“Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis, baik secara bilateral maupun kawasan,” ungkap Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc usai pertemuan.

Dalam konteks kerja sama bilateral, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Presiden mengungkapkan, nilai perdagangan sebesar 10 miliar dolar AS yang ditargetkan dicapai pada tahun 2023 telah terpenuhi di tahun 2021 dengan angka sebesar 11,06 miliar dolar AS.

“Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77 persen. Untuk itu, kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028,” kata Presiden.

Secara khusus, Kepala Negara meminta Presiden Nguyễn Xuân Phúc untuk memperlancar ekspor komoditas pertanian dari Indonesia ke Vietnam.

“Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam,” ujarnya, dikutip akun Twitter Setkab.

Selain itu, kedua pemimpin juga membahas mengenai kerja sama di bidang investasi. Presiden mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut.

Tercatat akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta Dolar AS yang meliputi 101 proyek. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya perlindungan terhadap investasi Indonesia di Vietnam.

“Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang,” tegasnya.

Kedua pemimpin juga membahas upaya penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) antara kedua negara yang dinilainya dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid.

“Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik Gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV [electric vehicle], dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik,” ujarnya.

Isu lainnya yang dibahas kedua pemimpin adalah peningkatan konektivitas kedua negara. Presiden menekankan bahwa kedua negara harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa prapandemi.

“Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Hồ Chí Minh-Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Hồ Chí Minh City,” kata Presiden.

Isu kelima, mengenai perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Republik Indonesia dan Vietnam. Presiden mengungkapkan, setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.

Dalam rangkaian pertemuan antara kedua pemimpin, juga disepakati tiga memorandum saling pengertian (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Ketiga MoU tersebut adalah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme; MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya; dan MoU antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU [illegal, unreported, and unregulated] fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” kata Presiden.

Sementara terkait isu kawasan, Presiden RI dan Presiden Vietnam membahas mengenai peningkatan kerja sama ASEAN. Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tandas Presiden Jokowi.

(Rob/parade.id)

Artikel Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc pertama kali tampil pada Parade.id.

Medali emas dipersembahkan oleh Seraf Naro Siregar pada nomor Taolu Daoshu/Gunshu Putra, Alisya Mellynar (Taolu Taijiquan Putri), dan Junita Malau (Sanda 48 kg Putri).

Sekretaris Jenderal PB Wushu Indonesia Ngatino, di Hanoi, Minggu, mengaku cukup puas dengan hasil tersebut, terutama perolehan tiga emas.

“Secara keseluruhan pelaksanaan SEA Games sukses. Pastilah ada kalau kekurangan. Tim wushu kita memang target tiga emas,” kata Ngatino, usai pertandingan yang digelar di di Cau Giay Sporting Hall, Hanoi.

Meski demikian, Ngatino mengakui bahwa memang ada beberapa atlet yang diunggulkan, tetapi belum bisa meraih emas, seperti Edgar Xavier Marvelo.

“Yang mestinya berhasil, ternyata tidak. Seperti Edgar, ya namanya permainan. Ada yang menang, ada yang kalah,” ujarnya.

Namun, Ngatino memastikan secara keseluruhan PB Wushu Indonesia puas dengan capaian medali pada SEA Games tahun ini.

Setelah ini, kata dia, PB Wushu Indonesia akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depan.

“Ya, kami lakukan evaluasi dulu dengan hasil ini, bagaimana langkah ke depan. Kita akan bahas detail,” pungkas Ngatino.

Di cabang olahraga wushu, Vietnam selaku tuan rumah menempati posisi pertama raihan medali atau juara umum dengan perolehan 10 emas, tiga perak, dan tujuh perunggu, sedangkan Indonesia menempati urutan kedua.

*Sumber: Antara

Artikel Wushu Sumbang 15 Medali pada SEA Games pertama kali tampil pada Parade.id.

Langkah itu dilakukan mengingat SEA Games hanya sasaran antara pembinaan prestasi olahraga nasional atau evaluasi menuju Asian Games. Namun Zainudin mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saat ini belum menentukan cabang olahraga mana saja yang akan dikirim ke Vietnam karena masih dalam tahap penilaian tim independen.

