Hasil tersebut dimuat dalam Monthly Brief INDEF Oktober 2026, edisi khusus dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei dilakukan pada Agustus 2026 terhadap sekitar 1.800 pelaku UMKM formal dan informal. INDEF menilai temuan ini mengindikasikan substitusi permintaan, terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, dan minimnya efek tetesan ke bawah (trickle-down effect).

INDEF menyimpulkan bahwa besarnya belanja pemerintah, yang mencapai ratusan triliun rupiah, tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Efektivitas program bergantung pada kemampuan mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok sekaligus meminimalkan dampak persaingan terhadap usaha yang sudah beroperasi.

Dampak pada KDMP dan Persepsi Persaingan

Untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), lebih banyak UMKM merasakan penurunan usaha (14 persen) daripada peningkatan (3 persen). Mayoritas responden menyatakan dampak kedua program terhadap usahanya stagnan.

Sebanyak 20 persen UMKM informal memandang MBG sebagai pesaing, dibanding 15 persen pada UMKM formal. INDEF menduga persepsi ini berasal dari kantin dan pedagang di sekitar sekolah yang merasa MBG menggantikan sebagian makanan yang sebelumnya dibeli siswa. Persepsi KDMP sebagai pesaing lebih rendah (11–14 persen), kemungkinan karena banyak gerainya belum beroperasi.

INDEF juga mengingatkan potensi persaingan harga. “Gerai KDMP dapat menawarkan harga lebih murah daripada penjual yang tidak terlalu efisien,” tulis laporan itu. Persaingan memang menguntungkan konsumen, tetapi INDEF menilai risiko bangkrutnya UMKM yang tidak sanggup bersaing perlu diantisipasi karena banyak keluarga kecil menggantungkan hidup pada usaha tersebut.

Risiko Regresif bagi UMKM Informal

Menurut INDEF, minimnya manfaat bagi UMKM informal perlu perhatian khusus karena sekitar 60 persen pekerja Indonesia berada di sektor ini (BPS, 2026). Kedua program berisiko bersifat regresif jika manfaat rantai pasok hanya mengalir ke usaha-usaha besar. Tidak dilibatkannya usaha informal dalam ekosistem MBG dan KDMP juga berpotensi memperlebar jarak produktivitas mereka dengan usaha formal dan besar.

Harapan Masih Tinggi

Di tengah kondisi tersebut, sekitar 36–37 persen UMKM masih berharap memperoleh manfaat dari MBG maupun KDMP dalam 12 bulan ke depan. Angkanya 39 persen pada UMKM formal dan 34 persen pada UMKM informal, jauh di atas proporsi yang sudah merasakan peningkatan. INDEF menyebut harapan ini sebagai modal awal perbaikan kebijakan, tetapi mengingatkan risikonya. “Jika tidak, harapan yang tidak terwujud tersebut dapat berubah menjadi kekecewaan yang akan menggerus dukungan para pelaku UMKM dan publik,” tulis laporan itu.

Dukungan yang Dibutuhkan dan Rekomendasi

Dukungan yang paling banyak disebut UMKM agar dapat terlibat lebih jauh adalah pendampingan usaha, informasi program, dan kredit. Kredit saja dinilai belum cukup: 69 persen responden kurang atau sangat tidak setuju bahwa kredit membantu mereka memanfaatkan MBG, dan 63 persen untuk KDMP. INDEF menjelaskan kebutuhan kredit biasanya baru muncul setelah UMKM memperoleh kontrak yang pasti. Pada UMKM formal, 14 persen juga menyebut kepastian kontrak pembelian sebagai kebutuhan.

INDEF merumuskan enam rekomendasi kebijakan:

Membuka data kebutuhan pasokan per SPPG dan KDMP per kecamatan (jenis, volume, jadwal, harga acuan) melalui SIPGN dan SIMKOPDES, dalam 0–6 bulan.

Menetapkan target belanja lokal yang terukur, termasuk porsi belanja bahan baku dari UMK dan koperasi lokal serta audit larangan pemasok terafiliasi, dalam 6–12 bulan.

Menerapkan kontrak berjangka standar 3–6 bulan dengan jaminan waktu bayar sebagai dasar pembiayaan berbasis kontrak atau invoice, dalam 3–12 bulan.

Menyediakan jalur naik kelas bagi usaha informal (NIB, sertifikasi pangan, pencatatan, agregasi lewat koperasi/BUMDes) dan pencocokan bisnis bagi usaha formal, dalam 0–12 bulan.

Memitigasi substitusi, antara lain dengan menjadikan kantin sekolah mitra SPPG, KDMP sebagai grosir bagi warung, serta dukungan transisi bagi pedagang terdampak, dalam 0–6 bulan.

Melaksanakan survei panel berkala untuk mengevaluasi Peraturan BGN 10/2026 dan operasionalisasi KDMP.

