Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya, Kamis, mengatakan delapan orang saksi yang dipanggil untuk diperiksa itu terdiri atas satu tokoh agama dan tujuh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika.

Pemeriksaan berlangsung di Kantor Polres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika.

“Memang benar sejak Rabu (10/11) dan hari ini, kami telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan untuk beberapa orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika,” ujar Ali.

Para saksi yang diperiksa pada Rabu (10/11) terdiri atas Pendeta Philipus Dholame selaku penerima hibah, selanjutnya Yan Jeeks Agaki dan Yeni Edoway selaku Panitia Adendum I dan Anggota PPHP pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I serta Henok Mansbawar selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I.

Adapun empat saksi yang diperiksa pada Kamis siang sampai petang terdiri atas Rinto Ishar Siahaan selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I, Misgiono selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap II, Melianus Edoway selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap II, dan Yuricha Belo selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingme Mile 32 Mimika tahap I.

Sebelumnya pada akhir September lalu, penyidik KPK juga telah memeriksa empat anggota Badan Anggaran DPRD Mimika periode 2014-2019, yaitu Saleh Alhamid, M Nurman Karupukaro, Elminus B Mom, dan Karel Gwijangge.

Elminus yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPRD Mimika menolak keputusan anggaran pembangunan lanjutan gedung Gereja Kingmi Mile 32 Mimika, meskipun hal itu telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2021 yakni senilai Rp42 miliar.

“Kami dari Fraksi Gerindra dan PDIP masih menolak usulan anggaran, karena pasti akan bermasalah. Kenapa ada masalah, karena aturannya jelas untuk bantuan keagamaan dan bansos tidak bisa dianggarkan berulangkali untuk tujuan yang sama,” kata Elminus beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2014-2019 itu mengakui telah diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus tersebut.

“Ya betul, kami diperiksa sebagai saksi. Saya sampaikan kepada seluruh penyidik ​​KPK bahwa memang benar anggaran untuk pembangunan gereja itu berulang kali,” ujarnya.

Hingga saat ini pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 Mimika telah menghabiskan anggaran sekitar Rp200 miliar dari sumber APBD Mimika tahun 2015, 2016, 2019 dan APBD Perubahan 2021.

*Sumber: Antara

Artikel KPK Memeriksa Tokoh Agama dan Tujuh ASN Pemkab Mimika pertama kali tampil pada Parade.id.

Danramil Timika Kapten Teguh Heru dalam keterangan tertulis di Timika, Sabtu mengatakan, bantuan sembako juga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat.

Disebutkan Kapten Teguh Heru, bantuan sembako secara langsung diberikan kepada tokoh masyarakat di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika yaitu Pdt Lukas Hagabal, Pdt Kum dan Hosea Ongomang.

“Paket sembako berupa beras, telur, gula, kopi, minyak goreng dan makanan lainnya. Mengingat saat ini masih masa pandemi COVID-19 sehingga diharapkan bantuan ini dapat sedikit membantu kehidupan tokoh masyarakat beserta keluarganya,” kata Danramil.

Ia menghimbau, jika masyarakat di Kwamki Narama membutuhkan bantuan dari Koramil, maka bisa segera menghubunginya.

“Apa yang saya lakukan ini, juga dilakukan oleh Babinsa Koramil 1710-02/Timika dengan memberikan bantuan kepada warga lain,” tambah Danramil.

Di tempat yang sama, Pdt Lukas Hagabal menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan oleh Danramil 1710-02/Timika.

“Semoga Prajurit TNI senantiasa diberikan kesehatan,” harapnya yang diamini Pdt. Kum dan Hosea Ongomang.

*Sumber: antaranews.com

Artikel TNI di Mimika Beri Sembako pada Tokoh Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

Bantahan itu dia katakan saat menggelar jumpa pers bertempat di Markas Komando Batalion Infantri 754/ENK di Timika, Selasa.

“Kami mengimbau masyarakat Mimika agar tetap tenang, sebab pimpinan daerah serta TNI-Polri akan menyelidiki dan menyidik dan penyidikan kerusuhan itu. Yakin dan percaya, kami akan selidiki sampai mendapatkan hasil yang terang-benderang, periksa berdasarkan bukti yang nyata,” kata dia.

Ia yakin anggotanya tidak terlibat penembakan terhadap seorang warga yang memicu aksi blokade jalan poros Timika-Pelabuhan Pomako dan penjarahan sejumlah warung dan kios di depan Depo Jober Pertamina Pomako itu.

Ia menegaskan sudah memeriksa seluruh anggota Batalion Infantri Raider 754/ENK Kostrad yang terlibat mengamankan kerusuhan di Pomako saat malam kejadian.

Dari 10 anggota yang ikut mengamankan kejadian saat itu, katanya, hanya ada satu perwira yang membawa senjata api jenis senapan serbu SS1. Setelah diselidiki, senjata dan amunisi dari satu anggota itu masih utuh. “Di senjatanya tidak ada bekas percikan peluru, dan juga peluru masih lengkap,” ujarnya.

Saat kejadian itu, seorang pemuda bernama Andreas Bewermbo (20) terluka setelah dada kirinya tertembus peluru hingga bagian punggung. Hingga kini korban masih dirawat intensif di RSUD Mimika.

