“Kalau betul sampai ada perintah Siaga 1, itu berarti terjadi sesuatu yang serius dan sudah dibicarakan lebih dulu. Tidak mungkin seorang panglima tiba-tiba bangun tidur lalu mengeluarkan perintah Siaga 1,” kata Mahfud dalam kanal YouTube Terus Terang Mahfud MD, Senin (9/3/2026).

Telegram rahasia tersebut berisi tujuh poin perintah, di antaranya menyiagakan personil dan Alutsista, serta melaksanakan patroli di objek vital strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, dan kantor PLN. Meski demikian, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli sempat membantah keberadaan perintah tersebut.

Mahfud menjelaskan perbedaan tingkatan siaga dalam struktur militer. Siaga 3 berarti kondisi normal, Siaga 2 berarti sebagian kekuatan bersiap, dan Siaga 1 berarti seluruh kekuatan militer dalam kesiapan penuh menghadapi ancaman serius.

“Siaga 1 itu ukurannya ada sesuatu yang mengancam dan sifatnya serius, berdasar laporan intelijen dan penilaian situasi. Ada mekanismenya. Kepala Staf pun mestinya tahu,” kata Mahfud.

Ia menduga kemungkinan penetapan ini terkait dengan antisipasi gelombang demonstrasi yang disebut-sebut akan datang. Namun ia mencatat bahwa sebelumnya, menghadapi demo besar pun tidak sampai menetapkan Siaga 1. “Dulu paling siaga dua itu saja, dan ada rapatnya dulu, ada identifikasi kekuatan dan koordinasi lintas kementerian,” imbuhnya.

Mahfud mengaku tidak mengetahui persis situasi di balik perintah tersebut karena sudah tidak berada dalam lingkaran pemerintahan. Ia mengajak semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut sambil berharap situasi keamanan nasional tetap terkendali.

Artikel TNI Siaga 1 Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketentuan UUD ini juga diperkuat dengan koreksi atas peran masa lalu TNI, yakni Dwifungsi ABRI, yang meletakkan TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan sosial dan politik. Konsideran TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang menyatakan bahwa praktik Dwifungsi ABRI sebagai hal keliru. Ini disebutkan dengan jelas, “bahwa peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia … yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.” Itulah salah satu amanat dari Reformasi 1998 yang mengubah negara Indonesia dari negara otoriter menjadi negara demokrasi.

Hal ini kemudian diperkuat dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini mengatur dengan cermat tentang pelarangan anggota-anggota TNI untuk terlibat dalam urusan sipil, pemerintahan, dan juga bisnis. Itulah usaha untuk meletakkan peran TNI dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Namun, pada usia TNI ke 80 tahun dan 27 tahun Reformasi, mandat demokratisasi tersebut dikhianati. Selama 10 tahun terakhir, YLBHI melihat telah adanya upaya melibatkan kembali TNI masuk lebih dalam ke ranah politik dan bisnis.

Kini, keterlibatan TNI semakin meluas dan terang-terangan. Fenomena ini terjadi sejak Prabowo Subianto menjadi presiden. Langkah untuk melakukan revisi kilat  UU TNI dengan memperluas kewenangan TNI dalam wilayah-wilayah yang diatur dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), misalnya, telah memungkinkan para anggota TNI untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah sipil secara lebih mendalam.

Tidak itu saja. Saat ini TNI, khususnya TNI-Angkatan Darat, telah memperluas organisasinya tanpa melakukan konsultasi apapun kepada publik dan DPR-RI. Penambahan Kodam dan unit-unit teritorial bawahannya seperti Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa, tidak saja akan menambah beban fiskal negara ke depan namun juga akan memiliki implikasi bagi hubungan sipil militer.

TNI-Angkatan Darat juga akan menambah jumlah kesatuan-kesatuan teritorialnya dalam skala yang sangat masif. Seperti pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) pada 2025, dan rencana pembentukan selanjutnya hingga mencapai jumlah kabupaten/kota di Indonesia pada 2029. Selain itu, TNI-Angkatan Darat juga akan membuat Kompi-kompi Produksi di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim). Batalyon dan Kompi ini akan memiliki unit-unit pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.

Di masa depan, rencana TNI-AD untuk menempatkan satu Batalyon Teritorial Pembangunan  dan dua Batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di tingkat Kodim juga akan mengubah peta kekuatan di daerah. Tentu pada akhirnya, hal ini akan berpengaruh secara signifikan pada hubungan sipil-militer di daerah.

Selain itu, pelibatan TNI secara besar-besaran dalam implementasi program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah menyeret TNI secara lebih jauh ke dalam soal-soal politik, pemerintahan, dan bisnis. TNI telah dengan sadar sedang menjalankan “multi-fungsi” seperti yang pernah dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.    