“Sekarang ini sedang proses review. Meski pelatnas sudah jalan sejak Januari, tetapi kami memprioritaskan cabang-cabang yang mendukung kami di DBON karena kita akan segera ikut kualifikasi Olimpiade Paris 2024,” kata Zainudin usai menutup Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia di Tangerang, Selasa.

Kemenpora, lanjut dia, juga akan memfokuskan cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan banyak medali dan berpeluang menjadi juara umum cabang olahraga.

Sementara itu, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengatakan partisipasi dalam SEA Games 2022 hanya bentuk solidaritas Indonesia kepada tuan rumah Vietnam dan komunitas olahraga Asia Tenggara karena SEA Games seharusnya digelar pada 2021, namun diundur ke 2022 akibat lonjakan kasus COVID-19 di Vietnam.

Penundaan tersebut berakibat kepada pembatasan anggaran persiapan dan keberangkatan menuju multievent dua tahunan itu.

Okto, sapaan akrab Raja Sapta, menyatakan pengiriman atlet ke SEA Games harus dibatasi, hanya untuk cabang-cabang olahraga yang berpotensi meraih medali.

“Kami memberangkatkan atlet di SEA Games itu bentuk dukungan kita kepada tuan rumah. Jadi tentunya agak kurang tepat apabila ditanya target karena ini bukan tempatnya target, tetapi hanya sebatas partisipasi kita di Asia Tenggara,” kata Okto.

“Apabila ada yang mandiri, berdasarkan kesepakatan kami dengan cabor, semua cabor akan kami berangkatkan apabila mereka mau mandiri artinya mereka mau berisiko (membayar) sendiri dan kami akan mendukung mereka,” katanya lagi.

*Sumber: Antara

Artikel Menpora Hanya akan Kirim Cabang Prioritas ke SEA Games Vietnam pertama kali tampil pada Parade.id.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia di Jakarta dan Komandan Bakamla Vietnam/Vietnam Coast Guard Mayor Jenderal Le Quang Dao di negaranya, Selasa.

Aan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan nota kesepahaman itu akan memperkuat kemitraan yang telah terjalin antara dua negara.

“Semoga dengan MoU ini kerja sama bilateral antara kedua agensi (lembaga, Red.) dapat terus meningkat dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kawasan,” kata Aan usai meneken dokumen kerja sama.

Ia menyampaikan ada enam bidang yang menjadi prioritas kerja sama, yaitu peningkatan kapasitas keamanan dan keselamatan maritim, pelaksanaan gelar wicara antarpenjaga pantai dari dua negara, dan pertukaran informasi serta komunikasi.

Bidang prioritas lainnya, operasi pencarian dan penyelamatan serta pencegahan tindak kejahatan di laut, lawatan pelabuhan, dan penegakan hukum termasuk penghapusan aktivitas tangkap ikan ilegal (IUU Fishing).

Nantinya, peningkatan kapasitas personel Bakamla dua negara akan dilakukan melalui latihan bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar.

Kepala Bakamla menyampaikan sebelum MoU diteken oleh dua negara, Badan Keamanan Laut Indonesia dan Bakamla Vietnam telah menjalin kerja sama di berbagai bidang.

“Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakamla, yang turut mengundang personel Vietnam Coast Guard pada program Capacity Building for Hacgam di Semarang, Maritime Security Dekstop Exercise (MSDE) dan Joint Commanders Coast Guard Meeting yang merupakan pertemuan para komandan Coast Guard di kawasan Asia Tenggara,” sebut Aan Kurnia.

Dalam upacara penandatanganan dokumen MoU yang berlangsung secara virtual dari negara masing-masing, Kepala Bakamla didampingi oleh Deputi Inhuker Laksda Bakamla I Putu Arya Angga S, Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Sandy M Latief, dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri Mayor Bakamla Maya Veraningsih.

Kegiatan itu juga disaksikan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Vietnam Nguyen Ngoc Vinh dan Atase Pertahanan Vietnam untuk Indonesia Kolonel Senior Do Xuan Quy.

*Sumber: Antara

Artikel Indonesia dan Vietnam Teken MoU Keamanan dan Keselamatan di Laut pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemeriksaan awal KN Pulau Dana-323 yang dipimpin Lektol Bakamla Hananto Widhi menunjukkan kapal Vietnam bernomor KG 2118 TS itu memuat hasil tangkapan ikan seberat kurang lebih 2 ton.

