Hal itu disampaikan Ketum HIMA Sultra Eghy Seftiawan, usai aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin, Rabu (10/1/2024).

“Saya, secara tegas mengatakan bahwa Pj Gubernur, mantan polisi itu terkesan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat. Bahkan cenderung tak bisa bekerja. Pj Gubernur tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan Sultra,” kata Eghy, dalam keterangannya kepada media.

Akibatnya, Bumi Anoa itu, kata Eghy, mengalami inflasi.

“Sultra saat ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik. Pejabatnya malah justru sibuk pencitraan dan otak-atik posisi,” kata dia.

HIMA Sultra mengindikasikan terjadinya hal itu karena Pj Gubernur Andap tidak memiliki niat dalam menjabat sebagai pejabat di daerahnya. Bila Pj Gubernur memiliki niat baik untuk memperbaiki daerah, maka perkara inflasi yang menimpa daerahnya itu kata Eghy sudah teratasi.

“Sebabnya kami datang di hadapan Kemendag untuk meminta yang memiliki kewenangan segera menggantikan Penjabat Gubernur demi keselamatan masyarakat, ekonomi, SDA, dan kemajuan daerah,” imbuhnya.

Selain dianggap seperti di atas sehingga dikritisi kinerjanya, Eghy juga beranggapan karena Pj Gubernur Andap terindikasi bermain politik, tidak netral pada pilpres.

“Saya menilai bahwa jabatan ini bukan untuk menyelamatkan dan membantu pemerintah pusat dalam mengangkat SDA yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Tapi justru untuk manuver politik pilpres,” katanya.

“Ada dugaan bahwa pejabat ini ditugaskan bukan untuk memperbaiki sistem dan mengangkat SDA kami untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat melainkan untuk manuver politik praktis,” katanya lagi.

HIMA Sultra pun mencium bau itu, kata dia. Dan menurutnya, itu tidak baik untuk kesuburan dan kemajuan daerah Sultra.

“Olehnya, kami minta untuk segera dicopot dan digantikan dengan yang betul-betul memiliki niat baik dalam menjalankan misi negara untuk mensejahterakan masyarakat,” pintanya.

HIMA Sultra akan datang kembali dengan massa lebih besar untuk melakukan aksi unjuk rasa, jika tidak ada tindak lanjut dari Kemendagri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

(Rob/parade.id)

Artikel HIMA Sultra Kritisi Kinerja Andap Budi Revianto, Pj Gubernur Sultra pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sorotannya GMPN, lewat Ketumnya Muhammad Rifki Syaiful Rasyid menduga bahwa aktivitas PT WIN itu dapat membahayakan warga sekitar (di dekatnya).

“Membahayakan warga sekitar. Aktivitas penambangan di sekitar pemukiman warga berpotensi merusak lingkungan warga sekitar. Kita tidak ingin warga menjadi korban,” ujar Rifki melalui keterangan resmi pada Sabtu (7/10/2023).

Menurut Rifki, bahaya yang dimaksudnya adalah polusinya, karena jarak antara PT WIN dengan pemukiman yang dekat.

“Bagaimana tidak, itu kan kalau menambang pasti ada polusinya, itu dampaknya kepada warga, apalagi kalau jaraknya dekat, PT WIN kayaknya nekat,” katanya.

Rifki menilai, proses investasi yang dikerjakan PT WIN saat ini merupakan aktivitas yang mesti dihentikan oleh pemerintah.

“Investasi memang perlu didukung. Tapi aktivitas PT WIN harus dihentikan, mengabaikan Amdal. Saya kira pemerintah pusat harus mencabut izin usahanya,” pintanya.

Rifki menyampaikan bahwa sebelumnya itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe Selatan telah membenarkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT WIN.

“Yang berkompeten seperti DLH jelas tidak mungkin sebar informasi yang tak valid. Karena itu, kalau sudah disebut melanggar, harus dihentikan,” beber Rifki.