INDEF menilai MBG dan KDMP berpotensi besar menjadi jangkar ekonomi lokal dan pembeli utama (lead buyer) bagi UMKM, tetapi potensi itu belum terwujud. “Kuncinya adalah desain kemitraan yang dapat melibatkan UMKM seluas-luasnya,” tulis laporan tersebut.

MBG dan KDMP merupakan dua program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang diharapkan memperluas akses layanan dasar dan memperkuat ekonomi desa. Hingga Oktober 2026, 27.022 dapur SPPG telah beroperasi dan pembangunan KDMP mencapai 38.746 titik dari 66.285 titik lahan yang dipetakan. INDEF melaksanakan survei ini untuk menilai persepsi, kesiapan, dan keterlibatan UMKM, serta mengusulkan riset lanjutan berupa indeks persepsi dan partisipasi UMKM per kuartal dan evaluasi dampak ekonomi tahunan dengan pendekatan panel.

Artikel INDEF: 22 Persen UMKM Alami Penurunan Usaha Akibat MBG pertama kali tampil pada Parade.id.

Temuan ini tercantum dalam laporan Monthly Brief Oktober 2026 bertajuk “Hasil Survei INDEF: Pandangan & Keterlibatan UMKM pada Program MBG dan KDMP”, edisi khusus dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Laporan disusun oleh Dzulfian Syafrian, Fadhila Maulida, Chairini Nugraharti, dan M. Erick Farabi.

Survei dilakukan pada Agustus 2026 terhadap sekitar 1.800 pelaku UMKM formal dan informal di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan kesenjangan antara jangkauan program dan keterlibatan UMKM. Sebanyak 97 persen responden mengenal MBG, dan program ini sudah hadir di 92 persen desa/kelurahan tempat responden berada. KDMP dikenal 79 persen responden, tetapi baru 41 persen yang menyatakan KDMP sudah beroperasi di wilayahnya. Sebanyak 26 persen menyebut KDMP sedang dibentuk, dan 33 persen menyatakan belum ada. INDEF mencatat angka keberadaan ini berasal dari pengetahuan responden, sehingga bisa saja tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pada KDMP, hanya 1 persen UMKM formal yang sudah memiliki hubungan dengan program. Tidak ada satu pun UMKM informal yang terhubung.

Mayoritas tak Lihat Peluang Usaha Baru

Mayoritas UMKM juga belum melihat peluang usaha baru dari kedua program. Sebanyak 82 persen responden menilai MBG tidak membuka peluang sama sekali, dan 87 persen berpandangan sama untuk KDMP. Hanya 2 persen yang melihat peluang besar atau signifikan. Menurut INDEF, hal ini mengindikasikan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) dari kedua program.

Laporan menyebut dua penjelasan atas rendahnya keterlibatan. Penjelasan pertama bersifat struktural: jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terbatas, sekitar 27.500 unit, sementara UMKM mencapai 56,7 juta. Rasionya sekitar 1:2.000, padahal setiap dapur kemungkinan hanya membeli dari sejumlah kecil pemasok.

Penjelasan kedua menyangkut kapabilitas. UMKM, khususnya informal, kerap terganjal standardisasi ketika memasok ke pembeli yang lebih besar. Hal ini menjelaskan jarak partisipasi antara usaha formal dan informal.

“Kekurangan yang dihadapi UMKM terletak pada mengakses dan masuk ke ekosistem MBG dan KDMP,” tulis INDEF dalam laporannya. Hambatan itu mencakup informasi operasional seperti jenis bahan yang dibutuhkan, volume dan harga pembelian, serta prosedur menjadi pemasok. Sebanyak 25–27 persen UMKM mengaku masih membutuhkan informasi lebih lanjut meskipun sudah mengetahui keberadaan program.

Peran Koperasi sebagai Agregator

INDEF menekankan bahwa efek pengganda hanya terjadi jika bahan baku dibeli dari produsen lokal. Realisasi anggaran hingga September 2026 setara rata-rata sekitar Rp600 juta per SPPG per bulan. Mengacu pada studi di Kenya (Egger dkk., 2022), dana yang masuk ke ekonomi desa dapat berputar hingga sekitar 2,5 kali jika dikelola dengan baik. Dengan asumsi itu, setiap SPPG berpotensi menimbulkan efek pengganda hingga sekitar Rp1,5 miliar per bulan, asalkan melibatkan sebanyak mungkin UMKM produktif.

