“Karena lambannya pihak penyidik, jadi kami terpaksa melaporkan penyidik Polrestabes Makassar ke pihak Propam Polda Sulsel. Selaku pelapor, saya merasa sangat tidak puas dengan proses penyelidikan kasus pembuatan dan penyebaran konten asusila LGBT yang sudah berlangsung hampir 10 bulan,” akunya, dalam keterangan media kepada parade.id, Jumat (3/6/2022).

Soal itu, dimana konten pornografi dan porno aksi di laman media sosial (terduga) kini menjadi menjadi sorotan ormas Islam Brigade Muslim Indonesia (BMI).

“Pasalnya hingga saat ini Dimas Adipati belum dilakukan penahan oleh penyidik Polrestabes Makassar sejak ditetapkan beberapa Minggu lalu,” demikian katanya, yang juga merupakan anggota BMI.

Dalam undangan musyawarah BMI, ia menyampaikan rasa kecewa atas keputusan penyidik tidak melakukan penahan terhadap Dimas Adipati.

“Saya menghadiri musyawarah bersama pengurus BMI. Kami ini sebenarnya sudah lama berkeinginan melakukan aksi demostrasi dan membuat laporan pengaduan ke propam Polda sebagai usaha untuk mengingatkan penyidik agar yang bersangkutan dapat ditahan segera mungkin,” kata Haryono.

Tapi menurutnya hal ini tertunda karena Ketua umum BMI masih terus berupaya melakukan komunikasi kepada aparat kepolisian agar supaya pelaku pembuat dan penyebar konten asusila (LGBT) ini dapat dilakukan penahanan

Diketahui ketua BMI, Muhammad Zulkifli telah beberapa kali mengingatkan pihak aparat mengenai hasil musyawarah BMI agar dalam melakukan tindakan penegakan hukum tidak berkesan mengistimewakan Dimas terduga pelaku pembuat dan penyebar konten asusila (LGBT).

Namun, sampai saat ini pelaku memang masih berkeliaran, sehingga saat ini pelapor dan sebagian besar anggota BMI merasa bahwa pihak penyidik Polrestabes Makassar seakan memberi keistimewaan kepada pelaku (Dimas Adipati). Muhammad Zulkifli, selaku Ketum BMI pun disebutnya mengaku tidak bisa menghalanginya untuk membuat pengaduan ke pihak propam karena hal ini diatur dalam UU.

“Sampai hari ini pelaku yang telah di tetapkan sebagai tersangka masih saja berkeliaran di luar, padahal ancaman pidana pelaku itu di atas lima tahun,” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya dan anggota BMI lainnya semakin kecewa karena salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan karena alasan sel tahanan full. Padahal menurut BMI Polres bisa melakukan penitipan tahan di sel tahanan lain, termasuk di Polda Sulsel.

Haryono menambahkan bahwa saat ini handphone Ketua Umum BMI masih disita pihak penyidik. Sedangkan HP milik tersangka dikabarkan telah di jual oleh bersangkutan.

“Hal lain yang membuat kami kecewa adalah soal penyitaan barang bukti handphone. Saya heran kok pelaku ini dengan santainya menjual ponselnya, padahal sudah disampaikan oleh penyidik sebelumnya bahwa handphone miliknya (Dimas) harus disimpan karena akan dilakukan penyitaan,” ungkap Haryono

Kondisi ini mengakibatkan handphone ketua BMI yang terpaksa harus diserahkan untuk disita sebagai barang bukti.

“Kami rasa apa yang dilakukan oleh Dimas (pelaku) ini adalah usaha menghilangkan barang bukti dan dilakukan dengan sengaja,” ujar Haryono.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Pembuat dan Penyebar Konten Berbau LGBT Belum Ditahan, Pelapor Mengadu ke Propam pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmasyah, mengataka bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 ini diadakan selama 2 hari. Pengadaan ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.

“Di tengah sulitnya mencari warga yang dapat menerima vaksin Covid-19, kami berhasil mengumpul 600 penerima vaksin. Saya lihat warga sangat antusias mengikuti program vaksinasi yang diselengarakan oleh pengurus dan panitia Karang Taruna Sulsel,” ujarnya, kepada media.