YLBHI memandang bahwa penambahan jumlah organisasi ini dan perluasan fungsi TNI ini telah menjauh dari cita-cita UUD NRI 1945, yang mengamanatkan TNI untuk menjadi alat negara yang berkonsentrasi pada bidang pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

Argumen yang sering didengungkan oleh pihak pemerintah dan TNI adalah bahwa TNI bertanggungjawab dalam soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya alam. Sekuritisasi dari ketiga hal ini menjadi pintu masuk TNI ke ranah-ranah sipil dan membuka pintu bisnis untuk para anggota TNI.

Harus dikoreksi bahwa keterlibatan TNI dalam soal-soal pertanian dan peran TNI dalam program-program seperti food estate, Brigade Pangan, pembelian gabah dan beras dari petani, serta melakukan pengawasan-pengawasan terhadap distribusi sarana produksi pertanian serta produksi pertanian, telah melenceng jauh dari fungsi pertahanan yang seharusnya diemban TNI.

Sekuritisasi pangan tidak berarti TNI harus melakukan produksi pangan itu sendiri. Keterlibatan TNI dalam soal pangan bisa jadi akan merusak ekonomi pangan yang pelakunya kebanyakan adalah para petani-petani tuna kisma, para pedagang kecil, dan produsen-produsen rumah tangga. Akankah rakyat kecil ini akan bersaing dengan skala ekonomi pertanian yang dilakukan oleh Batalyon Teritorial Pembangunan atau Kompi Produksi dari Kodim-kodim? Bilamana ada konflik sumber daya pertanian seperti air, pupuk, atau sarana produksi lainnya, siapakah yang harus diutamakan?

YLBHI mencatat dua poin penting dari keterlibatan TNI dalam ranah sipil – khususnya pemerintahan dan bisnis.

Pertama, perluasan organisasi TNI yang tidak melulu untuk soal-soal pertahanan. Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di wilayah kabupaten/kota, dengan asumsi 700 personil per  BTP, akan menambah jumlah personil TNI-AD sekitar 360 ribu personil hingga 2029.

Pembentukan Kompi Produksi di setiap Kodim akan menambah personil Kodim 3,5 kali lipat dari yang ada sekarang dari sekitar 76 ditambah 270/kompi menjadi 346 orang. Jika pembentukan ini dilakukan di semua Kodim yang ada sekarang (366) maka akan terjadi pertambahan personil sebesar 126 ribu.

Jika Komponen Cadangan (Komcad( juga juga ditambahkan dibawah komando Kodim, maka setiap Kodim akan membawahi 1,400 personil Komcad. Bahkan dalam asumsi sekarang, dimana ada 366 Kodim, maka akan ada 512 ribu personel Komcad.

Jumlah personil Ini belum termasuk dari 22 Kodam yang akan dibangun hingga 2029. Pertambahan jumlah pasukan yang masif ini dilakukan justru bukan lewat strategi militer dan pertahanan melainkan dengan sekuritisasi hal-hal non militer seperti pangan, energi, dan sumber daya alam.

Kedua adalah pemanfaatan TNI untuk implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. TNI dilibatkan dalam banyak program seperti:

Makan Bergizi Gratis (MBG): Pada awal program ini, TNI menyiapkan 351 Kodim, 14 Lantamal, and 41 Lanud untuk program ini. Hingga saat ini, TNI telah mengoperasikan 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sedang mempersiapkan pengoperasian 339 SPPG. Ini belum terhitung jumlah SPPG yang berdiri di atas tanah milik TNI, yang kemudian disewa oleh pengelola SPPG non-TNI.

Keterlibatan Babinsa untuk pembelian gabah untuk Bulog: Pada awal tahun 2025 ini, pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah sebesar Rp 6,500/kg. Bulog, yang direkturnya adalah seorang militer aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (sekarang digantikan oleh Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani) mengganding Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk membeli gabah dari petani.

Babinsa berperan aktif untuk mengawasi agar harga HPP ditaati tidak dalam pembelian Bulog namun juga oleh penggilingan padi swasta. Sekalipun HPP pemerintah memberikan kestabilan harga untuk petani, keterlibatan Babinsa dalam hal ini tidak bisa dibenarkan karena memasukkan unsur militer ke dalam sistem ekonomi beras.

Food Estate: TNI terlibat aktif dalam program food estate ini. Keterlibatan TNI ini dijustifikasi oleh Kementerian Pertahanan sebagai leading sector dalam program food estate untuk mendukung aspek strategis dan pengamanan ketahanan pangan nasional, terutama cadangan strategis dan pembangunan di wilayah perbatasan. Ini dilakukan lewat pengerahan prajurit-prajurit TNI dalam pembukaan lahan khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Pelibatan militer ini, karena alasan sekuritisasi pangan, membuat TNI tidak saja semakin menjauh dari fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Namun juga melibatkan lembaga ini ke dalam konflik-konflik agraria dengan masyarakat adat setempat. Ini membuat para prajurit TNI terlibat dalam pelanggaran HAM karena harus mengamankan kepentingan-kepentingan non militer.

