Perwakilan AASB Jumhur Hidayat menjelaskan, bahwa aksi bersama ini dilakukan guna membangun kekuatan buruh Indonesia dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang terus ditolak mayoritas buruh Indonesia.

“May Day kita gelorakan untuk dimulainya revolusi akibat berbagai aturan yang merugikan buruh khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya,” ujar Jumhur.

Senada dengan Jumhur, perwakilan GEBRAK Sunarno mengatakan bahwa aksi bersama nanti di May Day untuk menunjukkan bahwa buruh telah bangkit.

Selain itu, aksi bersama itu kata dia untuk merefleksikan penolakan atas kebijakan buruk di rezim Jokowi.

“Kalau perlu kita lakukan pemogokan bersama seperti di negara lain. May Day ini juga untuk menjahit kembali gerakan buruh di Indonesia,” ujar Sunar.

Kebersamaan AASB dan GEBRAK dinamakan Aliansi Gerakan Buruh Indonesia. Mereka akan melakukan aksi bersama di depan Istana Negara.

Aksi kabarnya akan dilakukan pada pukul 10.00. Hanya satu tuntutan pada aksi nanti, yakni cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja serta turunannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Bersama AASB dan GEBRAK Memperingati May Day pertama kali tampil pada Parade.id.

“Makanya, kemarin, belum lama ini, BBM naik, harga minyak goreng naik, yang katanya semuanya diserahkan kepada pasar. Padahal, yang nama pasar, itu dikuasai pemodal. Mereka yang punya duit dan modal besar, mereka yang memenangkan pertarungan,” orasinya, pada aksi tolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Sebab itu, ia meminta agar Perppu Cipta Kerja itu dicabut. Perppu Cipta Kerja menurutnya hanya berganti kulit saja atau berganti kemasan dari Omnibus Lawa UU Cipta Kerja.

KASBI menyatakan diri mengecam keras langkah Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan Menteri yang telah menyepelekan proses pembentukan Undang-undang yang anti demokrasi dan mengabaikan peran serta dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Sunar Presiden, DPR dan Menteri tidak paham dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dan wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat dari praktik kesewenang-wenangan (abuse of power) pemerintah, khususnya dalam pengesahan PerppuCipta Kerja.

“Menuntut Presiden dan DPR untuk segera membatalkan dan mencabut pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas jelas bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum final dan mengikat dan merupakan tafsir sah konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia,” tekan KASBI.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum KASBI Sunar Sebut Perppu Cipta Kerja Berpihak pada Investor pertama kali tampil pada Parade.id.