“IUP itu harus dicabut untuk kepentingan warga yang sudah lama bermukim di lokasi penambangan PT WIN,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel GMPN Menyoroti Aktivitas Pertambangan di Dekat Pemukiman Warga Konawe Selatan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada aktivitas ilegal yang kami duga dilakukan oleh PT Anugrah Persada Dwipantara. Ia melakukan penambangan tanpa IUP atau di luar IUP dan juga kami duga mereka memanipulasi dokumen Jety PT Gs, serta menggunakan Stockfile PT Trk,” ungkap Ketua IMPP Aswar, dalam keterangan media, Ahad (25/6/2023).
Aparat penegak hukum kata dia tidak boleh tutup mata atas segala aktivitas yang bertentangan dan melawan hukum di sana.

“Hampir semua masyarakat Kolaka mengetahui bahwa ada aktivitas penambangan ilegal yang terjadi di Desa Oko Oko tetapi ironisnya aparat penegak hukum, Polres Kolaka maupun Kejaksaan Kolaka seolah-olah buta dan tuli atas kejahatan di sektor pertambangan tersebut. Kami khawatir atau menduga ada koordinasi atau keterlibatan oknum aparat penegak hukum,” kata aktivis Uho itu.

“Penambangan ilegal itu kami duga kuat dilakukan oleh PT Anugrah Persada Dwipantata dan kami siap uji data dan pembuktian berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan,” lanjutnya.

Dugaan pertambangan tersebut disebutnya berbatasan langsung dengan persawahan masyarakat—yang tentu sangat menyalahi good mining practice sehingga mengakibatkan semakin parahnya kadar air yang semakin keruh kemerahan dan merusak lingkungan.

“Sampai saat ini kami duga PT Anugrah masih beroperasi ilegal di Desa Oko Oko. Bahkan kami duga kuat mejalin kerja sama yang baik dengan oknum Kades. Olehnya itu kami meminta Polda dan Kejati Sultra agar tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum,” pintanya.

Ia mengaku siap mengawal Polda maupun Kejati Sultra untuk turun langsung ke lapangan melihat aktivitas ilegal yang diduga dilakukan PT Anugrah, serta meminta agar segera menangkap pelaku penambangan ilegal tersebut.
“Terakhir, saya menyampaikan bahwa mereka akan melakukan aksi demontrasi di Polda dan Kejati Sultra. Kami akan melakukan aksi demontrasi pekan depan mendesak Polda dan Kejati segera melakukan langkah hukum secara objektif dan secepatnya menetapkan tersangka,” ancam Pengurus BADKO HMI Sultra itu.

(Lendi/parade.id)

Artikel IMPP Sultra Desak Polda dan Kejati Proses Hukum Oknum Penambang Ilegal di Oko Oko Pomala pertama kali tampil pada Parade.id.

“Institusi Polri seharusnya menjadikan daerah provinsi Sultra sebagai salah satu (daerah) prioritas untuk pengamanan dan penjagaan ketat terhadap maraknya pelaku-pelaku ilegal mining,” kata dia, kepada media, Selasa (1/11/2022).

Sebagai daerah yang menyandang status Mineral Resource Supplier, Sultra, kata dia harusnya menjadi prioritas bagi aparat penegak hukum.

“Bagaimana tidak, daerah yang menjadi surganya para penambang nikel itu sampai saat ini tidak pernah terlepas dari kegiatan pertambangan ilegal. Mulai dari kejahatan lingkungan, perambahan kawasan hutan yang tidak terkontrol hingga masuk pada aktivitas pengerukkan bahan mentah (ore), yang itu merupakan penyebab utama bencana alam,” jelasnya.

Atas hal itu, KMN berenvana akan bertandang ke Mabes Polri, untuk meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra. Hal itu kata dia, sebagaimana perintah Kapolri bahwa tidak lagi ada oknum polisi yang terlibat dalam pusaran ilegal mining.

“Ini sudah memasuki satu tahun masa jabatannya tetapi terkesan masih menggunakan sistem tebang pilih. Kami akan tetap terus mengambil langkah sebagai upaya memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penegakkan hukum yang tepat sasaran,” kata Kabid LHK HMI Jakarta Raya itu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Koalisi Aktivis Nasional Indonesia Muh Nabil Dean Fachri Liambo mengatakan bahwa langkah tersebut sangat tepat dan dianggap sebagai solusi untuk menjadikan Sultra sebagai daerah yang minim pelanggaran hukum dimasa depan.

