Jakarta (parade.id)- Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi Tapera yang belum lama ini diterbitkan. Dalam tanggapannya, Sandi menyinggung tantangan yang dialami oleh masyarakat atas terbitnya Tapera.
“Sekarang masyarakat mengalami begitu banyak tantangan ekonomi, terutama yang ada di lapisan terbawah, karena biaya hidup semakin tinggi. Juga kita melihat dari segi ongkos sekolah, ongkos kesehatan—semua ini terus meningkat. Ongkas pangan juga meningkat. Biaya hidup, harga-harga pangan meningkat,” kata Sandi, lewat akun X-nya, Ahad (2/6/2024).
“Nah, harus dicari mekanismenya. Enggak bisa semuanya dibebankan kepada pekerja. Tapi enggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi ada sebuah yang saya sebut kemitraan,” Sandi melanjutkan.
Beberapa model di negara lain, Sandi mengungkapkan mungkin dari 5 persen itu, pekerja dipotong 1 persen, pemerintah 2 persen. Mungkin kata dia, chip in dari dunia usaha. Tapi tergantung keadaan cash flow-nya, juga di-chip in.
“Nah, ini nanti kita lihat pilot project-nya seperti apa. Ada beberapa perusahaan yang sudah siap. Karena bisnisnya ini memang menghasilkan cash yang banyak. Tapi ada juga yang mengalami tantangan, terutama yang padat karya,” kata dia.
Untuk itu, menurut dia, harus dicari sebuah equilibrium-nya. Dimana yang bisa disampaikan.
“Mungkin enggak bisa satu kebijakan dipukul rata sama semua—industri enggak. Tapi harus dipilah-pilah. Mana industri yang bisa. Mana industri yang enggak,” katanya.
Kendati begitu, kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu merupakan keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, kata dia, gen z enggak akan pernah bisa punya rumah. Ia bisa jamin itu. Gen z enggak akan punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan.
“Jadi memang ini sebuah pil pahit yang harus kita ambil. Tapi suatu yang tidak populer—tapi kita harus semuanya bersama-sama. Enggak bisa dibebankan semuanya pemotongannya itu ke satu pihak. Tapi harus yang disebut sebagai kolaborasi membangun negeri,” paparnya.
Kalau tidak dibuat wajib, ditekankan olehnya, akhirnya nanti yang sanggup hanya secara voluntary—itu tidak akan cukup penyediaan perumahannya. Jadi kata dia harus ada satu kebijakan yang bisa menyediakan kepastian kepemilikan rumah bagi generasi kita ke depan.
“Kalau di negara kain, itu dikelola supaya tabungannya itu bisa berkembang terus. Karena kan ada nilai inflasi. Jadi harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kepakai untuk yang lain-lain. Semuanya diarahkan untuk penyediaan rumah,” ia menambahkan.
Selain itu kata Sandi harus transparan. Harus kita tahu apa instrumen yang dibelinya. Dan harus juga ada secondary sama treasury market-nya.
“Supaya likuiditasnya terjaga,” tandasnya.
(Rob/parade.id)