“Ini tentunya menjadi hal yang sangat positif,” sambungnya.

Dia mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi massal ini sejalan dengan akselerasi program Pemkot Makassar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk panitia sehingga kegiatan vaksinasi dapat berjalan lancar hingga hari minggu .

“Agar apa yang harap bisa mencapai target,” tutur Syal Merah sebutan lain ketua Karang Taruna Sulsel.

Sementara Ketua Panitia Makassar Health Party, Puspito Hargono menyampaikan bahwa vaksinasi massal ini sengaja dirangkaikan dengan beragam kegiatan, salah satunya pasar murah. Tujuannya agar masyakarat berminat untuk divaksin.

“Kan orang ini sekarang agak susah untuk diajak divaksin jadi cendrung dipaksa. Kenapa kita angkat tema party, karena juga disediakan kebutuhannya masyarakat terkait bahan pokok,” ujarnya.

Lebih jauh, Puspito menjelaskan jika pihaknya menyediakan berbagai macam jenis vaksin untuk masyakarat. Seperti misalnya vaksin booster mereka bisa memilih antara Pfizer atau Moderna.

Kegiatan tersebut berlangsung di tribun lapangan karebosi. Hadir utusan BIN, Wakapolda Sulsel Brigadir Jenderal Pol. Chuzain Patoppoi dan Kapolrestabe Makassar.

Vaksinasi Covid-19 bertema Makassar Health Party berlangsung selama 2 hari. Pelaksanaan dimulai dari Sabtu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Karang Taruna Sulsel Menggelar Program Vaksinasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dari 7 orang yang ditangkap, 4 orang merupakan nelayan, sisanya 3 orang, adalah aktivis pers mahasiswa dari UKPM Unhas dan UPPM UMI,” demikian cuitan lewat akunnya @Jatamnas, Sabtu (12/9/2020) pagi.

Adapun kronologinya menurut akun tersebut adalah sbb:

Sekitar Pukul 06.00 Wita, kapal Boskalis kembali melakukan penambangan pasir di lokasi tangkap nelayan sehingga memunculkan reaksi dari masyarakat pulau kodingareng. Gelar aksi.

Pada Pukul 07.30 Wita, warga pulau kodingareng bersiap-siap melakukan aksi penghadangan untuk mengusir kapal Boskalis. Sebanyak 45 lepa-lepa dan 3 Jolloro berangkat dari pulau Kodingareng. Tiba di lokasi tambang pasir Pukul 8.33 Wita.

Aksi penghadangan berlangsung sampai Pkl. 08.50 Wita, kapal boskalis meninggalkan lokasi, dan diikuti massa aksi.

Pkl. 09.53 Wita, massa aksi berada dekat dari pulau tiba-tiba sekoci Polairud datang, langsung menghadang serta merusak Jolloro milik nelayan dan menangkap 7 massa aksi.

Menurut Jatam, jumlah orang yang ditangkap sudah 11 orang. Tiga orang adalah aktivis Pers Mahasiswa dari UKPM Unhas dan UPPM UMI. Sisanya adalah nelayan itu sendiri.

“Tak sekadar menangkap 11 nelayan dan aktivis pers mahasiswa, Polisi juga memukul seorang nelayan, atas nama Daeng Pasang tadi pagi. @AksiLangsung @bersihkan_indo @FraksiRakyat_ID.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Nelayan dan Mahasiwa Ditangkap Polairud Pascaksi Penghentian Tambang Pasir pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator aksi Aliansi, Jamaluddin Kadir bahkan mengatakan bahwa pernyataan yang menyebutkan Aksi KAMI sebagai gerakan moral adalah penipuan dan penyesatan.

“Deklarasi KAMI nyata-nyata gerakan politik yang dibungkus dengan nama gerakan moral. Deklarasi KAMI dilakukan oleh orang-orang yang tidak sabar dengan proses politik pergantian pemerintahan secara konstitusional,” kata dia, mengutip matasulsel.

Menurut dia, seharusnya kita sama-sama menguatkan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin untuk keluar dari ujian seperti pandemi, bukan malah membuat gerakan tambahan yang semakin memperburuk situasi.

