Myanmar Now, sebuah publikasi online independen yang berfokus pada Myanmar yang melaporkan undangan tersebut pada hari Senin, mengatakan telah menerima bocoran dokumen yang menunjukkan latihan teoretis yang dirancang untuk menangani pencarian dan penyelamatan, pembajakan, dan penyelundupan obat-obatan, senjata, dan manusia.

Letnan Kolonel Martin Meiners, juru bicara Departemen Pertahanan AS, mengatakan kepada Myanmar Now bahwa militer Myanmar telah diundang sesuai dengan protokol ASEAN.

“Kehadiran di forum ASEAN ditentukan oleh negara anggota ASEAN,” kata Meiners kepada outlet tersebut.

Selain 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pertemuan itu akan mencakup perwakilan dari mitra dialog Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.

ASEAN telah berjuang dengan cara menangani Myanmar di tengah kegagalan para jenderal yang berkuasa untuk mewujudkan rencana yang seharusnya mengakhiri kekerasan yang dipicu oleh kudeta 1 Februari 2021, dan menciptakan kondisi untuk dialog.

Asosiasi tersebut telah melarang perwakilan senior militer Myanmar dari KTT utamanya, tetapi setelah dua tahun pertumpahan darah beberapa negara anggota menyerukan ASEAN untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh politisi terpilih yang disingkirkan para jenderal ketika mereka merebut kekuasaan. Demikian dikutip Al Jazeera.

Ada harapan bahwa Indonesia, yang mengambil alih kepemimpinan bergilir dari Kamboja untuk tahun 2023, akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Myanmar.

(Irm/parade.id)

Artikel Myanmar Diundang ke Pertemuan Militer Regional yang Digawangi Amerika Serikat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dikembangkan oleh Pusat Nasional untuk Rekayasa Genetika dan Bioteknologi, vaksin tersebut berbasis adenovirus dan influenza, kata wakil juru bicara pemerintah Ratchada Thanadirek.

Usai uji coba pada tikus, tahap pertama uji coba pada manusia akan dimulai akhir tahun ini, menunggu persetujuan regulator obat dan makanan, katanya.

Percobaan itu juga akan menguji perlindungan terhadap varian Delta, kata Ratchada.

Tahap dua dijadwalkan pada Maret 2022 dan target produksi yang lebih luas pada pertengahan 2022, jika hasilnya bagus, katanya.

Negara-negara di seluruh dunia sedang mengembangkan vaksin semprotan hidung untuk membantu mencegah dan mengobati COVID-19. Lapisan hidung diidentifikasi sebagai titik masuk utama bagi virus.

Vaksin dalam negeri Thailand lainnya, vaksin mRNA buatan Universitas Chulalongkorn dan virus inaktif yang dikembangkan oleh Universitas Mahidol, rencananya akan memulai uji coba tahap dua pada manusia Agustus ini.

Program vaksinasi Thailand sejauh ini bergantung pada vaksin Sinovac China, AstraZeneca dan Sinopharm. Vaksin Pfizer/BioNTech sedang diberikan sebagai dosis penguat untuk petugas medis di lini terdepan yang menerima dua dosis Sinovac.

Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul pada Rabu mengatakan bahwa 32,5 juta dosis vaksin Pfizer/BioNTech akan tiba tahun ini, terdiri atas 30 juta dosis pesanan dan vaksin hibah dari AS.

Sekitar 6,8 persen dari 66 juta lebih penduduk Thailand sudah menerima dua dosis vaksin COVID-19.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Thailand Siap Uji Coba Vaksin Covid Semprotan Hidung pertama kali tampil pada Parade.id.

Chan-ocha dianggap gagal menangani wabah ketika negara itu berjuang melawan lonjakan tertinggi kasus COVID-19 selama pandemi.

Di Bangkok, pengendara mobil membunyikan klakson dan pengendara motor memberi salam tiga jari –simbol perlawanan yang terinspirasi dari film “The Hunger Games– ketika melintasi jalan sejauh 20 km dari Monumen Demokrasi di pusat ibu kota ke Bandara Internasional Don Muang.

“Kami nyaris tak bisa mencari nafkah sekarang, semua anggota keluarga kami terkena dampaknya,” kata Chai, pengunjuk rasa berusia 47 tahun yang enggan menyebut nama lengkapnya, dari dalam mobil.

“Pemerintah gagal memberi vaksin tepat waktu dan banyak dari kami yang belum divaksin,” kata dia.

