Ada dua soal yang disorot dalam rembug bersama itu. Pertama soal wacana penundaan Pemilu dan kedua soal Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Kementerian Sosial dan Politik BEM UNUSIA Kabinet Adighana Prapti, Tegar, menyinggung dua hal di atas.

Ia mengimbau agar mahasiswa peka terhadap situasi tersebut di mana demokrasi saat ini menurutnya semakin hari semakin digerogoti para oligarki.

“Dari mulai UU Ciptaker yang berkamuflase menjadi Perppu Ciptaker sampai penundaan pemilu oleh PN Jaksel,” kata dia, kepada parade.id.

Study case-nya kata dia Perppu Cipta Kerja, yang ia sebut telah jelas melanggar konstitusi dan asas demokrasi.

“Karena dalam pembuatannya terburu-buru serta Perppu ini hanya berganti baju, dari UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat lalu diperbaiki menjadi Perppu,” ungkap Enggar, sapaan akrabnya.

Atas wacana penundaan Pemilu dan atau yang disebut dampak putusan PN Jakarta Selatan, dinilainya seperti ada campur tangan oligarki–dalam memainkan demokrasi di Indonesia.

“Konsolidasi elite oligarki semakin tak terbendung. Ini dibuktikan dengan munculnya penundaan Pemilu di mana PN Jakpus menguhukum KPU atas gugatan yang dilontarkan Partai Prima, sehingga hukuman itu adalah menunda sisa tahapan Pemilu,” kata dia.

Mahasiswa mesti kritis. Hal itu tampaknya diinginkan Presiden Mahasiswa (Presma) UNUSIA Aldi Hidayat.

Menurutnya hal itu diperlukan di ruang-ruang dialektika seperti ini (baca: rembug bersama) di kampus agar mahasiswa lebih perhatian terhadap situasi demokrasi Indonesia yang dinilainya kian memburuk.

“Berharap dengan adanya Rembug Mahasiswa ini menjadi suatu kendaraan intelektual yang mengembalikan lagi marwah mahasiswa sebagai agent of change bagi masyarakat Indonesia umumnya dan bagi para mahasiswa UNUSIA khususnya, dengan ikut andil dalam mengkritisi kebijakan publik–sudah semestinya mahasiswa harus selalu perhatian terhadap situasi nasional Indonesia ini,” ajaknya.

Untuk itu, Aldi memberikan intruksi kepada para pengurus BEM untuk menggelar konsolidasi teknis lapangan di tanggal 13 Maret secara terbuka–utuk ikut andil dalam aksi masa di tanggal 14 Maret–berbarengan dengan sidang terakhir Perppu Cipta Kerja di DPR RI.

Perlu diketahui, acara rembug bersama ini merupakan kegiatan dari Kementrian Sosial dan Politik BEM UNUSIA Kabinet Adighana Prapti.

Acara ini dihadiri para delegasi dari setiap Himpunan Mahasiswa Jurusan serta seluruh elemen mahasiswa yang ada di UNUSIA.

(Verry/parade.id)

Artikel Rembug Bersama BEM UNUSIA, Sorot Penundaan Pemilu dan Perppu Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu telah menyatakan Pemilu tetap dilaksanakan pada Februari 2024, namun mereka tetap meminta Jokowi untuk tegas di dua persoalan tersebut. Mengeluarkan statment penolakan penundaan Pemilu 2024 dan statmente penolakan perpanjang masa jabatan.

“Jokowi hanya memastikan tanggal pelaksanannya saja tetapi tidak memberikan sikap untuk tidak terlibat lagi di dalam kontestasi politik pada 2024 mendatang. Mahasiswa Unusia pun mendesak agar Jokowi benar-benar secara konkret tegas menolak penundaan Pemilu serentak,” demikian pinta Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasissa Unusia, Tegar Apriansyah.

Ia membeberkan alasan mengapa Jokowi harus menyatakan sikap secara tegas untuk tidak terlibat pada 2024. Salah satunya jika Jokowi tetap ikut dalam kontestasi politik pada Pemilu nanti maka hal tersebut akan menjadi penyakit bagi demokrasi di negeri ini.

Misalnya pencalonan tetap di-setting oleh elite-elite politik—menjadi penyakit bagi rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin.

“Yang cuma dipastikan kan adalah tanggal 14 Februari 2024 akan menggelar Pemilu serentak. Jokowi hanya memberi sikap Pemilu serentak 2024 tetapi dia tidak memberikan sikap bahwa dirinya tidak akan terlibat lagi dalam politik elektoral,” terangnya.

Tegar juga menyoroti laku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurutnya dia adalah orang yang mula-mula menyuarakan soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, dia (Luhut) mengonsolidasikan para petani agar kemudian bisa memilih atau bisa mendeklarasikan agar Jokowi tetap presiden.

Di banyak kesempatan, Luhut pun menurut Tegar kerap menyebut soal big data yang berisi tentang suara masyarakat ingin Jokowi tetap menjadi presiden tetapi tidak memberikan dasar atau alasan yang jelas.

Bahkan dalam pernyataannya, Luhut sebagaimana yang ia amati berkata bahwa ini adalah urusan internal pemerintahan.

“Bagaimana mungkin ini urusan internal sedangkan dia sudah bicara big data yang dinarasikan di media. Banyak kalangan mahasiswa dan kalangan elemen rakyat lainnya mendorong Luhut membuka big data tersebut,” kata dia.

Mewakili Mahasiswa Unusia yang turun aksi pada hari ini, tegar berharap agar Indonesia ke depan tidak lagi muncul berbagai problematika yang memicu protes dalam bentuk aksi demonstrasi.  Pemerintah, kata dia, harus taat konstitusi.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi Universitas Nahdlatul Ulama (Unusia) 11 April pertama kali tampil pada Parade.id.