Pimpinan Pusat Kesatria Muda Republika (KMR) coba membedahnya lewat seminar dengan judul: “Pengalihan Subsidi BBM dan Energi pada Sektor Produktif: Langkah Indonesia Kuat Menghadapi Krisis Energi, Pangan, dan Kesehatan Global”, kemarin.

Seminar yang diadakan di salah hotel di Jakarta ini menghadiri beberapa pembicara. Di antaranya Praktisi Bisnis Erlan Primansyah, Ketua Dewan Pembina KMR Iwan Bento Wijaya, dan Staf Khusus Mensos RI Faozan Amar.

Praktisi Bisnis Erlan Primansyah yang menjadi pembicara pertama menyinggung pengalokasian BBM, yang menurut dia ada kenyataan bahwa subsidi masih belum tepat sasaran. Ia pun mendorong agar dilakukan penelitian siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.

“Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” dorongnya.

Selain itu, ia menyinggung soal pengurangan subsidi BBM.

Menurut dia, soal ini, pemerintah harus berani dan tegas mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. Sebab menurut dia, subsidi BBM itu adalah kebutuhan masyarakat banyak.

Ia menyimpulkan bahwa pengalokasian subsidi BBM bersama-sama dengan pemerintah akan mengahadapi krisis global.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina KMR Iwan Bento Wijaya turut menyinggung subsidi harus tepat sasaran. Kata dia, perlu ada yang mengawalnya agar hal itu terlaksana, atau dalam artian tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab atas penyelewengan yang terjadi.

Caranya, lanjut dia, yakni dengan membuat pelaporan atau pengaduan apabila terjadi kejanggalan dan lain sebagainya.

Selain itu, menurur dia perlu ada pengawalan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat—peran pemerintah yang sudah seharusnya dilakukan adalah membuat infrastruktur hukum penanganan APBD.

“Selain itu, pemerintah juga bisa membuat penelitian tentang pihak-pihak yang telah didata untuk mendapatkan subsidi BBM dan siapa yang berhak menerima bantuan. Data dari penelitian tersebut harus terstruktur dari desa hingga kepusat pemerintah,” ujarnya.

Staf Khusus Mensos RI Faozan Amar merespons terkait di atas. Menurut dia, telah ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar BLT dan BBM tepat sasaran, yakni dengan peningkatan aspek pendapatan, baik dari struktur tingkatan daerah maupun hingga ke kota dan pusat.

Terkhusus untuk keluarga yang tingkat ekonominya rendah, yaitu kata dia dengan cara mendorong pendapatan domestik mereka dengan cara berwirausaha, serta mendorong para disabilitas agar memiliki semangat berbisnis dan berwirausaha.

“Banyak bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah melalui BLT, di antaranya adalah BLT anak sekolah tahun 2022 yang merupakan komponen pendidikan dari bansos reguler Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Program Keluarga Harapan (PKH). BLT anak sekolah disalurkan kepada pelajar aktif dari tiga kategori jenjang pendidikan, yaitu siswa SD/MI sederajat, siswa SMP/MTs Sederajat, dan siswa SMA/MA sederajat,” ungkpanya.

“BLT karyawan atau BSU 2022 sebesar Rp1 juta juga diberikan kepada pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta dengan ketentuan yang telah disetujui Kemnaker,” ia melanjutkan.

Ada juga PIP, kembali ia melanjutkan, bantuan tersebut untuk pelajar yang merupakan program KIP. Untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kemendikbud, setiap siswa yang memiliki KIP harus mendaftarkan KIP miliknya ke dalam Program PIP. Serta bantuan lainnya yang memiliki target manfaat yang berbeda.

(Verry/parade.id)

Artikel Pengalihan Subsidi BBM dan Energi pada Sektor Produktif pertama kali tampil pada Parade.id.

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi isu yang akhir-akhir ini jadi sorotan publik. Pasalnya penyesuaian harga BBM akan berdampak pada semua biaya produksi. Bahkan beberapa komoditas lain juga akan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian BBM disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, keputusan Arab Saudi untuk memangkas produksi minyak mentah demi mengerek harga yang sempat turun. Kedua, situasi geopolitik negara-negara produsen minyak mentah dunia (OPEC) yang tidak stabil, termasuk potensi kembalinya Iran ke pasar minyak mentah dunia jika mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran 2015 dengan negara-negara besar.

