Menurut kubu oposisi, penyelenggaraan pemilihan legislatif merupakan upaya “berkolaborasi dengan strategi pemerintahan yang diktator”.

Langkah itu telah diperkirakan banyak pihak setelah pemerintah melakukan serangkaian intervensi terhadap Dewan Pemilihan Nasional (CNE) dan partai politik dari kubu oposisi. Tidak hanya tahun ini, partai dari kalangan oposisi juga memboikot hasil pemilu yang kembali memenangkan Maduro pada 2018, karena alasan sama.

Kubu oposisi menyebut Maduro sebagai perebut kekuasaan.

Namun, langkah itu justru membuat kalangan oposisi kehilangan kontrol di Dewan Nasional, sehingga membuat posisi Juan Guaido semakin sulit. Sejumlah negara mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah mengingat posisinya sebagai ketua kongres.

“Venezuela, negara yang akan menghadapi krisis kemanusiaan, juga jadi korban pemerintahan diktator yang opresif dan melanggar hukum. Rakyat berhak mengikuti pemilihan umum yang demokratis dan transparan,” kata 27 partai politik dari kalangan oposisi lewat pernyataan tertulis yang disiarkan laman Dewan Nasional.

Partai yang ikut dalam deklarasi boikot itu, di antaranya Partai Kehendak Rakyat — pengusung Guaido, Partai Keadilan Utama, Partai Aksi Demokratis, dan koalisi partai Era Baru atau yang dikenal dengan G4.

Kementerian Informasi Venezuela belum menanggapi pertanyaan terkait masalah tersebut. Maduro menyebut Guaido sebagai boneka Amerika Serikat yang hanya ingin melengserkan kekuasaan presiden lewat kudeta.

Maduro juga mengatakan aksi boikot itu dilakukan karena kubu oposisi tahu mereka akan kalah.

Keputusan sejumlah partai untuk boikot pemilu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menunjuk beberapa direktur CNE untuk mengawasi pemilihan umum. Namun, pejabat baru itu dinilai dekat dengan Maduro.

Mahkamah juga menunjuk beberapa politisi, yang dinilai diam-diam dekat dengan partai penguasa, untuk menduduki pucuk pimpinan koalisi G4.

Sejumlah politisi dari kalangan oposisi menyampaikan usulan agar masa jabatan anggota kongres saat ini diperpanjang. Masa jabatan mereka seharusnya berakhir pada Januari 2021.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kubu Oposisi di Venezuela Boikot Pemilihan Legislatif pertama kali tampil pada Parade.id.

Pasukan keamanan dan militer Venezuela gagal mencegah kejahatan dan telah berpartisipasi dalam beberapa kekerasan terhadap penambang, berdasarkan laporan yang dirilis kantor hak asasi manusia PBB pada Rabu.

“Pihak berwenang harus mengambil langkah segera untuk mengakhiri eksploitasi tenaga kerja dan seksual, pekerja anak dan perdagangan manusia, dan harus membongkar kelompok-kelompok kriminal yang mengendalikan kegiatan penambangan,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan.

Wakilnya, Nada Al-Nashif, akan menyampaikan laporan itu pada Rabu ke Dewan HAM, tempat Duta Besar Venezuela Jorge Valero diperkirakan akan berbicara.

Merujuk pada area yang dikenal sebagai Orinoco Mining Arc, laporan PBB menyebut bahwa “sebagian besar aktivitas penambangan di dalam dan di luar AMO dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir atau elemen bersenjata.”

Hampir 150 pria dan wanita dilaporkan telah meninggal di atau sekitar tambang sejak Maret 2016 hingga 2020, dengan pasukan keamanan terlibat dalam setengah dari insiden, katanya, menambahkan bahwa pemerintah belum menjawab permintaan informasi.

“Menurut informasi yang diterima tubuh penambang sering dibuang ke lubang tambang lama yang digunakan sebagai kuburan klandestin,” menurut laporan itu.

Para penambang, yang termasuk anak-anak, tidak memiliki kontrak kerja dan terkontaminasi merkuri dan malaria.

Laporan itu menyeru pemerintah Presiden Nicolas Maduro untuk mengatur kegiatan pertambangan dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar hukum dan lingkungan internasional.

Ditetapkan melalui keputusan pemerintah pada 2016, wilayah seluas 42.800 mil persegi (111.000 kilometer persegi) di Amazon, Venezuela, setara dengan 12 persen wilayah nasional.

Emas, berlian, coltan, besi, dan bauksit ditambang di wilayah tersebut.

Bank sentral Venezuela belum menerbitkan data sejak 2018 tentang emas dan ekspor pasokan mineral lainnya, tujuan mereka atau pendapatan mata uang asing, kata laporan itu.

Pemerintah Maduro telah mendukung penambangan skala kecil sejak 2016 untuk mendatangkan pendapatan di tengah krisis ekonomi. Operasi telah meluas karena Amerika Serikat telah meningkatkan sanksi yang dimaksudkan untuk memaksanya keluar dari kekuasaan.

Kelompok kriminal menjadi lebih aktif sejak konsesi untuk perusahaan pertambangan asing dihentikan pada 2011, kata laporan itu.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel PBB Desak Venezuela Bongkar Geng Kriminal yang Operasikan Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sesuai dengan dekret Presiden Nicolas Maduro, rezim konstitusional status darurat diperpanjang selama 30 hari guna melanjutkan perang melawan pandemi,” kata Wakil Presiden Delcy Rodriguez kepada media, Jumat.

Berdasarkan dekret presiden itu, status darurat yang diumumkan pada 13 Maret  tetap berlaku sampai 10 Agustus.

Sejauh ini, Venezuela melaporkan 8.803 kasus COVID-19 dengan 83 kematian. Angka itu jauh lebih kecil dibanding dengan negara-negara tetangganya di Amerika Latin, seperti Brazil. Namun, kasus di Venezuela mengalami peningkatan yang signifikan baru-baru ini.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Venezuela Perpanjang Status Darurat Covid-19 hingga Sebulan pertama kali tampil pada Parade.id.

Negara OPEC tersebut, yang menjalankan karantina sejak 17 Maret, sedang berjuang di bawah krisis ekonomi hiperinflasi yang melemahkan layanan inti, seperti pasokan air bersih, dan menyebabkan banyak rumah sakit tanpa sanitasi mendasar.

“Dalam empat bulan karantina, rumah sakit tidak mendapatkan material, peralatan medis tidak diperbaiki, tidak mendapat tempat tidur dan ventilator tidak dipasang,” kata anggota dewan sekaligus dokter, Jose Manuel Olivares, saat konferensi pers daring. Petugas kesehatan meninggal “karena tidak ada masker … tidak adanya sarung tangan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit “tidak memiliki air, listrik dan obat-obatan.”

Kongres, yang dimotori oleh kubu oposisi dan Doctors United for Venezuela mengatakan enam dokter gugur akibat COVID-19 selama 19-28 Juni di Negara Bagian Zulia di barat, yang menjadi episentrum COVID-19. Menurut Doctors United for Venezuela, seorang perawat juga gugur akibat penyakit tersebut selama periode yang sama.

Kementerian Informasi Venezuela belum memberikan tanggapan untuk dimintai keterangan.

Statistik resmi menunjukkan terdapat 5.297 kasus COVID-19 dengan 44 kematian.

Sejumlah kelompok, seperti Johns Hopkins Center for Public Health dan Human Rights Watch, meragukan angka resmi tersebut dan ruang lingkup tes COVID-19 yang dilakukan.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Petugas Medis Venezuela Makin Berisiko Tertular Corona pertama kali tampil pada Parade.id.