“Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat,” ucap Presiden dalam keterangannya.

Kemudian, lanjut dia, pembangunan jalan tol tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu gajah Sumatra. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar.

“Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut,” tutur Presiden, dikutip laman setkab.go.id.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S. Hasibuan menambahkan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor.

“Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu,” ungkapnya.

Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, dan Ketua DPRD Riau Yulisman.

(Rob/parade.id)

Artikel Perlintasan Gajah di Ruas Tol, Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Tetap Memperhatikan Lingkungan pertama kali tampil pada Parade.id.

Kehadiran Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 27,2 kilometer ini kata Jokowi bisa mempercepat mobilitas barang dari kawasan industri dan kawasan logistik di Karawang dan Bekasi menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

“Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor,” kata Presiden.

Sementara Menteri Basuki mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan tol dilakukan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Demikian dikutip akun Twitter Kementerian PUPR.

Jalan tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2 ini, akan mempersingkat waktu tempuh khususnya dari wilayah timur Jakarta menuju utara Jakarta dari sekitar 1 jam menjadi sekitar setengah jam, melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 (Japek 2) dan Tol Dalam Kota.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Resmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan Tol Serpong-Balaraja pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut mantan Anggota DPR RI, Aqsanul Qosasih, jika jalan tol itu dibangun oleh BUMN, maka tidak masalah jika akan dijual, karena memang itulah BUMN. Asalkan harga jual lebih tinggi dari biayanya.

Syukur-syukur kata dia bisa 2 kali Book Value. Jadi, jika tol dijual 2 kali Book value, uang Negara akan kembali, dan BUMN meraih untung. Tinggal kita hitung biaya bangun versus harga jualnya.

“Jika dijual lebih murah dari biaya bangun, pasti akan menjadi Kerugian Negara. Dana dari L-MAN wajib dikembalikan,” kata dia, Ahad (21/11/2021).

L-MAN adalah Lembaga Menajemen Asset Negara yang bertugas mengoptimalkan Harta Negara yang masih underutilized. LMAN melakukan bridging terhadap pembebasan Tanah yag harus dibayar kembali dalam waktu tertentu.

Sehingga penjualan ruas tol dan pengelolaannya wajib memperhitungkan uang Negara yang sudah tertanam.

“Saat sy di DPR (2012),kami Rapat dg Menkeu bahas biaya pembebasn tanah utk BLU-BPJT: Kanci, Pemalang, Batang krn investor tak kunjung bangun (tdk komersial). Kami Rapat sampe tngh malam. Pnglman itu (mungkin) dibentuk L-MAN yg budgetnya nyatu di APBN, shg bisa cpt diputuskan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Ia menceritakan, awalnya BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) itu cuma PT Jasa Marga. Seiring kebutuhan, saat ini sudah ada 52 BUJT (90 persen anak Usaha BUMN). Bahkan BUJT juga merangkap BPJT (Pengelola Tol), sehingga tidak lagi didominasi PT Jasa Marga.

“Pembebasan tanahnya dibantu negara melalui L-MAN (BLU-Kemenkeu). Akhirnya BUMN masuk dg sgl resiko utk percepatn Pembangnan 6 Propensi di jawa.”

Pernah, kata dia, sebanyak 13 ruas tol Jawa, yang sebenarnya sudah ada pemenang tendernya. Namun mereka tidak segera membangun karena tidak komersial (Rugi).

“13 ruas sdh diperiksa @bpkri. Dg sejumlah temuan & rekomendasi yg hrs ditindaklanjuti.”

Pembangunan jalan tol sendiri disebutkan olehnya melalui dana BUMN, utang bank dan obligasi, dan PMN serta LMAN. Dan BUMN disebut dan diakui olehnya tidak lincah seperti pihak swasta karena tunduk pada sembilan UU.

Di antaranya UU BUMN, UU Perseroan, UU Keuangan Negara, UU Perbdhraan Negara, UU Pajak, UU Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU Pasar Modal, UU Tipikor, dan UU terkait usahanya (BI, OJK, Migas, Kehutanan, Asuransi, Minerba dll).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Bolehkah Jalan Tol yang Dibangun oleh BUMN Dijual? pertama kali tampil pada Parade.id.