“Saya yakin bahwa para pejabat intelijen dan keamanan Singapura sudah menyesal bahwa telah melibatkan diri dalam pembelahan yang di Indonesia sebenarnya bom waktu. Singapura keliru mengimpor pembelahan ini ke dalam negerinya!” analisis Fahri, kemarin.

Di kasus UAS ini, Fahri tidak percaya ini datang dari kebijakan yang genuine tetapi lebih merupakan desakan dari luar.

“Saya punya teman di Singapura sejak sebelum menjadi pejabat di Senayan lebih kurang 20 tahun. Saya tahu politik serantau segitiga negara: Indonesia- Malaysia-Singapura,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebagai orang keturunan Melayu Riau, Hubungan kekerabatan UAS dengan orang-orang Melayu Singapura dan Malaysia, kata Fahri, sangat kuat. Bahkan UAS dalam ceramahnya di kawasan ini sering berbahasa Melayu Riau yang lebih mudah mereka pahami.

Soal kedekatan ini menurutnya tidak bisa dianggap remeh. Kalau kita terbang ke airport Hang Nadim di Batam, lalu melanjutkan perjalanan memakai Boat ke pelabuhan Tanah Merah di Singapura maka yang akan tampak adalah suasana Melayu lama, meskipun ada gedung-gedung tinggi tetapi bahwa ini wilayah satu kawasan dahulu begitulah situasinya.

“Dlm legenda Melayu, Hang Nadim adalah seorang laksamana pelindung tanah temasek atau yg sekarang disebut Singapura. Dlm legenda itu, Hang Nadim adalah anak dari Hang Jebat yg juga punya ayah angkat bernama Hang Tuah. Ini cerita orang Melayu di Kesultanan Malaka Johor – Riau.”

“Saya ingat dulu di zaman Pak Habibie menjadi presiden, saya diajak dlm pertemuan serantau yg disebut sebagai inisiatif daerah pertumbuhan SIJORI (sejak 1989): Singapura, Johor dan Riau. Suasana pertemuannya sangat Melayu dan berpindah dari Pekanbaru Singapore dan Johor,” lanjutnya.

Sebagai orang Melayu Riau, Fahri melanjutkan, tentu UAS juga memiliki semacam perasaan berdekatan dengan tiga kawasan ini. sehingga tentu ada perasaan kecewa yang lebih jika Singapura tidak mengizinkan beliau melintas membawa anak dan istrinya meski semalam menuju johor.

Lebih mengecewakan lagi apabila orang Riau yang di dalam legenda Hang Nadim adalah pelindung temasek dituduh akan merusak Singapura. Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan mengidap semacam amnesia terhadap sejarah, karena UAS adalah ulama Melayu yang disegani termasuk di Singapura.

“Tapi memang zaman berubah, tetapi juga kita harus punya sikap bahwa perubahan ini bukan untuk saling merusak sesama tetangga. tetapi justru harus semakin menjalin keakraban sesama tetangga yang punya sejarah kekerabatan apalagi di Semenanjung serantau. Berkacalah negeriku!”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel UAS Dideportasi dari Singapura, Fahri Singgung Peran Intelijen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pantes aja VOC lama bener ngejajah bangsa ini, ada anak bangsa dicap negatif oleh bangsa lain aja kita terbelah gak bisa satu suara kompak ngebela sesama anak bangsa #Hensat,” kata Hendri, di akun Twitter-nya, Kamis (19/5/2022).

“WNI yang visanya ditolak negara lain juga banyak, tapi case Pak UAS ini disikapi terlalu beragam oleh kita ya,” di cuitan lainnya.

Soal UAS atau Ustaz Abdul Somad ini, seperti yang banyak diketahui telah dideportasi Singapura. Alasan dideportasi, karena ceramah-ceramah UAS.

Sebelum dideportasi, UAS sempat “ditahan” di bagian imigrasi Singapura beberapa jam.

Ia ke Singapura dalam rangka liburan. Ia ke sama bersama anak dan isteri, juga kerabatnya.

Atas insiden ini, cukup banyak yang simpatik dengan UAS. Bahkan ada yang mengatakan Singapura telah terjangkit islamofobia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Anak Bangsa Dicap Negatif Tidak Kompak Membela, Hendri: Pantas Lama Dijajah VOC pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara terbuka sdh tdk melaksanakan amanat konstitusi yaitu Negara/pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata dia, ketika merespons berita di salah satu media dengan judul: “Ngabalin soal UAS Ditolak Singapura: Bukan Urusan Pemerintah”.

