Kolonel Inf Aswin Kartawijaya, Danrem 182/Jazira Onim di dampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 182 PD XVIII/Kasuari, Ny. Yani Aswin Kartawijaya turut mengadiri Upacara serah terima jabatan diikuti seluruh PJU lingkungan Kodam XVIII Kasuari, Danrem, Dandim, Danyon atau Dansat di seluruh wilayah se- Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pejabat lama, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyerahkan tongkat komando kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan.

Disampaikannya, dengan berakhirnya masa jabatannya, diucapkan terimakasih kepada jajaran yang selama ini membantu tugas dan kepemimpinan selama di Kodam XVIII Kasuari.

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyampaikan “Dengan berakhirnya masa jabatan saya, kami ucapkan terimakasih syukur kepada tuhan dan terimakasih kepada rekan sekalian yang telah membantu pekerjaan saya dalam melaksanakan amanah di Kodam Kasuari,” ujarnya.

Sebagai Kodam yang masih termasuk baru masih ada kekurangan, sehingga seluruh prajurit harus terus memacu diri, membangun diri dan meningkatkan kemandirian.

“Bangun kemampuan diri walau banyak hal yang tidak menyenangkan, namun harus tetap disiplin, dan meningkatkan kemampuan diri,” ucap Haryono.

Setelah menjabat selama 9 bulan 25 hari, Haryanto berharap seluruh satuan dan komando Kodam Kasuari memberikan dukungan dan dedikasi kepada pejabat baru.

Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu selaku pejabat baru mengatakan bahwa sertijab ini menjadi momen baik untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Dirinya berharap seluruh komando dan satuan memberikan dedikasi yang sama seperti yang diberikan kepada pejabat yang lama.

“Apa yang sudah di berikan pejabat lama bisa dengan tulus dan iklas membantu sama sedemikian,” katanya.

Pangdam juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada prajurit Kodam XVIII Kasuari.

“Pesan dari Presiden, dirinya salud akan prestasi yang diberikan Kodam Kasuari kepada negara,” tuturnya.

Pangdam berharap dengan konsep yang disampaikan oleh Panglima dan KSAD kiranya bisa melakukan terobosan dan inovasi.

“Buat konsep yang bisa di komunikasikan, dengan inisiatif sehingga mari satukan hati dan pikiran, kepada apa yang diinginkan pimpinan baik konsep mau program kerja,” harapnya.

Usai Apel perdana yang dipimpin Pangdam Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, dilanjutkan dengan acara pisah sambut yang diikuti seluruh Forkopimda.*

Artikel Lepas Sambut & Sertijab Pangdam XVIII/Kasuari Dihadiri Danrem 182/Jazira Onim pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami tentunya tidak pernah menyangka jika para anggota oknum TNI dan seorang sipil yang diduga sebagai mantan Tim Ahli AS terlibat  tindakan sebrutal ini. Aparat TNI itu pengayom rakyat, bukan penindas,” sesal Hanif lewat keterangannya kepada media, Kamis (5/9/2024).

Menurut dia, jika Harmansyah dinilai membuat kesalahan maka dipersilakan membuat laporan resmi ke aparat kepolisian.

“Bukan malah mengambil tindakan ceroboh seperti ini. Kami rasa Ini tindakan yang sangat biadab. Mengancam dua orang anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun itu sangat biadab,” sesalnya lagi.

“Menyampaikan bahasa di depan anak-anak bahwa akan menembak kepala orang tua, menculik istri dan anak-anak itu adalah tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan, apalagi dilakukan oleh oknum TNI serta orang sipil yang diduga pernah menjadi tim ahli mantan gubernur,” lanjutnya.

Tidak hanya Hanif yang menyesalkan kejadian itu. Ada Ketua Front Pemuda Bersatu Kita Makassar, Andi Julianto yang turut menyesalinya.

“Kami juga sangat menyesalkan tindakan brutal ini sehingga kami rasa Panglima TNI, Panglima Kodam Hasanudin, harus untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini sesuai aturan yang berlaku,” katanya, di keterangan yang sama.

Kepada Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, ia berharap agar segera mengindentifikasi oknum sipil yang diduga terlibat dalam insiden itu.