“Jika mereka mau bersabar tahun 2024 adalah momen yang tepat untuk mereka tampil menyampaikan gagasan politiknya yang lebih baik dari pemerintah sekarang, bukan hari ini di saat bangsa kita ditimpa,” katanya.

Aliansi ini pun mengimbau sekaligus menegaskan kepada masyarakat Sulsel untuk tidak senantiasa terlibat dengan KAMI, karena gerakan (KAMI) ini adalah gerakan politik yang bisa memecah belah persatuan bangsa.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Deklarasi KAMI Dianggap Gerakan Makar pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua terpilih adalah Siri’ Napacce. Dalam sambutannya Siri’ menyatakan bahwa dirinya bergabung ke KAMI karena ia merasa bahwa bangsa dan negara saat ini tengah mengalami kondisi terancam krisis multi dimensi, sehingga saat ini dibutuhkan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan itu secara cerdas , jujur dan berani.

“Untuk melakukan koreksi total bahkan taubat Nasional,” kata dia, Senin (24/8/2020), dalam webinar

Kebersamaan dan atau persaudaraan kebangsaan menurutnya akan terwujud dalam komitmen kritis dan jujur demi penyelamatan dan kebaikkan bangsa saat ini.

“Kami Sulsel hadir dalam rangka, menyampaikan jerit rakyat yang menderita, mengikat erat kembali  simbol Ideologi bangsa yang hendak di cabik- cabik,” tambahnya.

“Kami Sulsel hadir untuk dengan jujur, ikhlas dan tawakkal kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran,” sambungnya.

Adapun 8 tuntutan dari KAMI Sulsel yang dibacakan oleh Agus Baldie sebagai berikut:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang carut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya Komunisme, Ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Hadir dalam acara deklarasi tersebut Said Didu (Deklarator KAMI), Prof Hafiz Abas (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Prof Halim Mubin (Rektor Unhas), DNani Iriany(Dokter THT Unhas), dan Kolonel (Purn) Muh. Nursam.

Selain itu hadir pula Ikhwan Abdul Djalil (Kordinator KAMI), Habib (Dosen Unhas), Andi Maryam (Reaktor UIT), Iksan Kitta (Dokter Sepesialis Ortopedi), belasan orang tamu undangan.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel KAMI Sulsel Terbentuk pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mendesak Gubernur Sulsel mencopot PLT Kadis Pendidikan Sulsel, Ketua PPDB SMAN/SMKN, PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar, Pj. Walikota Makassar karena diduga tidak mampu menangani PPDB,” demikian kata koordinator aksi Iqbal Jack, Rabu (12/8/2020).

Massa juga meminta dicopotnya, serta memeriksa Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar karena diduga melanggar asas PPDB. Di antaranya menurut Iqbal: Asas non-diskriminatif, Asas objektif, Asas trasparan, Asas akuntabel, dan Asas asas berkeadilan.

“Mendesak Gubernur Sulsel bertanggung jawab terhadap semua siswa yang belum sekolah tahun 2020/2021,” tekannya.

Gubernur Sulsel sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Sulsel menurut massa harusnya mampu mengakomodir semua siswa yang belum tertampung tahun ajaran 2020/2021, khususnya di sekolah negeri yang ada di Sulsel khususnya Kota Makassar. Oleh karena itu, terkait dugaan adanya siswa “siluman” yang telah di-drop ke setiap sekolah SMK/SMKN segera dibatalkan.

Namun, menurut Gubernur Sulsel pihaknya sudah melakukan upaya seadil-adilnya, agar permasalahan penerimaan siswa sekolah baru. Pemerintah hadir untuk menyiapkan sekolah, makanya Kadisdik ia ingatkan agar komunikasi dan cari solusi penanganan masalah ini.

“Tolong sekali lagi jangan ada anak sekolah yang bayar masuk sekolah pendidikan ini tanggung jawab negara. Saya janji kepada ibu-ibu hal ini akan selesai, karena ini adalah negara punya tanggung jawab.

Basri selaku Plt. Disdik Prov. Sulsel membantah seperti yang dituduhkan terkait PPDB oleh massa aksi.

“PPDB dilakukan ada aturannya? bukan saya yang mengatur. Ituada Permen, Pergub dan Juknis yang mengatur dan kami tidak akan melanggar itu. Perlu di ketahui Bapak Herman ini mau membuka 1 kelas di SMA 17 dan memasukan orang-orangnya Pak Herman Hafid,” terang bantahnya.