Satgas Swasembada Pangan: Satgas ini merupakan Satgas BKO (Bawah Komando Operasi) para perwira dan prajurit TNI pada Kementerian Pertanian. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan terhadap beberapa program antara lain optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Keterlibatan militer ini bisa dilihat dalam program-program food estate  di berbagai daerah. Komandan Satgas ini adalah Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara di daerah-daerah dijabat oleh komandan-komandan Kodim setempat.

Brigade Pangan: Program ini melibatkan para petani muda (milenial) yang akan mengelola area pertanian dengan luasan sekitar 200 ha. Ada sekitar 15 petani milenial mengelola lahan ini. Sarana produksi awal diberikan oleh pemerintah. Para petani ini harus mengembalikan modal awal. Namun dari perhitungan, para petani ini berpotensi berpendapatan sebesar Rp. 10 juta/bulan. Babinsa dan prajurit-prajurit  TNI lainnya berperan sebagai “motivator” untuk kelompok tani ini. Brigade Pangan berada dalam “supervisi” Satgas Swasembada Pangan.

Koperasi Merah Putih: Keterlibatan TNI juga sangat jelas tampak pada Koperasi Merah Putih. Dalam banyak pengamatan kami, Babinsa biasanya hadir pada saat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang mengawali pembentukan koperasi. Walaupun tidak diperlihatkan, patronase Babinsa sangat kelihatan dalam pemilihan pengurus koperasi.

Selain itu, Babinsa juga sangat berperan mengawasi unit-unit usaha koperasi. Karena Babinsa terlibat dalam produksi pertanian seperti ketersediaan pasokan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, obat-obatan) dan pembelian gabah maka bisa dipastikan pengaruh Babinsa pada koperasi juga.

Selain itu, TNI juga terlibat langsung dalam salah satu unit bisnis Koperasi Merah Putih. TNI akan menjadi penyuplai obat untuk apotek-apotek dan klinik-klinik desa yang akan dibentuk sebagai unit usaha Koperasi.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan: Pada Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5/2025 tentang penertiban kawasan hutan. Peraturan itu memberikan dasar kepada pemerintah untuk menyita semua kegiatan ekonomi yang menurut tata ruang pemerintah berada di dalam kawasan hutan – termasuk perkebunan, pertambangan, dan semua kegiatan ekonomi lainnya.

Perpres tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kementerian Kehutanan membuat Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding dengan TNI dalam pembentukan Satgas ini. Sekalipun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjadi ketua Satgas ini, dan ada pelibatan Kepolisian RI di dalamnya, tulang punggung Satgas ini adalah TNI. Personil TNI yang di BKO ke Satgas ini dipimpin oleh Kasum TNI.

Satgas ini telah melakukan penyitaan perkebunan dan wilayah pertambangan di kawasan hutan sebesar 3,3 juta hektar. Sekitar 700 ribu hektar diantaranya adalah perkebunan sawit milik perusahan-perusahan besar.

Alih-alih menghutankan kembali kawasan hutan ini, Satgas PKH menyerahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN yang baru dibentuk pada Februari 2025. Kejaksaan Agung “menitipkan” pengelolaan perkebunan-perkebunan sawit yang telah disita Satgas PKH kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Satgas PKH bergerak sangat cepat melakukan penyitaan-penyitaan. Tidak semua perkebunan sawit yang disita adalah milik perusahan-perusahan besar seperti Wilmar atau Duta Palma. Namun banyak dari perkebunan ini adalah milik rakyat biasa.

PT Agrinas Palma Nusantara: Perusahan BUMN ini ada awalnya adalah sebuah perusahan PT Indra Karya (Persero) sebuah BUMN kecil. Pada Februari 2025, PT Indra Karya diubah menjadi PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahan ini mengelola kebun-kebun sawit yang disita oleh Satgas PKH.

Perusahan BUMN ini awalnya adalah PT Agro Industri Nasional, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kemenhan. Ia dibentuk saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. PT Agrinas mendukung ketahanan pangan, energi, dan air melalui sektor pertanian, perikanan, bioenergi, dan teknologi pangan. Salah satu proyeknya adalah food estate di Kalimantan Tengah yang gagal dan hingga saat ini tidak diketahui kelanjutannya.

PT Agrinas Palma Nusantara dikelola oleh para purnawirawan militer. Direktur utamanya adalah Letjen Pur. Agus Sutomo, mantan Danjen Kopassus. Letjen Pur. R. Wisnoe Prasetja Boedi, sebagai Presiden Komisaris. Mayjen Pur. Meris Wiryadi sebagai Komisaris. Mayjen Pur. Cucu Sumantri, mantan Pangdam I/Bukit Barisan, menjabat sebagai Senior Executive Vice President (SEVP). Dan Mayjen Pur. Irwinsyah sebagai Kepala Biro Regional Riau.

