“Kami memberikan sejumlah uang dan mi instan kepada korban longsor Desa Pasir Datar, Sukabumi, Jawa Barat. Mudah-mudah sedikit membantu,” kata Ketua DPC SPN Mulyadi, kepada media, Senin (31/10/2022).

Mulyadi menyebut bahwa kepedulian SPN ke warga Desa Pasir Datar, Sukabumi ini bagian bentuk kemanusiaan SPN dari para anggota. Bantuan ini, disebutkan olehnya hasil penggalangan (gotong royong) para anggota SPN se-kabupaten Sukabumi.

Pangkomda Laskar Nasional Jawa Barat sekaligus Penanggung Jawa Aksi Nasional KSPI, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi yang turut serta perbantuan tersebut mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa SPN tidak hanya getol melakukan aksi unjuk rasa, melainkan juga peduli, menjadi garda terdepan untuk saling membantu, khususnya ke korban bencan alam.

Buya, mewakili SPN Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut serta meringankan beban korban warga Desa Pasir Datar, Sukabumi, termasuk ke Kepala Desa. Ucapan terima kasi itu ia sampaikan ke warga dan aparat kepolisian, dalam hal ini Kapolsek Caringin, Sukabumi, Jawa Barat.

(Rob/parade.id)

Artikel SPN Peduli Bencana Longsor di Sukabumi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Keduanya kami tangkap pada Kamis, (5/5) di wilayah Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, saat sedang berwisata ke Palabuhanratu,” kata Kapolres Sukabumi AKBP SY Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis.

Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus penistaan agama dengan cara menginjak-injak Al-Quran tersebut terjadi pada 2020. Aksi DER saat menginjak Al-Quran itu direkam langsung oleh istrinya SR.

Aksi nirmoral pasutri yang menikah secara siri tersebut kemudian diunggah ke akun media sosial tersangka oleh sang istri pada Rabu, (4/5). Dari keterangan kedua tersangka, aksi menginjak-injak Al-Quran ini alasannya bukan untuk menistakan agama Islam yang merupakan agama yang dianut pasutri itu, tetapi bentuk sumpah suami agar tidak kembali membuat kesal istrinya.

Aksi tersebut sengaja direkam oleh tersangka SR untuk dijadikan ancaman kepada DER jika kembali membuat kesal dan puncaknya, pasutri ini kembali bertengkar saat sedang berwisata ke Pantai Palabuhanratu dan dengan sengaja sang istri mengunggah video suaminya yang sedang menginjak Kitab Suci umat Islam ini ke akun media sosial Facebook.

Pasutri ini pun tidak menyangka akibat video tersebut menjadi viral dan mendapatkan respons dari berbagai pihak, ditambah saat menginjak Al-Quran, tersangka DER mengeluarkan kata-kata hasutan dan umpatan. Karena viral, keduanya pun kemudian menghapus video itu berserta akun media sosialnya.

Polres Sukabumi Kota yang mendapatkan informasi adanya kasus penistaan agama ini langsung mengambil langkah cepat mengantisipasi terjadinya aksinya dengan menciduk kedua tersangka di wilayah Kecamatan Warungkiara.

“Video tersebut sebenarnya sudah direkam tersangka pada 2020 dan disimpan untuk senjata istrinya jika sang suami kembali melakukan tindakan yang membuat kesal. Video itu pun digunakan SR untuk mengancam DER, dan akan diunggah ke media sosial ternyata dibuktikan oleh SR yang ternyata unggahan tersebut berbuntut panjang,” tambahnya.

Zainal mengatakan keduanya dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman kurungan penjara enam tahun dan pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama yang ancaman hukumannya selama 5 tahun penjara.

*Sumber: Antara

Artikel Polres Sukabumi Kota Ciduk Pasutri Penista Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mereka semua sudah tidak lagi memikirkan jika upah mereka dipotong oleh pengusaha. Mereka bergerak ke Pendopo Bupati Kabupaten Sukabumi untuk meminta kejelasan dari Bupati mengapa mengubah isi rekomendasi,” demikian keterangan persnya, yang diterima parade.id, Kamis (2/12/2021).

“Hal ini mereka lakukan dengan penuh kesadaran tanpa unsur paksaan sedikit pun dari para Pimpinan-pimpinan DPC SPN Kabupaten Sukabumi.”

Buya yang juga merupakan Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI seluruh Indonesia mengatakan bahwa upah di Sukabumi adalah tragedi kemanusiaan. Harus dilawan dengan seluruh kekuatan, karena menurutnya dengan itu Negara sudah tidak lagi mempertimbangkan kemampuan daya beli kaum buruh dalam kehidupan sehari-hari.

“Menyampaikan bahwa SK Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep.732-kesra/2021 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2022 adalah tragedi kemanusiaan,” kata dia.

