“Langkah tepat dari pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. Presiden menunjukkan keberpihakannya ke para pekerja berbasis aplikasi yang selama ini belum mendapatkan THR,” katanya Kamis, 13 Maret 2025.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam perekonomian digital dan mobilitas masyarakat.

“Para pengemudi ojol dan kurir online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka bekerja keras, menghadapi berbagai tantangan di jalan, dan tetap melayani meskipun dalam situasi sulit. THR untuk mereka adalah bentuk kepedulian dan apresiasi yang layak diberikan,” ujarnya.

Netty juga menekankan bahwa meskipun saat ini mereka berstatus mitra dalam platform digital, kesejahteraan mereka tetap harus menjadi perhatian bersama.

Netty juga mengajak perusahaan platform digital untuk menjadikan imbauan ini sebagai bagian dari kebijakan keberlanjutan mereka dalam menjaga hubungan baik dengan para mitra pengemudi dan kurir.

“Mari kita bersama-sama menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal seperti ojol dan kurir online,” tandasnya.*

Artikel Politisi Sebut Pemberian THR untuk Ojol Bentuk Apresiasi Pahlawan Transportasi Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kebijakan Pemerintah : Ojol akan mendapatkan THR uang tunai. Apresiasi, ini adalah kebijakan baru yang bijaksana,” apresiasi Anas lewat akun X-nya, Rabu (5/3/2025).

Kendati begitu kata Anas masih ada yang perlu dikerjakan Pemerintah—jika benar THR diberikan kepada ojol—yakni pembagian hasil antara agar saling menguntungkan.

“Masih ada agenda yang lebih penting. Yakni melakukan koreksi dan perbaikan pembagian penghasilan antara aplikator dengan pihak Ojol, agar lebih adil. Saling menguntungkan secara berkeadilan. Ayo Kemenaker, bisa!” tekan Anas.

Ojol akan diberikan THR berawal ketegasan Pemerintah terhadap aplikator—pasca demo puluhan driver ojol di Kemnaker yang sampai saat ini belum ada ketegasan aplikator. Pemerintah hanya menegaskan aplikator harus memberikan tunjangan dalam bentuk uang tunai.

Yassierli pun mengaku belum bisa mengumumkan kepastian THR ojol karena masih dalam pembahasan dengan aplikator. Ia mengatakan saat ini sedang dalam tahap finalisasi agar bisa mencapai win-win solution.

(Rob/parade.id)

Artikel THR Ojol Akan Diberikan Tunai Diapresiasi Ketum Parpol Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Isu THR dengan segala tuntutan aksinya merupakan hal yang ‘nyeleneh’ dan hanya memberikan harapan palsu kepada mitra pengemudi ojol, serta terkesan mengada-ada,” kata Ketua Presidium KON, Andi.

“Kami, KON, menduga adanya unsur politis dan rekayasa pada aksi tersebut. Dugaan itu muncul bukan tanpa alasan,” imbuh Andi.

Alasan pertama kata Andi, bahwa hubungan mitra pengemudi ojol dengan aplikator adalah kemitraan dan masuk dalam kategori Pekerja Gigs. “Tidak mungkin juga jika isu dan tuntutan aksi yang digelar kemarin tanpa dikaji terlebih dahulu, dan saya yakin sejatinya kawan-kawan SPAI tahu,” kata Andi.

“Karena dalam pekerjaannya bersifat independen, temporer, berdasarkan proyek jangka pendek, serta jadwal dan ruang kerja yang relatif fleksibel. Jadi secara pola pikir rasional mustahil dengan status ojol yang saat ini berstatus mitra dapat menerima THR dari dari aplikator,” tambahnya.

Alasan kedua yang menurut Andi politis dan rekayasa yakni terkait massa aksi yang berdemo di Kemnaker.

“Jika kita lihat Jumlah peserta atau massa aksi yang hadir bisa dikatakan cenderung sangat sedikit dan sangat tidak meresprentasikan kawan-kawan mita pengemudi ojol lainnya, membuat sekelas Wamen bahkan Menterinya ‘kebakaran jenggot’ mau turun untuk menemui mereka,” kritik Andi.

“Padahal pernyataan Wamen dan Menaker sudah sangat jelas bahwa beliau sudah beberapa kali bertemu untuk membuka ruang diskusi kepada perwakilan peserta aksi. Harusnya kan sudah tuntas mengenai aspirasi itu tanpa harus menggelar aksi massa,” sambungnya.

Berbau politis lainnya menurut KON kata Andi adalah aksi Serikat Pengemudi Angkutan Indonesia (SPAI) pada 17 Februari 2025 itu bersamaan dengan aksi mahasiswa.

“Menurut kami di sinilah dugaan bahwa aksi ini mengandung unsur politis—di hari yang bersamaan dengan aksi tersebut ada 2 (dua) aksi di tempat berbeda, yang salah satunya digelar oleh mahasiswa—yang menjadi pertanyaan, kenapa hampir seluruh media tertuju hanya di salah satu titik aksi yaitu Kementerian Tenaga Kerja, lokasi di mana aksi kawan-kawan SPAI digelar?” tanya Andi.

“Dan hampir semua pemberitaan di hari itu mengangkat tentang aksi yang dilakukan oleh SPAI sehingga terkesan ada upaya untuk menutup informasi mengenai aksi yang digelar oleh mahasiswa di hari itu,” katanya.

SPAI kata Andi, sebagai inisiator aksi bukanlah kumpulan orang-orang bodoh. Mereka adalah kumpulan orang-orang cerdas, berpengalaman dalam organisasi, strategi dan managemen isu serta aksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Ojol Tuntut THR Tuntutan “Nyeleneh”, Kata Ketua Presidium KON pertama kali tampil pada Parade.id.