“Kita tidak mau pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini justru rusak dengan hal buruk seperti ini. Kita ingin pilkada di Makasar dan Sulsel ini menjadi pilkada yang paling damai dan tidak dirusak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Anak dan Isteri Ketua Karang Taruna Dincaman Oknum TNI, Pengurus Menyesalkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Komandan Tim Satgas Gulben Lantamal VI Makassar Mayor Marinir Yusman Efendi, M.Tr. Opsla., menyampaikan bahwa proses evakuasi warga dengan jumlah 50 Kepala Keluarga di dua desa ini membutuhkan kerja keras tim, dikarenakan medan yang sulit untuk di tembus sehingga tim evakuasi harus memikirkan jalan alternatif agar warga Desa Kadundung dan Saronda bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman.

“Jembatan yang biasa dilalui warga di dua desa tersebut putus karena terjangan arus sungai yang deras akibat bencana banjir yang terjadi, jadi proses evakuasi berlangsung agak lama dengan menggunakan perahu karet dan jembatan darurat, untuk itu tim evakuasi harus berhati-hati agar tidak ada warga yang jatuh dan terseret arus Sungai Suli”, ujar Dansatgas.

Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Makassar Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M, menyampaikan bahwa proses evakuasi dan pencarian korban warga di Kabupaten Luwu oleh Tim Satgas Gulben Lantamal VI Makassar dan Tim SAR Gabungan akan tetap dilaksanakan dengan menyisir wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor ini.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa kehadiran TNI AL diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan respon cepat dalam menanggulangi bencana yang tengah dihadapi.*

Artikel Evakuasi Warga Desa Kadundung dan Saronda oleh TNI AL dan Tim SAR pertama kali tampil pada Parade.id.

Hingga saat ini, optimalisasi lahan di wilayah Lampung menunjukkan perkembangan positif. Progress yang tergolong cepat tersebut tak bisa dilepaskan dari Tim Kementan, TNI, dan dinas pertanian setempat yang terjun ke lapangan setiap hari.

Direktur Perlindungan Hortikultura, Jekvy Hendra yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Darurat Pangan Provinsi Lampung menyebutkan timnya selalu berada di lapangan untuk memastikan optimalisasi lahan berjalan secara maksimal.

“Alhamdulillah, kita sudah susun perencanaan, anggaran, bahkan di lapangan itu semua ada penanggung jawabnya masing-masing,” sebut Jekvy pada keterangan pers Minggu (31/3).

Jekvy keyakinannya bahwa program Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah) dan pompanisasi ini akan menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan penyediaan stok pangan nasional dan mitigasi darurat pangan nasional.

“Saat ini, progres Oplah sudah sampai pada pemenang lelang. SID (Survei Investigasi dan Desain.red) dilakukan dengan sistem lelang, pemenang lelang sudah ada, namun masa sanggah sampai tgl 25 maret 2024 dan akan dilaksanakan mulai 8 april 2024. Setelah penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak pekerjaan akan dilakukan selama 3 bulan,” lanjut Jekvy.

Untuk memastikan program berjalan baik, Jevky  melakukan pemantauan langsung pada 27 Maret 2024 lalu. Turut hadir dalam pemantauan, Kasiter Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf. Jaka Sutanta. Jaka menekankan kepada jajaran TNI AD di Lampung untuk selalu siap siaga dan berada di lapangan bersama Tim Kementan dan dinas pertanian setempat.

“Kerjasama antara Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dipandang sebagai strategi pertahanan keamanan pangan negara untuk masa yang akan datang,” tegas Jaka.

Kementan juga melakukan pengawasan dengan menugaskan Auditor Inspetorat Jenderal (Itjen) untuk hadir. Itjen bertugas untuk mendampingi sekaligus melakukan proses pengawalan adminstrasi sehingga tidak terjadi permasalahan administrasi di lapangan, dan menimbulkan masalah (temuan) di kemudian hari.

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan strategi pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari Kementan untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan dari Impor. Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, proses SID agar dipercepat, sehingga tidak menunggu selesainya perjanjian kontrak tapi langsung eksekusi di lapangan bersama TNI.

“TNI dan dinas pertanian provinsi dan kabupaten serta seluruh instansi terkait sudah melakukan penentuan titik koordinat untuk penetapan lahan. Dalam kondisi darurat pangan kita harus melakukan oplah rawah dengan melakukan langkah-langkah SID  dan kontruksi 1 paket, dan dipercepat sesuai dengan keadaan alam saat ini,” tutup Amran.*

Artikel Kementan-TNI Terjun ke Lapangan Setiap Hari, Optimalisasi Lahan di Lampung pertama kali tampil pada Parade.id.

Optimalisasi lahan merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kementan dan TNI AD berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini guna mendukung ketahanan pangan di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan Jekvy Hendra menjelaskan program optimalisasi lahan akan dilakukan dengan pompanisasi dan perluasan areal tanam. Program akan difokuskan pada lahan – lahan potensial yang selama ini belum termanfaatkan secara efektif.