Berbagai Satgas dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU): Pelibatan TNI di berbagai ruang sipil juga terjadi lewat berbagai MOU yang ditandatangani dengan instansi-instansi sipil dari level kabinet hingga ke pemerintah daerah. Dalam catatan kami paling tidak ada 36 MOU antara TNI yang sudah ditandatangani oleh kementerian atau badan setara kementerian dengan TNI. Beberapa diantara adalah dengan Badan Gizi Nasional, Komdigi, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ATR/BPN, dan lain-lain.

MOU antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberi nama “Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat.” Ia mencakup bidang yang sangat luas seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. MOU ini memberikan kesempatan kepada gubernur Jawa Barat untuk menyerahkan hal-hal yang seharusnya mampu dikerjakannya kepada militer. Seperti pendidikan kepada anak-anak yang dianggap nakal di barak-barak militer.

Kontrol berlebih tersebut adalah konsekuensi dari besarnya kekuasaan faksi militer di lingkaran eksekutif. Setidaknya terdapat 11 politisi dengan latar belakang militer menduduki posisi menteri dan wakil menteri dalam jajaran kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menko Polkam Damari Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamenko Polkam Lodewijk Fiederich Paulus, Wamen Setneg Bambang Eko Suharyanto, Wamenhan Donny Ermawan, Wamen KKP Didit Herdiawan, dan Wamen ATR-BPN Ossy Dermawan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini masalah serius, jika kita bandingkan dengan masa-masa pasca Reformasi, setidaknya hingga kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, posisi menteri pertahanan pun tak diisi oleh orang dengan latar belakang militer.

Siapnya militer mengambil alih ruang-ruang sipil ini tidak terlepas dari masih bercokolnya komando teritorial. Sebuah struktur khas militer Indonesia yang di zaman Orde Baru digunakan dengan optimal untuk menjalankan praktek dwifungsi. Kini struktur komando teritorial itu malah diperkuat dengan dibuatnya Kodam baru yang akan ada di setiap provinsi. Pada Agustus 2025, 6 Kodam baru telah diresmikan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah berbalik arah dari cita-cita reformasi yang memandatkan dihapuskannya negara di dalam negara, dirombaknya struktur militer untuk tidak mengikuti struktur pemerintahan sipil.

Dari semua fakta-fakta, YLBHI berkesimpulan bahwa TNI sudah menjauh dari perannya sebagai alat negara untuk menjaga pertahanan dan  kedaulatan negara. TNI sudah memasuki era “multi-fungsi” yang mungkin akan lebih berkuasa daripada saat ber-dwi fungsi. Perluasan organisasi dan penambahan batalyon serta perubahan orientasi dari tempur ke pertanian sangat mengkhawatirkan. TNI bisa lupa dengan tugas-tugas kemiliterannya dan tenggelam dalam urusan-urusan sipil yang tidak ada urusannya dengan pertahanan. Sekuritisasi pangan, energi, dan sumber daya alam tidak harus dilakukan dengan militerisasi sektor-sektor tersebut.

Semua proses tersebut berlangsung secara diam-diam. Tidak ada diskusi publik maupun keputusan politik negara yang demokratis  tentang postur pertahanan negara – yang memperluas organisasi militer dalam skala massif. Tidak ada keterbukaan akan arah pertahanan Republik Indonesia. Bahkan anggota-anggota DPR tampaknya tidak berani mempertanyakan semua perkembangan ini sekali pun tahu bahwa resikonya akan sangat sigifikan terhadap demokrasi Indonesia.

Sementara itu, di tengah derasnya upaya Presiden Prabowo memperluas secara ilegal  kewenangan militer,  permasalahan ketidakadilan  pengaturan dan diskriminasi penegakan hukum di lingkungan  peradilan militer yang selama ini menjadi ruang impunitas bagi para prajurit militer yang melanggar hukum dan HAM masih terus dipertahankan status quo nya. Hal ini tentu akan membahayakan di masa depan, jika ditemukan praktik pelanggaran hukum, korupsi atau kejahatan oleh militer akan sulit dituntut pertanggungjawaban.

Berkenaan dengan situasi di atas, YLBHI mendesak kepada:

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya untuk secara terbuka memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang perkembangan organisasi TNI seperti penambahan 22 Kodam, pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), pembentukan Kompi-kompi Produksi, pembentukan Kodim di setiap kabupaten/kota, pembentukan 2 batalyon Komcad di setiap Kodim. Semua ini akan memiliki implikasi yang sangat serius terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia. Selain itu, semua ini akan berimbas pada kesehatan keuangan negara.

Presiden Prabowo Subianto dan anggota-anggota kabinetnya serta semua organ-organ pemerintahan sipil lainnya supaya meninjau kembali semua MoU atau Nota Kesepahaman antara lembaga-lembaga mereka dengan TNI. Dengan menarik TNI ke ranah sipil, para politisi sipil sesungguhnya melemahkan demokrasi yang telah memilih mereka menjadi pemimpin. Juga telah merusak profesionalisme para prajurit TNI.