Karena usaha mikro dan petani umumnya sulit memenuhi syarat volume dan kontinuitas secara sendiri-sendiri, INDEF menilai koperasi, BUMDes, dan KDMP menjadi kunci untuk mengumpulkan pasokan. “Tanpa lembaga tersebut, pembeli cenderung beralih ke pedagang perantara, sehingga belanja program bocor keluar dari ekonomi lokal,” demikian laporan itu.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 27.022 dapur SPPG dilaporkan telah beroperasi, dengan cakupan 340 ribu dari 580 ribu satuan pendidikan per September 2026 (CNN Indonesia, 2026). Pembangunan KDMP mencapai 38.746 titik dari 66.285 titik lahan yang dipetakan hingga 17 Oktober 2026 (Kementerian Koperasi, 2026). Sementara itu, jumlah UMKM nasional mencapai sekitar 56,7 juta unit pada 2025, dengan 96,6 persen di antaranya usaha mikro (Kementerian UMKM, 2026).

Artikel Survei INDEF: Hanya 5 Persen UMKM Formal Bermitra dengan MBG pertama kali tampil pada Parade.id.

Tiga peneliti INDEF menjadi pembicara: Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Izzudin Farras, serta peneliti Fadhila Maulida dan Nur Komaria.

Pertumbuhan Stabil, tapi Rapuh

Izzudin memaparkan bahwa ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen dalam dua tahun terakhir. “Terakhir di kuartal kedua 2026 angkanya mencapai 5,29 persen. Angka yang stabil itu memang bisa kita lihat dari berbagai sisi, tapi kami melihat bahwa angka ini masih rapuh,” ujarnya.

Ia menyebut inflasi naik perlahan hingga 3,19 persen pada Agustus 2026. Angka itu masih dalam target Bank Indonesia, tetapi menurutnya perlu diwaspadai. “Inflasi yang secara perlahan naik tanpa diiringi kenaikan upah akan menggerus upah riil dan akhirnya membebani daya beli masyarakat,” katanya.

Suku bunga acuan BI berada di 5,75 persen, naik dari 4,75 persen di awal tahun. Rupiah rata-rata Rp17.100 per dolar AS dalam setahun terakhir dan sempat mendekati Rp18.000. Kondisi ini, menurut Izzudin, membebani UMKM yang banyak mengimpor bahan baku.

Di sisi lain, transaksi marketplace tumbuh lebih dari 35 persen pada kuartal II 2026. Pertumbuhan digital itu berjalan beriringan dengan lemahnya sektor lain.

“Tech Winter” Belum Usai

Izzudin menyebut pendanaan startup Indonesia anjlok menjadi 355 juta dolar AS pada 2025, dengan hanya 91 kesepakatan. Pada 2022 jumlahnya 253 kesepakatan. “Hal ini mengisyaratkan bahwa tech winter belum sepenuhnya berakhir,” ujarnya.

Investor, kata dia, makin selektif. “Startup yang bisa diproyeksikan menghasilkan keuntungan berkelanjutan, atau yang dianggap seksi seperti green tech, yang dipilih.”

E-Commerce Terbesar di Asia Tenggara

Penjualan e-commerce Indonesia mencapai 91 miliar dolar AS pada 2025, jauh di atas Thailand (36 miliar), Vietnam (31 miliar), dan Filipina (29 miliar). Sekitar tiga perempat penjualan masih lewat marketplace, sedangkan situs web sendiri hanya 7 persen dan social commerce 19 persen.

Konsumen Indonesia disebut paling mudah dipengaruhi influencer dan paling agresif memakai AI untuk belanja di Asia Tenggara. Karena itu, Izzudin menyarankan UMKM merapikan data produk agar terbaca AI. “Produk dan mereknya harus disebut di konten yang bisa diindeks, bukan di media sosial, tetapi di artikel, blog, dan website,” katanya.

Hingga 2024, sekitar 30 juta UMKM sudah masuk marketplace. Namun, menurut Izzudin, banyak yang baru “sekadar masuk” tanpa menguasai strategi harga, pemasaran digital, dan pemanfaatan data. Kenaikan komisi dan biaya layanan platform pada 2026 membuat sebagian merek pindah ke situs sendiri.

Negara Menata Ulang Hubungan dengan Platform

Izzudin menilai arah kebijakan bergeser dari “memasukkan UMKM ke platform” menjadi menata hubungan negara, platform, dan UMKM lewat PP 3/2026, Permendag 19/2026, dan platform SAPA UMKM. Platform swasta diwajibkan transparan soal biaya, memprioritaskan produk lokal, serta tunduk pada aturan AI dan perlindungan konsumen.

“Karakteristik ekonomi di masa Pak Prabowo itu state-led economy, pengaruh negara sangat besar,” kata Izzudin. Ia mengingatkan agar kewajiban baru tidak menjadi beban kepatuhan yang melampaui manfaat bagi UMKM.

Rekomendasinya antara lain:

• mengintegrasikan marketplace dengan SAPA UMKM,
• mengaudit algoritma platform secara berkala,
• menerapkan PPN dan/atau bea masuk untuk semua barang impor lewat marketplace, tidak hanya yang bernilai di atas 100 dolar AS,
• memperjelas aturan penahanan dana merchant dan mekanisme keberatan penutupan toko.

