“Aksi blokade gerbang tol Tangerang tersebut sebagai bentuk kemarahan buruh pada Pejabat Daerah yang tidak responsif dan bahkan telah menutup aspirasi kaum buruh yang sudah disuarakan sejak 2 minggu terakhir,” Ketum KASBI Sunarno, kepada parade.id, Rabu (29/11/2023) sore.

Aksi penutupan jalan tol itu pun dikatakan Sunar, sapaan akrabnya, sempat ingin dibubarkan paksa oleh aparat Kepolisian Brimob.

“Namun karena jumlah massa buruh makin banyak karena ada penambahan buruh dari Kota Tabngerang, sehingga pihak aparat kepolisian mengurungkan pembubaran paksa,” kata dia.

Sebelumnya, Sunar menyebut bahwa aksi sempat dilakukan di Jalan Pertigaan Gerbang Pemkab 3 Raksa. Tapi, karena Pjs Bupati Tangerang disebutnya berbohong untuk menemui perwakilan serikat buruh yang sedianya akan ada pertemuan jam 9 pagi, akhirnya aksi buruh dilakukan di gerbang Tol Balaraja Timur Tangerang.

Ribuan massa buruh itu, kata Sunar, menuntut kenaikan UMK 2024 sebesar 15 persen. Aksi itu dinamakan Aksi Akbar.

Selain hari ini, aksi rencananya juga akan dilakukan esok hari. Hal itu dilakukan jelang penetapan SK UMK oleh Pjs Gubernur.

(Rob/parade.id)

Artikel Buruh Tangerang Raya Blokade Gerbang Tol karena Merasa Dibohongi oleh Pjs Bupati pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Pelaksana kegiatan, Dini Novia Wulandari mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian kegiatan masyarakat (PKM), yang bertujuan untuk memberikan wawasan hukum kepada masyarakat desa.

“Alasan dipilihnya Desa Lembangsari sebagai objek tempat kegiatan PKM lantaran masih minimnya sosialisasi hukum di wilayah tersebut yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari,” katanya usai kegiatan.

Dengan adanya kegiatan itu, ia berharap, sosialisasi yang digelar oleh 28 mahasiswa Fakultas Hukum Unpam dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu dapat pula langsung diimplementasikan bila terdapat persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Selain itu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum terhadap masyarakat Lembangsari,” ujarnya.

Diketahui, dalam kegiatan tersebut didukung penuh oleh Kepala Desa Lembangsari Eliyah dan tokoh masyarakat sekaligus dosen pembimbing Agus Purwanto.

Ia juga menyebutkan sosialisasi tersebut juga diadakan penyelenggaraan Pre-test dan Pos-test sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan sosialisasi.

“Dengan hasil Post-test yang sangat baik menggambarkan tingkat keberhasilan sosialisasi dan pengabdian kepada masyarkat dengan mengusung tema HUKUM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI,” pungkasnya.

Bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang disosialisasikan di antaranya: sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Bahaya Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat;
Sosialisasi Hukum Terpadu Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu; Sosialisasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga & Perkawinan Dibawah Umur;
Sosialiasi BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Jual Beli Tanah Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Sosialisasi Generasi anti Narkotika terhadap penyalahgunaan dikalangan masyarakat;
Dan Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Demi Terciptanya Keselamatan Berkendara.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel Mahasiswa Unpam Gelar Sosialisasi Hukum di Desa Lembangsari pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Forkopimda Kabupaten Tangerang mengumumkan, adanya Instruksi dari Mendagri tentang penundaan pelaksanaan pilkades serentak dan pergantian antar waktu pada masa perpanjangan penerapan PPKM,” kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Rabu (4/8/2021).

Ini adalah penundaan Pilkades untuk ketiga kalinya. Sebelumya, pilkades serentak yang akan digelar di 77 desa itu akan digelar pada 4 Juli 2021, namun batal karena adanya kebijakan PPKM.