Presiden Prabowo harus menghentikan keterlibatan TNI dalam urusan pangan, urusan Makan Bergizi Gratis, serta urusan Koperasi Merah Putih. Semua keterlibatan TNI ini, yang tidak ada dalam wilayah keahliannya, hanya akan merusak lembaga-lembaga sipil tersebut. Terlebih lagi akan merusak profesionalisme para prajurit dan perwira TNI.

Kami meminta kepada DPR RI, DPD maupun DPRD untuk melakukan pengawasan dan mempertanyakan pelibatan TNI secara besar-besaran di ranah-ranah sipil ini. Pelibatan TNI di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun mengesampingkan birokrasi lokal, sekolah, guru, dan orang tua murid, tidak saja salah kaprah namun juga tidak demokratis. Program dengan biaya yang sangat besar ini tidak akan jalan dengan sentralisasi kekuasaan dan pengerahan kekuatan militer.

Kepada elemen masyarakat sipil untuk terus mengingatkan pemerintah dengan melakukan pengawasan maupun  upaya advokasi yang diperlukan untuk menghentikan  upaya ilegal pemerintah untuk mengembalikan praktik dwifungsi ABRI yang mengkhianati mandat reformasi;

Presiden dan DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan imparsial  di lingkungan  peradilan militer yang selama ini menjadi ruang impunitas bagi para prajurit militer yang melanggar hukum dan HAM juga praktik KKN;

Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pembangunan Kodam baru serta bubarkan komando teritorial yang tidak sesuai dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Jakarta, 4 Oktober 2025

Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Artikel YLBHI: Multifungsi TNI Pengkhianatan Mandat Reformasi dan Pengingkaran Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kolonel Inf Aswin Kartawijaya, Danrem 182/Jazira Onim di dampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 182 PD XVIII/Kasuari, Ny. Yani Aswin Kartawijaya turut mengadiri Upacara serah terima jabatan diikuti seluruh PJU lingkungan Kodam XVIII Kasuari, Danrem, Dandim, Danyon atau Dansat di seluruh wilayah se- Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pejabat lama, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyerahkan tongkat komando kepada pejabat yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan.

Disampaikannya, dengan berakhirnya masa jabatannya, diucapkan terimakasih kepada jajaran yang selama ini membantu tugas dan kepemimpinan selama di Kodam XVIII Kasuari.

Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Haryanto menyampaikan “Dengan berakhirnya masa jabatan saya, kami ucapkan terimakasih syukur kepada tuhan dan terimakasih kepada rekan sekalian yang telah membantu pekerjaan saya dalam melaksanakan amanah di Kodam Kasuari,” ujarnya.

Sebagai Kodam yang masih termasuk baru masih ada kekurangan, sehingga seluruh prajurit harus terus memacu diri, membangun diri dan meningkatkan kemandirian.

“Bangun kemampuan diri walau banyak hal yang tidak menyenangkan, namun harus tetap disiplin, dan meningkatkan kemampuan diri,” ucap Haryono.

Setelah menjabat selama 9 bulan 25 hari, Haryanto berharap seluruh satuan dan komando Kodam Kasuari memberikan dukungan dan dedikasi kepada pejabat baru.

Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu selaku pejabat baru mengatakan bahwa sertijab ini menjadi momen baik untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Dirinya berharap seluruh komando dan satuan memberikan dedikasi yang sama seperti yang diberikan kepada pejabat yang lama.

“Apa yang sudah di berikan pejabat lama bisa dengan tulus dan iklas membantu sama sedemikian,” katanya.

Pangdam juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada prajurit Kodam XVIII Kasuari.

“Pesan dari Presiden, dirinya salud akan prestasi yang diberikan Kodam Kasuari kepada negara,” tuturnya.

Pangdam berharap dengan konsep yang disampaikan oleh Panglima dan KSAD kiranya bisa melakukan terobosan dan inovasi.

“Buat konsep yang bisa di komunikasikan, dengan inisiatif sehingga mari satukan hati dan pikiran, kepada apa yang diinginkan pimpinan baik konsep mau program kerja,” harapnya.

Usai Apel perdana yang dipimpin Pangdam Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, dilanjutkan dengan acara pisah sambut yang diikuti seluruh Forkopimda.*

Artikel Lepas Sambut & Sertijab Pangdam XVIII/Kasuari Dihadiri Danrem 182/Jazira Onim pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami tentunya tidak pernah menyangka jika para anggota oknum TNI dan seorang sipil yang diduga sebagai mantan Tim Ahli AS terlibat  tindakan sebrutal ini. Aparat TNI itu pengayom rakyat, bukan penindas,” sesal Hanif lewat keterangannya kepada media, Kamis (5/9/2024).

Menurut dia, jika Harmansyah dinilai membuat kesalahan maka dipersilakan membuat laporan resmi ke aparat kepolisian.

