Munir yang telah menjabat sebagai Ketua TIM Jakarta Utara sejak 2023 itu menjelaskan bahwa cabangnya berada di bawah koordinasi langsung TIM Pusat yang berkantor di Jalan Tambak, belakang Guntur, Manggarai, dan dipimpin oleh Insinyur Muslim Armas, pengusaha asal Aceh yang menjabat Ketua Umum TIM se-Indonesia.

“Kita di sini masyarakatnya setiap kecamatan di wilayah Jakarta Utara ini ada enam cabang,” kata Munir, merujuk pada wilayah kerja seperti Cilincing, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, dan Pasar Kaget.

Dukung Penuh Instruksi TIM Pusat

Menurut Munir, seluruh sikap dan langkah TIM Jakarta Utara terkait isu Blok Andaman mengacu sepenuhnya pada arahan TIM Pusat. Ia menegaskan cabangnya tidak mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi.

“Kita tim Jakarta Utara ini mendukung tim pusat. Semua instruksi dari pusat itu kita selalu koordinasi, komunikasi dengan masyarakat,” ujar Munir.

Ia menambahkan, pihaknya tidak berwenang menjelaskan secara rinci substansi isu Blok Andaman karena kewenangan itu ada di tangan Ketua Umum. “Kita juga enggak bisa berbicara panjang lebar masalah Blok Andaman itu, karena yang berhak berbicara itu adalah pimpinan kami, Bapak Muslim Armas,” katanya.

Ia menyebut, dalam aksi unjuk rasa di depan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, TIM Jakarta Utara hanya berperan mendukung dari belakang, sementara yang tampil mewakili organisasi adalah Ketua Umum Muslim Armas. “Kita hanya ikut support aja dari belakang,” ujarnya.

Kirim Puluhan Massa ke Aksi ESDM

Munir mengungkapkan, saat aksi di depan Kementerian ESDM, setiap cabang diminta mengirimkan sekitar 20 orang perwakilan. TIM Jakarta Utara sendiri mengirim sekitar 18 hingga 20 orang.

“Diminta 20 ya, tiap-tiap cabang itu seluruh 45 cabang itu diminta 20-20,” kata Munir, yang memperkirakan total massa dari seluruh cabang di Indonesia bisa mencapai ratusan orang bila seluruhnya hadir.

Tuntutan: Revisi Bagi Hasil Gas Aceh

Munir menjelaskan, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah perubahan skema pembagian hasil gas dari Blok Andaman antara pemerintah pusat dan Aceh, yang saat ini dinilai terlalu kecil bagi daerah.

“Setahu saya waktu itu, yang dibicarakan di media ataupun di depan gedung ESDM, yang dituntut cuma itu, harus diunah pembagian hasilnya,” ujarnya.

Ia menyebut porsi yang diterima Aceh saat ini hanya sekitar 1,2 persen. “Kalau enggak salah 1,2 persen. Paling kecil lah gitu ya, untuk masyarakat Aceh,” katanya.

PP TIM menilai skema ini bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ini tidak adil bagi rakyat Aceh. Blok ini ada di wilayah Aceh, tapi Aceh hanya mendapat secuil,” kata salah satu perwakilan massa dalam orasi di depan gedung ESDM saat itu.

Selain soal bagi hasil, PP TIM juga mendesak agar pengolahan gas dari Blok South Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Menurut mereka, pengolahan lokal akan menciptakan efek berganda (multiplier effect), membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Aceh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

PP TIM juga mendorong hilirisasi industri di Aceh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, termasuk pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) demi mewujudkan swasembada energi di Aceh.

Dalam pernyataan sikapnya, PP TIM turut mengingatkan pemerintah pusat untuk menghormati status kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam Nota Kesepahaman Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Mereka memperingatkan bahwa ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam berpotensi memunculkan konflik baru yang mengancam perdamaian Aceh yang telah susah payah dibangun.

“Perdamaian Aceh harus dijaga. Jangan sampai ketidakadilan soal SDA menjadi benih konflik baru,” bunyi salah satu poin pernyataan sikap PP TIM.

Hingga wawancara ini dilakukan, Munir menyebut belum ada respons dari pemerintah pusat atas tuntutan tersebut. “Sampai sekarang ini tanggal 8 Agustus, dari pihak kantor pusat kelihatannya belum menyetujui,” katanya.

Berpotensi Ada Aksi Lanjutan

Munir mengaku telah mendengar kabar soal rencana aksi lanjutan atau “jilid 2” apabila pemerintah tetap tidak mengubah aturan pembagian hasil migas tersebut. Namun, ia menegaskan jadwal pastinya belum ditentukan.

“Baru dengar-dengar informasi katanya mau ada demo jilid 2, kalau memang pemerintahnya itu enggak menyetujui merubah undang-undang berkenaan itu,” ujar Munir. “Kita belum ada kepastian tanggal dan harinya.”

Ia menambahkan, lokasi aksi lanjutan kemungkinan masih akan dipusatkan di sekitar Kementerian ESDM, dekat kawasan Patung Kuda, meski ada pula opsi di sekitar Istana. “Enggak boleh kemana-mana,” katanya soal titik aksi yang biasanya ditentukan otoritas keamanan.

Tak Dilibatkan dalam Rapat Internal Pusat

Munir mengakui bahwa cabang-cabang seperti TIM Jakarta Utara tidak dilibatkan dalam rapat-rapat strategis TIM Pusat terkait isu Blok Andaman. Rapat tersebut, menurutnya, hanya melibatkan jajaran inti pengurus pusat.