“Fokus optimalisasi ini diarahkan pada pemanfaatan lahan potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Nantinya pompanisasi ini diarahkan pada pemberian bantuan pompa sesuai kebutuhan petani. Fokus perluasan areal tanam diarahkan untuk penanaman padi gogo sebagai tanaman tumpang sisi (tusip) di sela – sela tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapadan kopi dan lain – lain,” terang Jeky melalui keterangan pers pada Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam mendorong optimalisasi lahan, baik Kementan maupun TNI AD menerjunkan tim gabungan untuk pendampingan dan pengawalan serta implementasinya di lapangan.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Lahan Rawa Pamuji Lestari bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD langsung mengunjungi beberapa wilayah rawa di Lampung. Di depan pewarta, Pamuji mengakui jika potensi pengembangan dan optimalisasi lahan sangat besar di Provinsi berjuluk “Sai Bumi Ruwa Jurai” tersebut.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kita akan mengoptimalkan sawah-sawah yang hanya panen satu kali (IP100.red) ini bisa menjadi dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Saya rasa kalau kita kerja keras bahu membahu, kita pasti bisa mewujudkan ini,” tegasnya.

Dirinya juga sangat optimistis jika kedepannya Lampung tak hanya meningkatkan kemandiriannya dalam berproduksi, tapi akan turut menjadi penyangga Pulau Jawa.

“Provinsi Lampung dipilih sebagai prioritas utama dalam program ini karena karena berpotensi besar menjadi penyangga bahan pangan untuk Jawa dan sekitarnya. Dengan optimalisasi lahan rawa, Insya Allah semoga program Kementan ini dapat terwujud yah, dan kita mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tuturnya.

Pada berbagai kesempatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Jajaran TNI AD, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui upaya optimalisasi lahan dan pompanisasi.  Langkah-langkah ini juga diarahkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani lokal guna memastikan implementasi program berjalan dengan lancar.

“Kemitraan antara Kementerian Pertanian dan TNI AD merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan kita kedepannya. Dengan optimalisasi lahan dan penerapan teknologi modern, kami yakin dapat meningkatkan produksi pangan berkali lipat,” ujar Amran.

Kementan bersama TNI AD telah merancang langkah-langkah strategis dalam optimalisasi lahan dan pompanisasi guna meningkatkan produksi pangan nasional. Melalui program ini, pemerintah akan  memetakan ulang lahan tidak produktif menggunakan drone, serta menerapkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.*

Artikel Kementan-TNI Bersinergi Wujudkan Lampung Jadi Sentra Produksi Beras Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Netralitas TNI, kami liatin saja nanti kami kesalahan lagi kami tidak mau diadu domba lagi oleh rakyat,” tulis keterangan unggahan dikutip Senin (15/1/2024).

Belum pasti di mana kejadian itu. Dalam video berdurasi 24 detik yang viral di media sosial tampak massa melintas di depan markas TNI itu sambil menggeber-geberkan sepeda motornya.

Kebisingan terjadi. Asap yang keluar dari motor mereka juga tak dapat dihindari.

Aksi kampanye sambil konvoi menggunakan sepeda motor knalpot brong sebelumnya dikabarkan pernah ramai. Terlebih karena memakan korban.

Pihak TNI pernah disorot tajam karena dianggap berlebihan merespons massa konvoi motor dengan knalpot brong ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Markas TNI Digeber Motor, Anggota Memilih Mendiamkannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Mutasi dan rotasi itu tercantum dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1286/XI/2023. Diteken Yudo Margono pada 9 November 2023.

Tertulis, untuk posisi Wakil Kepala BIN (Wakabin) adalah Letjen I Nyoman Cantiasa. Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad.

Pengganti Cantiasa sebagai Koorsahli Kasad ialah Mayjen Sonny Aprianto yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI.

Dari informasi yang diperoleh, pergantian pucuk pimpinan BIN karena santer isu ada keberpihakan alat negara kepada salah satu paslon capres-cawapres.

Kabarnya, karena pergantian ini Kepala BIN Budi Gunawan juga sudah tidak berkantor di Pejaten, markas besar BIN.

Santer berhembus, Kepala BIN bakal diganti pada akhir bulan November ini.

Untuk Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) tertulis Letjen Arif Rahman. Ia sebelumnya menjabat Dankodiklatad.

Brigjen Rudy Saladin ditunjuk menjadi Sesmilpres (Sekretaris Militer Presiden) Kemensetneg. Saat ini, Rudy menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Brigjen Rudy ialah mantan ajudan Presiden Jokowi pada 2019-20221.

