“Proses hukum harus segera dituntaskan. Transparansi dan keadilan adalah kunci untuk memulihkan nama baik PWI. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut dan menghancurkan kepercayaan publik serta anggotanya,” ujar Dar Edi Yoga dalam keterangannya yang diterima media, Jumat (20/12).

Dar Edi Yoga juga menyoroti langkah kontroversial HCB yang, meskipun telah diberhentikan secara permanen dari keanggotaan PWI oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat, masih menunjuk pelaksana tugas (Plt) di sejumlah provinsi. Tindakan ini, menurutnya, semakin memperkeruh situasi di dalam tubuh organisasi.

“Organisasi ini harus diselamatkan, bukan individunya. Kita tidak bisa membiarkan segelintir orang mencoreng sejarah panjang dan peran penting PWI dalam menjaga profesionalisme pers,” tegasnya.

Kasus korupsi dana UKW, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kompetensi wartawan, telah menjadi pukulan berat bagi PWI. Dewan Kehormatan PWI Pusat sudah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan permanen oknum terkait, namun dampak dari kasus ini terus memecah-belah organisasi.

Dar Edi Yoga menegaskan bahwa PWI perlu segera memperbaiki tata kelola internal, memperkuat integritas kepemimpinan, dan fokus pada penyelesaian persoalan hukum ini. Ia juga menyerukan kepada seluruh anggota PWI untuk bersatu dalam menjaga marwah organisasi.

“PWI adalah milik bersama, bukan individu tertentu. Kita harus menempatkan kepentingan organisasi di atas segalanya,” tutup mantan Wabendum PWI Pusat ini.*

Artikel Ketum Forum Pemred MSI Prihatin Perpecahan Melanda PWI akibat Dugaan Korupsi pertama kali tampil pada Parade.id.

Jakarta (parade.id)- Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, menyatakan wartawan mengemban misi mulia yang dalam bahasa sucinya adalah misi kewahyuan.

“Ini memang misi kewartawanan, kalau bahasa sucinya adalah misi kewahyuan. Wartawan itu memang pada mulanya adalah sebuah sikap netral to inform. Memberikan informasi yang akurat dan yang seimbang,” kata dia, dalam Halaqah Mingguan Komisi Infokom MUI bertemakan “Masa Depan Industri Pers Indonesia: Refleksi Hari Hak untuk Tahu Sedunia”, belum lama ini.

Menurut Kiai Masduki, Seiring perkembangan yang terjadi, sikap netral to inform yang dimiliki wartawan akhirnya tidak netral. Hal ini bukan tanpa alasan, Kyai Masduki menyebut, sikap tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mentransformasi kepada masyarakat.

Dia menegaskan, pekerjaan wartawan mencerminkan sikap idealism yang penih dengan gagasan-gagasan dan ide-de yang sangat baik.

Banyak wartawan yang memiliki integritas bagus, seperti Mukhtar Lubis, Rosihan Anwar, Mahbub Djunaidi, dan masih banyak lagi. Sikap wartawan tersebut melahirkan suatu konsep, bahwa dalam konteks demokrasi wartawan disebut sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Jadi, begitu mulianya wartawan sehingga menjadi pilar ke empat dari suatu teori hukum yang sedemikian dahsyat yang dirumuskan Montesquieu dari Prancis tentang tiga pilar demokrasi,” kata dia.

“Karena kekuasaan adalah sebuah mandat yang diberikan oleh rakyat kepada seorang penguasa, maka kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu, Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif, dan yang keempatnya adalah pilar yang kita kerjakan saat ini. Jadi, dahsyat sekali sebenarnya tugas wartawan itu,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi profesionalitas profesi wartawan. Pekerjaan wartawan adalah kerja intelektual.

“Pekerjaan wartawan sering juga disebut sebagai pekerjaan intelektual. Jadi, siapa yang memberikan informasi dengan prinsip-prinsip dasar 5W 1H misalnya, maka dia telah memberikan sesuatu hal yang sangat penting bagi seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu terhadap duduk perkara. Itu lah sebenarnya sesuatu yang sangat penting yang kita kerjakan selama ini,” tutur dia.*

Artikel Wartawan Mengemban Misi “Kewahyuan” pertama kali tampil pada Parade.id.

Seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/9/2022), polisi telah menerima laporan dari korban. Saat ini tim khusus Polres Karawang tengah mengusut dugaan penganiayaan yang dilakukan pejabat Pemkab Karawang itu.