“Kapal ikan Vietnam diduga telah melakukan pelanggaran batas wilayah dan melakukan aktivitas penangkapan di perairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia,” kata Kabag Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kapal asing itu saat ini dikawal untuk sandar di Batam guna diperiksa lebih lanjut.

KN Pulau Dana-323 berpatroli di Laut Natuna Utara, Jumat, sebagai upaya menjaga aktivitas maritim dan perikanan di perairan tersebut.

Patroli rutin di Laut Natuna Utara merupakan tindak lanjut perintah Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia yang diteruskan oleh Direktur Operasi Laksma Bakamla Suwito kepada jajaran di bawahnya.

“Saat menjalankan patroli, pada pukul 06.15 WIB KN Pulau Dana-323 mendeteksi kontak radar 2 KIA sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia pada posisi 04°.14′.30″ U-105°.02′.13″ T,” terang Kolonel Wisnu.

KN Pulau Dana-323 mendekati 2 kapal asing tersebut. Namun keduanya menambah kecepatan untuk segera keluar dari perairan Indonesia.

Komandan KN Pulau Dana-323 mengerahkan RHIB (perahu karet cepat) dan Tim Reaksi Cepat Bakamla (VBSS) untuk mengejar 2 kapal asing tersebut.

Kapal ikan Vietnam bernomor lambung KG 2118 TS berhasil dihentikan dan ditangkap, tetapi 1 kapal berbendera Vietnam kabur masuk ke perairan Malaysia.

Laut Natuna Utara yang berada di ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Di perairan itu, beberapa kapal asing, utamanya yang berbendera Vietnam dan Malaysia kerap melakukan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran batas wilayah.

Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu perairan yang dinilai rawan oleh Bakamla sehingga kawasan itu menjadi salah satu wilayah penjagaan prioritas pada 2022.

*Sumber: Antara

Artikel Bakamla Tangkap Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu berdasarkan hasil rapat virtual South East Asia Games Federation (SEAGF) bersama komite olimpiade nasional negara anggota ASEAN, Selasa.

Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Ferry J Kono mengatakan setelah kepastian itu pihaknya akan langsung berdiskusi dengan Komisi Atlet untuk membahas kesiapan cabang olahraga dan jumlah atlet yang akan dikirimkan.

Ferry menekankan bahwa KOI akan penuh pertimbangan dalam mengirimkan atlet ke SEA Games mengingat ajang tersebut hanya menjadi sasaran antara saja.

Dia juga menjelaskan bahwa KOI sangat vokal dalam pemilihan cabang olahraga yang akan dimainkan di SEA Games nanti, mulai dari alasan pemilihan serta rujukan pengakuan cabang olahraga yang terafiliasi dengan federasi olahraga internasional.

“Ada sejumlah cabang yang kami pertanyakan karena kami tetap harus mengutamakan kepentingan Indonesia. Namun Piagam SEAGF memang sudah menjelaskan bahwa cabang wajib di SEA Games hanya akuatik dan atletik, maka dari dulu KOI selalu menekankan SEA Games ini sekadar menjadi sasaran antara saja,” kata Ferry menjelaskan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

SEAGF Charter mengatur program cabang untuk SEA Games, yakni harus mempertandingkan minimal 22 cabang dari tiga kategori. Pertama, atletik dan renang sebagai cabang wajib.

Kategori kedua adalah minimal 14 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade dan di Asian Games. Ketiga, cabang lain yang mengandung unsur pelestarian olahraga lokal Asia Tenggara, minimal delapan.

Dalam pertemuan tersebut, KOI juga mempertanyakan kesiapan tuan rumah dalam mengatasi kasus Covid-19 selama multievent terakbar di Asia Tenggara itu digelar. Menurut Ferry, panitia Penyelenggara SEA Games Vietnam berkomitmen untuk melakukan tes harian berkala, dengan metode saliva dan PCR.

Panitia penyelenggara SEA Games Vietnam juga akan meminta kontingen masing-masing negara menyiapkan dokumen medis dan bukti vaksinasi untuk seluruh atlet, pelatih, dan ofisial terkait.