Ketiga, konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda. Pasalnya, konflik tersebut berpotensi mengganggu ekspor minyak dari Rusia sebagai negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Keempat, bengkaknya anggaran subsidi BBM dan energi sebesar Rp502,4 T, bahkan dapat mencapai Rp698 T jika harga BBM dan LPG tetap disubsidi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan jika negara telah menyediakan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp502,4 T melalui Perpres 98/2022. Namun, jika melihat prediksi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia yang akan mencapai US$105/barel (dan masih akan terus mengalami kenaikan), maka kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.

Selisih anggaran yang diperkirakan mencapai Rp195,6 T untuk subsidi BBM, akan lebih tepat sasaran jika dialokasikan guna menghadapi krisis yang akan terjadi. Berdasar pada penyampaian Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan perayaan HUT RI ke-77 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, jika lembaga-lembaga internasional telah meramalkan negara-negara yang terancam ambruk akibat tekanan krisis global.

Presiden Jokowi setidaknya menyebut ada empat krisis global yang akan mengancam dunia, yaitu krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai upaya menghadapi krisis global. Langkah-langkah yang diambil juga harus memperhatikan situasi geopolitik internasional.

Pimpinan Pusat Ksatria Muda Respublika (PP KMR) sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, melihat adanya urgensi dalam menghadapi krisis global. Maka dari itu, PP KMR memberikan strategi pengalokasian subsidi BBM dan energi sebagai berikut:

Pertama, ketegangan yang terjadi antara China dengan AS, akibat dari kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan, memberikan dampak yang cukup besar pada pasokan energi dunia, khususnya chip semikonduktor. Mengingat, tiga produsen chip semikonduktor terbesar di dunia berada di Taiwan.

Langkah-Langkah yang diambil, baik oleh China maupun AS mengakibatkan pendistribusian chip semikonduktor menjadi terganggu. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pasokan chip semikonduktor ke beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia berhasil melihat peluang tersebut, melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan terobosan dengan membuat pabrik chip semikonduktor guna memenuhi pasokan dalam negeri. Kebutuhan akan chip semikonduktor kemudian akan didistribusikan, salah satunya untuk keperluan pembuatan mobil listrik. Mobil listrik setidaknya membutuhkan 10.000 chip semikonduktor, berbeda dengan mobil konvensional yang hanya membutuhkan 10 chip semikonduktor.

Sebagai upaya pemerintah dalam melakukan transisi energi, adanya pabrik chip semikonduktor dirasa sangat penting. Di sisi lain, keberadaan pabrik chip semikonduktor juga dapat membantu Indonesia menghadapi krisis energi. Maka dari itu, apabila anggaran subsidi BBM dialokasikan guna pembiayaan industri hilir (chip semikonduktor), maka Indonesia berhasil menghadapi krisis energi sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.

Kedua, konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina berdampak pada kelangkaan pupuk dan gandum di dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data UN Comtrade, menunjukkan pada tahun 2020 Ukraina memasok sekitar 23,51 persen gandum Indonesia, sedangkan Rusia memasok 15,75 persen pupuk Indonesia.

Selain itu, dilansir dari VOA Indonesia, kebutuhan gandum di Indonesia masih bergantung pada impor yang mencapai 11 juta ton per tahun. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan data impor Badan Statistik Nasional (BPS) nilai impor pupuk yang dikeluarkan Indonesia sebesar US$834,76 juta dengan volume mencapai 8,1 juta ton.

Sedangkan nilai impor gandum dan meslin Indonesia mencapai 4,36 juta ton dengan nilai US$1,65 miliar sepanjang Januari-Mei 2022.
Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran subsidi BBM pada peningkatan produktivitas Sorgum sebagai komoditi utama pengganti gandum, mengingat kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan sehat sudah mulai meningkat. Serta membuka lahan gandum tropis di Indonesia.

Sehingga, dengan dialokasikannya anggaran subsidi BBM pada gandum dan pupuk, Indonesia akan mampu menghadapi krisis pangan melalui peningkatan produktivitas komoditi dalam negeri.