“Jika kami tidak turun ke jalan menyampaikan seruan, pemerintah akan mengabaikan kami.”

Protes serupa juga digelar di provinsi-provinsi lain.

Negara di Asia Tenggara itu berencana memvaksinasi 50 juta orang hingga akhir 2021.

Sejauh ini baru 5,8 persen dari 66 juta lebih penduduknya yang sudah divaksin lengkap, sementara warga yang baru menerima satu dosis mencapai 21 persen.

Pada Minggu, Thailand melaporkan 18.027 kasus baru dan 133 kematian akibat COVID-19, sehingga totalnya menjadi 615.314 kasus dan 4.990 kematian.

Sumber: antaranews.com

Artikel PM Thailand Dituntut Mundur Saat Covid-19 Melonjak pertama kali tampil pada Parade.id.

Ribuan pelajar dan mahasiswa di Thailand turun ke jalan menyerukan 10 tuntutan, yang beberapa di antaranya mendesak adanya reformasi di tubuh kerajaan.

Surat penangkapan yang ditujukan ke enam aktivis itu tidak terkait dengan aksi ribuan massa di Thammasat University pada 10 Agustus. Enam aktivis itu ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat karena dianggap melanggar aturan keamanan dalam negeri dan kebijakan pencegahan COVID-19, serta pidana siber.

Salah satu aktivis yang diburu adalah Panusaya Sithijirawattankul, 21, seorang mahasiswa yang membacakan pernyataan terbuka/manifesto berisi tuntutan reformasi kerajaan.

Aktivis lainnya yang dicari aparat, antara lain, Anon Nampa. Ia merupakan orang pertama di Thailand yang secara terbuka mendesak adanya reformasi di kerajaan. Nampa telah ditetapkan sebagai tersangka pada aksi protes sebelumnya.

“Mereka dapat menyerahkan diri hari ini atau kapan mereka siap, tetapi jangan membawa massa,” kata Letnan Jenderal Polisi Amphol Buarabporn.

“Jika mereka tidak menyerahkan diri, kami dapat menangkap mereka saat mereka berada dalam jangkauan aparat,” ujar dia.

Aksi protes yang dipimpin kalangan pelajar berlangsung hampir tiap hari selama lebih dari satu bulan. Massa menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, eks petinggi junta, membentuk konstitusi baru dan mengakhiri kekerasan terhadap aktivis.

Beberapa pelajar juga mendesak kekuasaan sejumlah pihak seperti Raja Maha Vajiralongkorn, angkatan bersenjata, dan abdi istana dikurangi. Tuntutan itu merupakan salah satu isu yang tabu dibicarakan di Thailand.

Siapa pun yang menghina kerajaan di Thailand dapat dipidana 15 tahun penjara. Namun, PM Prayuth mengatakan raja meminta aparat berhenti memidanakan warga dengan undang-undang penghinaan tersebut.

Kementerian Ekonomi Digital akan melayangkan gugatan terhadap Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi yang eksil, karena membuat grup Facebook yang mengkritik kerajaan, kata juru bicara kementerian Putchapong Nodthaisong. Grup tersebut, yang dinamakan Royalist Marketplace, memiliki lebih dari satu juta anggota.

“Kami telah melayangkan permintaan ke Facebook untuk menghapus grup tersebut, tetapi perusahaan media sosial itu tidak kooperatif,” kata Putchapong. Oleh karena itu, kementerian akan menggunakan Undang-Undang Kejahatan Komputer sebagai dasar hukum gugatan.

Pavin belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.

Dua dari enam aktivis unjuk rasa 10 Agustus yang diburu aparat sempat dipenjara dan dibebaskan dengan jaminan dalam kasus demonstrasi sebelumnya.

Prayuth mengatakan anak muda punya hak untuk berunjuk rasa, tetapi tuntutan yang meminta reformasi di tubuh kerajaan “sudah kelewatan”.

Sejumlah aktivis sayap kanan berencana bertemu di Bangkok, Rabu, guna membahas strategi melawan aksi unjuk rasa pelajar.

Para pelajar sekolah menengah atas juga berencana menggelar demonstrasi di depan Kementerian Pendidikan, Rabu, menyusul rangkaian unjuk rasa dari kalangan pro demokrasi di banyak sekolah.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Aktivis Pendesak Reformasi Kerajaan Diburu Polisi Thailand pertama kali tampil pada Parade.id.