Buya pun menawarkan dua solusi kepada Kepala Daerah/Bupati atas hal itu. Pertama, dalam waktu yang secepat cepatnya Bupati harus membuat Perda tentang pengupahan dan Perda tentang struktur skala upah yang berpihak kepada Kaum Buruh.

Kedua, tegakkan hukum Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JSSSH) seperti yang tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

“Kepada kaum buruh kabupaten Sukabumi saya memberikan dua pesan. Pertama, PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tanpa Omnibus Law UU CIpta Kerja adalah harga mati,” katanya.

Kedua, tingkatkan konsolidasi untuk bersiap melakukan mogok nasional jilid II.

Sementara itu, Sekertaris DPC SPN Kabupaten Sukabumi, Samsul Arifin mengatakan bahwa seruan perjuangan untuk seluruh Anggota SPN keluar dari pabrik akan terus menerus dilakukan selama kebijakan hanya berpihak kepada Pengusaha tetapi kejam kepada kaum buruh di Kabupaten Sukabumi.

“Kita juga akan terus melumpuhkan ekonomi di Kabupaten Sukabumi dengan cara melumpuhkan jalan jalan utama yang ada di Kabupaten Sukabumi sebelum Bupati memberikan solusi dari permasalahan ini,” kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Ribuan Buruh Pabrik di Sukabumi Keluar untuk Ikut Aksi soal Upah pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam audiensi, GMNI Sukabumi Raya menuntut sekaligus mendesak DPRD kota Sukabumi untuk mengeluarkan Hak Angket dan Hak interpelasi kepada Wali Kota.

“Kami berpandangan bahwa DPRD Kota Sukabumi sangat tepat ketika mengeluarkan Hak tersebut, karena Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (yang penting dan strategis) serta berdampak luas bagi masyarakat, khusunya para pedagang Pasar Pelita,” demikian keterangan persnya kepada parade.id, kemarin.

“Sedangkan Hak Angket sebagaimana yang dimaksud hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan,” bunyi sambungan keterangan tersebut.

Dalam keterangan itu, tertulis bahwa Komisi II DPRD tidak membahas Pasar Pelita selama PPKM karena lebih mementingkan masalah nyawa. Tetapi, bagi GMNI Sukabumi Raya, Komisi II harus tetap bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap problematika mangkraknya pasar pelita, karena hari itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan (SP3 selesai). SP3 sendiri telah berakhir pada tanggal 30 Juli 2021.

“Bahkan sampai saat ini bahwa DPRD Kota Sukabumi Komisi II mengatakan belum pernah memegang perjanjian adendum. Padahal menurut kami dokumen publik itu harus dibuka.”

Sebab Hak Angket dan Hak Interpelasi tak kunjung usai, mereka pun kecewa. Dalam ruang audiensi, dimana Wali Kota juga tak hadir, mereka akhirnya melakukan walk out.

Mereka memutuskan aksi di depan Kantor Pemerintah Kota Sukabumi. Dalam aksinya, mereka meminta kejelasan terkait bagaimana tindak lanjut pasar Pelita.

(Ars/PARADE.ID)

Artikel GMNI Sukabumi Raya Beraudiensi dengan DPRD terkait Pembangunan Pasar Pelita pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya Buya menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi secepatnya memanggil seluruh pengusaha-pengusaha setempat untuk secepatnya mengeluarkan Dana CSR bagi buruh.

“Demi membantu kondisi Kaum buruh yang terdampak kondisi pandemi Covid-19,” kata dia, kepada parade.id.

Hal lainnya yang disampaikan oleh Buya di hadapan Iyos ialah terkait penolakannya terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law. Buruh, kata dia, harus terus berjuang dan bergerak demi masa depan yang lebih baik.

“Dengan cara terus menerus bergerak dan berjuang tanpa henti menyuarakan suara perlawanan kaum buruh Indonesia terhadap Omnibus Law. Gerakan buruh bangkit tolak dan melawan Omnibus Law,” kata Penanggung Jawab Aksi Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Hal lainnya yang disampaikan oleh Buya ke Iyos ialah agar diperhatikan soal pemotongan upah bagi kaum buruh yang isolasi mandiri. Buya juga meminta agar dihentikannya pemutus hubungan kerja (PHK) kepada buruh di tengah pandemi.

Serta meminta agar penegakkan hukum jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang sudah tertuang dalam Perpres tentanga jaminan sosial.

Buya tidak sendiri bertemu dengan Wakil Bupati Sukabumi Iyos. Ia ditemani Ketua DPC SPN Sukabumi, Budi Mulyadi beserta Sekretarisnya Samsul Arifin dan seluruh jajaran pengurusnya.