Ia juga meminta sebagian anggaran program MBG dan KDKMP dialihkan ke pos yang lebih produktif, serta mendorong penurunan PPN.

Ojol: Komisi 8 Persen Belum Tentu Menyejahterakan

Fadhila Maulida menyoroti nasib pekerja platform. Ia menyebut pemerintah baru-baru ini menerbitkan Perpres tentang pembagian komisi aplikator dan pengemudi ojek daring, yang membatasi komisi maksimal 8 persen dari sebelumnya 20 persen. Pengemudi secara nominal menerima 92 persen.

“Skema ini belum tentu otomatis menaikkan pendapatan,” ujarnya. Menurut dia, biaya layanan konsumen naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000-Rp4.000 per perjalanan, sementara pendapatan pengemudi berdasarkan data SPAAI tetap di kisaran Rp75.000-Rp100.000 per hari. Cakupan aturan juga masih sempit, hanya roda dua. Taksi daring, kurir, dan layanan pesan-antar makanan belum diatur.

Kepesertaan jaminan sosial rendah. Per Oktober 2025, hanya 12,3 persen pengemudi ojol yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema sukarela dan bayar manual. Fadhila menilai status UMKM bagi pengemudi sudah tepat untuk menjaga fleksibilitas, asalkan dilengkapi jaminan sosial. Status itu membuka akses KUR, pelatihan, dan pembebasan PPh final untuk omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Risikonya, “kemitraan yang membuat hak normatif pekerja tidak berlaku.”

Berdasarkan riset INDEF bersama PPI Paramadina, ojol menopang 5,53 juta pekerja (2,91 juta langsung, 2,62 juta turunan) dan berkontribusi 2,37 persen terhadap PDB. Fadhila mendorong pengawalan aturan turunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru agar iuran jaminan sosial dipotong otomatis lewat aplikasi tanpa mengubah status UMKM pengemudi.

Kredit Digital Tumbuh, Kualitas Memburuk

Di sektor fintech, Fadhila menyebut data OJK Juli 2026 menunjukkan pinjaman daring (pindar) menunggak lebih dari 90 hari sekitar Rp4,6 triliun, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. “Pembiayaan bermasalah naik 96 persen, sedangkan penyalurannya 25 persen. Artinya tumbuh hampir empat kali lebih cepat,” katanya.

TWP90 industri pindar mencapai 4,32 persen, mendekati ambang 5 persen. Sebanyak 16 dari 94 penyelenggara sudah di atas 5 persen, tujuh belum memenuhi ekuitas minimum, dan OJK telah menjatuhkan sanksi ke 34 penyelenggara. Sekitar dua pertiga pinjaman dipakai untuk konsumsi, sementara porsi pembiayaan produktif berada di bawah target OJK sebesar 40-50 persen.

Fadhila menyebut paradoks pada penilaian kredit alternatif. Permintaan skor kredit mencapai 28,32 juta, hampir setara 30,76 juta UMKM yang belum punya riwayat kredit bank. “Pertanyaannya bukan lagi teknologi credit scoring sudah tersedia, tetapi apakah benar-benar dipakai menemukan UMKM yang layak atau mempercepat kredit konsumsi.”

Untuk sistem pembayaran, Bank Indonesia mencatat 5,5 miliar transaksi pembayaran digital pada Juli 2026. Sebanyak 96,68 persen merchant QRIS adalah UMKM, tetapi rata-rata merchant baru hanya melakukan sekitar 1,5 transaksi QRIS per hari. Mulai 1 Oktober, transaksi di bawah Rp100.000 dikenai MDR 0,7 persen, sedangkan usaha mikro tetap 0 persen hingga Rp500.000. Sepanjang 2025, wisatawan asing memakai QRIS di Indonesia 5,8 juta kali, sedangkan WNI memakainya di luar negeri 1,6 juta kali.

Penipuan Digital, AI, dan Talenta

Nur Komaria menyoroti kebocoran data dan penipuan daring. Ia menyebut 94 persen aduan ke Kementerian Perdagangan terkait aktivitas perdagangan daring, termasuk phishing dan penipuan transaksi. Dana korban penipuan dan scam disebut mencapai Rp811 miliar sejak 2024. “Angka yang sangat fantastis, sehingga nyata bahwa literasi keuangan dan digital menjadi PR,” ujarnya. Ia mengusulkan literasi keuangan dan digital masuk kurikulum sejak SD.

Nur mencontohkan Provinsi Riau, yang menurutnya menonaktifkan pegawai yang terjerat pinjol. “Dari PNS sampai ibu rumah tangga, banyak yang terkena. Penegakan aturan dibutuhkan untuk mengurangi produktivitas yang hilang akibat pinjol dan judi online.” Soal kebijakan serupa di tingkat nasional, ia mengaku belum menemukannya. Ia menyebut langkah seperti itu butuh “political will dari pemimpinnya” dan bisa menjadi proyek percontohan.