Zaki mengatakan, penundaan Pilkades ini belum diketahui sampai kapan. Opsi penundaan akan terus diambil jika PPKM kembali dilanjutkan.

“Saya mohon penundaan Pilkades Serentak ini untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan unsur terkait untuk ditaati,” kata Zaki.

Kabupaten Tangerang sendiri saat ini tengah melaksanakan PPKM Level 4. Kabupaten Tangerang sendiri saat ini menyumbang jumlah total kasus konfirmasi positif Covid-19 tertinggi kedua di Provinsi Banten dengan lebih dari 22.000 orang terpapar.

Keputusan penundaan Pilkades serentak tersebut didasarkan dari Instruksi Mendagri nomor 114/3417/BPD, tanggal 27 Juli 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan pergantian antar waktu pada masa perpanjangan penerapan PPKM  level 4, 3, 2 dan 1.

Sementara di Kabupaten Tangerang sendiri aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 114/Kep.1018-Huk/2021, tertanggal 31 Juli 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.774-Huk/2021, tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di masa pandemi Covid-19.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Kabupaten Tangerang Kembali Tunda Pelaksanaan Pilkades Serentak pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seringkali rantai distribusi pada tingkat tertentu terjadi pemotongan atau kecurangan, dilakukan oleh aparatur2 yg tak bertanggungjawab,” apresiasianya, seperti tertulis di akun Twitter-nya, Kamis (29/7/2021).

Cuitan Dahnil tersebut tampaknya mengarah ke penemuan Mensos atas adanya tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan pendamping program bantuan dari Kementerian Sosial, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Pungli itu sendiri dengan modus memberi potongan senilai Rp50 ribu dari bantuan senilai Rp600 ribu per keluarga. Demikian dikutip idntimes.com.

Hal tersebut didapati Risma dari laporan warga saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di dua wilayah Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Dahnil pun mengingatkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah agar hal seperti itu tak boleh terjadi lagi, apalagi di saat-saat rakyat miskin Kota Tangerang sangat membutuhkan.

Dahnil minta Wali Kota menindak tegas penemuan tersebut.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jubir Menhan Apresiasi Langkah Mensos soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam kegiatan ini sebanyak 5000 orang mendapatkan Vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Vaksinasi diperuntukan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang difabel, tenaga pendidik dan kependidikan, dan kelompok prioritas lainnya.

Setelah menegur sapa secara live zoom, Wapres melihat langsung proses vaksinasi yang berlangsung juga di beberapa wilayah di Kota Tangerang seperti di GOR Kecamatan Larangan dan langsung menanyakan prosesnya.

“Alhamdulillah saya sudah bisa melihat vaksinasi massal di Kota Tangerang juga bertemu dengan Pak Walikota Tangerang berbincang dengan masyarakat dengan pelaksanaan di masing-masing Puskesmas,” ucapnya saat konferensi pers.

Wapres juga menyampaikan harapanya agar pelaksanaan vaksinasi ini, tidak ada kendala. Sebab, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkannya.

“Pak Menteri sudah menyiapkan. Tidak boleh ada kendala, seperti vaksin, pendaftaran, ataupun vaksinator. Kalau bisa targetnya lebih karena dalam rangka percepatan,” tegasnya.

Ma’ruf menambahkan, pemerintah juga harus bisa mengintervensi agar tidak terjadi peningkatan kasus covid-19 seperti di India dan Malaysia. Karena dapat berdampak juga pada sisi sosial, ekonomi dan pendidikan.

Dari tanggal 14 Juni 2021 lalu, pemberian vaksinasi di Provinsi Banten untuk dosis pertama sudah mencapai 566.947 orang. Sementara pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah mencapai  393.265 orang

Secara keseluruhan, rencana vaksinasi dalam satu (1) minggu ke depan yakni pada rentang waktu 14-20 Juni 2021 adalah sebanyak  68.069 peserta.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Wapres Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pemkot Tangerang pertama kali tampil pada Parade.id.