Juga seluruh Ketua-ketua PSP SPN se-Kabupaten Sukabumi. Pertemuan berlangsung di pendopo Bupati Sukabumi.

(Mur/PARADE.ID)

Artikel Pangkomda Laskar Nasional Jabar Bertemu Wakil Bupati Sukabumi, Peduli Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Melalui dinas terkait, Pemda mulai sosialisasi kepada pedagang di 12 ruas jalan yang ada di Kota Sukabumi. Kemarin, Rabu (9/6/2021) dilakukan sosialisasi kepada pedagang eks Pasar Pelita lama, terkait target pembangunan dan akses pembiayaan untuk kios dan lapak di pasar yang masih dalam proses pembangunan,” demikian keterangan yang diterima parade.id, kemarin.

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi optimis bahwa pembangunan gedung Pasar Pelita akan segera selesai di akhir Juni mendatang. Kepala DKUPP kota Sukabumi Ayi Jamiat menegaskan progres pembangunan hingga hari yang dihitung oleh tim dari pekerjaan Umum sudah 94,5 persen.

“Jadi menurut saya ini pasti beres. Perjanjian kemarin PT. Fortunindo akan menyelesaikan di akhir Junk. Yang sisa 5 persen kurang lebih yaitu jalan lingkar luar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemda saat ini sedang fokus sosialisasi kepada pedagang untuk bersiap beralih ke Pasar Pelita. “Kita terus sosialisasi kepada pedagang untuk segera membeli kios dan los untuk tempat jualan nanti,” tambahnya.

Menurut Ayi pada tanggal 31 Juli 2021 mendatang, jika pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan di 12 ruas yang ada di Kota Sukabumi akan ditertibkan, maka para pedagang diarahkan untuk masuk ke bangunan Pasar Pelita.

Terkait teknis penempatan untuk para pedagang,

PT. Fortunindo Artha Perkasa menyebut ada skema kredit perbankan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Juga ada DP (down Payment)  yang bisa dicicil untuk meringankan pembayaran para pedagang.

(Ram/PARADE.ID)

Artikel Pemkot Sukabumi Memastikan Proyek Pasar Pelita Rampung Bulan Juni Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator aksi, Ghonim Rahadian, aksi tersebut bagian dari upaya ABSI untuk mendorong pemerintah agar mensejahterakan para buruh di Indonesia.

“Apalagi di dalam kondisi seperti ini (pandemi), kami rasa perhatian lebih dari pemerintah dibutuhkan untuk kaum buruh,” kata dia.

Selain menyinggung buruh, dalam aksinya, ABSI juga menyinggung Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang belum lama ini diperingati. ABSI menyoroti wajib belajar 9 tahun.

“Pasalnya, masih banyak ditemukan di masyarakat kita yang tidak tuntas belajar, apalagi ditambah karena dampak pandemi ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut Ghonim, sudah seharunya pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh pendidikan bangsanya. Hal ini agar ke depannya bangsa kita semakin cerdas, berkemajuan, dan mampu bersaing dengan negara lain.

Aksi ABSI diikuti puluhan orang. Massa sempat melakukan longmach dari Lapang Merdeka Kota Sukabumi menuju Pemkot Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi.

Di tempat itu, Ghonim melakukan orasi dengan isu, tuntutan, dan harapan yang sama.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Aliansi BEM Sukabumi Gelar Aksi Solidaritas untuk Buruh, Singgung Pendidikan pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator ABSI Ghonim Rahardian menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh masing-masing BEM Perguruan Tinggi di Sukabumi, di mana ABSI mengadakan pendidikan teklap aksi ini guna mengasah kepekaan mahasiswa saat menggelar demonstrasi di jalan.

“Kegiatan ini diikuti oleh para anggota BEM Perguruan Tinggi di Sukabumi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pendidikan teklap Absi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengasah dan mempertajam kembali kepekaan seorang mahasiswa disaat turun dalam menyelenggarakan aksi massa (demonstrasi),” ujar Ghonim kepada wartawan Parade.id, Ahad (21/3/2021).

ABSI mengisi kegiatan ini dengan berbagai materi untuk diaplikasikan nanti ketika dilapangan seperti pelatihan orasi, kegawat daruratan, simulasi aksi dan seterusnya. Dengan harapan memberikan output kepada mahasiswa agar sadar akan perannya serta meminimalisir risiko dalam menggelar aksi massa.

“Materi yang diberikan untuk pendidikan teknis lapangan ABSI yaitu dasar-dasar jurnalistik, kegawat daruratan, pelatihan orasi, simulasi aksi dan manajemen, kebijakan publik dan isu-isu strategis. Kami juga ingin adanya output dari kegiatan ini yang pertama mahasiswa dapat mengorganisir kepentingan publik,” terangnya.