Soal AI, Nur menyebut pemerintah memiliki peta jalan AI 2026-2029 dengan empat arah: pelibatan pemangku kepentingan, inovasi lewat regulatory sandbox, penguatan kapabilitas teknologi dan riset, serta mitigasi risiko seperti deepfake dan penipuan. Ia mengingatkan dampak lingkungan pusat data AI, seperti kebutuhan listrik dan air, dan memberi contoh pengrajin batik tulis yang karyanya mudah ditiru menjadi batik cetak. “Tata kelola sangat diperlukan,” katanya. Ia juga menyebut 75 persen lulusan baru belum siap kerja untuk kebutuhan industri digital.

Rekomendasi Nur mencakup kewajiban penguatan literasi keuangan dan digital, kepastian hukum bagi inovasi startup, pengawasan merger dan akuisisi untuk mencegah predatory pricing, serta peningkatan keterampilan yang sejalan dengan AI.

Belajar dari Negara Lain

Menjawab pertanyaan peserta soal keseimbangan fleksibilitas dan perlindungan pekerja platform, Fadhila membandingkan beberapa model. Amerika Serikat memosisikan pekerja sebagai kontraktor independen dengan manfaat minimum. Uni Eropa mengklasifikasikan mereka sebagai karyawan dengan pengawasan manusia. Sejumlah negara Asia Tenggara menonjolkan jaring pengaman sosial dasar. “Tidak serta-merta kebijakan di negara lain bisa diaplikasikan di Indonesia, karena jumlah pekerja kita jauh lebih banyak,” ujarnya.

Artikel Ekonomi Digital dan UMKM 2 Tahun Prabowo-Gibran: Pertumbuhan Rapuh pertama kali tampil pada Parade.id.

UMKM menjadi salah satu sektor yang bisa membantu pemulihan ekonomi setelah dilanda pandemi. Serangan siber kini tidak lagi menyasar perusahaan besar, oleh karena itu pelaku UMKM wajib waspada ketika mereka beraktivitas di dunia maya.

Kaspersky dalam keterangan pers diterima Rabu melihat ada lima hal yang perlu diwaspadai UMKM pada 2023 mendatang.

1. Kebocoran data yang disebabkan karyawan
Kebocoran data bisa terjadi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dari karyawan yang mungkin tidak sengaja. Tren bekerja dari jarak jauh selama pandemi membuat karyawan menggunakan satu perangkat untuk bekerja dan mengakses hiburan sekaligus.

Ketika sedang bermain game online, misalnya, karyawan mungkin tidak sengaja mengunduh malware. Untuk mengurangi risiko kebocoran data yang disebabkan oleh karyawan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, pemilik usaha bisa membatasi data apa saja yang bisa diakses karyawan.

2. Serangan DDoS
Serangan jaringan terdistribusi atau Distributed Denial of Service (DDoS) adalah salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai oleh UMKM. Pelaku DDoS akan emngirimkan banyak permintaan ke situs hingga melebihi kapasitas.

Akibat serangan DDoS, situs akan “down” alias untuk kurun waktu tertentu sulit diakses.

3. Rantai pasok
Kaspersky menilai serangan melalui rantai pasok dapat bervariasi dalam hal tingkat kerumitan dan daya rusak. Serangan rantai pasok terjadi melalui perusahaan pemasok, misalnya mitra logistik dan jasa pengantaran makanan.

4. Malware
Berkas berbahaya bisa berada di mana-mana, salah satu yang muncul di sektor UMKM adalah enkripsi untuk mendapatkan data perusahaan, uang atau data pribadi pemiliknya.

Salah satu celah masuk malware adalah melalui perangkat lunak (software) ilegal alias bajakan, yang mungkin dipilih karena alasan biaya lebih murah. Pelaku UMKM juga perlu mewaspadai broker akses karena bisa saja menjadi celah malware masuk ke perangkat.

5. Rekayasa sosial
Banyak bisnis UMKM yang memindahkan alur kerja mereka menjadi online dan menggunakan alat kolaborasi. Penjahat siber melakukan banyak trik untuk bisa mendapatkan akses ke data UMKM, misalnya menggunakan rekayasa sosial (social engineering).

Modus penipuan misalnya menyamar sebagai platform online lalu mengarahkan korban ke situs palsu dengan tujuan mencuri uang korban.

*Sumber: Antara

Artikel Waspada Serangan Siber untuk UMKM Online pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada pertemuan yang mengusung semangat Muda Berdaya Yogyakarta itu, ia bercerita mengenai perlunya kejelian dalam menjalankan sebuah usaha.

Selain itu, pengusaha muda ini meminta kepada hadirin untuk sabar dan telaten dalam menjalankan usahanya.

“Ini saya berbagi ilmu dan pengalaman dengan kawan-kawan pengusaha muda di wilayah Yogyakarta, Bantul dan Sleman. Saya harap ini bisa berikan dampak positif dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar RM Wibisono, Sabtu (6/8/2022).