Herman ini, kata di, sebelumnya disebut pernah ketemu dan tidak ada negosiasi kemudian banyak sekali nama-nama yang diberikan kepada saya untuk dimasukan ke sekolah.

“Catat semua Kepsek yang disebutkan oleh Bapak Herman Hafid. Hari ini sudah clear dan tolong ditulis nama-namanya mau kemana sekolahnya, dimasukan dimana,” katanya jelas.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Soal PPDB, OPM Minta Gubernur Sulsel Copot Plt. Kadisdik pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya yang akan hadir adalah Habib Muchsin Al Habsy selaku Ketua DPD FPI, Ustaz Agus Salim selaku Sekretaris DPD FPI, Habib Faisal Zenn Al-Habsyi selaku Imam Daerah FPI, dan ustaz Abu Thoriq selaku Dewan Syuro FPI Sulsel.

Kesemuanya dikabarkan take off pada pukul 11 siang tadi. Keempat pengurus FPI tersebut berangkat dari bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Selain akan menghadiri milad, dikabarkan bahwa pengurus FPI Sulsel tersebut juga akan menghadiri Munas terlebih dahulu pada tanggal 14 Agustus nanti. Milad FPI nanti adalah yang ke-22 tahun.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Pengurus FPI Sulsel Terbang ke Jakarta: Ikut Munas dan Milad pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengutuk apa pun yang mereka lakukan pada Imam Besar kami, Habib Rizieq Shihab.

Untuk itu, segenap Front Pembela Islam (FPI) se-Sulawesi Selatan siaga 1 dan siap melawan kemungkaran dan anarkisme yang mereka ciptakan, siap melayani mereka dengan tenaga kami. Kami akan melawan kemungkaran yang kalian buat,” demikian keterangan DPD FPI Sulsel melalui video yang tengah viral di media sosial, Twitter.

DPD FPI Sulsel menilai bahwa tindakan usaha pembakaran tersebut sebagai laku yang biadab.

“Mengutuk dengan keras kepada gerombolan biadab yang merobek-robek, menginjak-injak dan menghina Imam Besar kami Habib Rizieq Shihab, kami DPD Sulawesi Selatan keberatan dengan tindakan manusia-manusia biadab itu,” tambah mereka tegas.

Budi Djarot, yang disebut sebagai pemimpin aksi di depan DPR/MPR RI pun akan mereka cari sampai dapat, di manapun keberadaannya.

“DPD FPI Sulawesi Selatan insyaallah siap hidup mulia atau mati syahid,” tegasnya ancam.

Kepada aparat keamanan, FPI Sulsel meminta agar berlaku adil dan mampu mengusut tuntas atas tindakan massa tersebut. Pasalnya, tindakan mereka dinilai telah masuk ke dalam ujaran kebencian kepada seseorang.

“Kami juga mengingatkan pihak keamanan tolong adil dan usut tuntas siapa yang melakukan ujaran-ujaran kebencian di depan gedung DPR/MPR RI. Kami berharap aparat menangkap mereka semuanya yang telah menghina, merobek mencaci maki Imam Besar kami Habib Rizieq Shihab,” pintanya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel FPI Sulsel Siaga Satu! Siap Cari Budi Djarot pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sampai saat ini kami masih mengikuti proses dengan menyerahkan Syarat Dukungan perseorangan yang kedua kalinya, sebagai perbaikan Bakal Calon Perseorangan yang berjumlah 4.874 suara dukungan perseorangan di 11 Kecamatan. Kami menitip sekiranya kerahasian data dukungan, agar betul-betul dijaga sehingga tidak menimbulkan konflik untuk ke depannya,” demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Senin (27/7/2020).

Nandar jamaluddin Ketua KPU setempat mengatakan, bahwa penyerahan perbaikan ini  memeneuhi proses tahapan Pilkada.

“Wajib kita laksanakan verifikasi lanjutan karena tidak memenuhi standar syarat minimal perseorangan, maka dilaksanakannya proses selanjutnya yaitu perbaikan Syarat dukungan,” kata dia.