Penggerebekan dilakukan karena rumah itu diduga dijadikan sebagai tempat memproduksi narkoba jenis ekstasi. Dalam penggrebekan itu, polisi mengamankan 9 jenis obat-obatan diduga ekstasi.

“Kami juga mengamankan beberapa bahan yang diduga merupakan bahan baku membuat ekstasi,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, Rabu (17/3/2021).

Wahyu yang juga sempat mendatangi lokasi menyebut, 9 jenis atau merek ekstasi itu terdiri dari ekstasi merek punisher abu-abu sebanyak 290 butir, merek henieken biru sebanyak 577 butir, henieken merah sebanyak 624 butir, shell hijau sebanyak 208 butir, dan henieken hijau sebanyak 27  butir.

Juga ada piramid alien sebanyak 30 butir, logo barca sebanyak 40 butir, logo barca navy sebanyak 50 butir, dan merek granat biru sebanyak 4 butir.

“Dengan jumlah total sebanyak 1.850 butir ekstasi berbagai jenis atau merek,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, pengerebekan berawal dari kecurigaan polisi dengan kendaraan roda empat jenis sedan yang diparkir tidak jauh dari rumah yang digerebek. Saat didekati, 2 orang yang berada di dalam mobil yakni tersangka RA dan MNK membuang 2 bungkus plastik yang ternyata berisi 200 butir ekstasi.

Petugas pun kemudian mengamankan kedua tersangka dan melakukan interogasi. Kedua tersangka kemudian mengaku bahwa ekstasi baru saja diambil dari rumah yang dijadikan tempat produksi ekstasi.

Wahyu menambahkan, kasus masih dikembangkan bekerjasama dengan Ditresnarkoba Polda Banten dan Badan Narkotika Nasional  Provinsi (BNNP).

Selain itu, pihaknya juga akan membawa bahan-bahan yang ditemukan tersebut ke Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Dari penggerebekan itu diamankan barang bukti pil ekstasi sebanyak 1.850 butir berbagai jenis dan merk, alat pembuat (Prekursor), timbangan, alkohol, dan bahan serta perangkat lain yang patut diduga untuk membuat ekstasi.

“Tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 113 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” tandasnya.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Polresta Tangerang Gerebek Rumah yang Dijadikan Home Industri Ekstasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekretaris Daerah Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, pada tahap pertama mereka yang sudah melaksanakan suntik vaksin adalah para Perawat, Dokter, ASN, TNI, Polri, Guru dan juga para pelayan publik. 

Hal ini dilakukan untuk mempercepat program Pemerintah dalam menghambat penularan dan penyebaran Covid-19.

“Sampai saat ini 36.660 orang sudah divaksinasi. Pada tahap I sudah dua kali pelaksanaan sebanyak 10.260, tahap ke II baru satu kali pelaksanaan dan berjumlah 26.400, jadi totalnya kurang lebih ada 36.660 yang sudah dilaksanakan suntik vaksin kepada masyarakat Kabupaten Tangerang,” ucap Sekretaris Daerah yang biasa akrab disapa Rudi Maesyal ini.

Dia mengatakan, vaksin akan didatangkan lagi selanjutnya untuk kepentingan masyarakat terutama untuk lanjut usia (Lansia).

Pada tahap pertama guru sudah divaksinasi, namun masih ada yang tersisa. Sehingga pada tahap ke II, nantinya akan diakomodir untuk guru-guru, jika masih ada yang kurang pada saat tracing dan belum juga bisa divaksin, tahap berikutnya pasti akan divaksin.

Sampai dengan hari ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas kesehatan terus melakukan pemantauan ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tetap terus menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dengan menerapkan 4M, kendati Kabupaten Tangerang sudah memasuki zona kuning.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel 36.660 Warga Kabupaten Tangerang Sudah Divaksin pertama kali tampil pada Parade.id.