“Kita kan orang cabang ini cuma mengikuti ajakan daripada pusat,” katanya. Ia menyebut rapat pusat melibatkan sekretaris jenderal, penasihat, hingga kuasa hukum atau advokat, serta figur mantan anggota DPR RI yang identitasnya tidak ia ketahui pasti. Munir memastikan tidak ada anggota DPR aktif yang dilibatkan dalam struktur maupun rapat organisasi. “Mungkin mereka juga kan mengerti. Enggak mungkin karena dia masih aktif di pemerintah,” ujarnya.

Tegaskan tak Ada Keterlibatan Partai Politik

Menjawab soal kemungkinan keterlibatan organisasi atau kekuatan politik lain, Munir menegaskan seluruh dukungan terhadap isu Blok Andaman murni datang dari sesama komunitas masyarakat Aceh, tanpa afiliasi partai politik.

“Politik dari partai enggak ada,” katanya tegas. Ia menyebut sejumlah organisasi lokal masyarakat Aceh lain turut mendukung sikap TIM Pusat, di antaranya komunitas Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Serantau, dan masyarakat Gayo. “Ikut-ikut semua mereka satu irama dengan kita, di bawah naungan daripada tim pusat itu,” ujarnya.

Ia juga menyebut kehadiran mahasiswa Aceh di Jakarta, termasuk dari organisasi Fund Oentoek Bantoean Atjec (FOBA), serta sejumlah aktivis Aceh dalam aksi unjuk rasa sebelumnya.

Blok Andaman

Penemuan cadangan gas alam raksasa di Blok Andaman, lepas pantai utara Aceh, telah menempatkan kawasan tersebut kembali ke dalam peta energi global. Dengan estimasi potensi mencapai lebih dari 10 hingga 11 Trillion Cubic Feet(TCF), temuan yang dipimpin oleh raksasa migas asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy, bersama Harbour Energy ini mencatatkan diri sebagai salah satu penemuan gas terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik besarnya angka investasi dan cadangan yang ditawarkan, Blok Andaman kini menjadi pusat perbincangan hangat akibat silang pendapat mengenai skema pengelolaannya.

Penemuan Raksasa di Laut Andaman

Eksplorasi di wilayah kerja South Andaman dan Andaman II, termasuk sumur Timpan-1, Layaran-1, dan Tangkulo-1—mampu membuktikan keberadaan cadangan gas dalam jumlah signifikan. Bagi Indonesia, penemuan ini memberikan angin segar untuk mendukung target produksi gas nasional serta transisi energi. Proyek ini diproyeksikan mulai berproduksi (onstream) secara bertahap pada rentang tahun 2028 hingga 2030, menjadikannya salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional di masa depan.

Dilema Pengelolaan: Offshore vs. Onshore

Dinamika utama yang tengah berkembang memicu perdebatan antara pihak investor bersama SKK Migas dan Pemerintah Daerah Aceh. Perbedaan ini berpusat pada skema pemrosesan hasil tambang:

• Skema Lepas Pantai (Offshore/FPSO): Investor dan pihak regulator awal cenderung mendorong penggunaan fasilitas pemrosesan terapung (Floating Production Storage and Offloading / FPSO). Skema ini dinilai lebih efisien secara keekonomian, meminimalkan risiko geografis laut dalam, serta mampu mempercepat waktu produksi.
• Skema Darat (Onshore Processing Facility / OPF): Pemerintah Aceh bersama tokoh masyarakat lokal mendesak agar sebagian atau seluruh gas dialirkan ke darat melalui pipa. Lokasi utama yang disasar adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe, yang memiliki rekam jejak sejarah dan infrastruktur pemrosesan gas.

Kekhawatiran Lokal dan Efek Ganda (Multiplier Effect)

Tuntutan agar gas dikelola di darat berakar dari keinginan masyarakat Aceh agar tidak lagi sekadar menjadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri. Kejayaan pengolahan gas Arun di masa lalu meninggalkan infrastruktur yang masih layak dimanfaatkan.

Pemerintah daerah berharap masuknya gas Blok Andaman ke darat dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata, antara lain:

1. Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka ribuan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal di fasilitas pengolahan darat.
2. Revitalisasi Industri: Menjamin pasokan energi dan bahan baku murah bagi industri vital, seperti pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan pembangkit listrik regional.
3. Pemberdayaan Ekonomi Daerah: Menghidupkan kembali denyut KEK Arun Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sumatra bagian utara.

Skema Hybrid Sebagai Jalan Tengah

Guna menjembatani perbedaan kepentingan antara keekonomian proyek dan aspirasi daerah, kini tengah dikaji usulan kompromi berupa skema hybrid. Dalam skema ini, porsi mayoritas gas dapat diproses di laut melalui FPSO untuk menjaga kecepatan dan efisiensi investasi, sementara sebagian porsi gas lainnya dialirkan menggunakan pipa ke fasilitas darat di Lhokseumawe untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi domestik Aceh.

Menuju Solusi Berkelanjutan

Keputusan akhir mengenai Rencana Pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Andaman akan menjadi titik krusial. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari seberapa cepat gas dapat dialirkan atau seberapa besar keuntungan finansial yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana proyek ini mampu membawa kemakmuran yang adil bagi masyarakat Aceh tanpa mengorbankan kepastian investasi bagi para pelaku industri migas global.

Artikel TIM Jakarta Utara Solid Dukung TIM Pusat Perjuangkan Blok Andaman pertama kali tampil pada Parade.id.