“Tes selama games time SEA Games di Hanoi ditanggung panitia penyelenggara. Tapi tes sebelum keberangkatan menjadi tanggungan NOC negara. Sementara perawatan yang berhubungan dengan cedera lama, ditanggung oleh asuransi yang disiapkan oleh masing-masing NOC,” ucap dia.

Berikut daftar lengkap 40 cabang olahraga SEA Games Vietnam:

1 Atletik (47 Event)

2 Akuatik (48 Event, 2 Disiplin)

3 Panahan (10 Event)

4 Bulu Tangkis (7 Event)

5 Basket (4 Event)

6 Biliar Snookers (10 Event)

7 Tinju (13 Event)

8 Kano/Kayak (19 Event)

9.1 Catur (10 Event)

9.2 Xiangqi (4 Event)

10 Balap Sepeda (12 Event, 2 Disiplin)

11 Dance Sport (12 Event)

12 Anggar (12 Event)

13 Sepak Bola (4 Event)

14 Golf (4 Event)

15 Senam (21 Event, 3 Disiplin)

16 Bola Tangan (4 Event)

17 Judo (13 Event)

18 Karate (15 Event)

19 Muay Thai (11 Event)

20 Pentaque (8 Event)

21 Pencak Silat (16 Event)

22 Rowing (16 Event)

23 Sepak Takraw (8 Event)

24 Menembak (22 Event)

25 Tenis Meja (7 Event)

26 Tenis (7 Event)

27 Voli (4 Event)

28 Taekwondo (19 Event)

29 Angkat Besi (14 Event)

30 Gulat (18 Event)

31 Wushu (21 event)

32 Binaraga (10 Event)

33 Boling (6 Event)

34 Esports (10 Event)

35 Selam (13 Event)

36 Kickboxing (12 event)

37 Kurash (10 Event)

38 Jujitsu (6 Event)

39 Triathlon dan Duathlon (4 Event)

40 Vovinam (15 Event)

*Sumber: Antara

Artikel Panitia Umumkan 40 Cabang Olahraga SEA Games Vietnam pertama kali tampil pada Parade.id.

Senny telah menyampaikan rencana Indonesia menjadi tuan rumah kepada Presiden Jokowi saat pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua beberapa waktu lalu.

“Saya telah membicarakan keinginan kita kepada Presiden Joko Widodo saat menemani beliau menyaksikan pertandingan final para bulu tangkis Peparnas di GOR Cendrawasih Jayapura, kemarin,” kata Senny Marbun dalam rilis pers NPC Indonesia yang diterima di Jakarta, Minggu.

“Secara lisan Presiden sangat mendukung rencana Indonesia menjadi tuan rumah APG 2022 menggantikan Vietnam,” tambah dia.

Vietnam baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai tuan rumah ASEAN Para Games dan hanya akan menggelar SEA Games di Hanoi.

Vietnam Paralympic Associaton (VPA) telah mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF), Osoth Bhavilai dan negara-negara anggota APSF termasuk Indonesia.

Dalam surat tertanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh Presiden NPC Vietnam Huynh Vinh Ai dijelaskan bahwa Vietnam memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan APG 2022 karena tingginya gelombang keempat penyebaran COVID-19 di negara tersebut.

Selain masih tingginya kasus aktif COVID-19 di Vietnam, VPA juga menilai jumlah COVID-19 di negara-negara anggota APSF juga masih tinggi sehingga memutuskan untuk tidak menjadi tuan rumah APG 2022.

Oleh karena itu, NPC Indonesia mengajukan diri untuk menjadi untuk menjadi tuan rumah pengganti.

Senny menjelaskan bahwa pihaknya akan menunggu surat dukungan dari Presiden atau pemerintah sebelum mengajukan diri maju sebagai tuan rumah pesta olahraga disabilitas se-Asia Tenggara itu.

“Intinya kami siap untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 jika nantinya ditunjuk oleh Federasi Para Sports Asia Tenggara,” tutup dia.

*Sumber: Antara

Artikel Jokowi Dukung Indonesia Gantikan Vietnam Tuan Rumah ASEAN Para Games pertama kali tampil pada Parade.id.