“Jika suara istana seperti ini, kita sdh bisa bayangkan betapa rusaknya pengelolaan negara,” imbuhnya, di akun Twitter-nya.

Berikut isi dari media (cnnindonesia) yang dikomentari oleh Didu:
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa penolakan Singapura atas kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan urusan pemerintah.

“Itu kan bukan urusannya pemerintah RI, urusannya dengan kedaulatan negara Singapura terhadap mereka punya kewenangan untuk beri penilaian apakah seseorang itu bisa datang, masuk ke negara itu,” kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (18/5).

Setidaknya ada empat alasan Singapura menolak kedatangan penceramah kondang itu, yakni UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, pernah ceramah soal bom bunuh diri, pernah menyebut salib Kristen rumah jin kafir, dan kerap mengkafirkan ajaran agama lain.

Mengenai hal itu, Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengklarifikasi hal tersebut ke pemerintah Singapura. Menurutnya, hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pemerintah.

“Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada urusannya dengan pemerintah,” jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, dengan empat alasan tersebut, pemerintah Singapura menilai UAS tidak layak masuk ke dalam negaranya.

“Itu hak mereka. Makanya, memang juga kita hidup kan bukan hanya di dalam Indonesia saja, tapi juga hidup dengan gampang di dunia maya dan dunia ini sangat gampang mendeteksi seseorang, watak, dan jalan pikirannya,” paparnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Soal UAS Bukan Urusan Pemerintah, Didu: Secara Terbuka Tidak Melaksanakan Amanat Konstitusi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dari apa yang dipaparkan UAS tersebut, terlihat bahwa rezim saat ini tidak berpihak pada Islam, khususnya kepada seorang WNI sekaligus ulama yang sangat dihormati. Padahal tidak hanya di dalam negeri, UAS juga masyhur di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam,” demikian siaran pers PERISAI, Rabu (18/5/2022), kepada parade.id.

Rezim saat ini telah menunjukan sifat Islamophobia karena bersikap diam saja dan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa UAS. Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes RI untuk Singapura malah justru meminta pihak lain (UAS) agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta.”

Kalau begitu, masih dalam rilis, mempertanyakan untuk apa ada perwakilan diplomatik (Dubes) di Singapura.

“Tidak hanya itu, Pemerintah Singapura juga menunjukan perilaku Islamophobia, di mana mereka melarang aktivitas dakwah yang akan dilakukan UAS.”

MHA (Kemendagri Singapura) hanya menyatakan bahwa UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti Singapura. Misalnya, dalam salah satu ceramahnya UAS menjelaskan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi syahid.

Dari sini PERISAI menilai Singapura terkesan membutakan diri terhadap program PBB Anti Islamophobia, serta berlaku unfairness, tidak adil, dan diskriminatif terhadap tokoh agama Islam.

Apabila pihak imigrasi Singapura tidak dapat menjelaskan secara detil penolakan UAS, maka Duta Besar Singapura untuk Indonesialah yang harus menjelaskannya.

“Kenapa pemerintah Singapura menolak UAS, apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah membawa
narkoba? Apakah kurang berkasnya? Yang jelas tindakan Pemerintah Singapura ini justru menunjukkan sikap Islamofobia, bukan hanya terhadap UAS tetapi terhadap anggota keluarga dan teman UAS lainnya. Serta dapat
merusak hubungan baik antar-etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara.”

Menyikapi kasus tersebut, PERISAI mengecam Singapura karena telah mendeportasi UAS tanpa alasan yang jelas. Singapura diminta PERISAI harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia karena telah mendeportasi UAS beserta rombongan.

Apabila dalam tempo 2×24 jam Pemerintah Singapura belum meminta maaf, maka Pemerintah RI diminta harus meninjau ulang hubungan Diplomatik RI-Singapura.

Selain itu, PERISAI Mendesak Dubes RI, Suryopratomo untuk meminta maaf kepada UAS umat Islam Indonesia karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut.

