangkan tersangka Siti mendapatkan uang Rp1,50 miliar dari Carsa AS yang sebelumnya memberikan uang Rp9,2 miliar kepada tersangka Abdul Rozak Muslim.

Lili mengatakan, perkara ini adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK. Pada (15/10/2019) KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp685 juta.

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan itu adalah Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah. Selain itu ada juga Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

“Saat ini empat orang tersebut telah di vonis majelis hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Lili.

Perkara tersebut, kata Lili, kemudian dikembangkan lebih lanjut dan pada sekitar Agustus 2020. KPK menetapkan tersangka lain yakni Abdul Rozaq Muslim yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Abdul Rozaq saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

Kendati mengetahui kabar bahwa ada tokoh senior Golkar Cianjur sekaligus mantan Ketua Golkar Jawa Barat Ade yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun pengurus DPD Golkar Cianjur belum mau memberikan komentar atau tanggapannya terkait hal itu.

Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Cianjur, Deden Nasihin malah mengarahkan awak media yang menanyakan hal itu agar bertanya ke DPD Golkar Jawa Barat.

“Untuk itu kami belum bisa menanggapi karena masuknya ke ranah Golkar Jawa Barat. Mungkin bisa ditanyakan ke Jawa Barat,” imbuhnya, kemarin.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Respons Pengurus Daerah Pasca Ditetapkannya Politisi Senior Golkar Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada Parade.id.