“Bukan malah mengambil tindakan ceroboh seperti ini. Kami rasa Ini tindakan yang sangat biadab. Mengancam dua orang anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun itu sangat biadab,” sesalnya lagi.

“Menyampaikan bahasa di depan anak-anak bahwa akan menembak kepala orang tua, menculik istri dan anak-anak itu adalah tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan, apalagi dilakukan oleh oknum TNI serta orang sipil yang diduga pernah menjadi tim ahli mantan gubernur,” lanjutnya.

Tidak hanya Hanif yang menyesalkan kejadian itu. Ada Ketua Front Pemuda Bersatu Kita Makassar, Andi Julianto yang turut menyesalinya.

“Kami juga sangat menyesalkan tindakan brutal ini sehingga kami rasa Panglima TNI, Panglima Kodam Hasanudin, harus untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini sesuai aturan yang berlaku,” katanya, di keterangan yang sama.

Kepada Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, ia berharap agar segera mengindentifikasi oknum sipil yang diduga terlibat dalam insiden itu.

“Kita tidak mau pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini justru rusak dengan hal buruk seperti ini. Kita ingin pilkada di Makasar dan Sulsel ini menjadi pilkada yang paling damai dan tidak dirusak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Anak dan Isteri Ketua Karang Taruna Dincaman Oknum TNI, Pengurus Menyesalkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Komandan Tim Satgas Gulben Lantamal VI Makassar Mayor Marinir Yusman Efendi, M.Tr. Opsla., menyampaikan bahwa proses evakuasi warga dengan jumlah 50 Kepala Keluarga di dua desa ini membutuhkan kerja keras tim, dikarenakan medan yang sulit untuk di tembus sehingga tim evakuasi harus memikirkan jalan alternatif agar warga Desa Kadundung dan Saronda bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman.

“Jembatan yang biasa dilalui warga di dua desa tersebut putus karena terjangan arus sungai yang deras akibat bencana banjir yang terjadi, jadi proses evakuasi berlangsung agak lama dengan menggunakan perahu karet dan jembatan darurat, untuk itu tim evakuasi harus berhati-hati agar tidak ada warga yang jatuh dan terseret arus Sungai Suli”, ujar Dansatgas.

Komandan Lantamal VI (Danlantamal VI) Makassar Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M, menyampaikan bahwa proses evakuasi dan pencarian korban warga di Kabupaten Luwu oleh Tim Satgas Gulben Lantamal VI Makassar dan Tim SAR Gabungan akan tetap dilaksanakan dengan menyisir wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor ini.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa kehadiran TNI AL diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan respon cepat dalam menanggulangi bencana yang tengah dihadapi.*

Artikel Evakuasi Warga Desa Kadundung dan Saronda oleh TNI AL dan Tim SAR pertama kali tampil pada Parade.id.

Hingga saat ini, optimalisasi lahan di wilayah Lampung menunjukkan perkembangan positif. Progress yang tergolong cepat tersebut tak bisa dilepaskan dari Tim Kementan, TNI, dan dinas pertanian setempat yang terjun ke lapangan setiap hari.

Direktur Perlindungan Hortikultura, Jekvy Hendra yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Darurat Pangan Provinsi Lampung menyebutkan timnya selalu berada di lapangan untuk memastikan optimalisasi lahan berjalan secara maksimal.

“Alhamdulillah, kita sudah susun perencanaan, anggaran, bahkan di lapangan itu semua ada penanggung jawabnya masing-masing,” sebut Jekvy pada keterangan pers Minggu (31/3).

Jekvy keyakinannya bahwa program Optimalisasi Lahan Rawa (Oplah) dan pompanisasi ini akan menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan penyediaan stok pangan nasional dan mitigasi darurat pangan nasional.

“Saat ini, progres Oplah sudah sampai pada pemenang lelang. SID (Survei Investigasi dan Desain.red) dilakukan dengan sistem lelang, pemenang lelang sudah ada, namun masa sanggah sampai tgl 25 maret 2024 dan akan dilaksanakan mulai 8 april 2024. Setelah penetapan pemenang, pelaksanaan kontrak pekerjaan akan dilakukan selama 3 bulan,” lanjut Jekvy.

Untuk memastikan program berjalan baik, Jevky  melakukan pemantauan langsung pada 27 Maret 2024 lalu. Turut hadir dalam pemantauan, Kasiter Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Inf. Jaka Sutanta. Jaka menekankan kepada jajaran TNI AD di Lampung untuk selalu siap siaga dan berada di lapangan bersama Tim Kementan dan dinas pertanian setempat.

“Kerjasama antara Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dipandang sebagai strategi pertahanan keamanan pangan negara untuk masa yang akan datang,” tegas Jaka.

Kementan juga melakukan pengawasan dengan menugaskan Auditor Inspetorat Jenderal (Itjen) untuk hadir. Itjen bertugas untuk mendampingi sekaligus melakukan proses pengawalan adminstrasi sehingga tidak terjadi permasalahan administrasi di lapangan, dan menimbulkan masalah (temuan) di kemudian hari.