Ketiga, setelah dua tahun Indonesia berjuang menghadapi pandemi Covid-19, tidak lantas membuat semuanya akan kembali dengan normal. Ancaman terburuk bagi Indonesia sedang menanti, yaitu krisis kesehatan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus lebih tanggap menghadapi krisis Kesehatan. Terlebih, Presiden Jokowi mengungkapkan jika seluruh dunia harus lebih tanggap dalam menghadapi krisis kesehatan.

Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam forum Virtual Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-T) Campaign 2022, yang juga dihadiri Kepala World Health Organitation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran subsidi BBM sangat tepat jika dialihkan guna menghadapi krisis kesehatan.

Artikel Analisis Ksatria Muda Republika: Strategi Pengalokasian Subsidi BBM dan Energi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sekarang INKOPPAS sedang bekerja sama dengan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) untuk menyalurkan minyak goreng bersubsidi ke beberapa daerah seperti DKI, Jawa Barat, Bengkulu, Balikapapan, kemudian Dumai, yang sekarang masih berproses, karena minyak goreng bersubsidi itu kan kita harus mendaftarkan D1 dan D2-nya itu ke Menperin,” ujarnya, Selasa (26/4/2022), di Jakarta.

“Mudah-mudahan saja sebelum lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke seluruh masyarakat,” lanjutnya harap.

Sebab kebetulan kata dia, masalah minyak goreng bersubsidi ini terkait masalah pendistribusiannya. Di mana pendistribusiaannya sangat masif.

“Kemarin dari Polri juga kan sudah bekerja sama dengan kita untuk memberdayakan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dengan INKOPPAS untuk mendistribusikan minyak goreng bersubsidi,” paparnya.

Bicara soal kendala, menurut dia, adalah adanya aturan-aturan yang berlaku. Misal kita harus mendaftarkan dari produsen. Kemudian D1 dan D2-nya kita daftarkan ke Menperin.

“Itu kan kita harus masuk program, yang bernama Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Itu produsen-produsen yang mendaftarkan,” jelasnya.

Kemudian setelah dari itu kita akan mendapatkan barcode. Dan dari barcode itu, ditandai mana yang dipasarkan minyak-minyak goreng subsidi ini (ke mana dipasarkannya).

Selain itu INKOPPAS juga telah berkomunikasi dengan BUMN pangan lain seperti RNI dan Bulog yang digadang- gadang memiliki stok minyak goreng yang cukup untuk membantu menyalurkan kepada koperasi pedagang pasar untuk di salurkan kepada pedagang pasar.

“Kami juga berkomunikasi dengan produsen- produsen minyak goreng swasta agar Inkoppas dilibatkan sebagai distributor,” katanya.

Tujuannya karena INKOPPAS memiliki jaringan yang baik ke bawah dan agar minyak goreng dapat langsung sampai kepada pedagang pasar.

Ia berharap, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita kerjasamakan dengan baik, antara Polri, INKOPPAS, APPSI, Menperin bisa berjalan dengan baik.

“Sebab yang namanya subsidi ini ada reimburse ke pemerintah, yang harus harganya tinggi di-reimburse oleh pemerintah,” ucapnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ketua Bidang Antar Hubungan INKOPPAS Menyikapi Minyak Goreng Bersubsidi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kebijakan pemberian subsidi ongkos kirim ini saya nilai kapasitas Airlangga Hartarto itu seperti seorang CEO di suatu perusahaan, bukan sebagai Menko Perekonomian,” demikian keterangan persnya, kemarin.

Harusnya, lanjut dia, sekelas Airlangga yang notabene punya riwayat pendidikan dengan gelar Master of Bussiness Administrator di Melbourne Bussines School University itu mampu mengaplikasikan ilmunya dalam sebuah kebijakan, yang tentunya menguntungkan semua pihak (rakyat dan negara), bukan malah berpihak pada suatu kelompok saja.

Kemudian, ketika membuat suatu kebijakan atau program, Airlangga harusnya menyentuh semua segmen masyarakat, bukan malah menguntungkan sebagian pihak, apalagi dalam program ini yang jelas diuntungkan sekali perusahaan-perusahan swasta, bukan BUMN apalagi rakyat kecil.

“Kami menduga Kemenko sedang mencari cashback dengan bekerja sama dengan perusahaan logistik yang nanti ujungnya money laundry. KPK harus selidiki itu,” curiganya.