“Kami telah menerima laporan dari korban, langsung saya meminta Kasat Reskrim untuk membentuk tim khusus dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono di Karawang.

Laporan korban teregistrasi dengan nomor laporan STTLP/1749/IX/2022/SPKT.Reskrim/PolresKarawang/PoldaJawaBarat. Korban yang merupakan wartawan online di Karawang melapor ke Polres Karawang pada Senin (19/9) malam.

Subartono memerintahkan Kasat Reskrim untuk memproses sesuai dengan prosedur hukum dan mengusut sampai tuntas. Dia menegaskan siapa pun pelaku yang terlibat akan ditindak.

“Siapa pun yang terlibat akan kami tindak,” kata Kapolres.

Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dua wartawan ini terjadi pada Sabtu (17/9) malam hingga Minggu (18/9) dini hari. Dua tersebut bernama Gusti Sevta Gumilar dan Zaenal Mustofa.

Pelaporan korban dilakukan dengan didampingi puluhan orang dari unsur wartawan dan aktivis. Gusti menyampaikan peristiwa yang dialami terjadi bermula saat acara peluncuran Persika 1951, salah satu klub sepakbola Karawang di Liga 3.

Saat acara berlangsung, korban mengunggah kata-kata sindiran Persika melalui akun media sosial pribadinya. Ternyata unggahan itu membuat geram terduga pelaku yang kebetulan masuk dalam pengurus Askab PSSI Karawang.

Seusai peluncuran Persika 1951 di Stadion Singaperbangsa, Karawang, Gusti dibawa oleh orang yang mengaku suruhan pejabat Pemkab Karawang berinisial A. Gusti dibawa ke bekas kantor PSSI Karawang.

Di dalam kantor itu, pintu langsung ditutup. Tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk ke ruangan selain orang-orang dari yang mengaku suruhan pejabat berinisial A dan korban.

Telepon seluler milik korban juga dirampas saat di dalam kantor itu. Korban kemudian mendapat penganiayaan berupa pukulan dari sejumlah orang.

Bahkan, menurut laporan korban, oknum pejabat A hadir di ruangan itu dan mencekoki korban dengan air kencing sebanyak tiga kali. Korban juga dipukul pada beberapa bagian tubuhnya, termasuk bagian kepala.

Selain itu, Gusti mendapat ancaman jika kasus ini berlanjut dan korban melapor ke polisi. Korban akhirnya bisa keluar dari ruangan itu setelah dijemput salah seorang keluarganya.

Sedangkan korban lainnya, Zaenal, dijemput dari rumahnya oleh sekelompok orang bersama oknum pejabat Pemkab pada Minggu dini hari. Setelah berada di dalam mobil penjemput, Zaenal mendapat siksaan. Akibat siksaan itu, Zaenal mengalami luka robek di bagian kepala.

Sementara itu, PWI Jabar mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan dua wartawan di Karawang itu. PWI Provinsi Jawa Barat mengutuk keras tindak kekerasan terhadap dua orang wartawan di Kabupaten Karawang.

“Karena itu PWI Jabar mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa itu dan menangkap para terduga pelaku penganiayaan,” demikian tanggapan Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat, Selasa (20/92022).

Ia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Disebutkan Hilman, di era keterbukaan informasi seperti saat ini tindakan kekerasan adalah sebagai tindakan biadab.

Maka Hilman, berharap jika terjadi ketidaksetujuan atas pemberitaan di media sebaiknya diselesaikan melalui saluran yang sudah ditetapkan dalam Undang undang nomor 40/1999 dan peraturan turunanya.

” Saluran untuk menyatakan ketidaksetujuan itu sudah diatur oleh peraturan Dewan Pers. Pasti Dewan Pers akan memfasilitasi dan memediasi sehingga peristiwa delik pers bisa diselesaikan secar baik dan beradab,” kata Hilman.

(Rob/parade.id)

Artikel Wartawan Diduga Dianiaya Pejabat Pemkab Karawang, Dipaksa Minum Air Kencing pertama kali tampil pada Parade.id.

“UU Pers No 40/1999 jelas-jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pun tegas- tegas melarang wartawan menerima sesuatu apa pun dari sumber berita,” jelasnya, dalam pernyataan resmi.

Menurut dia, wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ.

“Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tutur Ilham.

Rapat DK-PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan bahwa bantuan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Tapi, bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya.

“Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan”, tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya.

“Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain,” pungkasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengurus PWI Tolak Usulan Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Forjim mengutuk keras pembunuhan terhadap Shireen dan meminta pasukan penjajah Israel untuk bertanggung jawab atas aksi mereka yang disengaja itu,” ungkap Sekretaris Umum Forjim M. Shodiq Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.

Menurut Shodiq, pembunuhan terhadap Shireen merupakan serangan yang disengaja dan sistematis.

“Jurnalis senior itu menggunakan rompi pers yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Sebab itu Forjim mendesak agar segera dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan dan independen. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” kata dia.

“Kematian Shireen adalah penghinaan terhadap kemerdekaan pers di mana saja,” sambungnya.

Forjim juga mendukung langkah Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) yang akan menambahkan kasus penembakan terhadap Shireen ini ke pengaduan ICC (Mahkamah Pidana Internasional) yang diajukan IFJ.

Direktur Eksekutif Forjim Robigusta Suryanto menambahkan, pihaknya berharap pemerintah Indonesia turut mengambil langkah-langkah serius dalam kasus ini.

“Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, negara yang menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, kita harap dapat bersuara lantang di forum-forum internasional,” kata Robi.

Sebelumnya, jurnalis televisi Al Jazeera Shireen Abu Akleh (51) ditembak mati saat meliput serangan Israel di kota Jenin, Tepi Barat, pada Rabu pagi (11/05/2022). Selain Shireen, kata Kementerian Kesehatan Palestina, wartawan lainnya, Ali Al-Samoudi, juga ditembak dari belakang.

Direktur Institut Kedokteran Forensik di Universitas An-Najah di kota Nablus, Rayyan al-Ali, mengatakan otopsi yang dia lakukan menyimpulkan Shireen ditembak mati di kepala.

Al Jazeera, saluran yang berbasis di Doha, Qatar itu mengatakan wartawatinya “dibunuh dengan darah dingin” oleh pasukan Israel. Mereka menyebut pembunuhan itu sebagai “kejahatan keji, yang hanya bertujuan untuk mencegah media melakukan tugas mereka.”

“Kami berjanji untuk mengadili para pelaku secara hukum, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menutupi kejahatan mereka, dan membawa mereka ke pengadilan,” ungkap Al-Jazeera.

Shireen Abu Akleh lahir di Yerusalem pada 1971, dan meraih gelar BA dalam bidang jurnalisme dan media dari Universitas Yarmouk di Yordania. []

Artikel Forjim Kecam Pembunuhan terhadap Jurnalis Shireen Abu Akleh, Israel Harus Diseret ke ICC pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam banyak video viral yang beredar, Shireen tampak telungkup. Jatuh. Tidak jauh dari Shireen, sesama awak media, tampak sedang berlindung.

Namun, diberitakan sebelumnya, selain Shireen, ada satu yang ditembak oleh tentara zionis Israel. Tapi ia selamat, walau sempat tersiar kabar dalam keadaan kritis.

Kesaksian yang melihat kejadian tersebut, menyatakan bahwa tentara Israel tidak hanya sekali menembak ke arah jurnalis, termasuk Shireen.

Perlu diketahui, sejak tahun 2000-sekarang, sebanyak 50 wartawan Palestina telah tewas di Tepi Barat dan Gaza. Bahkan PBB pernah membuat investigasi, dimana tentara Israel sengaja mengarahkan senjatanya ke wartawan.

Penemuan itu didapatkan pada tahun 2018, ketika aksi protes di Gaza. Tentara Israel menerjunkan penembak jitu (sniper).

(dbs/PARADE.ID)

Artikel Tentara Zionis Israel Tembak Mati Wartawan di Tepi Barat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sekarang kami ada Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Nah yang begitu-begitu (wartawan bodong) pasti banyak yang mengganggu kades. Suka mencari-cari masalah ujung-ujungnya memeras dan mengancam,” ujarnya saat acara Rebo Keliling atau Boling di Klapanunggal, Bogor, Rabu.

Menurutnya, para kades hingga pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus meningkatkan literasi mengenai media dan tidak perlu takut terhadap orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan.

“Selama kades kerjanya benar, ya jangan takut. Kalau memang mengganggu, laporkan saja,” kata Ade Yasin.

Ia menyebutkan bahwa Pemkab Bogor akan melakukan pengawasan ketat terhadap Program Samisade. Pasalnya, bantuan keuangan desa itu diluncurkan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di desa yang tidak tersentuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Samisade diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Karena untuk pembangunan yang dilakukan menggunakan Samisade, harus gotong royong oleh masyarakat dan yang ikut mengerjakan akan dibayar menggunakan Samisade itu,” ujarnya lagi.

