Site icon Parade.id

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

Foto: ilustrasi (AI)

Jakarta (parade.id)- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. WALHI menilai rencana itu berpotensi menjadi ancaman baru bagi satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah tersebut. Di tengah wacana itu, WALHI juga melihat indikasi yang perlu ditelusuri terkait kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.

Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (17/11/2026), WALHI menyatakan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak Jawa. Hingga kini, menurut WALHI, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.

Pertanyakan Kewenangan Hashim

Wacana pemindahan itu pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.

“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.

Umi menegaskan, keputusan sebesar itu harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, berlandaskan kajian ilmiah serta proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyinggung rangkap jabatan Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.

“Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” kata Umi.

Translokasi Tak Boleh Sembarangan

Secara regulasi, evakuasi dan translokasi satwa memang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, WALHI menegaskan keberadaan aturan itu tidak berarti pemindahan boleh dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang matang.

Menurut WALHI, translokasi hanya dapat dipertimbangkan jika ada kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat berat, bencana yang membuat habitat tak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lain yang tidak dapat diatasi melalui perlindungan di habitat asal. Pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian ilmiah komprehensif yang mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan. Pemantauan jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

Dalam konteks Alas Purwo, WALHI menilai perlu dikaji mendalam apakah badak Jawa dapat hidup berdampingan dengan banteng jawa dan macan tutul jawa yang telah menghuni kawasan itu. Sebaliknya, perlu dipastikan kehadiran badak Jawa tidak menekan ekosistem atau mengancam spesies lain. WALHI menegaskan, baik badak Jawa maupun spesies lain memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri atau hak alam, sehingga translokasi tidak boleh memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain.

Umi mengingatkan pada kasus badak bernama Mustofa yang dilaporkan mati tiga hari setelah dipindahkan, padahal pemindahan masih di dalam kawasan Ujung Kulon.

“Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo. Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan,” tegasnya.

“Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” lanjut Umi.

WALHI juga menegaskan potensi bencana alam tidak bisa menjadi alasan tunggal pemindahan. Pemerintah, kata WALHI, harus lebih dulu menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, mencakup probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi, sekaligus menjelaskan mengapa perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan. Prioritas pemerintah, menurut WALHI, seharusnya memperkuat perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, dan mitigasi risiko ekologis.

Indikasi Kaitan dengan Tambang Emas

WALHI melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri soal kemungkinan keterkaitan wacana ini dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Salah satu konteksnya adalah konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan itu beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare.

Pada 2020, lokasi tambang PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020. Namun, berdasarkan laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini, menurut WALHI, menimbulkan pertanyaan soal kelanjutan aktivitas tambang, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan tersebut.

Kekhawatiran itu dinilai makin relevan dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten oleh Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, yang mencakup daratan dan perairan Banten. Wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha.

Berdasarkan penelusuran WALHI atas peta lampiran keputusan tersebut, ada indikasi sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP. WALHI meminta pemerintah mengklarifikasi hal ini, mengingat TNUK mencakup tidak hanya ekosistem daratan tetapi juga perairan yang berfungsi ekologis penting.

“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” kata Umi.

Ia menambahkan, aktivitas pertambangan di daratan maupun perairan yang berbatasan dengan taman nasional berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis, mulai dari pencemaran air dan sedimentasi, gangguan ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat dan keanekaragaman hayati.

“Apalagi, keputusan penetapan wilayah pertambangan tersebut baru terbit pada Februari 2026, sementara pada tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya. Rangkaian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kepentingan di balik kebijakan tersebut. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.

Tuntutan WALHI

WALHI mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga diminta membuka dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK, serta memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.

WALHI menegaskan keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan demi investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara, kata WALHI, seharusnya hadir melindungi habitat dan menjamin keberlangsungan hidup spesies terancam punah, bukan membuka ruang bagi kepentingan ekonomi yang berpotensi merusak ekosistemnya.

Exit mobile version