“Lalu yang kedua, mahasiswa harus sadar terhadap peranannya di saat melaksanakan aksi massa dan yang terakhir mahasiswa dapat meminimalisir resiko dalam cipta kondisi yang terjadi disaat menggelar aksi massa,” sambungnya.

Lebih lanjut lagi Ghonim meyakini kegiatan ini mampu memberikan manfaat pada organisasi yang bernafaskan pergerakan dan memajukan hajat orang banyak.

Dengan terlaksananya kegiatan pendidikan teklap ABSI ini, ia semakin yakin dan optimis bahwa organisasi sebagai nafas daripada pergerakan akan tetap terus memajukan hajat orang banyak yang menjadi bagian dalam perjuangan mahasiswa.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Aliansi BEM se-Sukabumi Gelar Pendidikan Teklap Aksi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Adapun jumlah panitia ad hoc yang menjalani rapid test COVID-19 ini sebanyak 7.863 orang, mereka merupakan panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman di Sukabumi, Jumat.

Menurutnya, dalam melaksanakan tes cepat ini pihaknya sudah bekerjasama dengan 58 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, tujuan dari pemeriksaan ini selain sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 dalam waktu dekat ini mereka akan melaksanakan tugasnya yakni melakukan pemutakhiran data pemilih pada 15 Juli hingga 14 Agustus 2020.

Tentunya saat mereka melakukan tugasnya di lapangan akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memastikan nama dan alamat warga yang tercantum tepat, agar tidak ada pemilih ganda maupun pemilih “siluman”.

Dalam pelaksanaan tes cepat ini pihaknya berkoordinasi dengan petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Jika nantinya ditemukan adanya pantia ad hoc yang positif, maka untuk penanganannya diserahkan kepada tim Gugus Tugas dan tidak menutup kemungkinan diganti antisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, setiap panitia ad hoc sudah dibekali masker dan hand sanitizer serta wajib menerapkan protokol kesehatan maksimal sesuai standar World Health Organization (WHO).

“Tahapan pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19 juga sudah diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak, sehingga setiap melaksanakan tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan maksimal,” tambahnya.

Di sisi lain, Ferry mengatakan untuk teknis kampanye, debat calon Bupati-Wabup Sukabumi, pemungutan/perhitungan suara hingga penetapan calon kepala daerah terpilih di masa pandemi ini pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan melihat kondisi status COVID-19 di Kabupaten Sukabumi.

Lanjut dia, dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini pihaknya tidak hanya menargetkan sebatas sukses saja, tetapi harus tetap sehat. Maka dari itu, seluruh divisi di KPU Kabupaten Sukabumi sedang mempersiapkan segala sesuatunya, karena pelaksanaan pilkada pada tahun ini dipastikan jauh berbeda dengan yang sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel 7.863 Anggota Panitia Ad hoc Pilkada Jalani Tes Cepat di Sukabumi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk pertama kali saya keluar selama masa pandemi ini ke Sukabumi, Jawa Barat,” ujar Wapres di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

Kunjungan Wapres Ma’ruf Amin ke Sukabumi untuk meninjau kesiapan SMAN 4 Sukabumi yang akan kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi mulai Senin, 13 Juli 2020.

SMAN 4 kembali menyelenggarakan KBM secara tatap muka setelah Sukabumi dinyatakan sebagai zona hijau. Sekolah bersejarah itu akan menjadi salah satu sekolah percontohan atau role model penyelenggaraan KBM tatap muka di tengah pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain ke SMAN 4, Wapres juga menyambangi Balai Kota Sukabumi, untuk mendengarkan laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas upaya penanganan COVID-19 di Jawa Barat.

Wapres juga akan meninjau Pondok Pesantren Assobariyyah di Sukabumi terkait pencegahan COVID-19 di dalam pesantren.

Dalam kunjungan tersebut Wapres berharap Sukabumi sebagai wilayah zona hijau COVID-19 dapat menjadi role model penanganan COVID-19 di daerah hijau lain, menjadi model penyelenggaraan pendidikan dan menjadi model inovasi dalam menjaga pusat keramaian seperti pasar dan terminal tetap aman dari COVID-19.

Selain itu, kata Wapres, yang terpenting dilakukan wilayah zona hijau adalah menjaga konsistensi keamanan daerahnya agar tidak berubah menjadi zona kuning atau merah.

“Bagaimana menjaga konsistensi. Istilah agamanya bagaimana menjaga istiqomah. Mencapainya (zona hijau) tentu sulit, tapi mempertahankannya juga tidak mudah. Saya berharap dan mendoakan agar sekali hijau tetap hijau,” ujar Wapres.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Sukabumi Jadi Wilayah Kunjungan Kerja Perdana Wapres Selama Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.