Saat pertemuan, Sekjen Kemhan menyampaikan pandangannya, bahwa forum bilateral DPD ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara.

“Selain itu untuk memfasilitasi kepentingan pertahanan kedua belah pihak untuk berbagi informasi tentang kebijakan pertahanan, kerja sama militer, industri pertahanan dan bidang lainnya yang terkait dengan pertahanan serta keamanan kawasan,” demikian katanya, di akun Twitter resmi Kemhan, Kamis (14/10/2021).

Dalam pertemuan itu, ia yakin forum dialog ini akan bermanfaat dan membuahkan hasil yang baik bagi kerja sama pertahanan bilateral kedua negara di masa depan.

Pada forum DPD pertama yang diadakan di Hanoi pada tahun 2019, kedua delegasi telah bertukar pandangan di berbagai bidang, antara lain mencapai kesepakatan program pertukaran pelajar dan pelatihan, serta kelanjutan kerja sama seperti intelijen dan kedokteran militer.

Sebelum puncak kegiatan forum DPD ke-2 ini, kedua delegasi telah melaksanakan Military Cooperation Joint Working Group dan Defence Industry Cooperation Working Group pada 29 sampai 30 September 2021.

Kedua Joint Working Group tersebut merupakan rangkaian dari DPD, dan pada kegiatan puncak DPD, kedua pihak saling bertukar pandangan tentang isu-isu regional dan global, di antaranya: Pertukaran informasi ttg penanganan Covid-19 serta upaya menjaga stabilitas kawasan yang mencakup isu-isu terkini dan presentasi Buku Putih Pertahanan.

Pertemuan tersebut diadakan di Ruang OECC, Gedung Jenderal A.H. Nasution, Jakarta. Mendampingi Sekjen Kemhan pada pertemuan ini: Dirjen Strahan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, Dirkersinhan Ditjen Strahan Brigjen TNI J. Binsar P.S, dan Dirjakstrahan Ditjen Strahan Brigjen TNI Untung Purwadi.

Pertemuan dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam Letnan Jenderal Senior Hang Xuan Chien.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Sekjen Kemhan Pimpin Pertemuan Defence Policy Dialogue dengan Vietnam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berbagai sektor perekonomian ikut terdampak termasuk juga pariwisata Indonesia,” ungkapnya, Selasa (7/9/2021).

Puan menjelaskan kepada Presiden Parlemen Austria tersebut bahwa Indonesia berhasil menurunkan tingkat kasus positif Covid-19 dengan cara mendorong masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan 5 M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Mengurangi mobilitas).

“Pemerintah juga terus meningkatkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta menggencarkan program vaksinasi Covid-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga berhasil menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,” jelasnya, sebagaimana tertulis di akun Twitter-nya.

Kepada Ketua Majelis Nasional Vietnam ia menyampaikan betapa pentingnya peningkatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Vietnam, terutama untuk masa pasca-pandemi Covid-19. Apalagi saat ini tercatat ada sekitar 30 perusahaan Indonesia yang beroperasi di Vietnam, sehingga Indonesia berharap Vietnam memberikan kesempatan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di Vietnam dan juga memberikan perlindungan bagi warga Indonesia yang berada di Vietnam.

“Semoga kerjasama antara Parlemen Indonesia dan Vietnam dapat ditingkatkan dan kami mendorong adanya kerjasama vaksin dan inovasi supaya segera tercapai Herd immunity di wilayah Asia Tenggara,” harapnya tutup.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Ketua DPR Puan Bertemu Ketua Parlemen Austria dan Vietnam, Bicarakan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Total infeksi COVID-19 di negara Asia Tenggara itu mencapai 950 kasus, sedangkan total kematian sebanyak 23.

Lebih dari 470 kasus terkait dengan Kota Da Nang, di mana wabah baru mulai terdeteksi akhir Juli lalu.

Kementerian menyebutkan 115.858 orang sedang dalam karantina, termasuk 4.182 di rumah sakit, 25.952 di pusat karantina dan sisanya di rumah.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Vietnam Laporkan 21 Infeksi Baru Virus Corona pertama kali tampil pada Parade.id.