Ancaman penggunaan politik identitas terus menjadi momok politik (political spectre) yang patut dicermati dan didalami oleh pemangku kepentingan yang berwenang, karena politik identitas akan memicu terjadinya polarisasi masyarakat khususnya sebelum, selama bahkan pasca pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Sinyal-sinyal awal akan munculnya politik identitas mulai tercium di beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 seperti misalnya di pilwakot Tangerang Selatan .

Teofilus Mian Parluhutan selaku Direktur Eksektif Gerakan Muda Visioner Indonesia (GEMUVI) mengkhawatirkan penggunaan politik identitas dalam Pilkada 2020 tersebut. Apalagi dengan menggunakan pendekatan issu agama.

“Saya berpandangan isu ini akan digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan marwah kandidat lain. Silahkan bertarung secara fair. Kita sebagai masyarakat cerdas harus memilih calon kepala daerah memiliki trac record untuk membangun daerahnya,” kata dia, Kamis.

Ini baru salah satu contoh. Kata dia, masih banyak di daerah lain yang menggunakan praktik-praktik yang sama menggunakan kesamaan agama , suku dan ras untuk memobilisasi massa dan suara.

Menurut Teofilus dalam beberapa hajat politik sebelumnya baik pilpres mau pilkada masyarakat kerap jadi korban, ketika termakan narasi negatif.

“Cara ini merusak sistem demokrasi di Indonesia yang mengedepankan aspek keadilan berpendapat, terlepas berasal dari suku atau agama apa pun dia,” ujarnya.

Senada dengan itu Perwakilan GEMUVI Tangsel Aisyah Shafira menyatakan, sebagai bangsa yang semakin cerdas berdemokrasi, sudah saatnya mengesampingkan hal-hal yang bersifat mendiskriminasi satu sama lain. Tujuan pemilu, idealnya memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan bisa mensejahterakan rakyat.

”Masing-masing individu harus bisa mengutamakan sikap toleransi antar sesama umat manusia agar perpecahan bisa dihindari,” katanya.

Shafira juga menambahkan untuk meminimalisir politik identitas dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan dengan langkah bersama untuk mencegah politik SARA dan politik identitas di Pilkada 2020. Pertama, partai politik perlu mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di Pilkada sehingga pertarungan di Pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah.

Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital. Karenanya pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antar semua pemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil tutupnya.

(Lendi/PARADE.ID)

Artikel GMV Perwakilan Tangerang Selatan Ingatkan Bertarung Pilkada secara Fair pertama kali tampil pada Parade.id.

Ini adalah perpanjangan PSBB keenam dan akan berlaku hingga 26 Juli 2020 mendatang.

“Kita sepakat untuk memperpanjang PSBB,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Kota Serang, Minggu (12/7/2020).

Wahidin mengatakan PSBB diperpanjang untuk membiasakan warga menjalani hidup dengan protokol kesehatan.

Berbeda dengan sebelumnya, PSBB diberlakukan dengan pelonggaran-pelonggaran di sejumlah kegiatan di antaranya untuk kegiatan peribadahan, resepsi dan dalam rangka menghadapi Iduladha

“Ada kegiatan yang bisa dibolehkan namun dengan tingkat risiko yang rendah. Kegiatan lain yang berisiko tinggi, agak tinggi, dan sedang tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” kata dia.

Wahidin mengatakan pemberlakuan PSBB periode sebelumnya di Provinsi Banten bisa dibilang membuahkan hasil.

Buktinya, kata dia, saat ini Banten keluar dari 10 besar jumlah kasus positif corona atau Covid-19 secara Nasional. Banten juga saat ini berada di zona kuning setelah sebelumnya menyandang status zona merah.

Untuk itu, kata dia, PSBB perlu diperpanjang hingga Banten menjadi zona hijau.

“Kalau PSBB ini tidak kita lanjutkan saya khawatir. Karena ada tugas kita yang harus kita optimalkan. Jangan sampai kalau kita cabut PSBB akan terjadi euforia, masyarakat kembali seperti semula dan lupa,” kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang hingga 26 Juli 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.