Jakarta (parade.id)- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar tindak pidana korupsi dirumuskan dalam daftar perbuatan yang terperinci, sebagaimana yang pernah ia lakukan saat menyusun aturan terorisme. Menurutnya, rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terlalu luas sehingga rawan menjerat banyak pihak.
Usulan itu disampaikan Yusril dalam pidato ilmiah di Universitas Borobudur pada 31 Oktober 2026. Pidato tersebut diunggah di kanal YouTube-nya pada Sabtu (7/11/2026).
Yusril menyebut dua pasal itu sebagai pasal “sapu jagat”. Ia menilai rumusan yang longgar membuat hampir semua perkara yang disidik berujung hukuman.
“Akibatnya 100 orang didakwa ke Pengadilan Tipikor, 100 orang itu juga yang dihukum. Sedikit sekali yang dibebaskan oleh karena apa saja bisa dikategorikan sebagai korupsi,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menawarkan pendekatan yang sama dengan perumusan tindak pidana terorisme. Korupsi dirumuskan dalam 30 atau 50 poin perbuatan, dan perbuatan di luar daftar itu tidak dikategorikan korupsi.
“Korupsi dirumuskan 30 poin, 50 poin. Di luar itu tindak pidana biasa, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang lain, bukan korupsi. Dengan itu sebenarnya ada kepastian hukum tentang korupsi ini,” kata Yusril.
Yusril juga menyoroti definisi korupsi yang selama ini bertumpu pada kerugian keuangan negara. Menurutnya, kejahatan seperti penambangan ilegal dan pencurian ikan yang menguras kekayaan negara tidak tergolong korupsi karena bukan bersumber dari APBN atau APBD.
“Karena bukan keuangan negara, masih di dalam tanah kok. Bukan APBN, APBD,” ujarnya. Ia menyebut triliunan rupiah menguap setiap tahun, termasuk Rp540 triliun dari hasil perikanan yang dicuri.
Ia menilai fokus penindakan pada kasus bernilai kecil membuat pelaku kejahatan besar luput dari perhatian. “Ini operasi intelijen yang membuat bangsa ini gaduh setiap hari sementara maling-maling besar dengan leluasa melakukan pencurian yang luar biasa atas kekayaan bangsa,” ucapnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan korupsi di level mana pun tetap harus diberantas. “Bukan berarti korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah, oleh kepala desa, anggota DPRD, bupati, walikota, para pejabat tinggi itu tidak perlu kita berantas. Kita berantas,” katanya.
Gagasan itu berangkat dari pengalamannya merumuskan aturan terorisme setelah Bom Bali. Saat itu, kata Yusril, Indonesia menghadapi kekosongan hukum sehingga pemerintah harus menerbitkan Perpu dalam waktu empat hari. “Peristiwanya sudah terjadi, hukumnya belum ada,” ujarnya.
Karena perdebatan definisi terorisme tak kunjung selesai, ia memutuskan mengategorikan perbuatan apa saja yang tergolong terorisme. Ia mencontohkan penembakan terhadap satu orang sebagai pembunuhan biasa, sedangkan peledakan bom di supermarket adalah terorisme karena sasarannya siapa saja dan bertujuan menimbulkan ketakutan luas.