“Salah satu kaidah dalam syariah adalah larangan perusakan di bumi,” katanya, kemarin.

Salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya menurut Wapres adalah wakaf uang.

“Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Inovasi produk sukuk atau Islamic bonds memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan transisi energi,” tertulis demikian di akun Twitter resminya.

Hal di atas ia sampaikan karena alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat. Terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat.

Hal itu juga merupakan kesepakatan negara-negara tentang transisi energi bertujuan ke titik yang sama, yaitu peningkatan pemanfaatan energi bersih secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata dia, transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Maka, aspek pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan terkait kebijakan transisi energi,” ungkapnya, saat memberikan pidato kunci pada Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Wapres Bicara Pembiayaan Skema Syariah Dijadikan Alternatif Sumber Dana Transisi Energi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengajak generasi muda Indonesia yang cerdas kreatif untuk mendapatkan literatur ekonomi syariah sejak dini, mulai dari minat mempelajari ekonomi islam dan keuangan hingga melakukan berbagai penelitian dan pengembangan,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra dalam webinar Development of Indonesia Economic & Islamic Finance, Selasa.

Wempi menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah agar Indonesia bisa menjadi produsen industri halal terkemuka di dunia. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mempunyai empat klaster ekosistem syariah, yakni commercial finance, social finance, halal Industries dan public communities.

“Keempat klaster ini mendukung berbagai bidang usaha di masyarakat mulai dari usaha mikro ultra hingga korporasi. Ekosistem permintaan ini membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia, peraturan penelitian dan pengembangan, serta teknologi digital,” ujarnya.

Oleh karena itu, mulai dari 2022 hingga 2024, kata Wempi, pemerintah telah memiliki program terstrukur untuk mengembangkan talenta Islam secara bertahap dimulai pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Program tersebut tidak hanya terkait dengan kualitas pendidikan, tetapi juga aspek pendukung seperti peningkatan bahan ajar di berbagai buku teks, peningkatan kompetensi mengajar dan kurikulum pendidikan. Pemerintah juga akan meningkatkan program sertifikasi profesi terkait ekonomi Islam untuk mendukung ekosistem keuangan dan ekonomi syariah.

“Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang memiliki ekonomi Islam, menyebabkan program pelatihan dan sertifikasi dibutuhkan untuk tenaga kerja yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan Islam,” jelasnya.

Lebih lanjut Wempi mengatakan bahwa salah satu temuan penelitian mengenai peran perbankan syariah dan industri perbankan di Indonesia, tidak hanya sekedar berdampak pada profitabilitas, namun juga membuat industri perbankan secara keseluruhan menjadi lebih stabil.

“Hal ini merupakan pertanda baik dan potensi yang baik bagi perkembangan ekonomi Islam yang inklusif di Indonesia. Perbankan syariah dan konvensional bersinergi dengan baik untuk memajukan perekonomian nasional dan keuangan di Indonesia,” kata dia.

*Sumber: Antara

Artikel Kementerian Keuangan Ajak Generasi Muda Pelajari ekonomi syariah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar. Ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang meningkat didukung dengan total aset keuangan syariah. Selain itu juga didukung penyaluran KUR Syariah dan jumlah debitur syariah yang terus meningkat,” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada webinar bertajuk “Ekonomi Lokal Berbasis Syariah Bangkit dari Desa”, di Jakarta, Kamis.

Susiwijono mengatakan potensi besar di sektor keuangan dan ekonomi syariah didukung dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,2 persen dari total populasi.

Saat ini, Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar 99 miliar dolar AS.

Susiwijono mengatakan beberapa peluang yang diidentifikasi sebagai enabler dalam pengembangan keuangan syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan Islamic Fintech, regulasi keuangan syariah dan investasi Berdampak (ESG).

Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, lanjut dia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif pemerintah untuk mendorong pengembangan industri halal.

Pengembangan kegiatan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah.

Sementara itu, penguatan infrastruktur ekosistem untuk pengembangan industri syariah diperlukan dukungan koordinasi strategis antar stakeholders untuk memperkuat infrastruktur ekosistem industri syariah.

Selanjutnya, adanya banyak pondok pesantren (ponpes) di Indonesia juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah 28.194 yang 44,2% di antaranya berpotensi ekonomi.

“Dengan jumlah ponpes tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia,” ujar Susiwijono.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenko Perekonomian: Ekonomi Syariah di Indonesia Berpotensi Besar pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Wapres: Masyarakat Ekonomi Syariah Jadi Motor Penggerak UMK pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Ronald, fintech resmi hanya meminta tiga akses ke tiga hal yaitu: camera, microphone, dan location.

“Berdasarkan aturan OJK, hanya tiga itu yang boleh diakses oleh aplikasi Fintech. Kalau minta yang lain-lain, berarti dia ilegal. Kalau menemukan fintech ilegal boleh langsung dilaporkan ke OJK,” kata Ronald dalam webinar Cyber Security untuk Perusahaan Startup di Era New Normal, yang diadakan Pendekar Siber dan Cyberthreat.id, Sabtu (22 Agustus 2020).

Ronald menambahkan, saat membuat sebuah term dan condition, semua perusahaan fintech diwajibkan untuk mendiskusikannya kepada OJK dan mendapatkan persetujuan dari OJK.

Hal serupa juga diungkapkan oleh CEO Pendekar Siber, Akhyar Sadad. Dia melihat saat membuat sebuah term and agreement, semakin banyak aturan yang disampaikan oleh perusahaan ke pengguna, maka perusahaan semakin transparan.

“Harus disampaikan kepada pengguna, untuk apa data tersebut dikumpulkan dan disimpan. Nah, sebagai user kita harus membaca bukannya langsung ceklis saja.” ungkap Akhyar.

Menurut dia, data menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan fintech. Terlebih, semakin banyak pengguna yang menggunakan suatu aplikasi, maka semakin tinggi kemungkinan ia menjadi target serangan siber.

“Masalah yang akan datang jika pengguna terus membludak yang menjadi ancaman adalah data breach.”

Selain itu, ada beberapa ancaman siber yang dihadapi oleh perusahaan fintech saat ini, mulai dari online hacking, kerentanan pada aplikasi, pencucian uang, masalah enkripsi data, dan kerentanan pada password sekali pakai (OTP).

Selain itu, ia juga menyarankan perusahaan fintech untuk selalu melakukan audit dengan penetration testing untuk mencari kerentanan-kerentanan pada aplikasi yang dapat berdampak pada data pengguna.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Fintech Resmi Hanya Minta Akses 3 Hal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.