“Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh! Kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara?” tanya Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, dalam keterangan pers tertulis belum lama ini.

Menurut Mirah, kebijakan WFH justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat, karena jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang.

Bahkan kata Mirah, akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” kata Mirah.

Sebelum memutuskan kebijakan, mestinya pemerintah (pusat dan daerah) kata Mirah melibatkan stakeholder karena akan berdampak pada masyarakat.

Khusus untuk stakeholder ketenagakerjaan, lanjutnya, sebelum memutuskan kebijakan WFH, Pemerintah perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit.

“Juga perlu dipastikan, jikapun terpaksa memberlakukan WFH, tidak boleh ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi. Namun saat ini, tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara”, pungkas Mirah Sumirat.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penerapan WFH juga sedang dibahas untuk para pekerja swasta. Tujuannya sama, untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.

“Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH, kita terus diskusikan,” ujar Ida saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).

Ida ia memastikan imbauan pemerintah tersebut akan berdasarkan jenis pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang tetap memerlukan kehadiran bisa tetap dilakukan dari kantor (work form office/WFO).

(Rob/parade.id)

Artikel Mengatasi Polusi dengan WFH Rencana Kebijakan yang Mengada-ada pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka dari itu, Pemerintah Kab. Cianjur (Pemkab) Cianjur telah menyatakan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan walaupun dinas yang lain memberlakukan Work From Home (WFH),” kata dia, kemarin (26/6/2021).

Kata Cecep, di berbagai dinas dilakukan WFH. Namun begitu sekali lagi ia mengingatkan bahwa  kantor pelayanan publik harus tetap dilaksanakan dan hanya boleh diisi 50 persen.

WFH, kata dia, bukan berarti libur tetapi bagi ASN Cianjur tetap berkantor di rumah disertai teknologi informasi dan pelayanan publik harus tetap terlaksana.

“Jadi memang sih sekarang kita antisipasi terhadap eskalasi peningkatan kasus yang luar biasa dan kita sudah beberapa kawan-kawan birokrasi atau ASN juga terkena sehingga kita atur ulang mekanisme pelayanan,” katanya.

Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabaputen Cianjur sebelumnya telah mewajibkan bagi seluruh dinas untuk memberlakukan WFH. Hal ini menyikapi Bandung Raya yang sekarang siaga 1 Covid-19.

(Ram/PARADE.ID)

Artikel Pemkab Cianjur Terapkan WFH, Sekda: Pelayanan Publik Tetap Berjalan pertama kali tampil pada Parade.id.