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan strategi pemenuhan kebutuhan pangan nasional dari Kementan untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan dari Impor. Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, proses SID agar dipercepat, sehingga tidak menunggu selesainya perjanjian kontrak tapi langsung eksekusi di lapangan bersama TNI.

“TNI dan dinas pertanian provinsi dan kabupaten serta seluruh instansi terkait sudah melakukan penentuan titik koordinat untuk penetapan lahan. Dalam kondisi darurat pangan kita harus melakukan oplah rawah dengan melakukan langkah-langkah SID  dan kontruksi 1 paket, dan dipercepat sesuai dengan keadaan alam saat ini,” tutup Amran.*

Artikel Kementan-TNI Terjun ke Lapangan Setiap Hari, Optimalisasi Lahan di Lampung pertama kali tampil pada Parade.id.

Optimalisasi lahan merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kementan dan TNI AD berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini guna mendukung ketahanan pangan di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Direktur Perlindungan Hortikultura Kementan Jekvy Hendra menjelaskan program optimalisasi lahan akan dilakukan dengan pompanisasi dan perluasan areal tanam. Program akan difokuskan pada lahan – lahan potensial yang selama ini belum termanfaatkan secara efektif.

“Fokus optimalisasi ini diarahkan pada pemanfaatan lahan potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Nantinya pompanisasi ini diarahkan pada pemberian bantuan pompa sesuai kebutuhan petani. Fokus perluasan areal tanam diarahkan untuk penanaman padi gogo sebagai tanaman tumpang sisi (tusip) di sela – sela tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapadan kopi dan lain – lain,” terang Jeky melalui keterangan pers pada Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam mendorong optimalisasi lahan, baik Kementan maupun TNI AD menerjunkan tim gabungan untuk pendampingan dan pengawalan serta implementasinya di lapangan.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Lahan Rawa Pamuji Lestari bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD langsung mengunjungi beberapa wilayah rawa di Lampung. Di depan pewarta, Pamuji mengakui jika potensi pengembangan dan optimalisasi lahan sangat besar di Provinsi berjuluk “Sai Bumi Ruwa Jurai” tersebut.

“Sesuai arahan Pak Menteri, kita akan mengoptimalkan sawah-sawah yang hanya panen satu kali (IP100.red) ini bisa menjadi dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Saya rasa kalau kita kerja keras bahu membahu, kita pasti bisa mewujudkan ini,” tegasnya.

Dirinya juga sangat optimistis jika kedepannya Lampung tak hanya meningkatkan kemandiriannya dalam berproduksi, tapi akan turut menjadi penyangga Pulau Jawa.

“Provinsi Lampung dipilih sebagai prioritas utama dalam program ini karena karena berpotensi besar menjadi penyangga bahan pangan untuk Jawa dan sekitarnya. Dengan optimalisasi lahan rawa, Insya Allah semoga program Kementan ini dapat terwujud yah, dan kita mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tuturnya.

Pada berbagai kesempatan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama dengan Jajaran TNI AD, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui upaya optimalisasi lahan dan pompanisasi.  Langkah-langkah ini juga diarahkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani lokal guna memastikan implementasi program berjalan dengan lancar.

“Kemitraan antara Kementerian Pertanian dan TNI AD merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan kita kedepannya. Dengan optimalisasi lahan dan penerapan teknologi modern, kami yakin dapat meningkatkan produksi pangan berkali lipat,” ujar Amran.

Kementan bersama TNI AD telah merancang langkah-langkah strategis dalam optimalisasi lahan dan pompanisasi guna meningkatkan produksi pangan nasional. Melalui program ini, pemerintah akan  memetakan ulang lahan tidak produktif menggunakan drone, serta menerapkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.*

Artikel Kementan-TNI Bersinergi Wujudkan Lampung Jadi Sentra Produksi Beras Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Netralitas TNI, kami liatin saja nanti kami kesalahan lagi kami tidak mau diadu domba lagi oleh rakyat,” tulis keterangan unggahan dikutip Senin (15/1/2024).

Belum pasti di mana kejadian itu. Dalam video berdurasi 24 detik yang viral di media sosial tampak massa melintas di depan markas TNI itu sambil menggeber-geberkan sepeda motornya.

Kebisingan terjadi. Asap yang keluar dari motor mereka juga tak dapat dihindari.

Aksi kampanye sambil konvoi menggunakan sepeda motor knalpot brong sebelumnya dikabarkan pernah ramai. Terlebih karena memakan korban.

Pihak TNI pernah disorot tajam karena dianggap berlebihan merespons massa konvoi motor dengan knalpot brong ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Markas TNI Digeber Motor, Anggota Memilih Mendiamkannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Mutasi dan rotasi itu tercantum dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1286/XI/2023. Diteken Yudo Margono pada 9 November 2023.