“Untuk menjadikan Sultra yang minim pelanggaran hukum di masa depan, rasanya sudah sangat tepat untuk kembali mengevaluasi kinerja Kapolda Sultra, yang mana sampai pada hari ini ada banyak sekali perusahaan nikel ilegal dan kejahatan lingkungan yang belum dapat dijangkau oleh Bareskrim Mabes Polri dan seharusnya itu menjadi tugas dari kepolisian daerah Sultra untuk menertibkan dan memberi sanksi terhadap para pelanggar hukum,” kata dia.

Namun demikian, rencana aksi belum pasti akan digelar. Sebagai informasi, KMN ini membawahi tiga lembaga, yakni Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JARNAS-MM), Koalisi Aktivis Nasional Indonesia (KASINDO), dan Pergerakan Mahasiswa Nusantara (PANTARA).

(Juf/parade.id)

Artikel Konsorsium Mahasiswa Nusantara Menyoal Kinerja Kapolda Sultra pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selain itu, Rakorda tersebut untuk membangun soliditas kader dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilakda) serentak 2024 mendatang,” kata dia kepada parade.id, kemarin.

Maulana juga mengatakan Rakorda itu akan menjadi ajang pemanasan mesin politik Partai Golkar di Sultra. Dan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyolidkan barisan AMPG menuju Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Rakorda ini adalah bentuk konsolidasi secara menyeluruh untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis serta langkah taktis dalam upaya meraih kemenangan pada pemilu dan pilkada serentak 2024,” ungkapnya.

Rencananya, kata Maulana, Rakorda nantinya bakal dihadiri 251 orang pengurus 17 Kabupaten/Kota di Sultra itu. Rakorda itu juga akan dibuka langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PP AMPG, Ilham Permana.

“Ketum PP AMPG juga nantinya akan melantik pengurus AMPG provinsi, kabupaten dan kota se-Sultra,” pungkasnya.

(Rif/PARADE.ID)

Artikel Perkuat Barisan Partai, AMPG Sultra akan Gelar Rakorda Akhir Januari pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami akan memberhentikan sementara waktu selama satu minggu, menurunkan tim khusus,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk meninjau aktivitas tersebut.

“Melakulan patroli dan akan secepatnya berkordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meninjau apakah ada pelangaran di lapangan,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Koordinator lapangan unjuk rasa tersebut, Rahmat Taslim, menyampaikan bahwa datangnya nelayan dari luar Provinsi Sultra menyebabkan nelayan lokal terusik dan terganggu dan mempengaruhi mata pencaharian mereka.

Kata dia, nelayan lokal di kecamatan Moramo Utara yang mengunakan alat tangkap tradisional kini hasil tangkapan mereka berkurang.

“Bahkan sebagian alat takap mereka ada yang sudah tidak beroprasi, akibat nelayan dari luar provinsi,” terangnya.

“Apabilah APH itu sendiri tidak mengambil tindakan secepatnya, maka berpotensi konflik sosial antar nelayan lokal dan nelayan di luar Provinsi,” tutupnya.

(Rif/PARADE.ID)

Artikel Kadis KP di Sultra Akan Tutup Aktivitas Nelayan dari Provinsi Lain ke Moramo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemudian dilanjutkan tahapan Pembahasan Pleno I sampai Pleno IV di Aula KODIM 1412 Kolaka yang dihadiri oleh beberapa cabang. Di antaranya cabang Konawe, cabang Bau-Bau dan cabang Kolaka,” ungkap steering comiter, Takdir, dalam keterangannya.

Umar yang terpilih pun gerak cepat. Ia mengaku akan segera menyusun Kepengurusan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Dan semoga kepengurusan kelak bisa membantu saya dalam menjalankan roda-roda organisasi sebagaimana Khittah Perjuangan HMI,” kata dia.

“Bahwa Kepengurusan BADKO HMI Sultra tegak lurus dan mendukung berbagai program kerja Ketua Umum PB HMI, Raihan. Demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT,” sambungnya.

Takdir mengatakan bahwa dalam MUSDA BADKO HMI Sultra, ada dua calon kandidat yang menyetor berkas pencalonannya untuk duduk di posisi itu. Di antaranya Irwan dari Cabang Bau-Bau dan Umar dari Cabang Kolaka.

