Jakarta (parade.id)- Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis laporan terbaru bertajuk “Siapa di Balik Api? (2026)” yang memaparkan temuan lonjakan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam paparan tersebut, WALHI mencatat terdapat sekitar 30.927 titik panas di seluruh Indonesia, dengan sebaran tertinggi berada di Kalimantan Barat sebanyak 9.529 titik dan Kalimantan Tengah sebanyak 7.141 titik.
WALHI mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total titik panas tersebut terkonsentrasi di areal kerja korporasi sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Secara spesifik, sebanyak 9.951 titik panas teridentifikasi berada di 561 areal sawit serta 293 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dari penelusuran terhadap 30 perusahaan dengan hotspot tertinggi, WALHI menyoroti penyebaran modal asing serta keterlibatan figur politik ber pengaruh.
Dalam temuan pertamanya, WALHI
menyebutkan sembilan korporasi penyumbang hotspot tertinggi memiliki pemegang saham atau induk perusahaan di luar negeri, termasuk dari yurisdiksi rahasia seperti British Virgin Islands (BVI) dan Samoa. Kondisi pemilik manfaat (beneficial owner) lintas yurisdiksi ini dinilai mempersulit penegakan hukum lingkungan. Kasus PT Mayawana Persada menjadi salah satu perhatian utama setelah seluruh kepemilikan sahamnya beralih ke entitas asing sejak akhir 2022–2023 tanpa penerima manfaat akhir yang transparan.
Selain kepemilikan asing, temuan kedua WALHI mengungkap adanya keterkaitan antara tiga perusahaan pemilik konsesi berisiko tinggi dengan lima sosok yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Nama-nama yang terhubung dengan entitas bisnis perkebunan dan kehutanan tersebut mencakup utusan khusus presiden, jajaran pimpinan elite partai, hingga mantan pejabat kementerian.*** (Razaq)