Kerusuhan di dekat kawasan Pelabuhan Nusantara Pomako itu bermula saat seorang warga bernama Soter Moporteyau dalam kondisi mabuk dianiaya lima orang saat menghadang mobil depot air. Korban dilaporkan dipukul dengan besi sehingga melarikan diri ke dalam sungai.

Melihat hal itu, warga sekitar marah lalu mengejar kelima orang, termasuk supir mobil depot air itu.

Tak lama berselang, anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako mendatangi lokasi untuk memberikan imbauan kamtibmas kepada sekitar 200 warga yang mengejar kelima orang itu sekaligus menutup akses jalan utama Timika-Pelabuhan Pomako.

Kepala Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako, Inspektur Polisi Dua I Made Aribawa, yang datang ke lokasi sempat memberikan imbauan kepada warga, namun warga tetap tidak mau menerima, kemudian memilih duduk di pinggir jalan poros Timika-Pelabuhan Pomako.

Beberapa saat kemudian, sekitar 16 prajurit TNI AD menggunakan truk mendatangi lokasi dimana masyarakat Pomako berkumpul di sekitar Depo Jober Pertamina dengan maksud untuk membubarkan kerumunan warga.

Warga yang tidak terima kemudian melempari tentara dan polisi dengan batu mengakibatkan dua personel TNI AD terluka di bagian kepala dan mulut, sementara seorang anggota Polsek Mimika Timur terkena lemparan batu di bagian pungggung.

Melihat massa yang kian beringas, aparat kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, namun warga semakin brutal melempari kendaraan tentara dan polisi serta menjarah warung dan kios di sekitar lokasi kejadian.

Aparat kemudian kembali mendatangi massa yang semakin beringas, dimana beberapa di antaranya bahkan menenteng busur panah. Dalam kondisi semakin terdesak, aparat kembali melepas tembakan ke udara.

Akibat tembakan itu diduga mengenai salah satu warga bernama Andreas Bewermbo sehingga warga semakin menyerang aparat keamanan.

Massa melampiaskan kemarahannya dengan membakar ban dan kayu di tengah jalan poros Timika-Pelabuhan Pomako.

Blokade jalan poros Timika-Pelabuhan Pomako itu baru dibuka pada Senin (8/3) petang setelah Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Komandan Kodim 1710/Mimika, Letnan Kolonel Infantri Yoga Prasetya, turun-tangan menemui warga.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Danyon 754/ENK Bantah Prajuritnya Pelaku Penembakan Warga di Pomako pertama kali tampil pada Parade.id.

“Gereja Katolik mengajak supaya antara pemerintah pusat di Jakarta dengan masyarakat Papua perlu duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Jangan sampai salah satu pihak memaksakan kehendak,” kata Pastor Marthin, di Timika, Selasa.

Pastor Marthin yang juga merangkap tugas sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Timika itu mengemukakan bahwa jika sampai kebijakan otsus di Papua kembali dilanjutkan hanya karena atas keputusan salah satu pihak, maka bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Papua.

“Kami merasa dialog yang bermartabat antara pemerintah pusat di Jakarta dan masyarakat Papua merupakan solusi terbaik untuk membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua selama ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menilai ada banyak kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua semenjak wilayah ujung timur Indonesia ini kembali ke pangkuan NKRI pada periode 1960-an, apalagi setelah diberlakukannya kebijakan otsus semenjak 2001.

“Setelah kembali ke pangkuan NKRI, kita di Papua baru ada 12 kabupaten. Tapi semenjak otsus, sekarang sudah ada 40-an kabupaten/kota yaitu 29 di Provinsi Papua dan 12 di Provinsi Papua Barat. Dari sisi itu saja sudah ada lompatan-lompatan yang luar biasa,” kata Irjen Waterpauw.

Sedangkan dari sisi peningkatan SDM orang asli Papua, katanya, sekarang anak-anak muda Papua menyebar hampir di seluruh negara-negara di dunia memanfaatkan fasilitas beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, belum terhitung pelajar dan mahasiswa Papua yang bersekolah di berbagai lembaga pendidikan dalam negeri.

Pada sisi pembangunan, katanya, hampir seluruh kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat kini mengandalkan dana dari sumber dana otsus untuk bisa membangun daerahnya lantaran potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa digarap secara maksimal.

“Bagi saya, mungkin pengelolaan dana otsus itu yang masih belum tepat. Tentu harus ada koreksi dan evaluasi bersama terhadap seluruh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemda, DPRD maupun MRP (Majelis Rakyat Papua) harus berani duduk bicara uang besar ini dipakai untuk apa saja, harus transparan,” kata Irjen Waterpauw yang juga merupakan putra asli Papua asal Pulau Lakahia, Kabupaten Kaimana itu.

Berdasarkan fakta-fakta itu, Kapolda Papua menegaskan tidak ada alasan untuk tidak meneruskan kebijakan otsus di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia, tidak ada daerah lain yang mendapatkan kekhususan seperti kita di Papua. Sayang kalau kebijakan yang baik ini ditolak. Kalau masih ada kekecewaan dari para tokoh, saya mengajak mari kita komunikasikan itu secara baik,” ujar mantan Kapolda Sumatera Utara itu pula.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pemuka Agama Minta Kelanjutan Otsus Papua Perlu Dibicarakan Bersama pertama kali tampil pada Parade.id.