Program pelatihan bagi wirausahawan muda kali ini dilakukan di Hotel Pandanaran, Yogyakarta.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan tampak meriah diikuti ratusan peserta yang antusias mempelajari strategi peningkatan dan pengembangan bisnis yang disampaikan RM Wibisono.

Selain penjelasannya yang menarik, sosok pribadinya yang ramah dan muda ini juga turut menyita perhatian peserta. Seperti salah satu pengusaha muda yang bergerak dalam industri kerajinan kulit di Bantul, Agung, yang menyatakan jika penjelasan yang disampaikan RM Wibisono cukup bisa menginspirasinya dalam menjalankan, mempertahankan dan mengembangkan usaha yang selama ini dilakoninya.

“Orangnya masih muda tapi pengalaman yang ia ceritakan sangat menginspirasi,” demikian pengakuannya.

Begitu juga dengan pengusaha isi ulang parfum di Sleman, Cindy. Ia menyatakan sosok muda, ganteng dan ramah yang dimiliki RM Wibisono bisa menjadi daya tarik tersendiri yang perlu dipelajari.

Ia mengaku jika dalam bisnis mikro yang ia jalankan, selain kualitas produk dan strategi marketing yang harus diperhatikan, strategi penyampaian penawaran produk, pakaian, gerak tubuh dan kenyamanan bersikap menjadi poin penting yang harus dijalankan.

“Beliau banyak menginspirasi. Coba nanti akan saya terapkan pelan-pelan sama teman-teman. Doain berhasil ya mas,” ujarnya dengan riang.

Ada sekitar 300-an wirausahawan muda yang datang dalam acara dialog yang ia adakan. Hadirin datang untuk mendengar penjelasan dan dialog mengenai strategi pengembangan bisnis yang selama ini lakukan terhadap pelaku UMKM dan usaha kreatif.

(Lop/parade.id)

Artikel Wujudkan Muda Berdaya Yogyakarta, RM Wibisono Temu Ratusan Pelaku UMKM pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan itu merupakan perjalanan keliling benteng tanpa berbicara yang diikuti sekaligus sebagai momentum untuk perenungan diri atau refleksi terhadap hidup dan kehidupannya dengan melakukan tirakat atau “lelaku”.

Tirakat yang dilakukan dengan hening itu sebagai bentuk refleksi manusia atas eksistensi dirinya. Eksistensi diri manusia yang ada karena adanya Sang Pencipta.

“Melalui perenungan diri dengan tirakat atau lelaku, saya mencoba melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta wujud sadar diri bahwa kita ada yang menghidupkan, yakni Tuhan,” ujar Pelaku Pendamping Pengembangan UMKM dan Usaha Kreatif Masyarakat, RM Wibisono, Sabtu (30/7/2022).

Dengan tirakat atau lelaku, masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap segala perilaku atau perbuatan di tahun lalu untuk introspeksi diri di tahun baru ini, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan.

Tirakat atau lelaku mengelilingi benteng keraton dalam keheningan total itu merupakan simbol keprihatinan sekaligus kesiapan masyarakat untuk menghadapi tahun yang akan datang.

Dengan sikap prihatin diharapkan masyarakat dapat mawas diri dan tidak berpuas diri terhadap segala sesuatu yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

“Semoga dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan dengan meningkatkan amal ibadah ini, usaha mikro masyarakat dan kreatifitas masyarakat bisa lebih baik, lebih maju dan lebih makmur lagi,” tambahnya.

Ritual “tapa bisu mubeng beteng” merupakan tradisi yang terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan yang berlangsung setiap malam 1 Sura. Pada malam 1 Sura ada banyak warga berjalan keliling benteng sejauh lima kilometer tanpa berbicara, merokok, makan atau minum.

Prosesi ‘topo bisu mubeng benteng’ ini dimulai dari melewati Jalan Rotowijayan, Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Suryowijayan, Pojok Beteng Kulon, Jalan Letjen MT Haryono, Jalan Mayjen Sutoyo, Pojok Beteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ibu Ruswo, dan dan berakhir di Alun-alun Utara.

Selama menjalani ritual itu, RM Wibisono memanjatkan doa memohon keselamatan lahir dan batin serta kesejahteraan bagi diri pribadi, keluarga, bangsa, negara dan warga Yogyakarta.

Sejarah
Pada awalnya “tapa bisu mubeng beteng” adalah tradisi asli Jawa yang berkembang pada abad ke-6 sebelum Mataram-Hindu. Tradisi asli Jawa itu disebut “muser” atau “munjer” (memusat) yang artinya mengelilingi pusat.

Semula yang dimaksud pusat adalah pusat wilayah desa. Ketika pedesaan kemudian berkembang menjadi kerajaan, muser pun menjadi sebuah tradisi mengelilingi pusat wilayah kerajaan.

