“Hak imunitas tidak dimaksudkan untuk bicara/menghina, meminta hak khusus plat nomor mobil ganda, jadi sudah selayaknya MKD, Ketum PDIP (bersuara dan ambil keputusan internal), KPK dan Kapolri untuk menindak tegas,” kata dia, Kamis (27/1/2022), dalam siaran persnya kepada parade.id.

Selain itu, ia meminta kepada KPK dan pihak berwenang lainnya untuk segera mengaudit harta kekayaan Arteria.

“Kita sebagai rakyat biasa gak mungkinlah bisa ‘sakti’ (soal pelat mobil ganda) seperti itu. Beliau kan anggota DPR RI, ada indikasi kuat penyalahgunaan wewenang,” katanya lagi.

Namun demikian, soal pelat mobil ganda, ia mengapresiasi Kapolri yang telah menidak anggotanya karena mengurus pelat nomor mobil tersebut.

Sebelum, ia mengaku setuju jika ada yang meminta Arteria dipecat sebagai Anggota DPR RI atas ucapannya.

“Dan kami mendukung Arteria diproses hukum atas ujaran kebenciannya pada orang Sunda. Kami akan kawal proses hukum ini sampai selesai,” kata Kabid DPP KNPI itu.

Eri mengingatkan, dalam UU MD3 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI pasal 224 tidak ada kewenangan yang diberikan ke anggota DPR untuk menghina dan melakukan ujaran kebencian terhadap suku ras dan agama.

“Memang anggota DPR di berikan hak imunitas terkait pernyataan di DPR namun soal menghina ras, suku dan agama termasuk salah satu pengecualian,” katanya.

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Arteria meminta jajaran Kejagung bersikap profesional. Dia menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja.

Dia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memecat Kajati itu. Hal itu dia ucapkan di ruang rapat Komisi III DPR, saat rapat bersama Kejaksaan Agung, Senin (17/1) lalu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Waketum GPII Dorong MKD Panggil Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda pertama kali tampil pada Parade.id.

Pimpinan aksi, Abah Yudi Wiguna mengatakan dalam orasinya, bahwa warga sekitar ingin Arteria dipecat sebagai Anggota DPR RI. Alasannya, karena ucapan Arteria suatu waktu bisa menjadi bom waktu bagi keberagaman di Indonesia.

Selain itu, kepada pejabat setempat, Abah Yudi mengatakan bahwa warga ingin agar pihak Camat Cisarua membuat pernyataan sikap dan menyampaikan proses secara hukum terhadap Arteria.

“Untuk menyelesaikan terkait isu yang dibawa, kami meminta agar Camat menemui kami,” kata dia.

Ia dan massa disebutkan juga akan melaksanakan pemasangan baliho soal itu, di Gadog sampai Puncak.

Massa aksi tersebut hadir dari berbagai organisasi masyarakat. Di antaranya Komunitas Puncak Ngahiji, KMJP (Komunitas Muslim Jalur Puncak). Ormas PP (Pemuda Pancasila), Ormas LMP (Laskar Merah Putih), dan Ormas Gibas (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi).

Hadir pula Ketua BPD Desa Gadog Kec Megamendung dan Paguyuban Siliwangi Ngahiji.

Massa aksi sempat melakukan longmarch menuju kantor kecamatan Cisarua. Dilanjutkan orasi di depan kecamatan Cisarua.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Masyarakat Sunda Bogor Gelar Aksi terkait Ucapan Arteria Dahlan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dan kami mendukung Arteria diproses hukum atas ujaran kebenciannya pada orang Sunda. Kami akan kawal proses hukum ini sampai selesai,” akunya, kemarin, kepada parade.id.

Atas hal itu, aparat penegak hukum seperti Polri harus memberi atensi menanggapi kasus Arteria, karena telah menyinggung Sunda.

“Di sini Polri diuji jika berhadapan dengan orang politik dari DPR. Apakah Presisis masih tajam atau tumpul?” tanyanya.

Selain itu, Eri mengingatkan, dalam UU MD3 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI pasal 224 tidak ada kewenangan yang diberikan ke anggota DPR untuk menghina dan melakukan ujaran kebencian terhadap suku ras dan agama.

“Memang anggota DPR di berikan hak imunitas terkait pernyataan di DPR namun soal menghina ras, suku dan agama termasuk salah satu pengecualian,” katanya.

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Arteria meminta jajaran Kejagung bersikap profesional. Dia menyinggung seorang kepala kejaksaan tinggi yang menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja.

Dia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memecat Kajati itu. Hal itu dia ucapkan di ruang rapat Komisi III DPR, saat rapat bersama Kejaksaan Agung, Senin (17/1) lalu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Kabid DPP KNPI Merespon Ucapan Arteria Dahlan Menyinggung Bahasa Sunda pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Susi, suara pemboikotan yang hingga trending topic di Twitter itu tidak relevan jika dikaitakan dengan ucapan Arteria. Ia pun tetap optimis warga Cianjur akan tetap mendukung PDI Perjuang.

“Itu hanya oknum. Tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan partai. Lagipula kita sudah membuat desakan agar Arteria dipecat. Termasuk penandatanganan petisi juga sebagai bentuk pembelaan kami terhadap budaya,” ujar Susi, kemarin, kepada parade.id.

Di Cianjur sendiri, atas ucapan Arteria itu, aksi seruan pemboikotan terhadap PDI Perjuangan tak terelakan. Hal itu akan dilakukan jika Arteria tidak dipecat oleh DPP.