Pemkab Bogor menggelontorkan Samisade sebesar Rp318,5 miliar kepada 356 desa untuk menstimulus pembangunan infrastruktur desa.

Ade Yasin berharap, Samisade bisa mendorong desa dari status berkembang menjadi maju.

“Kan dari 416 desa, masih ada desa tertinggal. Nah dengan Samisade diharapkan, desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang menjadi maju,” katanya pula.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Bupati Bogor Tak Segan Polisikan Wartawan “Bodong” yang Ganggu Kinerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Qadari menyampaikan klimaks orgasme siang bolongnya itu seperti dikutip oleh CNNIndonesia dan Kompas, Selasa, 16 Maret 2021.

“Jadi, tepatnya, Jokowi-Prabowo 2024 itu tagline saya. Saya proklamirkan nih, Jokowi-Prabowo 2024,” kata Qadari. Tampaknya, dia sangat bahagia sekali dengan puncak onaninya untuk menyatukan rakyat yang sedang terbelah saat ini.

Qadari mungkin berharap Jokowi dan Prabowo akan menelefon dia untuk membeli hak cipta tag-line deklarasi itu. Soal harga, tentu bisa dibayangkan berapa banyak nolnya. Sebab, tag-line ini merupakan ‘maha karya’ Qadari untuk persatuan bangsa. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya.

Mari kita lihat beberapa hal serius tentang Jokowi-Prabowo 2024 yang diyakini Qadari bisa menghilangkan polarisasi.

M Qadari lupa bahwa sampai hari ini perpecahan yang lebar dan dalam itu masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Orang ini tidak melihat atau pura-pura tak melihat bahwa jika Jokowi-Prabowo bisa menyatukan rakyat, tentu sejak hari pertama Prabowo menekukkan lututnya di depan Jokowi, polarisasi itu langsung lenyap.

Kenyataannya, itu tidak terjadi. Keterbelahan tak berubah. Itu artinya, bukan ikut atau tidak ikutnya Prabowo ke kubu Jokowi yang menjadi masalah. Persaoalannya adalah: rakyat tidak menerima cara-cara Jokowi mengelola pemerintahan. Rakyat tidak setuju dengan sebagian besar kebijakan Jokowi.

Tidak usah dulu kita bicarakan amandemen UUD 1945 pasal 7 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua (2) periode. Katakanlah perubahan pasal itu bisa dilakukan dalam satu hari. Kemudian Jokowi-Prabowo mendeklarasikan diri dengan dukungan 8 parpol, misalnya.

Rakyat akar rumput tidak akan mendukung. Seperti biasa, mereka tentu bisa saja dipaksakan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 lewat tangan ketua KPU. Tapi, perpecahan malah akan semakin panjang. Karena, sekali lagi, rakyat tak sudi memberikan mandat kepada Jokowi.

Jadi, Mister Qadari, yang menjadi masalah bukan ada-tidaknya Prabowo di kubu Jokowi. Yang menjadi problem adalah keberatan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi.

Kalian ciptakan pun 20 kloningan Prabowo untuk dimasukkan ke kubu Jokowi, tidak akan ada pengaruhnya terhadap polarisasi bangsa ini. Anda, Pak Qadari, masih menyangka bahwa Prabowo punya gerbong pengikut seperti di masa kampanye Pilpres 2019.

Wake up, Sir! Mr Prabowo had totally been deserted by most of his supporters. Pak Prabowo itu sudah ditinggal pergi oleh sebagian besar pendukungnya tempohari. Segelintir loyalis masih ada. Tapi, sangat tidak signifikan.

So, stop your day light dream, Pak Qadari. Berhentilah bermimpin siang bolong. Tapi, silakan terus beronani dan berorgasme dengan terori Jokowi-Prabowo 2024 akan melenyapkan polarisasi.

16 Maret 2021

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel Jokowi-Prabowo 2024: Puncak Onani Direktur Indo Barometer pertama kali tampil pada Parade.id.

Munas yang digelar secara hybrid (offline dan virtual), di Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021 atas support dari Pantjaran.id itu diikuti lebih dari 45 orang pengurus dan anggota Forjim. Termasuk anggota di berbagai daerah.

