Menteri Siti menyebut bahwa opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut sejak tahun 2017.

“Pemeriksaan kali ini merupakan proses pemeriksaan yang cukup berat, baik dari sisi kondisi umum tanah air seiring Pandemi COVID-19 yang belum membaik maupun dari sisi substansi permasalahan yang ditemukan,” kata dia.

“Namun Alhamdulillah berkat sinergi dan komitmen bersama antara BPK-RI dan KLHK, pemeriksaan ini berhasil diselesaikan dengan baik.,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Atas opini WTP ini, Menteri Siti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim Pemeriksa atas terlaksanakannya proses pemeriksaan LK KLHK Tahun 2020.

Selain itu, ia  juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran KLHK.

“Opini LK bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan jembatan atau sasaran menuju pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kementerian LHK Kembali Meraih WTP dari BPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Penyerahan itu disaksikan oleh ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan di Gedung BPK RI Jawa Barat di Bandung, pada hari Rabu (19/5/2021).

Herman mengatakan bahwa laporan keuangan Cianjur yang WTP adalah hadiah untuk warga. Oleh karena itu, ia berharap WTP ini mampu bertahan sebagaimana yang diharapkan.

“Saya mengucapkan terima kasih karena opini WTP ini. Ini adalah kado terindah setela pelantikan kemarin,” kata dia, Rabu (20/5/2021).

Herman mengakui bahwa tahun 2020 ini sebenarnya merupakan tahun yang sulit karena APBD harua difokuskan untuk penanganan Covid-19. Kendati begitu Pemkab Cianjur tetap mengikuti aturan pengelolaan APBD sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terima kasih dan apreasisi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur yang terlibat dalam membuat penyusunan laporan ini, sehingga mendapatkan hadiah yang sangat berharga ini,” kesannya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Laporan Keuangan Cianjur WTP, Bupati Herman: Ini Hadiah untuk Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, meskipun status WTP Sarolangun tidak serta merta bebas dari temuan. Seperti diberitakan beberapa media, BPK mendapati temuan senilai Rp9,8 Miliar di Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kendali kepala dinas PUPR Sarolangun saat ini, yaitu Ibnu Ziad.

Melihat kondisi temuan tersebut, Himpunan Mahasiswa Sarolangun Jakarta Raya (Himsar Jaya) menilai ada kejanggalan dalam proses pemberian penghargaan WTP tersebut.

Himsar Jaya pun merasa aneh, sebab di satu sisi Sarolangun berprestasi dengan diberikannya WTP oleh BPK, di sisi lain ada temuan dengan angka yang fantastis yaitu Rp9,8 Miliar dengan dugaan terjadi di 13 proyek di dinas PUPR Kabupaten Sarolangun.

“Angka itu tidak kecil, apalagi kalau diperbandingkan dengan APBD Sarolangun yang cukup minim. Angka itu bisa membangun 100 buah rumah untuk masyarakat tidak mampu” ujar Fazin, selaku Ketua Umum Himsar Jaya, kepada redaksi parade.id, Senin (27/07/2020).

Fazin melanjutkan, pihaknya menaruh kecurigaan tentang proses pemberian predikat WTP tersebut.

“Kalau begini kan kita curiga, jangan-jangan status WTP ini bisa dibisniskan, dulu waktu DKI Jakarta dipimpin Pak Ahok, beliau yang berteriak bahwa ada isu bisnis terkait status WTP, ada dugaan jual beli status WTP. Tentu kita berharap itu tidak terjadi di Sarolangun,” kata Fazin.

Terkait temuan BPK tersebut, Himsar jaya sudah berupaya meminta keterangan lebih jelas dari Dinas PUPR. Namun hal tersebut tidak direspon.

“Kami kan mau tabayun kalau istilah nya sekarang, kok bisa ada temuan sebesar itu, tapi tidak ada respon dari kepala dinas, terakhir komunikasi kami terputus karena lontaran kritik kami, dan kepala dinas seperti menutupi. Kalau sudah begini kan semakin besar kecurigaan kita kalau ada korupsi yang nilai nya fantastis.” Jelas Fazin.

Untuk mengawal kasus ini, Himsar Jaya berencana melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung)Republik Indonesia.

Namun, ia akan diskusikan dulu, dan akan mencari informasi sebanyak mungkin terkait temuan ini, bahkan mungkin nanti akan bersurat ke BPK Provinsi dengan landasan undang-undang keterbukaan informasi publik, kami ingin tahu proyek mana saja.

“Kalau sudah jelas duduk perkaranya, kami akan terus mengawal ke KPK dan Kejagung. Sebenarnya dari BPK sudah pasti ke KPK atau Kejagung, tapi untuk proses nya kami akan mengawal perkara ini. Kemungkinan minggu depan di bulan agustus kami akan turun aksi,” tutup Fazin.

(Lendi/PARADE.ID)

Artikel Himsar Jaya Pertanyakan Status WTP yang Diperoleh Kabupaten Sarolangun pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemarin Polri WTP lagi untuk ketujuh kalinya, seperti (mendapat) bintang. Bintang tujuh, obat sakit kepala,” kelakar Jenderal Idham saat membuka Kejuaraan Nasional Menembak Kapolri Cup di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Minggu.

Dalam pembukaan Kejurnas Kapolri Cup, pihaknya pun mengundang kehadiran Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto sebagai apresiasi terhadap BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Polri setelah mengaudit keuangan Polri tahun anggaran 2019.

Audit dilakukan terhadap 20 satuan kerja di tingkat Mabes Polri selama 100 hari kerja sejak 27 Januari hingga 12 April 2020. Hasilnya Polri dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik sehingga memperoleh opini WTP.

Dengan capaian ini, Polri tercatat telah tujuh kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP sejak tahun 2013 hingga 2019.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Hendra Susanto mengatakan bahwa dalam enam tahun terakhir, Polri berhasil memperoleh opini WTP. Kemudian dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan sejumlah kriteria.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Polri Peroleh Tujuh Kali WTP, Ini Kata Kapolri pertama kali tampil pada Parade.id.