Jakarta (parade.id)- Uni Eropa (UE) menangguhkan perbantuan dana untuk Hungaria sebesar 7,5 miliar dolar karena korupsi. Hungaria pun disebut telah merusak demokrasi.
Hubungan antara UE dan Hongaria telah menjadi es tipis selama berbulan-bulan karena Brussel mencurigai bahwa pemerintah nasionalis Perdana Menteri Viktor Orban meremehkan aturan hukum dan menggunakan uang UE untuk memperkaya kroni-kroninya.
Dua tahun lalu, UE memperkenalkan sanksi keuangan baru sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya merusak demokrasi di Polandia dan Hongaria. Demikian dikutip aljazeera.
Selama lebih dari satu dekade berkuasa, Orban menaklukkan pengadilan, media, LSM dan akademisi, serta membatasi hak-hak migran, komunitas LGBTQ+, dan perempuan.
“Ini tentang pelanggaran aturan hukum yang mengkompromikan penggunaan dan pengelolaan dana UE,” kata Komisaris Anggaran UE Johannes Hahn.
“Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa anggaran UE cukup terlindungi,” sambungnya.
Dia menyoroti ketidakberesan sistemik dalam undang-undang pengadaan publik Hungaria, perlindungan yang tidak memadai terhadap konflik kepentingan, kelemahan dalam penuntutan yang efektif dan kekurangan dalam tindakan anti-korupsi lainnya.
Hahn mengatakan Komisi merekomendasikan penangguhan sekitar sepertiga dana kohesi yang direncanakan untuk Hongaria dari anggaran bersama blok itu untuk 2021-27 senilai total 1,1 triliun euro ($1,1 triliun).
7,5 miliar euro ($7,5 miliar) yang dipermasalahkan berjumlah 5 persen dari perkiraan produk domestik bruto (PDB) 2022 negara itu. Negara-negara UE sekarang memiliki waktu hingga tiga bulan untuk memutuskan proposal tersebut.
Hahn mengatakan janji terbaru Hungaria untuk mengatasi kritik UE adalah langkah signifikan ke arah yang benar, tetapi masih harus diterjemahkan ke dalam undang-undang baru dan tindakan praktis sebelum blok tersebut diyakinkan.
Pada hari Sabtu, pemerintah Hungaria mengatakan bahwa anggota parlemen akan memberikan suara minggu depan pada serangkaian undang-undang yang bertujuan untuk meredakan konflik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mencakup pembentukan pengawas anti-korupsi independen untuk memantau penggunaan dana UE serta langkah-langkah untuk membuat proses legislatif lebih transparan.
(Irm/parade.id)