Sumber sejarah lain menyebutkan mubeng beteng merupakan tradisi Jawa-Islam yang dimulai ketika Kerajaan Mataram (Kotagede) membangun benteng mengelilingi keraton yang selesai pada 1 Suro 1580.

Para prajurit keraton pada saat itu rutin mengelilingi (mubeng) benteng untuk menjaga keraton dari ancaman musuh, yakni Pajang. Setelah kerajaan membangun parit di sekeliling benteng, tugas keliling dialihkan kepada abdi dalem keraton.

Agar tidak terkesan seperti militer, para abdi dalem itu dalam menjalankan tugasnya dengan membisu sambil membaca doa-doa di dalam hati agar mereka diberi keselamatan.

Tradisi mubeng atau mengelilingi itu sebenarnya tidak hanya berada di seputar benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tetapi juga terdapat tradisi mubeng kuthanegara dan mubeng mancanegara.

Keraton sebagai pusat negara dikelilingi oleh kuthanegara, dan kuthanegara dikelilingi oleh mancanegara. Mancanegara yang dimaksud adalah daerah-daerah di luar wilayah keraton tetapi berada dalam kekuasaannya.

Berhubung tradisi mubeng beteng lebih mudah diikuti oleh masyarakat secara luas, maka tradisi itulah yang kemudian paling terkenal dan berlangsung sampai sekarang setiap malam 1 Sura atau malam 1 Muharam.

Tirakat atau lelaku yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa pada malam 1 Suro itu hanya salah satu sarana untuk memahami hidup dan kehidupan sehingga semakin yakin bahwa semua sudah ada yang mengatur, yakni Tuhan YME.

Dengan demikian, manusia akan “narimo” (menerima dengan ikhlas) hidup dan kehidupannya. Dalam arti, tidak iri dengan keberhasilan orang lain, tidak ingin memiliki sesuatu yang menjadi hak orang lain, dan tidak serakah, tetapi tetap berusaha untuk memperoleh hidup dan kehidupan yang baik.*

Artikel Pendamping Usaha Mikro Masyarakat Yogyakarta Lakukan Ini di Malam Suro pertama kali tampil pada Parade.id.

“Yayasan BUMN untuk Indonesia sudah membantu, kini giliran masyarakat punya andil. Saya mengimbau kepada masyarakat umum untuk mendukung pelaku UMKM disabilitas dengan cara membeli produk yang dihasilkan,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dengan membeli produk, lanjut Erick Thohir, maka para pelaku UMKM disabilitas akan semakin terpacu untuk terus mengembangkan produk mereka.

Upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus melibatkan seluruh sektor, terutama sektor UMKM. Oleh karenanya, sektor UMKM yang menguasai 97 persen porsi kekuatan ekonomi nasional harus makin berkembang dengan kekuatan pasar yang dimiliki dan tidak hanya menjadi objek pertumbuhan semata.

Terkait hal itu, Yayasan BUMN untuk Indonesia menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan berupa alat-alat produksi bagi pelaku UMKM yang dikelola kalangan disabilitas di Jawa Timur.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Gedung Harmoni, Pasuruan, Jawa Timur disaksikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul dah Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf/Gus Irsyad.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kepedulian Yayasan BUMN untuk Indonesia terhadap UMKM disabilitas agar bersama-sama mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan BUMN untuk Indonesia Syafuan mengatakan para peggiat UMKM dari kalangan disabilitas harus diberi hak dan kesempatan yang sama.

Apalagi kondisi setelah pandemi seperti sekarang, semua pelaku UMKM terdampak akibat menurunnya daya beli masyarakat.

“Kami berharap bantuan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan aspek kualitas dan produktifitas, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar bisa mengembalikan semangat dan daya juang mereka untuk bangkit,” ujar Syafuan.

*Sumber: Antara

Artikel Erick Thohir Ajak Masyakarat Beli Produk UMKM Disabilitas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satunya melalui pemanfaatan kawasan rest area yang menjadi lokasi favorit pemudik ketika beristirahat dalam perjalanan ke kampung halaman,” katanya saat mengunjungi Rest Area KM 39A Ruas Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Jalan Tol, lanjutnya, pengusaha jalan tol diwajibkan mengalokasikan minimal 30 persen lahan mereka di rest area untuk pelaku UMKM.

Untuk memperkuat ekosistem usaha bagi pelaku UMKM agar semakin maju, pemerintah juga mewajibkan bandara, stasiun, dan area publik memberikan afirmasi pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik kepada sektor tersebut.

“Seperti Bazar Mudik Lebaran 2022 ini di Rest Area 39A di Bekasi, Jawa Barat dan akan dilaksanakan juga di Rest Area 360A dan 456A di Provinsi Jawa Tengah,” ucap Menkop.