PERISAI juga berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kedubes Singapura, Jumat mendatang. Dipimpin oleh Muhammad Senanatha selaku Koordinator Lapangan (Korlap).

Rilis di atas ditandatangani oleh Joko Apriyanto selaku Ketua Wilayah DKI Jakarta, Ali Hasan selaku Sekretaris, dan Senanatha selaku Korlap

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Soal UAS, PERISAI Sebut Singapura Islamofobia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya pernah thn 2007 dari Malaysia naik kereta ke Singapore diintrogasi 2 jam lebih di imigrasi krn nama saya di paspor awalan Muhammad,” ceritanya, Rabu (18/5/2022).

Perlakuan imigrasi Singapura itu disayangkan kiai Cholil. Mestinya, Singapura kata beliau jangan berburuk sangka kepada warga negara (tetangga) lain.

“Singapore jangan berburuk sangka kpd warga negara tetangganya. Prilaku ini Harus diprotes,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Baru-baru ini, sedang hangat, sebagaimana yang kita ketahui, Ustaz Abdul Somad (UAS) baru saja mendapatkan perlakuan sama seperti kiai Cholil. UAS diinterogasi sekaligus dideportasi dari Singapura.

Menurut kabar yang berkembang, UAS dilarang masuk ke Singapura karena ceramah-ceramah (internal) agamanya (Islam).

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengalaman Ketua MUI ketika Ingin ke Singapura: Diinterogasi karena Nama Berawalan Muhammad pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, apa yang diterima UAS sangat tidak pantas, karena memperlakukan seperti itu (baca: “deportasi”) tanpa penjelasan.

“UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama n intelektual. Kejadian ini penghinaan,” kata Fadli, Selasa (17/5/2022).

Atas hal tersebut, Dubes Indonesia di Singapura pun diminta olehnya untuk menjelaskannya. Tidak lepas tangan.

Namun, menurut kabar ini dibantah oleh Dubes untuk Singapura Suryopratomo. Menurut dia, pria yang akrab disapa UAS itu tidak mendapat izin masuk Singapura sehingga diminta kembali.

“Beliau tidak dideportasi tetapi tidak mendapatkan izin masuk Ke Singapura sehingga diminta untuk kembali,” kata dia, dikutip tempo.co.

Suryopratomo tak menjelaskan alasan UAS tak mendapatkan izin dari Singapura. Dia mengatakan yang bisa menjelaskan alasan tersebut adalah pemerintah Singapura.

“Kalau alasannya yang tepat mungkin ditanyakan kepada Kedubes Singapore di Jakarta karena mereka yang lebih berhak menjelaskan alasannnya,” kata dia.

Sebelumnya, melalui akun IG-ny pada Senin, 16 Mei 2022, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Dia juga mengunggah video saat berada dalam ruangan.

“UAS di ruang 1×2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore,” tulis UAS di unggahannya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel UAS Dideportasi Imigrasi Singapura, Fadli Zon Sebut Penghinaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Waketum partai Gelora, Fahri Hamzah yang menyoroti hal itu pun menyinggung islamofobia dan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ada persoalan lain yang nampak dari kasus UAS ini, yaitu berkembangnya Islamophobia tidak saja di beberapa negara tetangga tetapi juga termasuk di dalam negeri. Islamophobia dan berbagai macam kebencian kepada sesama adalah penyakit ummat manusia kita hari ini,” ungkap Fahri, Rabu (18/5/2022).

Jika benar Singapura terjangkit apa yang disinggung oleh Fahri, maka negara itu sama saja seperti menganulir ketetapan PBB tanggal 15 Maret sebagai hari Internasional melawan Islamophobia. Dimana PBB telah mulai melancarkan kampanye global untuk melawan penyakit sosial ini.

“Kasus UAS ini dapat menjadi pelajaran awal di kawasan ASEAN. Paling tidak di dlm negeri sendiri,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di alam demokrasi ini, melintas negara menurut Fahri adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Statuta ASEAN juga mengatur itu.

Makanya, kata dia, tidak perlu visa. Negara pun tidak perlu menjelaskan kenapa seseorang diterima, karena itu hak. Namun negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak (bagi yang setuju prinsip demokrasi dan HAM).