Ia kemudian menjadi Danrem 074/Warastratama yang berada di Surakarta pada 2021-2022. Kemudian, ia sempat menjadi Danrem 061/Surya Kencana di Bogor pada 2022-2023.

Rudy bakal menggantikan posisi Laksda Hersan sebagai Sesmilpres. Laksda Hersan ditunjuk menjadi Pangkoarmada III.

Posisi lain yang termasuk dalam mutasi dan rotasi ialah Laksma Hudiarto sebagai Pangkolinlamil. Ia sebelumnya menjabat Waasrena Kasal.

Hudiarto menggantikan posisi Laksda Edwin yang menjadi Asrena Kasal.

Kemudian ada pula Marsma Mohammad Nurdin yang ditunjuk menjadi Pangkoopsud I. Ia sebelumnya menjabat Danlanud Roesmin Nurjadin.

Dalam keputusan Panglima TNI itu, tertulis bahwa serah terima jabatan menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Asintel Panglima TNI dan juga Dansatintel BAIS TNI juga mengalami pergantian.

(Rob/parade.id)

Artikel Panglima TNI Mutasi dan Rotasi 105 Perwira Tinggi, Wakasad hingga Wakabin pertama kali tampil pada Parade.id.

Novel misalnya, mengatakan mestinya yang bertanggung jawab atas ditangkapnya Kabasarnas yang seorang TNI aktif adalah pimpinan KPK. Dalam hal ini Firli Bahuri.

“Setiap kasus melalui proses yg detail bersama Pimp KPK & pejabat struktural KPK. Kok bisa2nya menyalahkan penyelidik/penyidik yg bekerja atas perintah Pimp KPK. Kenapa tdk salahkan Firli yg menghindar & main Badminton di Manado?” tulis Novel di akun Twitter-nya, Jumat (28/7/2023).

Novel mengatakan, bahwa pengambilan keputusan dalam setiap penanganan perkara adalah Pimpinan KPK. Penyelidik menyajikan fakta-fakta, dibahas dengan penyidik, penuntut dan pejabat struktural di Penindakan KPK.

“Bisa2nya Pimp salahkan penyelidik.. dagelan
Setelah tahu ada OTT, Firli lgsg pergi ke Manado. Stlh itu salahkan pegawai KPK. Mmg Firli ini hebat, ahli siasat.. Tp Ketua KPK meresmikan gedung dan main badminton, apa itu bagian dari tugasnya ?”

Hal senada juga disampaikan Yudi Purnomo Harahap. Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas ditangkapnya TNI aktif adalah pimpinan KPK—karena kesalahan penetapan tersangka—bukan wewenang KPK.

“kok malah nyalahin anak buah,OTT itu ada surat perintah dari pimpinan KPK,ekspose yg netapin tsk pimpinan,yg umumin tsk juga pimpinan KPK,” kata Yudi di akun Twitter-nya.

Yudi merasa kasihan sama penyelidik KPK. Mereka kerja keras tetapi malah disalahin begini.

Padahal, setiap gerakan mereka di lapangan diketahui oleh atasan mereka, apalagi yang umumkan tersangka, pimpinan KPK.

“Seharusnya pimpinan KPK bilang kami yang bertanggung jawab bukan menyalahkan anak buah,” katanya.

Kedua mantan penyidik KPK itu merespons penangkapan Kabasarnas karena pejabat KPK, bukan Firli meminta maaf kepada TNI. Permintaan maaf KPK ke TNI karena lembaga antirasuah itu menangkap dan menjadikan Kabasarnas tersangka.

TNI menyatakan keberatan atas penetapan tersangka tersebut.

“Dari tim kami terus terang keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri,” kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jumat (28/7/2023).

(Rob/parade.id)

Artikel Ditangkapnya Kabasarnas buat Mantan Penyidik KPK Bersuara Lantang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi, kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil jangan terlalu membuat ketakutan yang berlebihan di masyarakat, seakan-akan ini merupakan ancaman besar untuk masyarakat sipil,” kata Presidium RMID, Muhammad Jufri, kepada media, Senin (15/5/2023).

Menurut Jufri, revisi UU TNI yang ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanya merupakan bentuk ketakutan di masa lalu yang tak perlu dibangun narasinya saat ini.

“Bahkan jika RUU TNI tidak segera disahkan maka akan sangat menghambat terwujudnya kemanan negara yang saat ini sedang terganggu, misal di Papua. Ancaman serius ini harus segera dituntaskan dengan adanya revisi UU TNI,” kata dia.