Jumlah perbaikan yang dibutuhkan, adalah kekurangan dukungan—minimal dua kali lipat kekurangan dukungan, yang awal jumlahnya 1.140 suara dukungan perseorangan.

“Adapun persyaratan yang diserahkan yaitu tambahan perbaikan dukungan Perseorangan,” kata dia lagi.

Penyerahan perbaikan ini, kata bakal calon, Zainuddin untuk mencegah pihak ketiga untuk melakukan power dalam mengintimidasi dan mengancam pendukung.

Waktu verifikasi syarat dukungan perbaikan pada tanggal 8-16 Agustus 2020 yang dilaksanakan ditiap LO tingkat Kelurahan dan Desa pada satu tempat yang telah ditentukan masing-masing LO dan PPS, yang akan di verifikasi PPDP dan Bawaslu.

Adapun Calon perseorangan pada Pilkada Kab. Kep Selayar, yaitu Zainuddin Balon Bupati dan Aji Sumarno sebagai Balon Wakil Bupati.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Bakal Calon Bupati Perseorangan Serahkan Syarat Dukungan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami buat pernyataan sikap ini untuk menyampaiakan aspirasinya kami dan tetap akan menolak RUU-HIP,” demikian kata Naim, selaku Ketua PD Pemuda Muhammadiyah, Selasa (21/7/2020).

Harapan AMM,  kepada pimpinan DPRD agar tidak bosan untuk menerima kami terkait isu yg lagi marak saat ini, dan perbincangkan saat ini oleh publik.

“Kami juga berharap kepada anggota DPRD bisa membuat ruang aspirasi untuk mengundang OKP atau Mahasiswa sehingga tidak semua ditanggapi dengan aksi demo atau ribut supaya bisa untuk menyampaikan aspirasi para Mahasiswa dan masyarakat,” kata dia lagi.

Dalam audiensi, AMM diterima perwakilan DPRD Parepare, salah satunya oleh Tasming Hamid, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare).

“Kami sepakat untuk nanti membahas hal tersebut di rapat paripurna untuk membuat tempat aspirasi (ruang publik) supaya tidak terlalu ribet dan tdk mengganggu jalurnya jalan untuk menyampaikan aspirasi,” responnya di hadapan AMM di salah satu ruangan di DPRD.

Ia berjanji akan melaksanakan rapat dan akan menjadwalkan serta meminta membahas di paripurna bagaimana tanggapan ini dan membawa aspirasi tersebut ke Mengsekneg dan lainnya.

Adapun penyataan sikap yang disampaikan Angkatan Muda Muhammadiyah di hadapan perwakilan sbb:

a. Menghentikan dan Mengeluarkan RUU HIP/PIP dari daftar PROLEGNAS karena kedudukan Pancasila yang diatur dalam TAP MPRS nomor XX/1996 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP  MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor III/2000 sudah sangat kuat jadi tidak perlu dijadikan UU secara khusus dan melakukan Penguatan tap MPR dan tidak ada lagi pembahasan RUU-HIP.

b. Membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang keberadaannya sangat memungkinkan adanya tafsir tunggal terhadap nilai Pancasila dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya di Indonesia.

c. Mengusut inisiator RUU HIP karena dengan usulan itu memunculkan kontroversi kontra negative terhadap warga bangsa yang berpotensi merongrong persatuan yang melanggar pada nilai-nilai Pancasila dan adanya upaya mereduksi pancasila dengan memeras sila menjadi Tri Sila dan Eka Sila dan memasukkan ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan history pidato Bung Karno tanpa mempertimbangkan piagam Jakarta.

Di dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) terdapat IPM, IMM, Nasyiatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah.

Selain Wakil Ketua DPRD dan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah, hadir pula Rahmadana Yusuf (Ketua PD IPM Kota Pare Pare), Hidayah S (Bendahara PD IPM Kota Pare Pare), Firmansyah (Kabid Hukum PDPM Kota Pare Pare), Muh. Kurniawan (Ketua Umum IMM Kota Pare Pare), dan Ramdana Yusuf (Ketua PD IPM Kota Pare Pare).

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Tolak RUU HIP-BPIP, AMM Audiensi dengan DPRD pertama kali tampil pada Parade.id.