“Waktu UU imigrasi No. 6 Tahun 2011, Indonesia telah menerapkan seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dlm keimigrasian. Bahkan di beberapa pintu imigrasi memakai teknologi yg tidak perlu lagi ada pertemuan petugas dengan melintas batas.”

Dalam prinsip keimigrasian modern, lanjut dia, tugas penjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atah pandangan politik orang apalagi yang disampaikan di majelis-majelis keilmuan.

“Makanya perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah.”

Sedangkan dalam konsep keimigrasian kuno, pelintas batas sangat bergantung kepada penerimaan politik negara tujuan yang sangat subjektif dan tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip umum tentang HAM, tentang perjalanan dari satu titik ke titik lain.

“Itulah sebabnya kelengkapan administrasi bukan segalanya,” pungkas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel UAS Dideportasi Imigrasi Singapura, Fahri Hamzah Singgung Islamofobia dan Ketetapan PBB pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah Singapura berkewajiban menjelaskan pencekalan terhadap UAS, mengingat beliau adalah seorang ulama yang sangat dihormati masyarakat Indonesia,” pintanya, Selasa (17/5/2022).

Kendati UAS menyubut dirinya dideportasi, namun menurut Yusril istilah itu kurang tepat. Istilah yang lebih tepat terhadap perlakuan atas UAS menurut dia adalah “pencegahan” bukan deportasi, karena UAS masih berada dalam area Imigrasi Singapura dan belum benar-benar masuk ke negara itu.

“Kalau UAS sudah melewati area Imigrasi dan diperintahkan meninggalkan negara itu, barulah namanya dideportasi,” jelas Yusril, dikutip situs partaibulanbintang.or.id.

Namun, apa pun juga jenis tindakan keimigrasian terhadap UAS, kata Yusril harus dijelaskan agar tidak timbul spkekulasi dan salah paham. Sebab dalam konteks ASEAN Community yang hubungan erat antarwarta, penolakan terhadap kehadiran UAS dapat menimbulkan tanda-tanya dalam hubungan baik antar etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara.

“UAS selama ini dikenal sebagai ulama garis lurus yang tidak aktif berurusan dengan kekuasaan dan hubungan antar negara. Apalagi kehadiran UAS ke Singapura adalah untuk liburan, bukan untuk melakukan kegiatan ceramah, tabligh dan sejenisnya yang bisa menimbulkan kekhawaritan pemerintah Singapura,” kata Yusril, yang juga Ketum PBB.

Selain itu, Yusril menyambut baik sikap pro aktif Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk menghubungi Imigrasi Singapura untuk minta penjelasan terhadap kasus yang dihadapi UAS.

Kemenlu juga dapat melakukan hal yang sama dengan memanggil Dubes Singapura di Jakarta untuk memberi penjelasan mengapa sampai terjadi pencegahan terhadap UAS.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel UAS Dideportasi Imigrasi Singapura, Ini Tanggapan Yusril pertama kali tampil pada Parade.id.

“Uas di ruang 1×2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore,” parade.id mengutip.

Belum terang soal apa UAS diperlakukan demikian. Namun, kabar atau info lengkapnya akan disiarkan hari ini, Selasa, lewat channel YouTube.

“Berita lengkapnya saksikan esok wawancara Uas, Selasa 17 Mei 2022, hanya di channel: hai guys official,” tertulis masih dalam akun IG UAS.

Ustaz Hilmi Firdausi yang mengetahui kabar tersebut langsung mengonfirmasi ke UAS. Berikut hasil konfirmasi ustaz Hilmi yang diabadikan dan di-share di akun Twitter-nya:

Sementara itu, ustaz Derry Sulaiman yang juga mengetahui kabar tersebut, seperti mengecam perlakuan imigrasi Singapura. Dia merasa tidak terima UAS diperlakukan demikian oleh pihak imigrasi Singapura.

“Ditunggu klarifikasi pemerintah singapura & indonesia ! alasan apa ulama kami di hinakan !” tulis ustaz Derry di akun IG-nya.

Menurut Derry, apa yang dialami oleh UAS adalah bentuk kezaliman. Ia pun menggelorakan, “KAMI BERSAMA DATOK SERI ULAMA SETIA NEGARA PROF DR USTADZ ABDUL SOMAD LC MA.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ustaz Abdul Somad Ditahan Imigrasi Singapura pertama kali tampil pada Parade.id.