Revisi UU TNI menurut dia diperlukan jika melihat kondisi tersebut. Pasalnya, persolan konflik Papua ini kata dia sudah sangat mengancam kedaulatan NKRI. “Maka dengan adanya revisi UU TNI, ini saya menganggap perlu dilakukan agara upaya untuk menuntaskan persoalan kedaulatan di dalam negeri dapat diselesaiakan,” kata dia lagi.

Soal HAM, Jufri meyakini TNI sudah sangat paham, salah satunya bagaimana upaya TNI di sana dalam mengawal konflik di Papua hingga saat ini.

“Untuk itu, kami meminta kepada teman-teman Koalisi Masyarakaat Sipil jangan membuat propaganda dan menebar ancaman berlebihan di masyarakat terkait persoalan pelanggaran HAM. Mari sama-sama kita jaga kedaulatan negara dan bangsa kita dari keinginan kelompok-kelompok yang selama ini ingin merusak demokrasi dan tatanan kehidupan bernegara kita yang sudah 77 tahun merdeka. Kita berikan kepercayaan kepada TNI sekaligus kita kawal agar tidak terjadi pelanggaran kemanusian,” serunya.

Soal kritik di poin revisi UU TNI pasal 47 ayat 2, di mana disebutkan TNI aktif bisa menduduki jabatan, ia menganganggap tak ada masalah. “Sejauh ini kita melihat TNI hanya didahapkan dengan wilayah perang saja tetapi di balik itu banyak prajurit TNI yang mempunyai kemampun (yang mumpuni di wilayah non perang.) Jadi apa masalahnya dengan revisi UU TNI pasal 47 ayat 2 itu?” kata dia.

Ia juga menyebut bahwa pasal di atas dirasa tidak mungkin akan memunculkan ancaman seperti kembali hidupnya dwifungsi ABRI.

“Jika revisi UU TNI menimbulkan ketakutan, seharusnya teman-teman koalisi harus mendorong juga revisi UU Polri terkait penempatan jabatan strategias/sipil. Bahwa itu artinya kawan-kawan masyarakat sipil harus berimbang dalam kajian, kemudian menyikapi secara bijak, bukan menyudutkan TNI yang serius menjaga kedaulatan negara kita,” pungkasnya.

sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah meninjau ulang revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Koalisi, revisi tersebut merupakan kemunduran demokrasi, memicu kembalinya dwifungsi ABRI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan gabungan dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Institut Setara, AJI Jakarta.

(Rob/parade.id)

Artikel RMID Minta Penolak Revisi UU TNI Jangan Menakut-nakuti Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.

Permintaan BMI ini, menurut Ketum Muhammad Zulkifli karena kuat dugaan berhubungan dengan insiden antara oknum TNI dan oknum Polres Jeneponto di sekitar Warung Sari Laut di Binamu.

“Kami turut prihatin atas insiden penyerangan Polres Jeneponto oleh OTK. Kejadian yang mengakibatlkan rusaknya fasilitas kantor, rumah ibadah, sampai jatuhnya korban akibat penembakan sungguh sebuah kejadian yang di luar dugaan kami,” Muhammad Zulkifli dalam keterangannya, kepada media, kemarin malam.

Menurut Zul, sapaan akrabnya, insiden dugaan awal penyerangan boleh jadi menjadi penyebab utamanya. “Jadi, bukan hanya kasus penyerangannya saja tetapi harus diusut juga kejadian insiden antara TNI dan Polri yang terjadi beberapa hari sebelumnya,” pintanya.

Alasan Zul mengapa perlu Panglima TNI dan Kapolri turun tangan. Di antaranya karena rumah ibadah dalam insiden itu ikut rusak.

“Kejadian ini sungguh sangat kita sayangkan karena harusnya dua institusi ini bisa saling bersinergi dan memberi contoh baik kepada masyarakat tetapi faktanya dalam waktu sebulan kita menyaksikan dua kali insiden yang melibatkan dua institusi ini. Kejadian pertama di Makasar, kemudian sekarang di Jeneponto,” uangkapnya.

BMI berharap kedua belah pihak menahan diri dan menyerahkan kasus ini kepada yang berhak untuk diselesaikan secara profesional.

Mapolres Jeneponto diserang pada hari Kamis, (27/3/2023), sekira pukul 01.45 WITA.

(Verry/parade.id)

Artikel Polres Jeneponto Diserang, BMI Minta Panglima TNI dan Kapolri Bentuk Satgas pertama kali tampil pada Parade.id.