Pemilihan ketua umum untuk periode tiga tahun ke depan itu berlangsung dengan musyawarah mufakat. Ada sebagian anggota yang mengusulkan nama baru sebagai calon ketum, namun sebagan besar meminta Dudy Sya’bani Takdir untuk melanjutkan periode kedua dengan sejumlah pertimbangan teknis dan strategis. Apalagi, menurut AD/ART Forjim hal itu dibenarkan.

Dudy, sejatinya berkeberatan untuk dipilih kembali. Ia sendiri cenderung untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dengan perubahan sosok ketum. Namun, karena peserta dan nama-nama lain yang disebut juga tidak berkenan untuk dipilih, maka dengan berat hati ia menerima amanah ini kembali.

“Syaratnya, teman-teman ini mendukung penuh dan aktif terlibat dalam kepengurusan,” kata dia memberi syarat.

Tidak mudah bagi Forjim, terutama setahun terakhir untuk dapat eksis dan melanjutkan kepengurusan organisasi. Pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu, terpaksa membuat sejumlah besar program berantakan alias tidak berjalan. Termasuk upaya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan.

“Kita menatap ke depan. Program-program yang belum berjalan, mudah-mudahan nanti dapat kita selesaikan. Rekrutmen anggota, pembentukan pengurus wilayah dan cabang, peningkatan kapasitas skill jurnalis akan jadi program utama kita,” jelas founder media online Ahad.co.id itu.

Sebelumnya, menanggapi laporan Pengurus Forjim 2018-2021, wartawan senior Hanibal Wijayanta meminta agar ke Forjim terus melakukan upaya peningkatan kemampuan jurnalistik anggotanya. Baik dengan pelatihan-pelatihan, maupun dengan share informasi sebagai bekal penting jurnalis.

Hanibal menyebut, banyak informasi keumatan yang saat ini harus digali oleh para jurnalis, seperti soal SKB Tiga Menteri tentang seragam jilbab dan terbaru soal legalisasi investasi miras di sejumlah daerah.

Wartawan senior Tjahja Gunawan berpesan agar Forjim memperkuat jaringan dan soliditas anggotanya. Wartawan muslim, kata Tjahja, diharapkan dapat terus bersatu untuk mengawal agenda dan isu-isu keumatan.

Sementara itu, jurnalis yang juga praktisi ekonomi syariah, Agus Yuliawan, mendorong Forjim untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menjalankan badan usaha.

“Selain mengurusi jurnalistik, harus ada yang fokus pada pembentukan unit-unit usaha agar ke depan nasib jurnalis bisa lebih baik,” kata Agus.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketum FORJIM Periode 2021-2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kemudian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung malah lebih menantang lagi. Dia juga berbicara terkait HPN. Kata Pramono, pemerintah memerlukan kritik pedas. Kritik tajam.

Tampaknya Jokowi “prihatin” melihat pers nasional yang utuh dan total menjilat kekuasaan. Kecuali segelintir.

Kalau dicermati berita-berita tentang permintaan kritik dalam beberapa hari belakangan ini, kita semua berbesar hati. Rasa-rasanya pers segera menikmati kebebasan mengkritik penguasa.

Tapi, bisakah imbauan kritik itu dipercaya? Mungkinkah pers nasional terbebas dari ketakutan dan keterpaksaan menjilat kekuasaan?

Wallahu a’lam. Too good to be true. Terasa bagaikan mimpi indah.

Jokowi dan Pramono Anung mengeluarkan imbauan “mari kritik kami” itu tampaknya semata-mata untuk tujuan peringatan HPN. Mereka merasa wajib bercuap-cuap manis tentang kebebasan pers pada tanggal itu. Supaya mereka terlihat pro-kebebasan pers.

Padahal, imbauan kritik itu hanya berlaku satu hari saja. Khusus pada HPN 9 Februari itu. Tidak dimaksudkan berlaku tanpa batas waktu.

Argumentasinya adalah, HPN ditetapkan 9 Februari. Hanya satu hari saja. Selebihnya, dari 10 Februari sampai 8 Februari tahun berikutnya bukan Hari Pers Nasional. Melainkah Hari-hari Pers Jokowi (HPJ).

Jadi, sepanjang 364 hari dalam setahun, pers di Indonesia adalah pers Jokowi. Hanya satu hari saja pers di negara ini untuk kepentingan non-Jokowi.

13 Febaruari 2021

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel Pers Nasional Itu Hanya 9 Februari Saja, Selebihnya Pers Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.