Setelah forum berjalan dan dilakukan verifikasi berkas maka terpilihlah Umar secara aklamasi menjadi Ketua BADKO HMI Sultra. Alasannya karena Irwan memiliki kekurangan persyaratan berkas maka dinyatakan gugur secara Konstitusi.

“Alhamdulillah Musyawarah Daerah (Musda) Ke VI Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya selesai,” ujarnya.

Di kesempatan lain, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kolaka, Ahmad Safei hadir dan membuka kegiatan Musyawarah Daerah Ke-VI Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara di Aula Hotel Sutan Raja, Kabupaten Kolaka, Rabu 3 November 2021.

Dalam sambutannya Ketua KAHMI Kolaka Ahmad Safei mengatakan organisasi HMI ini adalah organisasi yang bisa dibilang memiliki banyak konteribusi dalam perjalanan bangsa ini.

“Dan harapan kita saat ini tentunya HMI harus tetap pada khittah perjuangannya, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT,” sampainya.

Dengan kegiatan Musyawarah Daerah Ke-VI Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara ini, ia berharap bisa melahirkan pemimpin baru yang memiliki inovasi dan spirit perjuangan yang nantinya bisa membawa HMI menjadi garda terdepan untuk pembangunan umat dan bangsa di Sulawesi Tenggara.

Senada dengan Ketua Umum BADKO HMI Sultra sebelumnya, Candra Arga dalam sambutanya mengatakan dalam musyawarah ini kita mengagkat tema “Konsolidasi Internal HMI Mempersiapkan HMI Sultra dalam Era Disrupsi untuk Menjemput Sultra Akan Menjadi Masa Depan Ekonomi Dunia”.

Harapan ini tentunya, kata dia, akan terwujudkan jika semua bersatu, bahu membahu, berjuang bersama dalam mengawal Sultra menjadi masa depan ekonomi dunia.

Dalam kegiatan itu, hadiri pula Ketua KAHMI Wilayah/Bupati Konawe Utara Ruksamin, dalam Stadium generalnya ia mengatakan di era distrupsi ini HMI harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang unggul agar bisa berkompetisi dipanggung-Panggung internasional untuk membawa Sultra menjadi pemicu ekonomi dunia.

“Pemimpin itu tidak seperti bos. Kalau bos dia hanya taunya menyuruh anggotanya saja. Tapi kalau Pemimpin ialah dia yang bisa menjadi suri telafan bagi yang dipimpinya. Dan Sulawesi Tenggara membutuhkan seorang pemimpin, bukan bos,” kata dia.

Pembukaan MUSDA BADKO HMI Sultra di hadiri oleh, Ketua Umum KAHMI Kolaka/Bupati Kolaka, Ketua KAHMI Konawe Utara/ Bupati Konawe Utara, Ketua BADKO HMI Sultra, Dewan Pakar KAHMI Kolaka, Ketua Umum HMI Se-Sulawesi Tenggara, POLRES Kolaka, DANDIM 1412 Kolaka Cipayung Plus, Wartawan/Media, LSM, serta teman-teman organisasi kepemudaan lainnya.

(Irv/PARADE.ID)

Artikel Umar Terpilih sebagai Ketua Umum BADKO HMI Sultra pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan secara cepat dan terukur, pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” demikian keterangannya, Selasa (27/7/2021), kepada parade.id.

Agar vaksinasi berjalanan sebagaimana mestinya sebagai upaya melawan Covid-19, kelompok Cipayung Plus Sultra ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat setempat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menindak secara tegas oknum yang diduga melakukan penyelewengan terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19.

Kelompok Cipayung Plus ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemic Covid-19 segera berlalu. Sehingga aktivitas kita, masyarakat kembali menjadi normal.

Adryan Nur Alam, Ketua PMII Sultra yang menjadi bagian dari Cipayung Plus mengatakan bahwa selain hal di atas, mereka juga telah melakukan sinergi dengan instansi terkait demi terlaksana vaksinasi.

“Melakukan sinergi dengan instansi terkait dalam hal menjadi trigger dan mensosialisasikan vaksinasi Covid-19.