Tertulis, untuk posisi Wakil Kepala BIN (Wakabin) adalah Letjen I Nyoman Cantiasa. Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad.

Pengganti Cantiasa sebagai Koorsahli Kasad ialah Mayjen Sonny Aprianto yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI.

Dari informasi yang diperoleh, pergantian pucuk pimpinan BIN karena santer isu ada keberpihakan alat negara kepada salah satu paslon capres-cawapres.

Kabarnya, karena pergantian ini Kepala BIN Budi Gunawan juga sudah tidak berkantor di Pejaten, markas besar BIN.

Santer berhembus, Kepala BIN bakal diganti pada akhir bulan November ini.

Untuk Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) tertulis Letjen Arif Rahman. Ia sebelumnya menjabat Dankodiklatad.

Brigjen Rudy Saladin ditunjuk menjadi Sesmilpres (Sekretaris Militer Presiden) Kemensetneg. Saat ini, Rudy menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Brigjen Rudy ialah mantan ajudan Presiden Jokowi pada 2019-20221.

Ia kemudian menjadi Danrem 074/Warastratama yang berada di Surakarta pada 2021-2022. Kemudian, ia sempat menjadi Danrem 061/Surya Kencana di Bogor pada 2022-2023.

Rudy bakal menggantikan posisi Laksda Hersan sebagai Sesmilpres. Laksda Hersan ditunjuk menjadi Pangkoarmada III.

Posisi lain yang termasuk dalam mutasi dan rotasi ialah Laksma Hudiarto sebagai Pangkolinlamil. Ia sebelumnya menjabat Waasrena Kasal.

Hudiarto menggantikan posisi Laksda Edwin yang menjadi Asrena Kasal.

Kemudian ada pula Marsma Mohammad Nurdin yang ditunjuk menjadi Pangkoopsud I. Ia sebelumnya menjabat Danlanud Roesmin Nurjadin.

Dalam keputusan Panglima TNI itu, tertulis bahwa serah terima jabatan menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Asintel Panglima TNI dan juga Dansatintel BAIS TNI juga mengalami pergantian.

(Rob/parade.id)

Artikel Panglima TNI Mutasi dan Rotasi 105 Perwira Tinggi, Wakasad hingga Wakabin pertama kali tampil pada Parade.id.

Novel misalnya, mengatakan mestinya yang bertanggung jawab atas ditangkapnya Kabasarnas yang seorang TNI aktif adalah pimpinan KPK. Dalam hal ini Firli Bahuri.

“Setiap kasus melalui proses yg detail bersama Pimp KPK & pejabat struktural KPK. Kok bisa2nya menyalahkan penyelidik/penyidik yg bekerja atas perintah Pimp KPK. Kenapa tdk salahkan Firli yg menghindar & main Badminton di Manado?” tulis Novel di akun Twitter-nya, Jumat (28/7/2023).

Novel mengatakan, bahwa pengambilan keputusan dalam setiap penanganan perkara adalah Pimpinan KPK. Penyelidik menyajikan fakta-fakta, dibahas dengan penyidik, penuntut dan pejabat struktural di Penindakan KPK.

“Bisa2nya Pimp salahkan penyelidik.. dagelan
Setelah tahu ada OTT, Firli lgsg pergi ke Manado. Stlh itu salahkan pegawai KPK. Mmg Firli ini hebat, ahli siasat.. Tp Ketua KPK meresmikan gedung dan main badminton, apa itu bagian dari tugasnya ?”

Hal senada juga disampaikan Yudi Purnomo Harahap. Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab atas ditangkapnya TNI aktif adalah pimpinan KPK—karena kesalahan penetapan tersangka—bukan wewenang KPK.

“kok malah nyalahin anak buah,OTT itu ada surat perintah dari pimpinan KPK,ekspose yg netapin tsk pimpinan,yg umumin tsk juga pimpinan KPK,” kata Yudi di akun Twitter-nya.

Yudi merasa kasihan sama penyelidik KPK. Mereka kerja keras tetapi malah disalahin begini.

Padahal, setiap gerakan mereka di lapangan diketahui oleh atasan mereka, apalagi yang umumkan tersangka, pimpinan KPK.

“Seharusnya pimpinan KPK bilang kami yang bertanggung jawab bukan menyalahkan anak buah,” katanya.

Kedua mantan penyidik KPK itu merespons penangkapan Kabasarnas karena pejabat KPK, bukan Firli meminta maaf kepada TNI. Permintaan maaf KPK ke TNI karena lembaga antirasuah itu menangkap dan menjadikan Kabasarnas tersangka.

TNI menyatakan keberatan atas penetapan tersangka tersebut.

“Dari tim kami terus terang keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri,” kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jumat (28/7/2023).

(Rob/parade.id)

Artikel Ditangkapnya Kabasarnas buat Mantan Penyidik KPK Bersuara Lantang pertama kali tampil pada Parade.id.