Tokoh Masyarakat Cianjur Deni Sunarya, misalnya. Mengatakan bahwa pernyataan Arteria itu telah menyinggung masyarakat Sunda, khususnya di Jawa Barat. Padahal Sunda, kata dia, juga menjadi salah satu bagian dari tolok ukur sejarah dan bagian dari keberagaman NKRI.

“Dengan kata-kata tersebut jadi melebarlah kebencian tersebut terhadap si Dahlan (Arteria Dahlan) yang ngomong seenaknya. Termasuk dengan adanya aksi demo di berbagai daerah, salah satunya di Cianjur. Ini buntut pernyataan Dahlan,” kata dia dia, Jumat.

Pria yang akrab disapa Mang Gawel ini mendesak PDIP segera memecat Arteria Dahlan. Jika tidak, masyarakat akan memboikot dan tak memilih PDIP di pemilu, termasuk saat pemilu 2024.

“Kejadian ini tidak akan terlupakan. Dan mungkin imbasnya di 2024 masyarakat tidak akan memilih PDIP. Bahkan jika tidak dipecat, masyarakat secara otomatis tanpa diperintahkan pun akan memboikot PDIP,” tegasnya.

Senada Ketua Himpunan Warga Cianjur Raden Sulaiman, mengatakan masyarakat di Tatar Sunda termasuk Cianjur akan melihat dan menilai, seorang Arteria kalau melihat jabatannya sudah di luar marwah.

“NKRI pun dilukai dengan statmen dari Mang Dahlan ini,” ungkap dia.

Menurutnya Arteria akan menjadi buah simalakama bagi PDIP. Pasalnya jika tuntutan masyarakat tidak direspon atau direalisasikan akan ada letupan atau gerakan lain yang berimbas pada PDIP.

“Kalau tidak direspon, kita akan serukan dan bahkan akan muncul dengan sendirinya gerakan boikot PDIP,” ucap dia.

(Har/PARADE.ID)

Artikel Ketua DPC Cianjur Merespons Pemboikotan PDIP di Jabar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada dasarnya orang Sunda memiliki sifat silah asah, silih asuh, dan siliih asih. Yang dikatakan Pak Arteria Dahlan ini sudah mencederai kekayaan budaya nusantara, dimana bahasa adalah identitas dari suatu budaya,” demikian imbaunya, lewat siaran persnya kepada parade.id, Rabu (19/1/2022).

Identitas budaya Sunda itu kata dia pernah ditonjolkan oleh mantan Presiden Sukarno. Sukarno ketika itu menggunakan bahasa Sunda dalam pidatonya di Alun Alum Bandung pada tanggal 20 Mei 1963z

“Dalam pidato bertajuk ‘Sosialisme Bukan Benda Jang Djatuh Dari Langit’ itu, Sukarno banyak memakai bahasa Sunda. Tengok saja saat ia membuka pidatonya sebelum mengucapkan salam kepada masyarakat,” ungkapnya.

“Bahkan dalam dalam pidato dan amanatnya di berbagai kegiatan saat menjadi Presiden, istilah, kalimat hingga berbagai idiom bahasa Sunda kerap terlontar dari mulut Bung ‘Besar’ itu,” sambungnya.

Untuk itu, dengan hormat ia mengimbau kepada Arteria untuk meminta maaf kepada rakyat di tatar Sunda Parahiyangan.

“Bagi kami rakyat Sunda yang pemaaf akan menunggu hal baik dari Bapak Arteria Dahlan,” pungkasnya.

Desakan permintaan maaf ke Anggota Komisi III itu sebelumnya juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di nusantara ini, tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” ujar Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu.

Desakan permintaan maaf itu muncul setelah Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang rapat dengan bahasa Sunda.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pemuda Cianjur Imbau Arteria Dahlan Minta Maaf ke Orang Sunda pertama kali tampil pada Parade.id.

Kuasa hukum Sunda Empire Misbahul Huda mengatakan putusan hakim itu akan membuat persidangan kasus kekaisaran palsu itu akan tetap berlanjut. Karena, kata dia, eksepsi yang disampaikannya oleh hakim dinilai sudah masuk ke pokok perkara.

“Itu dianggap sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh karena sudah masuk dalam pokok perkara, maka perkara tetap dilanjutkan,” kata Misbahul, di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa.

Dengan dilanjutkannya persidangan, maka pihak kuasa hukum juga bakal menyiapkan sejumlah pembuktian yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam nota keberatan.

Pihaknya, kata dia, juga bakal menghadirkan sejumlah saksi berkaitan dengan kasus hoaks Sunda Empire itu. Adapun kasus itu menjerat tiga petinggi Sunda Empire, yakni Nasri Banks, Raden Ratnaningrum, dan Ki Ageng Ranggasasana.

“Kami menunggu jaksa selesai (menghadirkan saksi), kalau sudah selesai jaksa, kami menghadirkan saksi jika diperlukan, intinya kami siap menghadapi,” kata Misbahul.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan kuasa hukum Sunda Empire, karena dinilai apa yang disampaikan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara.

Jaksa meminta agar hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut ke tahap-tahap pemeriksaan dan pembuktian selanjutnya, dengan tidak mengabulkan eksepsi Sunda Empire.

“Kami berpendapat bahwa keseluruhan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah mengubah materi dakwaan secara keseluruhan, karena surat dakwaan kami yang diajukan sudah memenuhi unsur Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP,” kata Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Suharja.

Para petinggi Sunda Empire itu didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Hakim Tolak Eksepsi Sunda Empire, Persidangan Tetap Berlanjut pertama kali tampil pada Parade.id.