Mereka yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Sultra ialah PMII yang diwakili oleh Adryan Nur Alam, HMI yang diwakili oleh Angga Candra, PMKRI yang diwakili Kilianus, GMKI yang diwakili oleh Bongga, KMHDI oleh I Wayan, GPM oleh Abdul Rajab, IMM oleh Marsono, GMNI diwakili Musrivin, LMND oleh Alamsyah, dan KAMMI oleh Izzat.

(Mur/PARADE.ID)

Artikel Kelompok Aktivis Cipayung Plus Sultra Dukung Vaksinasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seluruh Masyarakat harusnya bangga dan mendukung agenda Nasional itu. Ini juga nantinya akan banyak memberikan dampak yang baik untuk perekonomian daerah,” dukungnya.

Muh. Rifky mengungkapkan, Munas Kadin merupakan salah satu agenda Nasional yang mestinya disambut baik oleh seluruh masyarakat Sultra. Sebab, kata dia, agenda Nasional tersebut akan banyak memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah.

“Banyak nanti dampak positifnya; selain semua hotel bakal terpakai, di sisi lain juga bagi UMKM, pengusaha restoran, makanan siap saji dan pelaku usaha tokoh oleh-oleh khas daerah akan terjual pesat,” kata Pengurus SEMA IAIN Kendari itu.

Terkait pemindahan Munas, Rifky mengatakan boleh jadi karena Presiden  Jokowi melihat Sultra yang juga merupakan salah satu sentral lahan investasi para Investor untuk berinvestasi. Munas sebelumnya direncanakan digelar di Bali. Waktunya pun diubah, awal tanggal 2-4 Juni berubah menjadi tanggal 30 Juni.

Hal lain, terkait adanya penolakan, ia menyayangkan. Harusnya tidak demikian, karena ini event yang cukup disegani.

“Harusnya kegiatan besar seperti ini didukung, bukan malah membuat gerakan-gerakan penolakan. Saya sampaikan, ini keberuntungan untuk daerah dapat melaksanakan agenda nasional itu,” tegasnya.

“GMPN Sultra sudah clear diskusinya, kita mendukung,” sambungnya.

Meskipun demikian, Ketum GMPN Sultra itu juga mengharapkan agar pelaksanaan Munas nantinya terus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Sesuai informasi, Kota Kendari memang sedang dalam keadaan Zero Covid, tetapi bukan alasan untuk tidak menaati protokol kesehatan Covid,” pungkas Ketum GMPN Sultra.

(Len/PARADE.ID)

Artikel Ketum GMPN Sultra Dukung Munas VIII Kadin pertama kali tampil pada Parade.id.

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke PT Anugrah Harisma Barakah di Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014.

“Berdasarkan hal di atas kami berharap bahwa KPK segera mengusut tuntas terkait aliran dana proses perizinan tersebut kepada mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, karena kami melihat bahwa KPK belum menyita uang hasil korupsi Nur Alam secara Keseluruhan,” demikian pinta koordinator aksi Risal dalam keterangan persnya, Kamis.

“Dugaan adanya gratifikasi dan money laundry terpidana Nur Alam Gubernur Sultra periode 2013-2018 dari sejumlah perusahaan pertambangan di Sultra.”

GNM melalui Risal pun menuntut dan meminta agar KPK segera memeriksa pejabat Kemenkumham yang diduga ‘tidak disiplin’ mengawasi narapidana kasus mega korupsi seperti Nur Alam yang diduga kuat bebas memanfaatkan fasilitas di lapas Suka Miskin.

“Meminta  KPK memeriksa Nur Alam Gubernur Sultra periode 2013-2018 yang diduga memberi hadiah dalam bentuk dana aspirasi dari APBD Sultra. Kepada anggota DPRD periode 20014-2019 dan juga dari pengusaha pertambangan yang menjeratnya masuk bui 12 tahun lamanya,” kata dia.

Selain KPK, GMN mendesak kepada aparat kepolisian agar ikut memeriksa, menangkap, dan segera mengadili Nur Alam narapidana kasus korupsi 12 Tahun dehan segala bentuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar keadilan dapat tegak di bumi Anoa Sultra.

Menurut Risal korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga, kata dia, siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberikan hukum 20 tahun penjara atau mati.

(Lop/PARADE.ID)

Artikel GMN Aksi di KPK, Menyoal Dugaan Korupsi Mantan Gubernur Sultra pertama kali tampil pada Parade.id.