“Kita bisa menekan isu-isu primordial masalah suku, kekeluargaan, kekerabatan, termasuk masalah keagamaan yang kadang-kadang muncul pada saat kontestasi Pemilukada. Kita kecilkan, kita angkat isu yang lebih penting, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi,” kata Tito di Belu NTT dalam keterangan resminya, Jumat (19/5).

Penanganan Covid-19 salah satu isu yang bisa diangkat. Isu itu menurut Tito akan menunjukkan kemampuan kepemimpinan calon kepala daerah. Terlebih lagi, saat ini banyak daerah yang mengikuti Pilkada 2020 menghadapi situasi krisis akibat pandemi Corona.

Tito berkata adu gagasan penanganan Covid itu lebih baik ketimbang para calon kepala daerah mengangkat isu-isu primordial dan keagamaan demi meraih simpati pemilih.

“Tolong ini nanti mengenai isu tentang Covid ini yang lebih baik kita angkat, isu-isu mengenai Covid dan efektivitas dari para konsestan baik petahana maupun nonpetahana itu diangkat untuk menangani Covid dan dampaknya,” kata dia.

Tito meyakini diangkatnya isu seputar pemulihan Covid-19 tak hanya menguntungkan para calon petahana semata.

Justru sebaliknya, isu tersebut akan menguji sejauh mana para kontestan penantangnya dalam menawarkan terobosan dan inovasi penanganan Covid-19.

“Mohon maaf belum tentu petahana akan diuntungkan, ini bisa jadi justru akan jadi amunisi bagi kontestan lawan untuk menaikkan isunya,” kata dia.

Selain itu Tito meminta semua pihak untuk menyukseskan Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020 mendatang.

“Mari bekerja, semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru kehidupan yang beradaptasi dengan Covid,” ajaknya.

Pilkada serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 ini akan di ikuti sebanyak 270 wilayah di Indonesia.

Praktik politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pernah menyatakan politisasi SARA dalam pemilu tak bisa dibenarkan karena mendelegitimasi identitas tertentu dengan mengunggulkan identitas yang lain.

Sementara itu Pasal 69 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan, dalam kampanye Pilkada, dilarang melakukan penghinaan kepada seseorang, agama, suku, ras dan golongan terhadap calon kepala daerah.

Pasal yang sama juga mengatur kampanye dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat.

(cnnindonesia/PARADE.ID)

Artikel Tito Ajak Calon Kepala Daerah Adu Isu Corona ketimbang SARA pertama kali tampil pada Parade.id.

Tito, saat konferensi pers secara virtual dari Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini terdapat sisa anggaran Pilkada 2020 senilai Rp9,1 triliun dari total pagu anggaran Pilkada Rp15 triliun. Sebanyak Rp5,9 triliun sisanya sudah digunakan untuk lima tahapan Pilkada sebelum masa pandemi COVID-19.

“Mendagri dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) langsung keluarkan peraturan untuk Rp9,1 triliun, untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze (dibekukan), tidak boleh digunakan, termasuk tidak boleh untuk COVID-19, karena masih ada (realokasi) pos-pos lain,” ujar Tito.

Presiden Joko Widodo pada April 2020 telah memutuskan menunda pemungutan suara Pilkada 2020, dari September 2020 menjadi Desember 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemerintah, kata Tito, ingin menjaga ketersediaan anggaran Pilkada karena mengantisipasi pesta demokrasi itu dapat terlaksana pada Desember 2020. Sekalipun, nantinya Pilkada mesti tertunda hingga 2021 karena pandemi COVID, pemerintah masih memiliki kesiapan dana untuk pendanaan operasional Pilkada.

Dengan kesiapan dana itu, tahapan-tahapan Pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Tito menegaskan Pilkada tidak boleh terus terhambat karena pemilihan kepala daerah ini merupakan perhelatan politik penting untuk memfasilitasi suara rakyat dalam menentukan pemimpin di daerahnya.

“Jangan sampai kita tidak paham, dinamika anggaran seperti apa. Agenda politik ini harus berjalan karena 280 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Kepala daerah yang terpilih adalah yang dipilih rakyat, legitimasinya kuat, bukan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas oleh Kemendagri,”katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memulai kembali tahapan Pilkada Serentak pada 15 Juni 2020 lalu dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan KPU Daerah (KPUD).

“Kami sudah keluarkan surat agar dana pilkada ini boleh dicairkan karena KPU keluarkan surat 15 Juni kemarin sudah memulai tahap lanjutan di antaranya pengaktifan KPUD,” kata Tito.

Selain itu Tito juga mengatakan, pihaknya sudah menyetujui penambahan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp5,1 triliun yang akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dan pemegang hak suara.

“Memang ada permintaan tambahan dana untuk 276 ribu jadi 374 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) ditambah APD dengan mengambil model Korea Selatan yang melakukan pemilu legislatif di puncak pandemi. Sebanyak Rp 5,1 triliun ini mungkin akan dipenuhi, Menkeu sementara akan eksekusi tahapan Rp1,2 triliun,” ujarnya.

(antara/PARADE.ID)

Artikel Tito Pastikan Anggaran Pilkada Tidak Digunakan untuk COVID-19 pertama kali tampil pada Parade.id.