“Melawan pemerintah, kemudian menolak demokrasi. Itulah yang menjadi subtansi, yang dikenalkan oleh kelompok radikal kepada generasi muda agar mengikuti pemahaman ideologi mereka,” kata dia, Jumat (17/7/2020), ketika webinar dengan tajuk “Menghambat dan Menangkal Pertumbuhan Radikalisme/Khilafisme Melalui Kampus”.

Terkait isu radikalisme agama di perguruan tinggi terpapar paham radikal menurut dia bukanlah baru sekarang saja, terutama sejak gerakan radikalisasi agama disebut-sebut berkembang masif di ruang kampus. Subjek ini, kata dia, diteliti lewat profil para pelaku teror dari latar belakang pendidikan, usia, keluarga, hingga jaringan organisasi.

Buah radikalisme agama paling revolusioner,  mulai berkembang ketika gerakan ini tak memiliki tandingan di ruang perguruan tinggi di saat apa yang disebut “kelompok Cipayung” kurang bertaji. Menurutnya, guna menangkal pemikiran paham Islam transnasional, kelompok-kelompok mahasiswa nasionalis macam HMI, PMII, PMKRI, GMNI dibantu negara untuk lebih aktif di kampus.

“Tawaran ideologis kembali pada Alquran dan Sunnah secara murni dan konsekuen, sebagai prasyarat menuju Islam kaffah, dan merupakan jargon yang paling mudah diterima karena tanpa membutuhkan argumentasi yang rumit,” katanya.

Sehingga inilah yang kemudian menjadi cara mereka agar mereka, khusus yang masih awam terhadap pemahaman Islam cepat terpengaruh. Gerakan berpaham kanan dituding oleh dia akhirnya melahirkan bibit radikalisme. Guna menangkalnya, ia menyarankan agar pemimpin universitas/institusi mengawasi fasilitas kampus seperti masjid hingga ruang pertemuan mahasiswa.

“Ada baiknya juga jika para aktifis PMII juga mulai saat ini menguasai masjid-masjid yang dimana hari ini digunakan oleh mereka untuk menyebarkan paham mereka,” pesannya, yang juga hadir kader-kader PMII di webinar tersebut.

Sebab, lanjut dia, masjid, musala, dan bahkan student center itu bisa digunakan kegiatan-kegiatan radikal. Sehingga PMII mulai sekarang memperkuat pemahamannya terhadap kajian keagaman yang bisa membentengi pemahaman khilafahisme dari penyebar paham radikalisme.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Akademisi: Paham Radikal Menjangkiti Kampus pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menurunkan regulasi Uang Kuliah Tunggal (UTK) UHO karena tidak ada dispensasi selama kuliah secara online. Meminta kepada pihak Rektor Kampus untuk transparansi penggunaan anggaran biayah UKT karena sudah 3 bulan mahasiswa tidak melaksanakan kuliah selama Pandemi Covid-19 tetapi masih tetap membayar biayah UKT,” demikian tuntutannya, Senin (22/6/2020).

Massa menilai bahwa kebijakan rektor sangat otoriter Tidak berpihak pada mahasiswa.

“Menuntut kebijakan pihak Rektorat UHO. Mahasiswa sangat dirugikan dengan kebijakan dari pihak kampus UHO,” katanya.

Universitas Halu Oleo adalah Institusi pemerintahan, jadi UHO selalu ikuti kebijakan dari pemerintah jadi semua kerja Dosen, Mahasiswa dan anggaran dilaporkan ke pemerintah dan hasilnya dilaporkan ke BPK untuk diperiksa. Ada lima ketentuan kompensasi dari menteri untuk pembayaran UKT.

“Pembayaran bisa dicicil. Orang tua tidak mampu bisa melaporkan dan membawa tanda bukti dari kelurahan bahwa orang tua mahasiswa tersebut benar dan tidak mampu. Mahasiswa yang sudah semester 7 dan 9 membayar UKT 50 persen,” jawab Muhammad Jamrun selaku Rektor UHO.

Selain itu, disebutkan olehnya bahwa mahasiswa yang cuti tidak membayar UKT. Mahasiswa yang sudah ujian akhir atau Yudisium sudah tidak membayar lagi UKT.

“Untuk kegiatan Mahasiswa tetap dilaksanakan tetapi harus memperhatikan Protokol Covid-19 dan selama Pandemi Covid-19 dari pihak Kampus termasuk Dosen aktif masuk kampus untuk bekerja sesuai aturan pemerintah,” jelasnya.

Dalam aksi, mahasiswa sempat membakar ban bekas. Selain itu, mereka juga sempat bergantian dalam memberikan orasi, yang substansinya tidak berbeda.

Mahasiswa juga sempat menerobos blokade pengamanan kampus. Memaksa masuk ke dalam antor rektorat.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tuntut Ini, KBM-UHO Geruduk Rektorat pertama kali tampil pada Parade.id.