Dukungan terhadap penguatan UMKM juga diberikan melalui aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah membelanjakan 40 persen pengadaan barang dan jasa untuk produk buatan UMKM lokal.

“Saya juga sudah minta diatur lahan untuk UMKM, tapi harga sewa juga jangan kemahalan. Aturan 30 persen itu juga termasuk dihitung biaya sewa yang kompetitif,” kata Teten.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pula UMKM untuk memperhatikan kemasan dari produk oleh-oleh yang dijual selama masa mudik mengingat barang tersebut menjadi buruan pemudik.

“Oleh-oleh ini jangan dianggap enteng, ia punya potensi penjualan yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Orang kalau mudik pasti yang dicari oleh-oleh khas daerahnya bukan yang lain, jadi saya juga meminta pemerintah daerah atau dinas setempat membantu UMKM dalam mengemas produknya agar menarik,” kata dia.

*Sumber: Antara

Artikel Teten: Manfaatkan Momen Mudik untuk Promosi Produk UMKM di “Rest Area” pertama kali tampil pada Parade.id.

Permenperin nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Aturan tersebut diterbitkan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil,

Permenperin itu mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan Minyak Goreng Curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan Minyak Goreng Curah pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” jelas Agus.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat per konsumen akhir sebesar Rp. 14.000 per Liter atau Rp15.500 per Kg.

Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.

Terdapat 81 perusahaan industri Minyak Goreng yang diwajibkan Menteri Perindustrian untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kewajiban penugasan oleh Menperin itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Total volume Minyak Goreng Curah yang wajib disalurkan perusahaan Minyak Goreng sebesar 14 ribu ton per hari.

*Sumber: Antara

Artikel Menperin Wajibkan Industri Minyak Goreng Jaga Pasokan untuk UMKM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ayo Pak Gubernur, jadikan NTB sebagai role model bagaimana UMKM bertransformasi menuju produk-produk berbasis inovasi teknologi,” katanya saat membuka NTB Invotek Expo 2022 di Halaman Kantor Brida Provinsi NTB, Jumat.

Menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menetapkan prioritas dalam membangun UMKM yang berbasis kreativitas dan berbasis teknologi.

Hal ini sejalan dengan visi yang dimiliki Gubernur NTB salah satunya untuk mendukung pengembangan UMKM menuju teknologi inovasi.

“Saya sangat senang, hal ini sejalan dengan kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Yang penting ada kaitan pengembangan teknologi itu untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menteri menilai Provinsi NTB sudah mulai melakukan inkubasi terhadap ide-ide terhadap UMKM yang ingin masuk ke pengembangan teknologi sehingga ide-ide tersebut akan jalan ke hilirisasi atau produksinya.

“Banyak UMKM-UMKM kita saat ini mengikuti event-event dan lomba inovasi, namun berhenti sampai di situ dan tidak ada hilirisasi dan komersialisasi terjadi,” terang Menkop.

“Nantinya, dengan inkubasi ini kita akan dampingi UMKM-UMKM ini agar ide-ide mereka dapat tersalurkan dan diproduksi,” katanya.

Sementara itu, Zulkieflimansyah mengakui membangun role model berbasis teknologi dan inovasi tidak lain untuk meningkatkan kualitas produk UMKM NTB, sehingga bisa diminati pasar.

“Tidak mungkin suatu daerah mengejar ketertinggalannya tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi, orang sering mereduksi teknologi dan ilmu pengetahuan itu seperti orang berpikir dari negara maju. Sehingga, teknologi itu identik dengan laboratorium. Padahal, di negara berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah keseharian kita bagaimana cara kita melakukan inovasi sehingga produktivitas itu meningkat,” ucapnya.

Untuk itu, hadirnya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) di NTB, kata Zulkieflimansyah, tidak laik ikut menyukseskan program Presiden Jokowi membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

“Kami bangga jalan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di NTB itu betul-betul berjalan, kalau daerah lain hanya ganti nama. Namun, semangat Jokowi menghadirkan inkubator bisnis di NTB itu berjalan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur berharap apa yang dilakukan NTB dapat memberikan semangat bagi daerah lain di Indonesia. Karena bagaimanapun riset dan teknologi adalah elemen penting pembangunan.

“Kita beruntung ada COVID-19 menjadi lebih percaya diri. Karena sebelum ada COVID, NTB tidak maju-maju, tidak sejahtera, dan makmur karena menjual komoditas seperti jual jagung berkapal-kapal untuk kembali setengah kapal jadi pakan ternak untuk kita konsumsi disini dengan harga jauh lebih mahal. Kita tidak pernah membuat industrialisasi lebih nyaman di daerah karena jual tanah hobi kita untuk cari uang instan, karenanya dengan kita memulai dari NTB maka produk UMKM kita menjadi lebih mahal,” katanya.

*Sumber: Antara

Artikel Menkop UKM Dukung NTB Bangun “Role Model” UMKM Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.