Ia mencermati program tersebut mirip-mirip kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menganggarkan Rp7,2 miliar untuk subsidi kuota internet. Dan program itu dinilainya telah gagal.

“Jelas ini penghamburan uang negara. Cek saja di lapangan apa program ini tepat sasaran? Jelas tidak, toh siswa/i dan mahasiswa/i yang harusnya dapet ini malah engga.”

Selain itu kuotanya tidak bisa mengakses situs-situs yang diapakai untuk belajar. Sehingga kuota tersebut ia nilai tidak bermanfaat.

Harusnya, menurut dia, negara membuat hotspot gratis lewat jangkauan internet desa yang permanen. Dan jaringannya bisa digunakan oleh semua kalangan.

Namun demikian, bila Airlangga masih bersikeras dengan program ini, ia menyarankan terkait pengirimannya lebih baik melalui Kantor Pos Indonesia.

Selain ongkosnya lebih murah, juga sebagai bentuk sinergitas pemerintahan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitas negara yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pertumbuhan pendapatan negara.

“Saya berharap kepada Presiden Jokowi, menteri-menteri untuk ke depannya tidak ada lagi mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan rakyat kecil. Juga tak ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok tertentu yang jelas ini telah mencederai visi misi Presiden sendiri.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Subsidi Ratusan Miliar untuk Program Harbolnas Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan angka 15,2 juta pelanggan tersebut, maka penghematan belanja negara bisa mencapai Rp22,12 triliun,” kata Rida Mulyana dalam Rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu lalu (7/4).

Saat ini pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 mendatang.

Pembuatan kebijakan itu, lanjut Rida, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan asumsi makro ekonomi tahun depan di mana pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.450 per dolar AS, dan pergerakan harga minyak mentah (ICP) sebesar 50 dolar AS per barel.

Apabila tidak ada reformasi skema subsidi listrik, maka negara akan menghabiskan uang Rp61,09 triliun.

“Kalau sekiranya pemilahan ini bisa dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang tadinya Rp61,09 triliun bisa berkurang menjadi Rp39 triliun,” kata Rida.

Dia juga menjelaskan bahwa implementasi skema subsidi baru nantinya perlu sosialisasi dan edukasi agar tidak mendapat penolakan dari masyarakat seperti pengalaman tahun 2017 lalu.

“Ini memerlukan sosialisasi dan edukasi lebih awal karena jumlahnya banyak. Pengalaman kami tahun 2017, saat memilah pelanggan 900 VA itu ada effort khusus,” kata Rida.

Sepanjang 2020, Kementerian ESDM mencatat ada 24,49 juta pelanggan golongan 450 VA dan 32,48 juta pelanggan golongan 900 VA dengan total subsidi mencapai Rp47,05 triliun.

Dalam skema subsidi listrik untuk penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 menetapkan bahwa subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak menerima, pelaksanaan subsidi untuk rumah tangga melalui mekanisme subsidi langsung, dan meningkatkan pelayanan tenaga listrik.

Selanjutnya, pencabutan subsidi listrik akan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang efisien.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pencabutan Subsidi Listrik Bisa Menghemat Belanja Negara Rp22 Triliun pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos (bantuan sosial) terkait Covid-19 secara by name by adressmemperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. Seharunya, pengalaman tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung,” ujar Mulyanto, melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2020).

Dilanjutkannya, dalam penyaluran bansos Covid-19 kemarin saja, masih banyak ditemukan masalah. Ada warga yang mendapat double atau ganda, ada PNS yang juga dapat. Bahkan ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat bansos. Sementara tidak sedikit warga miskin atau yang tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bansos, malah tidak dapat.

Lebih jauh, Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin. Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.

“Secara teoritis transformasi, model subsidi dari ‘komoditas’ ke ‘orang’ memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalnya di lapangan. Terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi PKS ini.

Dengan kata lain, Mulyanto meminta Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melempar wacana ini ke publik, Pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu atau wacana seperti ini juga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas elpiji 3 kg di pasar. “Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Covid-19, dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau gas melon 3 kg ini langka dan naik di pasaran,” pungkas legislator dapil Banten III ini.

(dpr.go.id/PARADE.ID)

Artikel Anggota DPR Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg pertama kali tampil pada Parade.id.